Memperjuangkan Pangadaan Alutsista

(dok/antara)

Berbagai pihak tetap mempertanyakan transparansi pengadaan sejumlah alutsista.

Menutup tahun 2012, Kementerian Pertahanan mengklaim telah melakukan berbagai program kegiatan dari sisi sarana pertahanan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, selama 2012 program dilakukan, salah satunya adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Menurutnya, 2012 merupakan tahun ketiga dari Renstra I dan diharapkan sampai 2014 pencapaian lebih dari 30 persen.

Ia memastikan proyeksi tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan, serta penyempurnaan Permenhan tentang Pengadaan Alutsista.

Lebih jauh ia menambahkan, pengadaan alutsista juga akan mengutamakan produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan, sesuai dengan amanat Industri Pertahanan yang telah disahkan Oktober lalu.

Selain modernisasi, pada 2012 Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga melakukan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan analisis strategi pertahanan, konflik Laut China Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), model kapal selam tanpa awak, pengembangan MEF (Minimum Essential Force), dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X.

"Di samping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototipe Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, prototipe Combat Boat, prototipe roket jarak 100 km ground to ground, dan prototipe Smart Bomb," demikian kata Menhan di Jakarta, Kamis (27/12).

Menghadapi 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan memproyeksikan pelaksanakan program pengkajian strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan dampak konflik Laut China Selatan terhadap kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Bela Negara

Di bidang legislasi, Kemenhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas Prolegnas tahun 2012, antara lain RUU Komcad (Komponen Cadangan), RUU Kamnas (Keamanan Nasional), dan RUU Rahasia Negara.

Seperti diketahui, RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang pada 2012 adalah UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Untuk 2013, target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, serta 38 peraturan menteri pertahanan (permenhan) termasuk naskah akademik dan draf RUU Bela Negara.

Khusus di bidang potensi pertahanan, Kemenhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan kementerian, lembaga lainnya, dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya pembangunan karakter bangsa untuk kepentingan pertahanan negara.

Terhitung sejak 2012, pemerintah telah mencanangkan 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Berbicara pertahanan, tentunya tak lepas dari pentingnya penguatan dan pembangunan serta pemberdayaan wilayah perbatasan. Unsur ini tak luput dari perhatian yang sangat besar bagi Kemenhan pada 2012. Di samping itu, dilakukan pula peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemenhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus.

Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS, kata Menhan, dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS, Kemenhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar, serta tunjangan kinerja.

Pada 2012, telah dilakukan pembangunan sejumlah rumah bagi prajurit dan PNS, baik berupa rusunawa, rusunami, maupun kepemilikan rumah umum dan khusus.

Di tahun mendatang, Kemenhan merencanakan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa), rusunami (rumah susun sederhana milik), serta kepemilikan rumah umum dan khusus.

Percepatan MEF

Memasuki tahun 2013, ribuan alutsista diproyeksikan hadir di Indonesia. Waktu yang terbilang sempit sebelum adanya pergantian pucuk pemimpin negara dan kabinet pada 2014, mendesak kontrak-kontrak pengadaan sudah harus selesai di 2013.

Pemerintah menganggarkan APBN sebesar Rp 77 triliun pada 2013 untuk Kemenhan. Nilai ini merupakan anggaran terbesar dibandingkan untuk kepentingan pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Khusus untuk alutsista, pemerintah menyisihkan Rp 36 triliun dari anggaran itu.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto menilai dengan anggaran tersebut akan memenuhi alutsista guna mencapai kekuatan pokok minimum atau disebut MEF (Minimum Essensial Force) bisa terwujud semakin cepat. Terlebih, presiden telah berkomitmen untuk mengucurkan dana Rp 156 triliun hingga 2014 di luar pos APBN.

Berbeda dengan kementerian lainnya, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan sejak jauh hari justru telah menyetujui sederet daftar belanja alutsista yang disodorkan Kementerian Pertahanan. Hanya pemilihan spesifikasi yang lebih teknis dan sejumlah item yang masih dibubuhi bintang (ditunda dan masih dipertanyakan).

Untuk 2013, anggaran pertahanan lebih banyak dialokasikan untuk TNI Angkatan Darat dengan kisaran 40 persen nilai anggaran. Anggaran ini termasuk untuk pembelian 100 main battle tank dari Jerman, beberapa senjata artileri dan kendaraan angkut personel.

Sementara itu, TNI AL dan AU memperoleh 50 persen anggaran dan sisanya untuk Mabes TNI. Andi berpendapat pemenuhan alutsista yang dilakukan pemerintah masih sesuai dengan rencana strategis hingga 2024, meski sebagian di antaranya mengalami percepatan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono optimistis pemenuhan MEF bisa lebih cepat dari yang target 2024. Ia menilai desain MEF yang dibuat pemerintah telah memperhitungkan ancaman perbatasan, ancaman dalam negeri, penegakan hukum laut dan perbantuan keamanan ke kepolisian.

Tahun 2012 dipandang juga merupakan pembuktian peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Selain pengiriman pasukan perdamaian secara intensif, Indonesia telah meresmikan Peace Keeping Centre di Sentul, Bogor.

Selain apresiasi, modernisasi alutsista juga tak luput dari kritik. Pembangunan kekuatan alutsista dipandang sebagian pihak masih menitikberatkan pada kekuatan darat. Sementara itu, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas laut yang jauh lebih besar dari daratan.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti juga mempertanyakan transparansi pengadaan sejumlah alutsista, seperti pembelian Sukhoi dan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dari Belanda.