Bukannya tak nasionalis, tapi APBN tak cukup buat beli alutsista

Sejumlah Alutsista baru yang bikin TNI makin kuat. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri kembali menegaskan tak 
mampu memenuhi anggaran mendadak sebesar Rp 27 triliun untuk 
modernisasi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista).

Dia menyadari jika kontrak pembelian persenjataan tempur ini tak dilakukan, 
bisa mengancam ketahanan negara ini. Akan tetapi pilihan menolak 
keinginan Kementerian Pertahanan itu bukannya lantaran bendahara negara 
tidak nasionalis.

"Betul (bisa mengancam kekuatan pertahanan negara), tetapi kalau ruang 
fiskal tidak ada mau apa, uangnya tidak ada sebesar Rp 27 triliun. Sudah 
disampaikan juga di komisi I DPR" kata Chatib di kantornya, Jakarta, 
Kamis (27/2).

Kementerian Pertahanan mengaku terpaksa mengajukan tambahan 
anggaran anyar akibat pelemahan kurs. Dari target Minimum Essential 
Force (MEF) yang dicanangkan TNI bersama pemerintah sejak 2009, 
dilakukan pembelian tahun jamak untuk beberapa alutsista penting. 
Misalnya helikopter serbu Apache dan pesawat jet F-16.

Akan tetapi, kontrak yang sudah dibuat sejak 2009 itu sebagian melonjak 
nilainya, akibat pelemahan nilai tukar. Hal itu disampaikan Menteri 
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ketika bertemu dengan Kementerian 
Keuangan di DPR awal pekan ini.

"Kontrak kan kita masih pakai kurs Rp 9.700 (per USD), sekarang sudah 
Rp 12.000," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyesalkan tidak 
kompaknya kerja sama antar pemerintah menyelesaikan pembelian 
alutsista tersebut. Dia menegaskan, sudah ada keputusan presiden yang 
menjamin ada dana Rp 50 triliun bagi TNI memperkuat armadanya.

Bagi Hasanuddin, Kementerian Keuangan kini harus mendukung cicilan 
jatuh tempo Rp 1,1 triliun April mendatang. Dana itu dibutuhkan buat 
membayar produsen Apache dari Amerika Serikat.

"Yang paling sangat disesalkan, ternyata Rp 1,1 triliun yang seharusnya 
diprogramkan tahun ini juga tidak bisa terbayar," cetusnya.

Dia menilai ada kesalahan manajemen dalam pembelian alutsista 
pertahanan tersebut. Sehingga, Indonesia belum bisa mendapatkan 
alat perang tersebut.

"Apache belum kita terima, heli serbu belum kita terima, F16 belum kita 
terima. Saya melihat ada mismanajemen pemerintah," kata Hasanuddin.

Menanggapi desakan itu, Chatib mengaku tak bisa berbuat apa-apa. 
Paling memungkinkan, dana tambahan di luar porsi awal APBN ini hanya 
dapat diwujudkan di pemerintahan baru. "Nanti tanya menkeu baru," 
tandasnya.

Sesuai data Kemenhan, percepatan pemenuhan alutsista untuk tahun 
anggaran 2013-2014 mencakup seluruh matra, baik mabes, AD, AL, 
dan AU.

Beberapa alat yang didatangkan pada 2014 misalnya kendaraan taktis 
4X4 sebanyak 332 unit. Ada juga enam unit helikopter serbu, 8 unit 
pesawat tempur F-16, serta 37 unit Tank Amphibi BMP-3F.

Jika kontrak tahun ini gagal dipenuhi Kemenhan, ada potensi proses 
pembelian alutsista lainnya terganggu. Misalnya rencana TNI membeli 
radar cuaca untuk heli serbu dari Rusia.