ilustrasi. shutterstock
Merdeka.com - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bergegas
membenahi dan memperbarui berbagai alat utama sistem persenjataan
yang kurang dan sudah dimakan usia. Penambahan unit kapal selam
adalah salah satu target dibidik oleh Komite Kebijakan Industri
Pertahanan (KKIP).
Menurut Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan
hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim,
saat ini Kementerian Pertahanan dengan PT PAL sedang menyiapkan
galangan buat pembangunan kapal selam itu. Menurut dia, jika modal dari
pemerintah sudah cair, maka pembangunan kapal selam akan dimulai tahun
depan.
"Kapal selam PT PAL direncanakan masuk tahap produksi pada 2015, dan
diperkirakan selesai November 2018," kata Zilmi dalam jumpa pers di
Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).
Zilmi mengatakan, produksi kapal selam itu dilakukan dengan cara kerjasama
operasi dengan sebuah perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering (DSME). Kontrak antara pemerintah dengan Daewoo
sudah diteken sejak 2011 dengan nilai USD 1,07 juta. Indonesia memesan tiga
kapal selam dari Daewoo, di mana dua dibangun di Korea Selatan, dan satu
akan dibuat di galangan milik PT PAL di Surabaya, Jawa Timur.
Maksud pembangunan satu kapal selam di tanah air itu supaya terjadi alih
teknologi. Menurut dia, hal itu sudah tercantum dalam undang-undang dan
peraturan presiden yang mewajibkan tiga syarat dalam pengadaan mesin
tempur. Yakni alih teknologi, penggunaan kandungan dan komponen lokal,
serta imbal dagang.
Zilmi melanjutkan, melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR,
pemerintah sepakat membenamkan tambahan modal sebesar USD 250 juta
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Pengubahan buat membantu
pembangunan galangan kapal itu. Jika tidak meleset, April mendatang dana
itu bakal cair.
Meski begitu, banyak pihak meragukan kemampuan PT PAL membangun
kapal selam itu. Tetapi Zilmi pasang badan. Menurut dia, yang mesti
dikhawatirkan bukan kemampuan PT PAL, tapi justru ketepatan pencairan
dana pembangunan fasilitas.
"Pembangunan fasilitas itu sudah dimulai sejak 2011. Sumber daya manusia
sudah ditatar dan peralatan sudah disamakan. Dalam pembangunan
galangan kita juga menggandeng konsultan dari Korea Selatan biar sama.
Yang membangun fasilitas juga kontraktor. Jadi jangan menyalahkan PT PAL,"
ujar Zilmi.
Zilmi menyatakan, supaya proses alih teknologi berjalan lancar pemerintah
mengirim 206 tenaga ahli Indonesia buat belajar langsung teknik pembuatan
kapal selam ke Korea Selatan. Menurut dia, dalam rombongan itu juga terselip
perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Surabaya.
Dia berharap para insinyur itu bakal menyerap semua ilmu dan bisa
menerapkannya di Indonesia. Sebab, lanjut dia, terakhir kali Indonesia mengirim
orang buat belajar soal mesin perang adalah 15 tahun lalu di masa pemerintahan
Presiden Baharudin Jusuf Habibie.
membenahi dan memperbarui berbagai alat utama sistem persenjataan
yang kurang dan sudah dimakan usia. Penambahan unit kapal selam
adalah salah satu target dibidik oleh Komite Kebijakan Industri
Pertahanan (KKIP).
Menurut Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan
hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim,
saat ini Kementerian Pertahanan dengan PT PAL sedang menyiapkan
galangan buat pembangunan kapal selam itu. Menurut dia, jika modal dari
pemerintah sudah cair, maka pembangunan kapal selam akan dimulai tahun
depan.
"Kapal selam PT PAL direncanakan masuk tahap produksi pada 2015, dan
diperkirakan selesai November 2018," kata Zilmi dalam jumpa pers di
Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).
Zilmi mengatakan, produksi kapal selam itu dilakukan dengan cara kerjasama
operasi dengan sebuah perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering (DSME). Kontrak antara pemerintah dengan Daewoo
sudah diteken sejak 2011 dengan nilai USD 1,07 juta. Indonesia memesan tiga
kapal selam dari Daewoo, di mana dua dibangun di Korea Selatan, dan satu
akan dibuat di galangan milik PT PAL di Surabaya, Jawa Timur.
Maksud pembangunan satu kapal selam di tanah air itu supaya terjadi alih
teknologi. Menurut dia, hal itu sudah tercantum dalam undang-undang dan
peraturan presiden yang mewajibkan tiga syarat dalam pengadaan mesin
tempur. Yakni alih teknologi, penggunaan kandungan dan komponen lokal,
serta imbal dagang.
Zilmi melanjutkan, melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR,
pemerintah sepakat membenamkan tambahan modal sebesar USD 250 juta
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Pengubahan buat membantu
pembangunan galangan kapal itu. Jika tidak meleset, April mendatang dana
itu bakal cair.
Meski begitu, banyak pihak meragukan kemampuan PT PAL membangun
kapal selam itu. Tetapi Zilmi pasang badan. Menurut dia, yang mesti
dikhawatirkan bukan kemampuan PT PAL, tapi justru ketepatan pencairan
dana pembangunan fasilitas.
"Pembangunan fasilitas itu sudah dimulai sejak 2011. Sumber daya manusia
sudah ditatar dan peralatan sudah disamakan. Dalam pembangunan
galangan kita juga menggandeng konsultan dari Korea Selatan biar sama.
Yang membangun fasilitas juga kontraktor. Jadi jangan menyalahkan PT PAL,"
ujar Zilmi.
Zilmi menyatakan, supaya proses alih teknologi berjalan lancar pemerintah
mengirim 206 tenaga ahli Indonesia buat belajar langsung teknik pembuatan
kapal selam ke Korea Selatan. Menurut dia, dalam rombongan itu juga terselip
perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Surabaya.
Dia berharap para insinyur itu bakal menyerap semua ilmu dan bisa
menerapkannya di Indonesia. Sebab, lanjut dia, terakhir kali Indonesia mengirim
orang buat belajar soal mesin perang adalah 15 tahun lalu di masa pemerintahan
Presiden Baharudin Jusuf Habibie.
[did]
0 komentar:
Posting Komentar