JAKARTA-(IDB) :Kenaikan anggaran pertahanan seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan nota RAPBN 2013 di DPR, Kamis (16/8) malam mendapat respon positif dari DPR. Terlebih lagi, anggaran Rp 77,7 triliun untuk untuk Kementrian Pertahanan ternyata terbesar dibanding anggaran untuk kementrian lainnya, termasuk Kementrian Pendidikan Nasional.
Meski demikian peningkatan anggaran itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, pengawasan DPR atas anggaran perthanan juga perlu menjangkau hingga tingkat jenis alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli.
"Pembelian alutsista harus mendukung perusahaan alutsista dalam negeri. Pengelolaanya harus transparan dan kita minta akuntabilitas angggarannya," kata Hasanuddin di sela-sela peringatan HUT RI ke 67 di Kantor DPP PDIP Jakarta, Jumat (17/8).
Sebelumya Presiden SBY saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2013 di depan DPR, Jumat (16/8) malam menyatakan bahwa terdapat tujuh kementrian yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Kementrian pertahanan berada di peringkat pertama dengan anggaran Rp 77,7 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun 2012 yang dipatok Rp 64,4 triliun.
Hasanuddin menambahkan, penggunaan anggaran pertahanan harus benar-benar transparans. Karenanya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengawasan penggunaan anggaran pertahanan pun harus benar-benar dilakukan.
Sekretaris Militer Kepresidenan di zaman Presiden Megawati itu mencontohkan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda yang awalnya diusulkan harga per unitnya Euro 2,5 juta. Ternyata setelah dikritisi DPR, harganya bisa ditekan menjadi Euro 1 juta.
Karenanya pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan terhadap usulan-usulan pengadaan alutsista termasuk rencana pembelian pesawat tempur dan kapal selam. "Jangan sampai anggaran itu diselewengkan sementara alutsistanya tak cocok dengan kondisi medan di Indonesia," ucapnya.
Meski demikian peningkatan anggaran itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, pengawasan DPR atas anggaran perthanan juga perlu menjangkau hingga tingkat jenis alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli.
"Pembelian alutsista harus mendukung perusahaan alutsista dalam negeri. Pengelolaanya harus transparan dan kita minta akuntabilitas angggarannya," kata Hasanuddin di sela-sela peringatan HUT RI ke 67 di Kantor DPP PDIP Jakarta, Jumat (17/8).
Sebelumya Presiden SBY saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2013 di depan DPR, Jumat (16/8) malam menyatakan bahwa terdapat tujuh kementrian yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Kementrian pertahanan berada di peringkat pertama dengan anggaran Rp 77,7 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun 2012 yang dipatok Rp 64,4 triliun.
Hasanuddin menambahkan, penggunaan anggaran pertahanan harus benar-benar transparans. Karenanya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengawasan penggunaan anggaran pertahanan pun harus benar-benar dilakukan.
Sekretaris Militer Kepresidenan di zaman Presiden Megawati itu mencontohkan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda yang awalnya diusulkan harga per unitnya Euro 2,5 juta. Ternyata setelah dikritisi DPR, harganya bisa ditekan menjadi Euro 1 juta.
Karenanya pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan terhadap usulan-usulan pengadaan alutsista termasuk rencana pembelian pesawat tempur dan kapal selam. "Jangan sampai anggaran itu diselewengkan sementara alutsistanya tak cocok dengan kondisi medan di Indonesia," ucapnya.
Sumber : JPNN
0 komentar:
Posting Komentar