Select Language

Rabu, 30 April 2014

Lockheed Martin memenangkan kontrak sensor M-TADS/PNVS untuk Apache Indonesia

photo  : http://static.guim.co.uk

Lockheed Martin telah mendapatkan Kontrak senilai USD80 juta untuk memasok fire-control sensors yang akan dipasang ke Apache AH-64E helikopter serang yang dipesan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2013.
Departemen Pertahanan AS memberitakan pada tanggal 29 April, bahwa Lockheed Martin telah dikontrak untuk memasok Indonesia dengan delapan s/d sembilan modernisasi Target Acquisition Designations/Sight Pilot Night Vision Sensors (M-TADS/PNVS), beserta suku cadangnya.
Kontrak ini menggunakan Foreign Military Sale (FMS), dengan pengiriman diperkirakan lengkap oleh tahun 2018.


Washington dikonfirmasi di bulan Agustus 2013 bahwa mereka telah setuju untuk menjual delapan Apache helikopter ke Indonesia. Kesepakatan FMS dengan biaya senilai USD500 juta.  (http://www.janes.com)

Serpihan pesawat tanpa awak ditemukan di Nusakambangan

Serpihan pesawat tanpa awak ditemukan di Nusakambangan
Ilustrasi–Pesawat latih tanpa awak Wulung PA 9 (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
Cilacap (ANTARA News) – Serpihan pesawat latih tanpa awak diduga milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ditemukan di perairan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
“Serpihan pesawat latih tanpa awak berupa potongan ekor pesawat dan bagian sayap itu ditemukan dua orang nelayan, Andi Siseno (30) dan Reza Kurniawan Ndendeng (24) pada hari Senin (28/4),” kata Kepala Kepolisian Resor Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Andry Triaspoetra didampingi Kepala Subbagian Humas Ajun Komisaris Polisi Siti Khayati, di Cilacap, Selasa.
Saat itu, kata dia, kedua nelayan tersebut sedang mencari ikan dengan menggunakan perahu di perairan Selok Pipa, Pulau Nusakambangan.
Tiba-tiba, mereka menemukan serpihan pesawat berupa potongan ekor dan bagian sayap yang terbuat dari fiber.
Menurut dia, serpihan pesawat tersebut selanjutnya diserahkan ke Satuan Polisi Air Polres Cilacap untuk diamankan.
Terkait dugaan pesawat tersebut milik BPPT, dia mengatakan hal itu terkait laporan dari Direktur Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr. Ir. Samudro, M.Eng., pada hari Minggu (27/4), pukul 19.30 WIB.
“Pelapor yang beralamat di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Tangerang, Banten, melaporkan peristiwa berupa kecelakaan udara yang terjadi pada hari Minggu (27/4), sekitar pukul 14.56 WIB,” katanya.
Menurut dia, peristiwa tersebut bermula dari uji pesawat latih tanpa awak Wulung PA 9 yang dilakukan BPPT bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan di Bandar Udara Nusawiru, Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat.
Dalam hal ini, kata dia, pesawat tersebut melakukan uji terbang arah 125 derajat menuju arah 148 derajat pada pukul 17.15 WIB.
Akan tetapi ketika hendak kembali ke arah semula di Bandara Nusawiru, lanjut dia, pesawat mengalami gangguan dan jatuh di koordinat 108,44 derajat bujur timur dan 7,56 derajat lintang selatan.
“Kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Satpol Air Polres Ciamis untuk permintaan bantuan SAR(Search and Rescue). Hingga akhirnya, serpihan pesawat tanpa awak itu ditemukan di perairan Nusakambangan oleh nelayan dan saat ini telah diamankan di Satpol Air Polres Cilacap,” katanya.(http://www.antaranews.com)

Anggota TNI yang Berjasa Tapi Berbuat Pidana Apakah Dipecat? Ini Fatwa MA

Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta – Anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana di ujung masa tugas menjadi polemik para hakim. Di satu sisi, mereka telah banyak berjasa, tapi di sisi lain malah berbuat pidana di akhir tugas. Apakah prajurit tersebut tetap harus dipecat?
Kasus seperti di atas menjadi diskusi serius Kamar Militer Mahkamah Agung (MA). Rapat tersebut digelar pada akhir 2013 lalu dengan dihadiri seluruh hakim agung Kamar Militer yaitu Imron Anwari, Timur Manurung, Dudu Duswara, Gayus Lumbuun dan Burhan Dahlan. Para hakim agung itu lalu merumuskan masalah:
Dalam persidangan masih banyak silang pendapat, pantas tidakkah untuk dilakukan pemecatan bilamana si Terdakwa sudah mendekati usia pensiun atau bilamana si Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, misalnya mengkonsumsi narkoba?
Dalam rapat tersebut, ditarik kesimpulan yang rumusannya ditandatangani oleh seluruh hakim agung Kamar Militer dan hasilnya ditandatangani Ketua MA Hatta Ali dan dijadikan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4/2014.
MA menyatakan dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pidana khusus. Hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer di sini adalah anggota militer.
Oleh karena itu meskipun prajurit yang menjadi terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, namun apabila dinilai prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut dinilai tidak layak lagi sebagai seorang prajurit, merupakan sosok individu yang menyepelekan hukum serta petunjuk pimpinan TNI dilakukan dalam lingkungan TNI, sehingga apabila tidak dipecat akan dapat mempengaruhi anggota prajurit lainnya melakukan perbuatan terdakwa.
“Maka sudah tepat dan benar apabila tetap dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran,” kata Ketua MA Hatta Ali seperti dilansir website MA, Selasa (29/4/2014).  (http://news.detik.com)

Pembentukan Armada Ketiga di Sorong

TNI AL Bentuk Armada Wilayah Ketiga di Sorong
TNI AL Bentuk Armada Wilayah Ketiga di Sorong
Pemerintah Indonesia mulai serius melihat kekosongan pertahanan di wilayah ujung timur Nusantara. Untuk itu, TNI segera membentuk armada wilayah baru, armada wilayah ketiga di Sorong, Papua, pada Juli 2014.
Saat ini kekuatan tempur TNI Angkatan Laut masih bertumpu pada dua armada wilayah, yakni Barat atau Armabar, dan Timur atau Armatim. “Armabar di Jakarta, dan Armatim di Surabaya,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Senin, 28 April 2014.
Jika armada laut Sorong diresmikan, Armada Timur di Surabaya akan berubah menjadi Armada Tengah. Menurut Untung, alasan utama TNI AL membentuk armada wilayah baru di Sorong adalah untuk meningkatkan koordinasi pengawalan wilayah laut Indonesia bagian timur. Lokasi Sorong dipilih karena memiliki geopolitik yang tepat dan strategis. Tujuan lain, untuk mempertegas kedaulatan Indonesia di kawasan, terutama wilayah timur yang dirasa masih berlubang pengamanannya.
Untuk pembagian kekuatan kapal perang, TNI AL akan menggunakan sistem alih bina atau pembagian kekuatan tempur yang dimiliki. Dengan kata lain, sejumlah kapal perang calon penghuni armada Sorong didatangkan dari sebagian armada Surabaya dan Jakarta.
Saat ini jumlah kapal perang milik TNI AL ada 150-160 unit. Namun, jumlah kapal perang tersebut tidak akan dibagi rata untuk mengisi tiga armada wilayah. Ada pertimbangannya. Bukan cuma kuantitatif saja, tapi kualitatif dan pengamatan intelijen juga.
Penambahan armada di Sorong, Papua, juga diikuti dengan penambahan divisi pasukan marinir. Sebab idealnya pembangunan armada wilayah baru wajib diikuti dengan penempatan pasukan marinir. “Konsep TNI kan armada terpadu, jadi harus ada kapal perang, pesawat udara, pangkalan, dan marinir,” ujar Laksamana Pertama Untung Suropati.
Wacana penambahan armada di Sorong sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Selama itu pula TNI AL menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk armada wilayah baru di Sorong. Dalam struktur organisasi yang baru nanti, direncanakan ada seorang panglima bintang tiga yang akan membawahi ketiga komando armada wilayah. (Tempo).

Kapal Motor Cepat (KMC) Komando TNI AD

KMC KOmando TNI AD (VIVAnews/Muhamad Solihin)
KMC KOmando TNI AD (VIVAnews/Muhamad Solihin)
Jakarta. TNI AD meluncurkan Kapal Motor Cepat (KMC) yang diberi nama “Komando” buatan dalam negeri. Peluncuran yang digelar di Pantai ABC Ancol, Jakarta, Selasa 29 April 2014, ditandai dengan demonstrasi, manuver dan uji tembak KMC ‘Komando’, disaksikan KSAD Jenderal Boediman.
Kapal ini merupakan hasil karya anak negeri. Dari tangan ahli yang terdiri dari para perwira Direktorat Pembekalan dan Angkutan (Ditbekang) TNI-AD dengan melibatkan tenaga ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan tenaga pelaksana pembangunan PT Tesco Indomaritim.
“Kami sudah beli 10 unit. Per unit seharga Rp 12 miliar sudah termasuk biaya riset dan pembangunannya,” kata Jenderal Budiman.
Kapal Motor Cepat KMC Komando TNI AD (photo: Media Indonesia)
Kapal Motor Cepat KMC Komando TNI AD (photo: Media Indonesia)
Dari sepuluh unit KMC Komando, bulan ini baru dua unit yang telah selesai diproduksi. Selebihnya, akan selesai pada akhir bulan depan. Harga produksi kapal motor ini jauh lebih murah ketimbang membeli kapal sejenis dari luar negeri.
Kapal ini akan didistribusikan ke sembilan Komando Daerah Militer, yakni Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, Kodam Sriwijaya, Kodam Mulawarman, Kodam Wirabuana, Kodam Udayana, Kodam Tanjungpura, Kodam Patimura, dan Kodam Cendrawasih.
Daerah operasi kapal meliputi rawa, laut, sungai, dan pantai. Kapal ini juga bisa digunakan untuk pendaratan pasukan di pantai dan mampu berlayar terus menerus sejauh 250 NM (mil laut).
KMC berkapasitas 31 penumpang dan tiga ABK. Kecepatan maksimum kapal ini mencapai 35 knot. Tapi, untuk pengembangan berikutnya, kecepatan akan ditambah.
“Tahun 2015 nanti, kecepatannya akan ditambah menjadi 45 knot. Harus lebih cepat dari sekarang, karena pertempuran ke depan memerlukan kecepatan dan akurasi. KMC Komando terus akan kami kembangkan,” kata Jenderal Budiman.
Kapal Motor Cepat KMC Komando TNI AD (photo: Media Indonesia)
Kapal Motor Cepat KMC Komando TNI AD (photo: Media Indonesia)
Untuk persenjataan KMC dilengkapi dengan sistem senjata mesin berat (SMB) dengan jenis peluru 17,5 milimeter yang mampu menembak hingga 6 kilometer dengan jarak efektif tembakan 2 kilometer. Dengan begitu, posisi penembak lebih aman.
Bukan cuma itu, kapal ini juga memiliki dengan sistem tracking and locking target. Sistem tersebut mengatur penggunaan senjata secara otomatis yang dikendalikan oleh seorang penembak dari dalam ruang kemudi.
KMC Komando (photo: Media Indonesia)
KMC Komando (photo: Media Indonesia)
Minim Alat
Wilayah Indonesia begitu luas. Sarana penunjang sudah menjadi keharusan. Itulah yang diinginkan KSAD Jenderal Budiman.
“Jujur, kadang-kadang kami sedih melihat prajurit yang bertugas di wilayah pesisir dan terpencil. Mereka mengalami keterbatasan transportasi,” Ujar KSAD.
Meski terkadang mendapatkan pinjaman kapal pengangkut pasukan dari satuan di atasnya, seperti Komando Militer wilayah setempat, namun kendala teknis sering tak teratasi.
Tak jarang, kapal yang dipinjamkan itu justru tidak dapat digunakan karena medan perairan yang dilalui terlalu dangkal. Sedangkan kapal yang ada rata-rata untuk perairan dalam.
Kapal Motor Cepat KMC Komando TNI AD (photo: Media Indonesia)
Kapal Motor Cepat KMC Komando TNI AD (photo: Media Indonesia)
Jenderal Budiman khawatir, ketidakmampuan TNI dalam menunjang sarana operasi anggotanya, dimanfaatkan pihak lain yang justru akan merugikan kedaulatan bangsa. “Kami memikirkan tentara yang berada di wilayah kecil (Kepulauan) ini, jangan sampai dibiayai oleh pihak lain (asing),” kata dia.
Oleh karena itul pihak TNI ADa melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan PT Tesco Indomaritim, untuk mengembangkan teknologi KMC Komando. Kapal yang dapat digunakan di permukaan air dengan kedalaman hanya satu meter. (Vivanews.co.id)

Pengiriman tertunda dari Brasil, pesawat super tucano RI


The  jakarta  Post,  29  April 2014, Kementerian Pertahanan RI telah menyatakan dengan kekecewaan dengan Brazilian aerospace conglomerate Embraer SA  untuk tujuh bulan penundaan dalam empat pesawat turboprop EMB 314 Super Tucano.
Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kapusada Baranahan Kemenhan) Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara (AU) Asep Sumaruddin, mengatakan pada hari Senin bahwa Embraer wajib untuk memberikan batch pertama dari delapan pesawat bulan Agustus tahun lalu dan yang kedua pada bulan Maret tahun 2015.
Dari batch pertama, kami hanya menerima empat pesawat,” pungkas Asep. “Kami sudah menghubungi Embraer untuk penjelasan tentang empat pesawat, tapi belum menerima respon yang memadai. Kami sedang masih berkoordinasi dengan pemerintah Brasil melalui Kementerian Pertahanan dan Kedutaan besar di Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini.”
Kemhan RI menandatangani kontrak US$ 284 juta dengan Embraer tahun 2010 untuk membangun skuadron Super Tucano untuk menggantikan Bronco OV-10 pesawat, yang telah dalam pelayanan sejak 1976.
Tucano dirancang untuk Serang ringan, kontra-pemberontakan, menutup dukungan udara, misi pengintaian udara (light attack, counter insurgency, close air support, aerial reconnaissance missions), serta memberikan pelatihan pilot.
Di bawah kontrak, Embraer telah diminta untuk membayar denda sebesar 0,1 persen setiap hari sejak keterlambatan, tetapi denda gabungan dibatasi maksimal 5 persen.
Embraer, menurut Asep, telah melunaskan denda maksimum sekitar $7 juta dan tidak dapat dikenakan denda lebih, terlepas dari lama penundaan.
Brasil Duta besar untuk Indonesia Paulo Alberto da Silveira Soares mengatakan pemerintahnya akan mencoba yang terbaik untuk melihat bahwa Indonesia segera sisa menerima Super Tucanos.   Soares menambahkan bahwa Kedutaan besar telah berkomunikasi langsung dengan Embraer untuk menyelesaikan masalah ini.
“Bulan depan, Indonesia Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan mengunjungi Brasil untuk membahas kerjasama pertahanan. Selama kunjungan tersebut, ia juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Embraer. Kita berharap bahwa pertemuan akan menjelaskan semuanya,”Kata Soares kepada The Jakarta Post.
Dudi Sudibyo ahli penerbangan mengatakan keterlambatan seperti ini mengkhawatirkan dan akan membuat preseden lain yaitu keterlambatan dalam pengiriman batch pengiriman terakhir Super Tucanos tahun depan.
Dudi menyalahkan keterlambtan yang lama hanya mendapatkan hukuman ringan yang ditetapkan dalam kontrak pengadaan.
“Lima persen adalah jelas terlalu kecil untuk sanksi dan perusahaan dapat mengambil keuntungan dari itu, terutama ketika pemerintah telah membayar hampir seluruh biaya,” kata Dudi.
Indonesia telah membayar 97 persen dari kontrak batch pertama, bernilai $142 juta, menurut Kementerian Pertahanan.
Dudi menyarankan bahwa Kemhan meningkatkan kemampuan untuk negosiasi dalam pembelian berikutnya untuk mencegah keterlambatan masa depan.
Menurut Minimum penting Force (MEF), Indonesia akan  membeli 128 pesawat tempur 2024, menurut Kementerian Pertahanan.
“Di antara mereka adalah Super Tucano, yang merupakan teknologi yang terbaik di kelasnya,” kata Dudi.
Empat pesawat Tucano telah diterima tahun lalu sekarang digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia 21 skuadron di Abdul Rahman Saleh Air Force Base di Malang, Jawa Timur. (www.thejakartapost.com)

Pemerintah tegaskan pertahankan ketentuan hak pilih TNI

Pemerintah tegaskan pertahankan ketentuan hak pilih TNI
Mahkamah Konstitusi (MK) (ANTARA/Fanny Octavianus )
Pemerintah harus tetap memberlakukan aturan ini karena struktur kelembagaan TNI/Polri berada di tingkatan pusat dan daerah. Melihat hal tersebut, adalah hal tepat untuk tetap mempertahankan aturan tersebut dalam Pemilu 2014,”
Jakarta (ANTARA News)  Senin, 28 April 2014 – Perwakilan pemerintah dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) menegaskan tetap mempertahankan ketentuan hak pilih TNI guna menjaga netralitas.
Hal ini diungkapkan Plt Ditjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat membacakan jawaban pemerintah dalam pengujian Pasal 260 UU Pilpres yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam pemilu presiden di  Mahkamah Konstitusi, Senin.
“Pemerintah harus tetap memberlakukan aturan ini karena struktur kelembagaan TNI/Polri berada di tingkatan pusat dan daerah. Melihat hal tersebut, adalah hal tepat untuk tetap mempertahankan aturan tersebut dalam Pemilu 2014,” kata Mualimin, di depan majelis hakim yang diketuai Arief Hidayat.
Dia juga mengatakan pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemerintahan yang demokratis, sehingga dalam UU Pileg dan UU Pilpres harus tetap menjaga netralitas TNI-Polri.
Meskipun Anggota TNI dan Polri memiliki hak seperti warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, namun berdasarkan realitas sosial dan karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara, pembatasan realita politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis harus tetap dilakukan.
Pengujian UU Pilpres yang mempermasalahkan hak pilih TNI ini dimohonkan oleh Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono yang berprofesi sebagai advokat.
Mereka menilai pasal yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan hanya menyebut Pilpres 2009, bukan Pilpres 2014.
Pasal 260 UU Pilpres berbunyi: “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.
Sementara dalam Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif telah dinyatakan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.
Menurut dia, dengan adanya pengaturan berbeda terkait hak pilih anggota TNI-Polri itu melahirkan situasi ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 260 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.  (antaranews.com)

Bill Gates kaji bangun PLTN di Indonesia

Bill Gates kaji bangun PLTN di Indonesia
Pendiri Microsoft Bill Gates. (REUTERS/Tobias Schwarz )
 Saya sudah minta supaya dibangun di Indonesia. Saya berkomunikasi dengan Terra Power. Selain Indonesia, mereka juga menjajaki untuk bangun di Tiongkok,"

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan pendesain reaktor nuklir Terra Power, yang dikembangkan pendiri Microsoft, Bill Gates, masih mempertimbangkan untuk membangun reaktor nuklir generasi terbaru di Indonesia melalui kerja sama dengan PT Batan Tekno.

"Saya sudah minta supaya dibangun di Indonesia. Saya berkomunikasi dengan Terra Power. Selain Indonesia, mereka juga menjajaki untuk bangun di Tiongkok," kata Direktur Utama PT Batan Tekno, Yudiutomo Imardjoko, di seminar "Indonesia Green Infrastructure Summit 2014", Jakarta, Selasa.

Reaktor nuklir generasi ke-empat itu menggunakan teknologi "Traveling Wave Reactor" yang dinilai Yudiutomo sangat mutakhir dengan daya listrik yang dihasilkan 500 megawatt per reaktor. Bahan bakar untuk mengoperasikan rekator ini, kata Yudiutomo, juga relatif cukup irit dengan penggantian yang berjangka waktu hingga 60 tahun. 

Dari segi pengamanan, dia menjelaskan jika terjadi bencana di sekitar reaktor, terdapat sistem pendingin, sehingga dapat mengurangi resiko dampak negatif bagi manusia.

"Reaktor akan dingin sendiri. Jadi manusia tidak perlu terlibat langsung untuk melakukan pendinginan," ujarnya.

Jika Bill Gates dengan Terra Powernya merealisasikan pembangunan reaktor ini, kemungkinan besar lokasi yang dipilih adalah Pulau Kalimantan. Pasalnya, lima propinsi di Kalimantan telah mengalami peningkatan kebutuhan daya listrik seiring dengan pembangunan tempat pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk industri.

Selain itu, lokasi di Kalimantan dianggap relatif cukup aman dari bencana alam seperti gempa bumi.

"Saya inginkan di Kalimantan. Di sana risiko gempa kecil, kemudian, dengan ada smelter maka kebutuhan (daya listrik) Dapay berlipat-lipat," ujarnya.

Namun, menurut Yudiutomo, faktor perizinan dan regulasi tentang nuklir diperkirakan membuat Terra Power lebih mengutamakan Tiongkok, dibanding Indonesia.

"Sekarang, bagaiamana regulasi dan izin nuklir di negeri ini. Di Tiongkok lebih mudah," ujarnya.(*)

Ukraina siaga diserang Rusia

Ukraina siaga diserang Rusia
Rusia tempatkan tentaranya di Krimea dan sepanjang perbatasan timur Ukraina menyusul referendum Krimea yang memisahkan semenanjung ini dari Ukraina (Reuters)

Kiev (ANTARA News) - Angkatan bersenjata Ukraina siaga penuh menghadapi kemungkinan serangan Rusia, kata penjabat presiden Ukraina, Rabu, seraya menegaskan kembali kekhawatiran terkait banyaknya tentara Rusia di perbatasan.

"Sekali lagi saya kembali pada bahaya Federasi Rusia memulai perang darat melawan Ukraina," kata Oleksander Turchinov dalam pertemuan para gubernur di Kiev seperti dikutip Interfax-Ukraina.

"Angkatan bersenjata kami berada dalam kondisi siaga militer penuh," katanya seperti dikutip Reuters.

Rusia mengatakan tidak berencana menginvasi timur Ukraina setelah negara itu mencaplok Krimea Maret lalu, namun pernyataan Turchinov itu memperjelas bahwa pemerintahan Kiev yang pro-Barat tidak mempunyai alasan untuk mengurangi kesiagaan angkatan bersenjatanya.

Kiev menuduh Moskow mendalangi gerakan bersenjata di kawasan industri di timur oleh separatis berbahasa Rusia yang telah menguasai bangunan pemerintah yang sebagian besar tanpa mendapat perlawanan polisi.

Kanada jatuhkan sanksi baru pada Rusia

Kanada jatuhkan sanksi baru pada Rusia
Orang-orang bersenjata lengkap yang diyakini pasukan Rusia mengepung Krimea, Ukraina (Reuters)
 Pendudukan ilegal Ukraina terus berlanjut dan agresi militer Rusia tetap bertahan

Ottawa, Kanada (ANTARA News) - Kanada Senin (28/4) menjatuhkan sanksi baru terhadap dua bank Rusia dan sembilan pejabat Moskow karena gagal menghentikan ketegangan yang meningkat di Ukraina.

"Pendudukan ilegal Ukraina terus berlanjut dan agresi militer Rusia tetap bertahan. Itulah mengapa kita menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap tambahan sembilan individu dan dua perusahaan hari ini," kata Perdana Menteri Stephen Harper dalam satu pernyataan seperti dikutip AFP.

Kanada, dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia dari etnis Ukraina, adalah kekuatan Barat pertama yang mengakui kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991.

Menanggapi pendudukan Rusia atas Crimea bulan lalu, Ottawa mengumumkan menargetkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Rusia yang bertanggungjawab atas krisis itu.

Ditambahkan ke daftar ini Senin adalah Wakil Kepala pertama Presiden Rusia Vladimir Putin, direktur Layanan Perlindungan Federasi Rusia, para anggota Duma dan pejabat-pejabat Krimea, serta dua pengusaha Rusia.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi baru terhadap tujuh pejabat Rusia dan 17 perusahaan yang terkait dengan orang-orang dekat Presiden Vladimir Putin, sebagai hukuman bagi Kremlin atas kegagalan menurunkan ketegangan di Ukraina.

Dalam langkah yang memperburuk konfrontasi Timur-Barat sejak berakhirnya Perang Dingin tersebut, Washington juga memperketat persyaratan perizinan bagi ekspor produk teknologi tinggi tertentu ke Rusia yang bisa dimanfaatkan untuk militer, demikian diumumkan Gedung Putih dalam pernyataan di Manila, ketika Presiden Barack Obama tengah melakukan kunjungan kenegaraan.

"Amerika Serikat telah mengambil aksi lebih jauh hari ini sebagai respon atas berlanjutnya campur tangan ilegal Rusia di Ukraina serta aksi provokatif yang memperburuk demokrasi Ukraina dan menganca kedamaian, keamanan, stabilitas, kedaulatan, dan integritas teritorial," kata jurubicara Gedung Putih Jay Carney dalam sebuah pernyataan.

(H-AK) 

KRI Kapitan Patimura (371)

KRI Kapitan Patimura bernomor lambung 371 merupakan kapal perang Indonesia dari jenis korvet. Kapal ini termasuk kapal korvet kelas Parchim dengan kode Pakta Warsawa Type 133.1. 
Kapal ini didesain untuk perang anti kapal selam di perairan dangkal / pantai. Enam belas kapal dibuat untuk Volksmarine (1997-1981) dan 12 kapal yang dimodifikasi dibuat untuk AL Soviet pada 1985-1990 oleh VEB Peenewerft, Wolgast. Setelah Penyatuan kembali Jerman, bekas negara Jerman timur menjual kapal-kapal ini ke TNI Angkatan Laut pada 1993. Kapal ini dinamai Kapitan Patimura, mengambil nama seorang pahlawan nasional dari Maluku yang gugur melawan VOC pada tanggal 16 Desember 1817.
Senjata
Torpedo
KRI Kapitan Patimura dilengkapi dengan empat tabung peluncur torpedo 15.7 inci.
Peluru kendali
Sistem pertahanan udaranya adalah dua peluncur rudal SA-N-5, rudal darat ke udara untuk pertahanan udara jarak-dekat terhadap pesawat sayap tetap , pesawat sayap putar dan terhadap rudal anti-kapal yang datang. Selain itu, ada pula tambahan 2 unit peluru kendali anti pesawat QinWei-8 buatan China yang dipasang dihaluan dan buritan kapal.
Anti kapal selam
Selain itu ia juga dilengkapi dengan 2 RBU-6000 untuk peranan anti-kapal selam (ASW RL) dan juga mempunyai 2 para (Deep Charge).
Meriam
Meriam utama kapal perang KRI Kapitan Patimura yang dipasang pada dek depan, adalah meriam kembar 57mm/70 caliber DP. Kapal ini juga dilengkapi dengan satu meriam 30 mm kembar serbaguna.
Decoy
PK-16 decol RL yang bisa diluncurkan dalam mode ganggu (distraction) atau menarik (seduction) untuk mengelabui rudal musuh. Selain itu ia juga mempunyai sistem pemantau Watch Dog intercept.
Radar dan Sonar
Radar kapal ini adalah MR-302/Strut Curve bisa digunakan untuk pencarian sasaran di permukaan dan di udara yang dipadukan dengan sistem kontrol tembakan MR-123 Vympel/Muff Cob. Kedua alat itu bekerja secara bersamaan dalam men-scan area diudara maupun dipermukaan. Kapal anti-kapal selam (ASW) ini juga dilengkapi dengan sonar aktif berfrekuensi sederhana di badan kapal dari jenis MG-322T. Kapal ini juga dilengkapi dengan peralatan Radio Monitoring dan Direction Finder untuk melakukan penyadapan dan pencarian dari gelombang-gelombang radio mulai dari VLF sampai UHF
Tenaga penggerak
Kapal ini mempunyai tiga mesin disel yang dihubungkan dengan tiga gandar bagi menghasilkan tenaga sebesar 14,250 bhp, dengan kecepatan beroperasi 24 nm.

TNI AL Pesan Kapal LCU dari PT Tesco Indomaritim

LCU 24 m PT Tesco Indomaritim
Pada 27 Maret, TNI AL menandatangani kontrak dengan pabrikan kapal Indonesia PT Tesco Indomaritim (PTI) untuk pembuatan dua unit kapal Landing Craft Utility (LCU) 24 meter.
LCU akan ditugaskan di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dan akan beroperasi dari kapal transportasi amfibi (LPD) 125 m KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh. Kedua kapal ini mulai dioperasikan masing-masing pada 2009 dan 2011.

Karakteristik Umum LCU 24 m PT Tesco Indomaritim
Panjang keseluruhan
24,35  m
Lebar keseluruhan
6 m
Depth main deck midship
2,65 m
Loaded draft
0,8 m
Displacement (light)
40 mt
Displacement (Fully Loaded)
62 mt
Performa
Kecepatan maksimum
40 knot
Kecepatan ekonomis
20 knots
Elektronik
1 Marine Radar
1 GPS
1 Echo sounder.
1 UAIS
1 Radio : 1 VHF, 1 NAVTEX, 1 SSB.
1 Wind Direction
Equipment
2 x 8 persons inflatable liferafts
100 x  Life Jacket
6 x Portable Fire Extinguisher
Akomodasi
Kru
2 kursi
Penumpang
100 orang
Kapsitas bahan bakar
3.400 liter
Fresh Water Capacity
300 liter
Accomodation Space
20 ton
Propulsi dan mesin
Mesin utama
CATERPILLAR C32 ACERT
Power output
2 x 1600 bhp @ 2300 rpm
Gear boxes
2 x ZF 3050
Water Jet
2x Hamilton Jet, Type HM 571
Generator
1 x WESTERBEKE, 26 EKW, 380 V, 50 Hz, 3 phase
1 x WESTERBEKE, 12 EKW, 380 V, 50 Hz, 3 phase
 
 
hackerandeducation © 2008 Template by:
SkinCorner