BANDUNG (bisnis-jabar.com)—Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin mengatakan ada sejumlah dinamika yang memungkinkan menghambat modernisasi alutsista (alat utama sistem kesenjataan) TNI seperti kontrak, pembiayaan, produksi, dan pengawasan.
“Kita sudah menemukan solusinya untuk melakukan terobosan, mengakselerasi proses pencapaian target,” katanya.
Contoh terobosannya, Bappenas akan mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek pengadaan alutsista memakai tahun jamak.
“Supaya jangan sampai kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu tidak mungkin,” katanya.
Pembiayaan tahun jamak jika tidak dilakukan memungkinkan produsen atau BUMN seperti PT DI dan Pindad terkena sanksi.
“Bikin pesawat atau senjata kan tidak bisa dalam satu bulan, itu bisa satu tahun. Karena dia baru kontrak di semester terakhir, itu melintas tahun, kalau tidak produksi dan delivery satu tahun dia salah secara norma, padahal secara produksi kemampuannya memang demikian,” katanya.
Menurut Sjafrie, harus ada penyempurnaan dari sisi produksi, pengawasan sampai memangkas alur birokrasi yang menghambat untuk mempercepat pencapaian target.
“Dari segi pengawasan, untuk mencegah temuan BPK, dari skema pengawasan BPKP segera membuat laporan proyek [alutsista] mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan kerugian negara,” katanya.
Tercapaianya target modernisasi menurut dia merupakan tugas high level comitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, BPKP dan TNI. “High level committe bertugas mencari terobosan tapi tidak melanggar peraturan,” katanya.(k57/yri)
0 komentar:
Posting Komentar