TNI AL Batal Beli 2 KS Kilo Hibah Rusia

TNI AL Tinjau Kapal Selam Rusia (photo: kenyot10)

TNI AL lebih mempercayakan pembuatan kapal selam kepada industri dalam negeri. “Jika dibandingkan memesan dari luar negeri, akan lebih cepat, efektif, dan efisien dari berbagai aspek apabila dibuat di dalam negeri,” kata Kepala Staf AL Laksamana TNI Marsetio kepada wartawan di Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya, Rabu, 12 Maret 2014.

Hal itu diputuskan TNI AL setelah melakukan fact finding ke pangkalan angkatan laut di Rusia bagian utara. Dua kapal selam jenis Kilo Class yang ditawarkan Rusia ternyata dalam kondisi tidak berfungsi. “Ternyata kapal itu sudah tidak digunakan sejak dua tahun lalu. Dari luar bagus, tapi mesin di dalam tidak fungsi,” kata Marsetio.

Apabila diperbaiki dipastikan akan memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan demikian hal itu menjadi pertimbangan TNI AL untuk tidak membelinya.

Kapal selam baru juga sempat ditawarkan, tapi ditolak TNI AL lantaran TNI AL mempertimbangkan rencana pemerintah yang ingin meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Saat ini Indonesia membuat dua unit kapal selam di Korea Selatan dan satu unit kapal selam dibuat PT PAL. Marsetio mengatakan, apabila anggaran tersedia dan mencukupi, kebutuhan 12 kapal selam TNI AL akan diutamakan diproduksi di dalam negeri.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai Presiden juga akan melihat mana dari 12 kapal selam itu yang dianggap lebih menguntungkan untuk dibuat.

Dalam master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029, pemerintah Indonesia ingin mewujudkan kemandirian pertahanan. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan ada dua target utama, yaitu alat utama sistem persenjataan dan industri pertahanan. “Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul,” kata Purnomo.

Sedangkan target industri pertahanan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional, serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi. (tempo.co /AGITA SUKMA LISTYANTI)