Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC) melakukan kunjungan kerja ke PT PAL (Persero), di Surabaya, Jumat, 28 Desember 2012. Kunjungan ini dalam rangka meninjau perkembangan proses pembuatan sejumlah kapal perang pesanan TNI AL yang merupakan bagian dari program modernisasi Alutsista TNI.
Selaku Ketua HLC, Wamenhan mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka mengawasi dan mengendalikan modernisasi peralatan militer yang dibebankan kepada PT PAL sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk modernisasi Alusista TNI.
Dalam kunjungannya, Wamenhan secara langsung meninjau proses pembuatan tiga unit Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 m dan dua unit Tug Boat 2400 pesanan TNI AL. Selain itu Wamenhan juga meninjau kesiapan infrastruktur pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan kesiapan produksi kapal selam III di PT PAL. Kunjungan Wamenhan dan rombongan ini diterima langsung oleh Direktur Produksi PT. PAL Indonesia (Persero) Edy Widarto beserta sejumlah pejabat jajaran di PT PAL.
Menurut Wamenhan, secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi Wamenhan yang juga selaku Sekretaris KKIP menginginkan agar PT PAL betul- betul serius dan telaten dalam mengelola alokasi anggaran yang dikucurkan dalam rangka memperkuat infrastruktur divisi kapal perang.
Dalam kunjungannya, Wamenhan secara langsung meninjau proses pembuatan tiga unit Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 m dan dua unit Tug Boat 2400 pesanan TNI AL. Selain itu Wamenhan juga meninjau kesiapan infrastruktur pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan kesiapan produksi kapal selam III di PT PAL. Kunjungan Wamenhan dan rombongan ini diterima langsung oleh Direktur Produksi PT. PAL Indonesia (Persero) Edy Widarto beserta sejumlah pejabat jajaran di PT PAL.
Menurut Wamenhan, secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi Wamenhan yang juga selaku Sekretaris KKIP menginginkan agar PT PAL betul- betul serius dan telaten dalam mengelola alokasi anggaran yang dikucurkan dalam rangka memperkuat infrastruktur divisi kapal perang.
"Secara khusus saya meminta perhatian divisi kapal perang perlu mendapat perhatian, karena penyertaan modal dari negara itu ditujukan untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang", ujar Wamenhan.
Lebih lanjut Wamenhan meminta perhatian kepada PT PAL untuk melakukan terobosan dan akselerasi. Hal ini sangat penting, agar kepercayaan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Alusista TNI itu jangan sampai turun.
Dari kunjungannya tersebut, Wamenhan mengungkapkan ada proses produksi yang akan terlambat. Hal ini disebabkan karena perencanaan produksi dari manajemen lama PT PAL yang tidak cermat yang mengakibatkan terganggunya produksi secara teknis.
Untuk itu, Wamenhan meminta agar jajaran PT PAL mengkoreksi dalam perencanaan produksi. Row material harus direncanakan lebih awal, jangan sampai row material yang tidak bisa dipergunakan justru digunakan. Akibatnya row material yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan menjadi tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang diinginkan.
Ini tentunya harus diadakan perubahan, pada saat dirubah berarti waktu produksi sudah berubah sehingga target pengiriman pasti akan bergeser. "Saya minta segera, supaya target modernisasi tahun 2014 tidak keluar dari target delivery time," pesan Wamenhan.
Disisi lain, pengguna dalam hal ini TNI juga memerlukan penggunaan Alutsista itu tepat waktu, karena ini menyangkut soal kebutuhan opersional yang akan berakibat kepada menurunnya kemampuan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh TNI. "Secara psikologis kepercayaan pengguna kepada industri dalam negeri juga menurun", tambah Wamenhan.
Menurut Wamenhan, koreksi disampaikan agar supaya kepercayaan pemerintah kepada produsen dalam negeri betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk produksi yang valid.
Wamenhan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar dalam modernisasi peralatan militer yang menggunakan produksi dalam negeri. Dari tahun ke tahun mulai 2005 s.d 2012 itu mulai kurang dari Rp 500 miliar awal kabinet pertama sampai akhir tahun 2012 pemerintah sudah mengalokasikan hampir Rp 8 triliun. Oleh Karena itu, pemerintah ingin simpul produksi dalam negeri khususnya milik negara serius mempersiapkan kapasitas produksinya.
Dalam kaitan ini, Wamenhan selaku pengendali dan pengawas program modernisasi Alutsista TNI juga meminta perhatian dan bantuan publik dan masyarakat untuk ikut memonitor sejauh mana industri pertahanan dalam negari efektif dan produktif di dalam memenuhi keinginan pemerintah. Sebab, keinginan pemerintah itu juga merupakan keinginan rakyat.
Sementara itu kepada pengguna dalam hal ini TNI, juga diharapkan supaya tidak selalu mengadakan revisi pada saat sudah diputuskan kontrak. Karena pada saat terjadi revisi disitulah akan berpengaruh kepada jadwal pengiriman.
Turut mendampingi Wamenhan dalam kunjungan tersebut antara lain Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan.
Ini tentunya harus diadakan perubahan, pada saat dirubah berarti waktu produksi sudah berubah sehingga target pengiriman pasti akan bergeser. "Saya minta segera, supaya target modernisasi tahun 2014 tidak keluar dari target delivery time," pesan Wamenhan.
Disisi lain, pengguna dalam hal ini TNI juga memerlukan penggunaan Alutsista itu tepat waktu, karena ini menyangkut soal kebutuhan opersional yang akan berakibat kepada menurunnya kemampuan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh TNI. "Secara psikologis kepercayaan pengguna kepada industri dalam negeri juga menurun", tambah Wamenhan.
Menurut Wamenhan, koreksi disampaikan agar supaya kepercayaan pemerintah kepada produsen dalam negeri betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk produksi yang valid.
Wamenhan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar dalam modernisasi peralatan militer yang menggunakan produksi dalam negeri. Dari tahun ke tahun mulai 2005 s.d 2012 itu mulai kurang dari Rp 500 miliar awal kabinet pertama sampai akhir tahun 2012 pemerintah sudah mengalokasikan hampir Rp 8 triliun. Oleh Karena itu, pemerintah ingin simpul produksi dalam negeri khususnya milik negara serius mempersiapkan kapasitas produksinya.
Dalam kaitan ini, Wamenhan selaku pengendali dan pengawas program modernisasi Alutsista TNI juga meminta perhatian dan bantuan publik dan masyarakat untuk ikut memonitor sejauh mana industri pertahanan dalam negari efektif dan produktif di dalam memenuhi keinginan pemerintah. Sebab, keinginan pemerintah itu juga merupakan keinginan rakyat.
Sementara itu kepada pengguna dalam hal ini TNI, juga diharapkan supaya tidak selalu mengadakan revisi pada saat sudah diputuskan kontrak. Karena pada saat terjadi revisi disitulah akan berpengaruh kepada jadwal pengiriman.
Turut mendampingi Wamenhan dalam kunjungan tersebut antara lain Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan.
0 komentar:
Posting Komentar