JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan reaksi terhadap penyadapan pada Indonesia saat mengikut Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London. Hal ini terjadi meski pemerintah sudah menerima informasi mengenai penyadapan sejak Juni lalu.
"Belum kami ketahui reaksi presiden. Dari segi etika hubungan antarnegara, penyadapan memang harus dihindari. Informasi dapat melalui mekanisme dan cara yang wajar dalam hubungan antarnegara," kata Staf Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah saat ditemui di Istana Negara, Senin, 29 Juli 2013.
Ia menyatakan pemerintah memang sudah mengetahui bahwa ada tindakan penyadapan yang dilakukan Amerika dan Inggris sebagai tuan rumah pada beberapa negara tertentu. Akan tetapi, menurut dia, informasi subtansi alasan penyadapan terkait dengan pencalonan sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). "Substansi beragam sekali, apakah substansi di G20 atau yang lainnya. Kita harus lihat kembali," kata Faiz.
Informasi penyadapan Indonesia justru dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.
Dalam dokumen yang diterimanya, Perdana Menteri Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan beberapa pemimpin Asia-Pasifik, yaitu SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan mantan Presiden Cina Hu Jintao.
Faiz menyatakan, presiden sendiri belum berencana membahas informasi ini dengan Kevin Rudd yang dikabarkan sering berkomunikasi melalui telepon. Pemerintah masih berupaya untuk menyelidiki kerugian informasi seperti apa yang dihasilkan dari penyadapan di London tersebut.
"Harus dikaji kembali derajat kebocorannya, apakah esensi atau tentang pencalonan DK PBB. Kita sudah memiliki posisi yang jelas negara mana yang kita pilih atau dukung. Tanpa disadap juga sudah bisa lewat jalur normal," kata Faiz.
"Belum kami ketahui reaksi presiden. Dari segi etika hubungan antarnegara, penyadapan memang harus dihindari. Informasi dapat melalui mekanisme dan cara yang wajar dalam hubungan antarnegara," kata Staf Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah saat ditemui di Istana Negara, Senin, 29 Juli 2013.
Ia menyatakan pemerintah memang sudah mengetahui bahwa ada tindakan penyadapan yang dilakukan Amerika dan Inggris sebagai tuan rumah pada beberapa negara tertentu. Akan tetapi, menurut dia, informasi subtansi alasan penyadapan terkait dengan pencalonan sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). "Substansi beragam sekali, apakah substansi di G20 atau yang lainnya. Kita harus lihat kembali," kata Faiz.
Informasi penyadapan Indonesia justru dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.
Dalam dokumen yang diterimanya, Perdana Menteri Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan beberapa pemimpin Asia-Pasifik, yaitu SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan mantan Presiden Cina Hu Jintao.
Faiz menyatakan, presiden sendiri belum berencana membahas informasi ini dengan Kevin Rudd yang dikabarkan sering berkomunikasi melalui telepon. Pemerintah masih berupaya untuk menyelidiki kerugian informasi seperti apa yang dihasilkan dari penyadapan di London tersebut.
"Harus dikaji kembali derajat kebocorannya, apakah esensi atau tentang pencalonan DK PBB. Kita sudah memiliki posisi yang jelas negara mana yang kita pilih atau dukung. Tanpa disadap juga sudah bisa lewat jalur normal," kata Faiz.
Ketua MPR Protes Keras
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Inggris karena melakukan penyadapan pada delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London. Menurut Sidarto, sikap Inggris ini tidak beretika.
"Saya prihatin, harus ada protes," kata Sidarto ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 29 Juli 2013. Menurut dia, informasi mengenai Indonesia pasti tak hanya dimanfaatkan oleh Inggris, tetapi juga dengan negara-negara sekutunya seperti Australia dan Selandia Baru.
Sidarto menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia memang lazim disadap. Menurutnya, gedung-gedung kedutaan Indonesia di luar negeri juga banyak yang disadap. Penyadapan di gedung kedutaan Indonesia, kata Sidarto, biasanya bekerjasama dengan kontraktor yang membangun atau menempatkan instalasi di kantor tersebut.
"Ini harus dihentikan, Indonesia harus menunjukan wibawanya," ucap mantan ajudan Presiden pertama ini. Pemerintah Indonesia tidak boleh diam saja dan harus mengantisipasi agar penyadapan tidak terjadi lagi.
Informasi penyadapan delegasi Indonesia dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.
"Saya prihatin, harus ada protes," kata Sidarto ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 29 Juli 2013. Menurut dia, informasi mengenai Indonesia pasti tak hanya dimanfaatkan oleh Inggris, tetapi juga dengan negara-negara sekutunya seperti Australia dan Selandia Baru.
Sidarto menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia memang lazim disadap. Menurutnya, gedung-gedung kedutaan Indonesia di luar negeri juga banyak yang disadap. Penyadapan di gedung kedutaan Indonesia, kata Sidarto, biasanya bekerjasama dengan kontraktor yang membangun atau menempatkan instalasi di kantor tersebut.
"Ini harus dihentikan, Indonesia harus menunjukan wibawanya," ucap mantan ajudan Presiden pertama ini. Pemerintah Indonesia tidak boleh diam saja dan harus mengantisipasi agar penyadapan tidak terjadi lagi.
Informasi penyadapan delegasi Indonesia dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.
Sumber : Tempo
0 komentar:
Posting Komentar