Jakarta, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari mengatakan bahwa Indonesia dan Ukraina akan meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan.
"Kami mendapat kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina yang baru. Pada kesempatan ini, Dubes meminta dukungan MPR untuk dapat mengembangkan kerja sama di bidang industri pertahanan," kata Hajriyanto usai pertemuan dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil di Gedung Nusantara III MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Menurut dia, kerja sama di bidang industri pertahanan tersebut layak dikembangkan mengingat Ukraina merupakan salah satu negara dengan industri pertahanan yang maju, terutama untuk angkutan militer udara dan laut yang diproduksi oleh Antonov.
"Bahkan, sekarang ini Antonov sudah memproduksi pesawat dan kapal laut bukan hanya untuk keperluan militer tapi juga untuk keperluan kargo dan sipil," ungkapnya.
Dia juga mengatakan Dubes Volodymyr Pakhil telah menyatakan kesiapan dan kesediaan pemerintah Ukraina untuk mendirikan pabrik pesawat Antonov di Indonesia dengan cara menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Jadi, bentuk kerja sama ini bukan hanya Indonesia membeli pesawat Antonov tetapi pesawat itu akan dibuat di pabrik Indonesia, dan mereka siap dengan aspek transfer teknologi pesawatnya," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Hajriyanto mengatakan dalam waktu dekat beberapa perwakilan dari Antonov akan mempresentasikan penawaran kerja sama tersebut kepada pemerintah.
Selain itu, dia juga mengatakan, Dubes Ukraina dan perwakilan Antonov akan mulai melakukan pembicaraan mengenai kerja sama industri pertahanan itu dengan Menteri Pertahanan dan pihak TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
"MPR sudah menyatakan kesiapan untuk membantu kelancaran kerja sama ini karena kami berpendapat Indonesia sebagai negara kepulauan memang membutuhkan angkutan militer yang canggih. Kami berharap pemerintah dapat menyambut kerja sama ini," tuturnya.
Namun, dia juga menegaskan bahwa MPR hanya akan memberi dukungan dan landasan perundang-undangan untuk program kerja sama di bidang industri pertahanan itu.
"Sedangkan keputusan untuk menyetujui dan melaksanakan kerja sama akan diberikan kepada Presiden karena ini wilayah eksekutif," jelasnya.
"Kami mendapat kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina yang baru. Pada kesempatan ini, Dubes meminta dukungan MPR untuk dapat mengembangkan kerja sama di bidang industri pertahanan," kata Hajriyanto usai pertemuan dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil di Gedung Nusantara III MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Menurut dia, kerja sama di bidang industri pertahanan tersebut layak dikembangkan mengingat Ukraina merupakan salah satu negara dengan industri pertahanan yang maju, terutama untuk angkutan militer udara dan laut yang diproduksi oleh Antonov.
"Bahkan, sekarang ini Antonov sudah memproduksi pesawat dan kapal laut bukan hanya untuk keperluan militer tapi juga untuk keperluan kargo dan sipil," ungkapnya.
Dia juga mengatakan Dubes Volodymyr Pakhil telah menyatakan kesiapan dan kesediaan pemerintah Ukraina untuk mendirikan pabrik pesawat Antonov di Indonesia dengan cara menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Jadi, bentuk kerja sama ini bukan hanya Indonesia membeli pesawat Antonov tetapi pesawat itu akan dibuat di pabrik Indonesia, dan mereka siap dengan aspek transfer teknologi pesawatnya," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Hajriyanto mengatakan dalam waktu dekat beberapa perwakilan dari Antonov akan mempresentasikan penawaran kerja sama tersebut kepada pemerintah.
Selain itu, dia juga mengatakan, Dubes Ukraina dan perwakilan Antonov akan mulai melakukan pembicaraan mengenai kerja sama industri pertahanan itu dengan Menteri Pertahanan dan pihak TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
"MPR sudah menyatakan kesiapan untuk membantu kelancaran kerja sama ini karena kami berpendapat Indonesia sebagai negara kepulauan memang membutuhkan angkutan militer yang canggih. Kami berharap pemerintah dapat menyambut kerja sama ini," tuturnya.
Namun, dia juga menegaskan bahwa MPR hanya akan memberi dukungan dan landasan perundang-undangan untuk program kerja sama di bidang industri pertahanan itu.
"Sedangkan keputusan untuk menyetujui dan melaksanakan kerja sama akan diberikan kepada Presiden karena ini wilayah eksekutif," jelasnya.
Sumber : Antara
0 komentar:
Posting Komentar