Sesuai rencana strategis Kementerian Pertahanan (Kemenhan), idealnya kekuatan pokok minimum alutsista sebesar 28,7 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi pada tahun ini," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai rapat pimpinan bersama Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU di Kantor Kemenhan.
 |
| Alutsista Heli serbu Mi-35 TNI AD |
Melesetnya capaian itu, kata dia, disebabkan dua alasan. Selain pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya kekuatan pokok minimum, proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.
Berdasarkan catatan, anggaran Kemenhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun. Meski begitu, pengadaan barang Mabes TNI dengan menggunakan mata uang rupiah mencapai 96,25 persen dari pagu anggaran. Untuk TNI AD hanya 69,67 persen, TNI AL hanya 69,67 persen, dan TNI AU hanya 55,83 persen.
Untuk mempercepat terwujudnya pengadaan alutsista sesuai kekuatan pokok minimum, pihaknya menyerukan agar semua pihak mengimplementasikan road map reformasi birokrasi. Kalau sebelumnya pihaknya membuat tiga rencana strategis (renstra), 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-20124, maka dengan berbagai percepatan bisa menjadi dua renstra saja.
"Pembangunan kekuatan TNI semakin cepat yang merupakan prestasi bagus untuk memperkuat alutsista," katanya.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam melakukan pengadaan alutsista. "Selain dengan penghapusan alutsista yang tidak digunakan lagi, TNI juga terus melakukan pengadaan alutsista baru," ujarnya di Kantor Mabes TNI Cilangkap, Jakarta (29/01/2013)
Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.
0 komentar:
Posting Komentar