Select Language

Sabtu, 15 Februari 2014

Kapal Usman Harun, Kehormatan Indonesia

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) didampingi KSAU TNI Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (tengah) bersalaman dengan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo usai rapat kerja membahas penamaan KRI Usman-Harun, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2). Rapat tersebut juga membahas hubungan Indonesia dan Singapura yang sedang memanas karena penamaan KRI Usman Harun, serta situasi keamanan terkait terorisme dan intelejen. Investor Daily/ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ss/ama/14Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) didampingi KSAU TNI Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (tengah) bersalaman dengan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo usai rapat kerja membahas penamaan KRI Usman-Harun, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2). Rapat tersebut juga membahas hubungan Indonesia dan Singapura yang sedang memanas karena penamaan KRI Usman Harun, serta situasi keamanan terkait terorisme dan intelejen. Investor Daily/ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ss/ama/14
KETEGANGAN antara Indonesia dan Singapura kembali terjadi. Perseteruan dipicu oleh peristiwa sejarah pada 1960-an ketika Singapura masih menjadi bagian Malaysia.

Penamaan kapal militer TNI AL (KRI) Usman Harun menimbulkan sengketa kecil dalam hubungan kedua negara. Usman Harun adalah dua pahlawan RI yang merupakan anggota Korps Komando AL yang ketika konfrontasi berlangsung, mengebom MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965. Penyerangan menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang. 

Buntut dari sengketa itulah timbul kegerahan dari publik Tanah Air, yang tetap mengklaim bahwa penamaan kapal Usman Harun sesuai dengan prosedur. Indonesia tidak perlu memberikan penjelasan kepada Pemerintah Singapura. 

Selain itu, adanya kisruh ini membuat sejumlah beberapa petinggi militer seperti Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ida Bagus Putu Dunia membatalkan kunjungan ke Singapura. Dalam hal ini Pemerintah Singapura bertindak tidak sewajarnya. Ini sudah keterlaluan.

Seharusnya mereka mempertimbangkan konteks historikalnya bukan kekinian. Dalam konteks sejarah, saat itu Singapura menjadi bagian dari Malaysia. Politik luar negeri bangsa Indonesia sangat jelas pada waktu itu. Indonesia tak ingin pembentukan negara boneka persekutuan Malaysia yang akan mengancam kedaulatan NKRI yang baru saja merdeka.

0 komentar:

Posting Komentar

hackerandeducation © 2008 Template by:
SkinCorner