LAUT NUSANTARA KEMBALI DICURI, KKP TANGKAP 7 KAPAL ILEGAL VIETNAM

KKPNews-Jakarta. Laut Nusantara masih menjadi magnet bagi para pencuri ikan. Minggu lalu (12/04) sekitar pukul 04.30-06.25 WIB, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 kembali menangkap tujuh kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam.

“Semuanya ditangkap di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), sebelah barat Pulau Laut, Natuna, Kepulauan Riau”, ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin saat konferensi pers di kantor KKP Jakarta, Senin (13/04).

Asep mengatakan kapal-kapal yang ditangkap seluruhnya diawaki oleh warga Vietnam. Kapal-kapal itu adalah KM BD 955820 TS berkapasitas 35 GT dan berjumlah ABK 12 orang, KM BD 96797 TS berkapasitas 35 GT dan jumlah ABK 13 orang, KM BD 95980 TS berkapasitas 35 GT dan jumlah ABK 12 orang.

Ada pula KM BD 95443 TS berkapasitas 35 GT dan jumlah ABK 13 orang, KM BD 96884 TS berkapasitas 35 GT dan jumlah ABK 12 orang, KM TG 92429 TS berkapasitas 45 GT jumlah ABK 11 orang dan merupakan kapal penampung, serta KM BD 95159 TS berkapasitas 35 GT dan jumlah ABK 11 orang.

“Ketujuh kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah RI. Diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar,” tambahnya.

Sedangkan kapal pengangkut ikan diduga melanggar Pasal 94 jo Pasal 28 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 milyar.

“ABK ketujuh kapal yang berjumlah total 84 orang tersebut telah tiba di stasiun PSDKP Pontianak dibawa oleh KP Hiu Macan 001, sedangkan ketujuh kapal berbendera Vietnam diperkirakan tiba di stasiun PSDKP Pontianak, KALIMANTAN Barat, tanggal 15 April 2016, untuk menjalani proses hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan,” katanya. (IN/DS)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Menteri Susi : Hati-hati modus usaha yang berbaju ’foreign direct investment’ atau penanaman modal asing.

Pada peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, kemarin (21/4) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pidato Kedaulatan Maritim dihadapan jajaran  pejabat dan karyawan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Program utama pemerintah pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi prioritas selama beberapa bulan ini adalah memerangi pencurian ikan (illegal fishing) di kawasan perairan Indonesia”, kata Susi.

Menurutnya pencuri ikan adalah para penyusup yang mengambil kedaulatan baik kedaulatan negara maupun kedaulatan ekonomi khususnya di sektor perikanan Indonesia.”Pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) menginginkan bangsa kita untuk lebih berdaulat,” ujar Susi.

Menteri Susi juga mengungkapkan bahwaModus pendirian badan usaha di sektor kelautan dan perikanan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga sebenarnya merupakan pelaku pencurian ikan. Ia mengingatkan adanya modus usaha yang berbaju ’foreign direct investment’ atau penanaman modal asing.

Dalam pidatonya, Menteri Susi juga mengatakan bahwa pekerjaan rumah yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi pencurian ikan masih sangat banyak. Apalagi, berbagai hal yang dilakukan Tim Satgas IUU Fishing telah mengungkapkan banyak fakta yang selama ini tidak kelihatan.

Menteri Susi juga mengemukakan bahwa dirinya pada Senin (20/4) malam juga telah menerima kedatangan orang-orang dari desa Wanam, Papua. “Mereka berkata bahwa lampu-lampu di Jakarta itu sangat terang tetapi lampu-lampu di perairan Wanam jauh lebih terang pada malam hari”, ujar Susi.

Hal itu menyiratkan banyaknya kapal pencuri ikan yang datang untuk mengambil sumber daya ikan di kawasan perairan Indonesia pada malam hari untuk menghindari kejaran aparat dan masyarakat sekitar.”Kita manusia yang tidak takut diintimidasi. Kita manusia yang tidak takut diancam demi kedaulatan ekonomi bangsa, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegas Susi. (RH/DS).

Sumber : KKP