Select Language

Sabtu, 05 Juli 2014

Renegosiasi Kontrak Tambang Pacu Ekspor

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sepakat mempertajam upaya pengelolaan defisit transaksi berjalan. Salah satu upayanya adalah mempercepat penyelesaian negosiasi terkait UU Minerba.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, jika renegosiasi kontrak karya mineral dapat disepakati, negara akan mendapatkan tambahan penghasilan ekspor mineral.
"Bagi Indonesia, kita harapkan transaksi berjalan bisa lebih sehat apalagi dibantu penerimaan dari mineral pada semester kedua," ujar Agus kemarin (4/7).
BI memperkirakan defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun ini dua kali lipat lebih besar daripada kuartal pertama. Secara nilai, angka defisit transaksi berjalan bisa mencapai USD 9 miliar.
"Defisit transaksi berjalan ini akan berkurang jika ada perkembangan ekspor nonmigas. Kami melihat ada peningkatan di ekspor elektronik," ujarnya.
Seperti diwartakan, di antara 109 perusahaan tambang, hingga kini baru 40 yang sepakat menandatangani poin renegosiasi. Pada Maret lalu 25 perusahaan tambang sudah sepakat meneken renegosiasi. Kemudian bertambah 15 perusahaan lagi pada tahap berikutnya.
Mayoritas yang sudah menyepakati renegosiasi adalah perusahaan menengah. Sedangkan raksasa tambang seperti Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum sepakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan defisit transaksi berjalan pada 2014 sebesar USD 26 miliar hingga USD 27 miliar. Angka tersebut lebih rendah daripada defisit transaksi berjalan pada 2013 yang USD 28,4 miliar.
Menurut Chatib, defisit yang lebih rendah tersebut diperoleh dari pelemahan rupiah yang justru dapat menggenjot ekspor, sebaliknya menekan impor ke angka yang lebih rendah.
"Sekarang volume BBM dikunci 46 juta kiloliter, jadi impor minyaknya pasti turun," ujarnya.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, pihaknya berharap defisit transaksi berjalan dapat lebih kecil ketimbang tahun lalu. Karena itu, menurut dia, langkah antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selaku pihak yang independen harus disinkronkan.
"Agar surplus neraca perdagangan bisa menjadi kenyataan, dan defisit neraca berjalan menjadi lebih kecil," tuturnya.(gal/oki)

0 komentar:

Posting Komentar

hackerandeducation © 2008 Template by:
SkinCorner