Kanada jatuhkan sanksi baru pada Rusia

Orang-orang bersenjata lengkap yang diyakini pasukan Rusia mengepung Krimea, Ukraina (Reuters)

 Pendudukan ilegal Ukraina terus berlanjut dan agresi militer Rusia tetap bertahan

Ottawa, Kanada (ANTARA News) - Kanada Senin (28/4) menjatuhkan sanksi baru terhadap dua bank Rusia dan sembilan pejabat Moskow karena gagal menghentikan ketegangan yang meningkat di Ukraina.

"Pendudukan ilegal Ukraina terus berlanjut dan agresi militer Rusia tetap bertahan. Itulah mengapa kita menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap tambahan sembilan individu dan dua perusahaan hari ini," kata Perdana Menteri Stephen Harper dalam satu pernyataan seperti dikutip AFP.

Kanada, dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia dari etnis Ukraina, adalah kekuatan Barat pertama yang mengakui kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991.

Menanggapi pendudukan Rusia atas Crimea bulan lalu, Ottawa mengumumkan menargetkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Rusia yang bertanggungjawab atas krisis itu.

Ditambahkan ke daftar ini Senin adalah Wakil Kepala pertama Presiden Rusia Vladimir Putin, direktur Layanan Perlindungan Federasi Rusia, para anggota Duma dan pejabat-pejabat Krimea, serta dua pengusaha Rusia.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi baru terhadap tujuh pejabat Rusia dan 17 perusahaan yang terkait dengan orang-orang dekat Presiden Vladimir Putin, sebagai hukuman bagi Kremlin atas kegagalan menurunkan ketegangan di Ukraina.

Dalam langkah yang memperburuk konfrontasi Timur-Barat sejak berakhirnya Perang Dingin tersebut, Washington juga memperketat persyaratan perizinan bagi ekspor produk teknologi tinggi tertentu ke Rusia yang bisa dimanfaatkan untuk militer, demikian diumumkan Gedung Putih dalam pernyataan di Manila, ketika Presiden Barack Obama tengah melakukan kunjungan kenegaraan.

"Amerika Serikat telah mengambil aksi lebih jauh hari ini sebagai respon atas berlanjutnya campur tangan ilegal Rusia di Ukraina serta aksi provokatif yang memperburuk demokrasi Ukraina dan menganca kedamaian, keamanan, stabilitas, kedaulatan, dan integritas teritorial," kata jurubicara Gedung Putih Jay Carney dalam sebuah pernyataan.

(H-AK)