Bahaya ketergantungan impor migas bagi kedaulatan Indonesia

LENSAINDONESIA.COM: Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo (HT), kembali menyoroti soal ketergantungan impor minyak dan gas di Indonesia yang menurutnya bisa mengancam kedaulatan bangsa. HT menegaskan kedaulatan energi bukan lagi sebuah pilihan melainkan keharusan.

“Migas ini sangat penting, mulai dari kebutuhkan untuk industri, transportasi, listrik, rumah tangga. Jika ini diembargo bisa bayangkan aktivitas dalam negeri kita akan berhenti total,” ujarnya saat jadi juru kampanye (Jurkam) Nasional terbuka Partai Hanura,di Bojonegoro, Jumat (29/03/14).

Seperti diketahui, kebutuhan BBM Indonesia sekitar 1,4 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak dalam negeri sekitar 825.000 per hari. Itu pun tidak seluruhnya bisa diolah di kilang minyak di Indonesia karena kapasitas dan spesifikasi yang berbeda. Hanya sekitar 625.000 barel saja yang bisa diolah sisanya didapatkan dari impor.

Selain itu, HT yang juga bos MNC Group ini mengatakan, devisa Indonesia tergerus dengan impor gas yang terjadi terus menerus. Asal tahu saja biaya untuk impor untuk memenuhi kebuthan minyak di Indonesia sebesar U$ 100 juta-US$ 120 juta perhari. “Pemerintah harus berani berinvestasi dalam pembangunan kilang,” desaknya.

Hanura sendiri lanjut HT, telah menyiapkan strategi bagaimana dalam hal kebutuhan Migas Indonesia tidak impor secara terus menerus. Di antaranya, Hanura akan mendorong keberadaan regulasi untuk mendorong eksplorasi lebih banyak lagi.

“Harus ada ladang minyak yang baru. Selama ini eksplorasi dan eksploitasi migas lebih berpusat di darat, karena di lepas pantai mahal. Padahal Indonesia ini mayoritas wilayahnya adalah lautan,” jelasnya.

Selain itu HT mengatakan, untuk ekplorasi daratan harus dipercepat prosesnya, misalnya soal perizinan, birokrasi tidak berbelit-belit.

Di hadapan ribuan simpatisan Partai Hanura yang memenuhi Gedung Serbaguna Bojonegoro, HT menegaskan bahwa Partai Hanura memiliki komitmen dan visi misi yang jelas untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju, kemandirian di bidang energi adalah salah satunya.

Kabupaten Bojonegoro, diakui HT, dikenal sebagai daerah penghasil migas yang cukup besar. Bahkan Bojonegoro diperkirakan bisa berkontribusi sekitar 200.000 barel per hari pada tahun 2015.

“Tentunya dengan potensi minyak yang ada di Bojonegoro ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu yang perlu diperhatikan daerah bisa menerima porsinya dengan adil.” ujar ketua Bapilu Hanura ini.

HT menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan produksi migas supaya status net importir tak lagi melekat.

Dalam kampanye ini, HT didampingi oleh mantan kepala staf angkatan darat (KASAD), Jenderal (Purn) Subagyo HS, Wakil ketua Bapilu Hanura, Arya Sinulingga. Sekretaris Bapilu Hanura, Ahmad Rofiq serta caleg-caleg Hanura untuk DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Daerah Pemilihan Bojonegoro.

RI Tidak Akan Pernah Jalin Hubungan dengan Israel

Pemerintah Jerman menawarkan bantuan kekonsuleran bagi warga Israel.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, secara tegas mengatakan RI tidak akan pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Bangsa Palestina meraih kemerdekaan secara penuh.

Ungkapan ini menanggapi pemberitaan yang disampaikan kantor berita Reuters, bahwa Pemerintah Jerman akan menawarkan gedung Kedutaannya di RI dan Malaysia untuk membantu urusan konsuler warga Israel.

Hal tersebut disampaikan mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri itu usai menerima kunjungan Menlu Filipina, Albert F. Del Rosario, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Senin 24 Februari 2014.

Marty mengaku hingga saat ini belum menerima konfirmasi dari Kedutaan Jerman di Jakarta terkait rencana Kanselir Angela Merkel itu.

Namun, Marty menjelaskan apabila bantuan yang dimaksud terkait urusan konsuler, maka hal tersebut bukan sesuatu yang di luar kebiasaan dari praktek diplomasi.

"Kadang kala suatu negara yang tidak memiliki misi diplomatik di negara lain, mereka menitipkan masalah-masalah kekonsuleran di suatu kedutaan di negara tertentu," kata Marty.

Indonesia, lanjut Marty, apabila memiliki permasalahan yang menyangkut masalah WNI di negara tertentu di mana Pemerintah tidak memiliki hubungan diplomatik langsung, kadang kala dibantu Kedutaan negara lain juga.

"Jadi, bukan masalah politik. Melainkan lebih ke masalah kekonsuleran," ujar dia.

Marty menekankan hal tersebut lazim dilakukan, sepanjang tidak ada atribut kenegaraan yang disematkan.

"Jadi, bukan berarti Kedubes Jerman di Jakarta akan mengibarkan bendera Israel. Saya tegaskan sekali lagi, selama rakyat Palestina belum mencapai kemerdekaan, maka tidak akan pernah ada Kedutaan Besar Israel di Jakarta," kata dia.

Sementara Pejabat Atase Pers Kedubes Jerman di Jakarta, Michael Hoffmann, mengaku belum mengetahui rencana pemerintahnya itu. Dihubungi VIVAnews melalui sambungan telepon, dia pun meragukan rencana tersebut akan terealisasi.

Pasalnya, Kedubes Jerman di Jakarta hanya diizinkan untuk melayani masalah konsuler warga negera lain yang tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa.

"Secara hukum, kami hanya diizinkan untuk melayani urusan konsuler warga negara anggota UE. Apabila kami melayani warga Israel, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum," kata dia.

Dia pun menyebut kunjungan Kanselir Merkel ke Yerusalem hari Senin ini tidak ada kaitannya dengan pihak Kedutaan di Jakarta. Hoffmann mengatakan sudah menjadi hal biasa bagi pejabat tinggi Jerman untuk berkunjung ke Israel.

"Bahkan kunjungan semacam itu bisa terjadi enam kali dalam setahun," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan Reuters, 21 Februari kemarin, Pemerintah Jerman menawarkan bantuan kekonsuleran bagi warga Israel di negara-negara yang tidak ada hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dua di antaranya yang ditawarkan oleh Merkel yakni Kedutaan Jerman di RI dan Malaysia.

Rencananya kesepakatan itu akan ditanda tangani saat Merkel berkunjung ke Israel pekan ini.

  ♞ Vivanews  

Raja Yordania dijadwalkan kunjungi Indonesia

Jakarta ☆ Raja Yordania Abdullah Bin Al-Hussein (Abdullah II) dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 Februari hingga 26 Februari 2014.

Staf Khusus Presiden bidang hubungan Internasional Teuku Faizasyah dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menjelaskan Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Raja Abdullah II ke Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kunjungan kenegaraan pertama ke Indonesia dilakukan oleh Raja Abdullah II pada tanggal 12-13 Oktober 2005. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Yordania pada tanggal 2-3 Mei 2006.

Salah satu agenda kunjungan Raja Yordania adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara akan membahas upaya peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Yordania di berbagai bidang, antara lain terkait perdagangan, investasi, pertahanan, dan sosial budaya.

"Selain itu, kedua kepala negara akan membahas perkembangan terkini di masing-masing kawasan, utamanya di Timur Tengah. Pertukaran pikiran antara kedua kepala negara mengenai isu-isu kawasan tersebut juga sangat penting artinya memperhatikan Yordania saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2014-2015," katanya.

Faizasyah mengatakan Indonesia memiliki kedekatan historis dan juga kedekatan sosial-budaya dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Yordania.

Hubungan diplomatik Indonesia - Yordania dimulai pada tahun 1950 dan sejak saat itu, hubungan bilateral telah berkembang dengan baik. Diyakini terdapat banyak ruang bagi kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

"Kunjungan kedua kalinya Raja Yordania ke Indonesia mencerminkan kesungguhan komitmen untuk semakin mempererat hubungan kedua negara, yang sejatinya selama ini telah terjalin dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, "dewasa ini, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Yordania di ASEAN. Diharapkan dari pertemuan tersebut akan semakin terbuka peluang kerja sama antar kedua negara, utamanya di bidang ekonomi."(P008/A029)

  ♞ Antara  

Indonesia-Filipina bahas perkembangan masalah LCS

Jakarta ☆ Menteri Luar Negeri Indonesia Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. del Rosario di sela-sela pertemuan keenam Komisi Gabungan untuk Kerja sama Bilateral RI-Filipina membahas perkembangan masalah sengketa wilayah di Laut China Selatan (LCS).

"Terkait masalah regional, kami membahas secara rinci perkembangan permasalahan di kawasan, salah satunya tentang Laut China Selatan," kata Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hal yang ditekankan pihak Indonesia dalam penanganan masalah sengketa wilayah Laut China Selatan adalah dilanjutkannya upaya-upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan penerapan code of conduct (tata perilaku) yang sudah disepakati.

"Saya membahas dengan Menlu Filipina tentang pembicaraan, terkait perkembangan masalah Laut China Selatan, dengan beberapa menlu akhir-akhir ini, termasuk menlu Amerika Serikat, China, dan Jepang. Intinya, yang sudah kami identifikasi adalah pentingnya menyelesaikan masalah ini melalui upaya diplomasi dan cara damai," ujarnya.

Marty mengungkapkan bahwa Menlu Filipina telah memaparkan pandangan negaranya tentang masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terutama upaya Filipina di tribunal (pengadilan) guna menangani masalah itu melalui proses hukum.

"Sekarang melalui jalur ASEAN ada code of conduct antara ASEAN dengan China. Selain itu, ada upaya dari Filipina melalui tribunal," katanya.

"Namun, yang Indonesia ingin tekankan adalah seyogyanya upaya hukum serta upaya diplomatis dan politik itu harus sinergis. Jangan sampai negara yang satu dianggap melawan negara yang lainnya," lanjutnya.

Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia pada dasarnya mendukung setiap upaya penyelesaian masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan selama hal itu bersifat damai.

"Damai melalui politik diplomasi dan damai melalui proses-proses hukum. Yang penting adalah semua usaha yang dilakukan sifatnya sinergis dan selaras, serta membantu momentum ke arah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai," tegasnya.(*)

  ♞ Antara  

Menang Tender, Sritex Garap Pesanan Baju Militer Jerman dan Malaysia

Solo ☆ Pasca meninggalnya pendirinya, HM Lukminto, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap berupaya untuk menjadi perusahaan yang profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan raihan prestasi memenangkan tender pembuatan pakaian militer dari Jerman dan Malaysia tahun ini.

“Dengan kemenangan tersebut semakin mempertegas bahwa Sritex adalah perusahaan yang benar–benar profesional, kendati saat ini masih dalam situasi berkabung atas meninggalnya HM Lukminto,” ujar Humas PT Sritex, Basuki Saptono.

Basuki mengatakan, tidak mudah untuk memenangkan tender, khususnya untuk seragam militer Jerman. Pasalnya, seragam militer Jerman terkenal sebagai seragam militer dengan spesifikasi yang tinggi dan paling sulit pembuatannya. Apalagi, dalam tender tersebut Sritex harus bersaing dengan perusahaan dari Eropa dan Asia.

“Sritex sudah menjadi supplier untuk kebutuhan militer Jerman dan Nato sejak tahun 1994. Dan pada saat itu kami sudah mampu memenuhi spesifikasi yang tinggi antara lain anti infra red. Sehingga, dengan memenangkan tender tahun ini Sritex terus memperkokoh posisinya,” ujarnya.

Sedangkan untuk tender seragam militer dan pakaian pemerintah Malaysia, Sritex bersaing dengan beberapa pesaing dari Asia.

“Untuk Malaysia, Sritex sudah menjadi pemasok seragam militer di negara tersebut sejak tahun 2010,” jelas Basuki.

Adapun jumlah pesanan untuk ke dua negara tersebut adalah sebanyak 2,1 juta potong.

  ● Soloblitz  

Potret : Krisis Crimea

Putin : Obama Angkat Senjatamu Kita Perang
 

CRIMEA-(IDB) : Langkah NATO yang melakukan penyebaran pasukan di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina, direaksi keras Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan sebuah tantangan perang.

Ini menyusul sikap mendua Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, yang menolak penggunaan kekuatan militer untuk mengembalikan Crimea ke Ukraina, namun di satu sisi memerintahkan pengerahan kekuatan militer besar di perbatasan Belarus.

“Jika anda (obama) adalah pemimpin, jangan ragu saat mengerahkan pasukan. Angkat senjata anda dan lawan kami. Jangan menjadi badut yang menjual ancaman tapi tidak melakukannya,” tegas Putin, dilansir Inter-fax, Kamis (27/03/2014) di Kremlin, Moskow.

Putin juga mewanti-wanti NATO untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina khususnya ke Transnistria di Moldova, dengan alasan untuk mencegah serangan Rusia propinsi itu.

“Jangan pernah mengarang cerita menyeramkan. Rakyat di wilayah itu masih ingat 1000 orang meninggal karena serangan NATO. Tidak ada jejak darah Rusia di sana, jangan mencoba menjadi orang suci padahal tangan kalian berlumuran darah,” lanjut Putin.

Pernyataan paling keras Putin itu menimpali pernyataan Presiden AS Barack Obama yang memastikan Washington tidak akan menggunakan kekuatan militer terhadap Rusia untuk mengembalikan Republik Otonomi Crimea kepada Ukraina.

Bahkan Obama berjanji bahwa AS akan menggunakan kekuatan militer untuk membela negara NATO manapun dan mengirim peringatan ke Rusia, salah satunya pengerahan kekuatan militer NATO di dekat perbatasan Rusia-Ukraina.

“Namun untuk kasus di Crimea, saya pikir kekuatan militer tidak akan digunakan untuk mengembalikan Crimea ke Ukraina, yang bukan anggota NATO dan tak ada harapan Crimea bisa dilepaskan dengan cara kekerasan,” dalih Obama, seperti dilansir CBS News.

Obama secara terbuka mengakui bahwa AS dan sekutunya hanya memiliki pilihan sangat terbatas untuk menekan Rusia.

Putin Perintahkan Rudal Nuklir Bulava “On Fire”

Urusan gertak menggertak dengan todongan senjata ternyata bukan hanya didominasi Amerika Serikat (AS) saja.

Pasca PBB menjatuhkan resolusi yang menyebut referendum dan penggabungan Crimea ke Rusia adalah ilegal, lewat perintah rahasia Moskow dikabarkan menyiagakan Pasukan Rudal Strategis (SMF).

Tak tanggung-tanggung, kapal selam Yuri Dolgoruky, yang membawa rudal nuklir Bulava, seperti dilaporkanInter-fax, Jumat (28/03/2014) juga diperintahkan meninggalkan pangkalannya di Severodvinsk di utara Rusia.

Dilaporkan, perintah rahasia kepada Departemen Pertahanan itu langsung datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pihak Kremlin tidak bersedia berkomentar tentang perintah rahasia itu.

Ada dugaan, pergerakkan Pasukan Rudal Strategis dan dilayarkannya kapal selam Yuri Dolgoruky adalah untuk menggertak AS dan Eropa, menyusul sikap Barat yang kini terang-terangan menunjukkan permusuhannya dengan Rusia.

Yang menarik, dari sekian kapal selam pengangkut rudal nuklir milik Rusia, Departemen Pertahanan hanya memerintahkan kapal selam Yuri Dolgoruky.

Karena selain membawa rudal Bulava, senjata nuklir terkuat di dunia saat ini, kapal selam Yuri Dolgoruky ini adalah kapal selam yang paling ditakuti AS dan NATO karena pergerakkannya sulit dideteksi radar.

NATO menjuluki kapal selam Yuri Dolgoruky ini sebagai “The Silent Killer”, karena kecanggihannya hilang dari pantauan radar militer musuh dan dapat meluncurkan rudal Bulava berdaya jangkau 10 ribu kilometer dari perairan manapun di dunia.

Bulava mampu membawa 6 hingga 10 hulu ledak nuklir yang masing-masing berkekuatan 100-150 kiloton. Sebagai perbandingan, bom “Fat Man” yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima hanya berkekuatan 22 kiloton.

Bulava menggunakan bahan bakar padat untuk dua tahap pertama penerbangannya dan kemudian bahan bakar cair untuk tahap ketiga.

Rudal ini didesain untuk mampu bertahan dari ledakan nuklir dikisaran 500 meter dengan spesifikasi panjang 11,5 meter (tanpa hulu ledak), diameter 2 meter, berat 36.800 kg.

100 Ribu Pasukan Rusia Tunggu Perintah Perang Putin

Meski sudah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, Rusia tetap cuek dan terus menunjukkan kekuatannya sebagai negara adidaya militer.

Kini, sebanyak 100 ribu pasukan Rusia di perbatasan Ukraina tinggal menunggu perintah Presiden Vladimir Putin untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Ukraina.

Ketua dewan keamanan nasional Ukraina, Andriy Parubly, dilansir VOA, Jumat (28/03/20140)) dalamteleconference jarak jauh dengan Presiden Barack Obama dan pejabat tinggi di Washington, mengatakan, Rusia telah menempatkan 100 ribu tentara di perbatasan Ukraina di utara, selatan, dan timur.

“Pasukan Rusia saat ini dalam kesiagaan penuh untuk menyerang, tinggal menunggu perintah Putin dan mereka akan menyerang masuk ke negara kami,” ujar Parubly.

Dalam menjawab penjelasan itu, Presiden Obama mengatakan, info dari Departemen Pertahanan AS menyebutm Rusia memang terus memperkuat pasukannya di tiga wilayah perbatasan itu, namun hingga kini maksud penempatan pasukan itu masih tidak jelas.

“Kami belum bisa memastikan apakah pasukan besar itu akan menyerang atau tidak. Semuanya masih teka-teki dan kita menunggu serta mengamati apa yang terjadi di sana,” timpal Obama.

Pemerintah Rusia sendiri, pasca Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pasukan itu hanya melakukan “latihan musim semi” minggu lalu, hingga kini sudah tak memberikan penjelasan terbaru mengenai meningkatnya jumlah pasukan di perbatasan Ukraina.

Sumber : Jurnal3

TNI Segera Bangun Shelter Sukhoi Di Natuna

NATUNA-(IDB) : Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Ranai, Letkol (Pnb) Andri Gandy, mengatakan pangkalan Udara TNI AU Ranai akan segera diliengkapi dengan jet tempur cangih, Sukhoi. Untuk itu di pangkalan ini akan segera dibangun shelter Sukhoi di hanggar barat Lanud Ranai.  

“Pembangunan Shelter Sukhoi ini sebagai pangkalan pendukung operasi TNI AU di Natuna,” sebut Andri Gandy di Ranai, Kamis (27/3).

Shelter ini, kata Gandy, untuk memungkinkan pergelaran pesawat tempur dan dijadikan home base di Lanud Ranai. Sehingga pesawat Sukhoi tetap berada di Lanud Ranai, jika setiap saat diperlukan.

Saat ini Lanud Ranai sendiri sudah dilengkapi beberapa fasilitas seperti lampu runway, lampu taxiway, emergency, radio TNI AU primary dan secondary hingga lampu tower. Jika sebelumnya bandara ini belum bisa beroperasi di malam hari, tetapi saat ini sudah bisa dioperasikan dan sudah dilengkapi radar yang terintegrasi.

"Setidaknya dalam kurun waktu dekat, bandara Lanud Ranai bisa sekelas Batam. Walau panjang landasan saat ini masih 2,5 kilometer, sementara Batam sudah tiga kilometer,” ujarnya.

Sebelumnya Asisten Deputi I Bidang Pertahanan Negera Kemenko Polhukam, Fajru Zaini, mengatakan pembangunan shelter pesawat tempur Sukhoi di Lanud Ranai sudah dianggap sebagai langkah memenuhi standar minimum pertahanan negara.

Fajru mengakui, Shelter Sukhoi salah satu penunjang pengembangan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) pada rencana strategis (Renstra) ke depannya. Sehingga kelak pesawat yang melakukan operasi lebih mudah parkir di pangkalan terdepan, salah satunya seperti di Natuna.

"Memang kita harus siapkan sarana untuk alat tempur seperti pesawat tempur Sukhoi. Pembangunan shelter itu dalam menunjang minimum essential force. Dimanapun pangkalan terdepan kita harus sediakan shelter,” ungkapnya saat di Ranai, pekan lalu.

Menurutnya, kelengkapan fasilitas di pangkalan udara terdepan akan memungkinkan pesawat melakukan operasi dengan optimal. Namun pihaknya berupaya melengkapi standar di bandara Lanud Ranai untuk operasi pesawat-pesawat seperti Sukhoi. “Perlu persiapan dulu mulai dari suplai listrik, ground pendaratan yang standar sesuai lebar dan panjang landasannya,” ujarnya. 

Sumber : BatamPos

Pesanan Pesawat Tempur F-35 Australia Ditunda

WASHINGTON-(IDB) : Belanja terbesar pertahanan Australia untuk menghadirkan satuan Joint Strike Fighter (JSF) sebanyak 14 buah jet tempur F-35, saat ini dikategorikan "tak terjangkau" disebabkan faktor ketersediaan.

Demikian terungkap dalam sidang komite di Kongres AS, Rabu (26/3/2014) malam waktu setempat. Komite ini mendengar keterangan bahwa pesawat F-35 "tak terjangkau" untuk saat ini.

Australia sebelumnya telah memesan sebanyak 14 buah pesawat F-35 kepada AS, dan dua di antaranya diharapkan akan dikirim ke Australia tahun ini.

Harga sebuah pesawat F-35 berkisar 130 juta dollar.

Pesawat F-35 disebut-sebut sebagai pesawat tempur paling canggih di dunia, yang didesain untuk menyerang dari udara dan dari darat tanpa terdeteksi radar musuh.

Komite Pertahanan Pemerintah Australia sebelumnya diperkirakan akan mengajukan tambahan permintaan F-35 sebanyak 58 buah bulan depan.

Kepala Program JSF dari AS Letjen Chris Bogdan, mengunjungi Australia dua pekan lalu dan menyatakan, ketersediaan dan pemeliharaan pesawat-pesawat ini "belum cukup baik".

Menurut keterangan yang terungkap dalam komite Kongres AS disebutkan, masalah software bisa menyebabkan penundaan produksi.

"Kami juga mempertimbangkan masalah kelayakan, masih sangat berisiko," kata Michael Sullivan.

Anggota Kongres AS dari Partai Democrat Loretta Sanchez menyatakan tiga versi pesawat F-35 ini berada di bawah standar kelayakan yang direncanakan.

Disebutkan, Australia berisiko membayar lebih mahal atas pesawat pesanannya karena negara seperti Italia, Turki dan Kanada menunda pembelian mereka.

Saat ini pesawat F-35 sudah diproduksi namun masih terus mengalami penyempurnaan.

Angkatan Udara Amerika sendiri saat ini mengoperasi 58 buah pesawat F-35.

Pabrikan pesawat Lockheed Martin diperkirakan memproduksi 35 buah F-35 tahun ini.

Sumber : RadioAustralia

Usai Operasi SAR MH370, KRI Oswald Langsung Ikuti Latma Komodo

BATAM-(IDB) : Usai ikut mencari pesawat Malaysian Airlines MH370, KRI Oswald Siahaan langsung mengikuti latihan bersama (latma) penanggulangan bencana "Multilateral Naval Exercise Komodo/MNEK 2014" di Perairan Kepulauan Riau.

Laksma TNI Amarullah Oktavian di Batam, Jumat, mengatakan awalnya KRI Oswald Siahaan memang diagendakan mengikuti Latma Komodo. Namun, di tengah waktu, kapal itu ditugaskan untuk ikut mencari pesawat MH370.

"KRI Armada Timur Oswald Siahaan dari awal ditugasi untuk komodo, tapi diminta mencari MH370, maka Siahaan mencari dulu. Dan sekarang sudah ditarik. Besok pagi, lego jangkar di Batam," katanya.

KRI Oswald Siahaan bergabung bersama 14 kapal milik angkatan laut negara lainnya yang mengikuti Latma Komodo di Perairan Kepri.

Malaysia tetap mengirimkan kapalnya untuk mengikuti Latma Komodo, meski tengah sibuk mencari pesawat yang hilang.

Menurut dia, kapal yang dikirimkan untuk Latma Komodo berbeda spesifikasi dengan kapal pencarian, sehingga Malaysia tidak membatalkan pengiriman kapalnya demi pencarian pesawat yang kabarnya jatuh di Samudra Hindia.

"Kalau untuk latma, kapalnya lebih pada kapal rumah sakit," ucap dia.

Negara-negara peserta lainnya juga tidak ada yang membatalkan pengiriman kapal, demi mencari pesawat yang mengangkut lebih dari 200 orang penumpang.

"Tapi, Filipina memang mengganti kapalnya," kata dia.

Dari 17 negara peserta latma, menurut dia, Kamboja, Myanmar, Laos dan Selandia Baru tidak mengirimkan kapal.

Latma Komodo diikuti 17 negara peserta dan satu negara pengamat, serta sekira 4.800 personel angkatan laut.

Latihan yang mengusung tema penanggulangan bencana itu mengambil tempat di Perairan Natuna, Anambas dan Batam, serta beberapa pulau di wilayah itu.

Dalam latihan itu disimulasikan bencana akibat meledaknya kilang minyak serta tsunami, sehingga dibutuhkan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara. 

Sumber : Antara

MNEK 2014 : Susun Protokol Penanggulangan Bencana

BATAM-(IDB) : Latihan Multinasional Komodo (Multilateral Naval Exercise Komodo / MNEK) 2014 akan menyusun protokol kerjasama antar negara dalam penanggulangan bencana, terutama yang terjadi di wilayah perairan. 

Direktur Latihan Multinasional Komodo 2014, Laksamana Pertama TNI Amarullah Oktavian,  di Batam, Jumat,  menyatakan, "Pelatihan ini akan menetapkan standar penanggulangan bencana."

Satu kasus terkini yang menyita perhatian internasional tentang itu adalah pencarian MH370 Malaysia Airlines yang melibatkan 26 negara, puluhan kapal perang dan pesawat terbang intai militer, dan satelit. 

Angkatan laut dari berbagai negara menyiapkan kapalnya membantu mencari. Namun untuk izin memasuki wilayah Malaysia perlu izin khusus, yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu. Hal itulah yang akan diatur kembali, agar tidak menghambat misi kemanusiaan.

Perlu aturan tetap mengenai cara berkoordinasi dan berkomunikasi antar angkatan laut dalam menanggulangi bencana, agar kehadiran kapal perang asing di suatu negara lain dipastikan hanya untuk misi kemanusiaan, tidak yang lainnya.

Selama ini, aturan yang berlaku masih bersifat insidentil, sehingga perlu dibuat standar operasional yang baku.

"Itu hanya insidentil. Seperti kapal Indonesia yang mencari pesawat Malaysian Airlines, minta izin memasuki wilayah Malaysia harus menunggu," kata dia.

Nantinya, standar yang akan dirumuskan dan ditetapkan dalam latihan multinasional inisiasi dari TNI AL ini, akan berlaku untuk angkatan laut dari sisi militer dan SAR.

"Protokol itu yang dicita-citakan Indonesia. Indonesia ingin memberikan kontribusi pada dunia," kata dia.

Latihan Multinasional Komodo 2014 diikuti 17 negara peserta. 10 negara ASEAN turut, ditambah Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, India, dan Selandia Baru. Selain itu, juga negara pengamat, yaitu Australia, Uni Eropa, PBB, Belanda, dan Spanyol, serta diikuti sekitar 4.800 orang prajurit.

Ia mengatakan, selama ini belum ada kesepakatan antara negara untuk standar baku untuk penanganan bencana yang ditanggulangi banyak negara.

Protokol yang akan dibahas, terutama terkait tata cara komunikasi, frekuensi yang digunakan dan pemberian izin bagi kapal perang suatu negara memasuki wilayah negara lain yang terkena bencana.

Sumber : Antara

Batalyon 413 Akan Menjadi Batalyon Mekanis

SOLO-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman menyatakan, posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan regional ASEAN maupun internasional sangat strategis. Sehingga, negara-negara super power merasa butuh berkawan dan menjalin kerjasama dengan Indonesia, karena di kawasan ASEAN kekuatan TNI sangat besar.

"Kasad Inggris secara khusus datang ke Indonesia dan saya sebagai Kasad dua kali diundang Kasad AS, karena mereka ingin berkawan dan menjalin kerjasama. Sekarang ini ada delapan negara besar yang menjalin kerjasama militer dengan Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang dan New Zealand. Inggris sendiri sejauh ini belum bekerjasama tetapi sudah berkawan," ujarnya kepada wartawan, seusai memberi pengarahan di depan 600-an prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 413 Bremoro, di markas Mojolaban, Solo, Jumat (28/3/2014) siang.

Dalam kaitan hubungan kerjasama militer tersebut, menurut Jenderal Budiman, sekarang bukan lagi zamannya negara super power mendikte Indonesia.

Dia menegaskan, dalam urusan pertahanan dan militer hanya negara miskin yang mau didikte negara lain. Indonesia tidak bisa didikte karena di kawasan Asia Tenggara TNI yang punya kekuatan sangat besar.

"Sekarang bukan masanya mendikte. No! Tidak ada yang mendikte Indonesia. Tapi negara super power itu butuh kawan untuk bekerjasama," tandasnya.

Menyinggung Batalyon Infanteri (Yonif) 413 Bremoro yang akan ditingkatkan menjadi batalyon infanteri mekanis dengan kelengkapan kendaraan lapis baja, Kasad menjelaskan, program itu terkait dengan pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) berupa tambahan 50 unit tank tempur Leopard.

Sebagian di antara kendaraan tempur infanteri yang disebut Infanteri Fighting Vehicle (IFV) itu, akan ditempatkan di Yonif 413 Bremoro Solo.

"Jadi fungsi Yonif 413 tetap hanya dilengkapi dengan fasilitas IFV sehingga menjadi batalyon infanteri mekanis. Sedang selain batalyon itu ada juga batalyon infanteri motoris dengan kendaraan tempur Anoa. Kendaraan lapis baja itu untuk melindungi prajurit karena nyawa orang itu mahal," jelasnya.

Saat ini, sambungnya, persiapan terus dilakukan di Yonif 413 sampai tank Leopard datang memperkuat jajaran TNI-AD pada Oktober 2014 mendatang.

Kasad memproyeksikan di tiap kota besar ada batalyon mekanis. Tapi saat ini dari 100 batalyon lebih di seluruh Indonesia, yang sudah ada batalyon mekanis baru enam kota, yakni Jakarta ditempatkan satu brigade, di Surabaya dan tahun ini di Solo satu batalyon.

Di depan para prajurit Yonif 413 itu, Kasad mengungkapkan, TNI AD diberi peralatan tempur luar biasa dengan kemampuan bertempur prajurit yang tidak dimiliki negara lain harus terus dipelihara dan dibangunn dengan latihan.

Dia mengingatkan, yang lebih penting dari peralatan canggih itu adalah jangan kehilangan kecintaan rakyat.

"Selama ini, yang ditakuti musuh dari TNI hanya dua hal, yaitu kemampuan bertempur dan kesatuan TNI dengan rakyat. Ditambah alutsista modern, tingkat kepandaian dan semangat tempur prajurit, menjadikan Indonesia menjadi negara yang dihormati," tuturnya. 

Sumber : PikiranRakyat

Rusia Duduki Pangkalan Angkatan Laut Ukraina

Tentara Rusia menduduki pangkalan Angkatan Laut Ukraina di Pelabuhan Feodosia, Crimea, Senin, 24 Maret 2014. Hal ini merupakan salah satu simbol perlawanan setelah Moskow memperjuangkan Semenanjung Kiev dan mempertahankan tentara yang ada di sana.

Menurut pejabat militer Ukraina, para tentara Rusia itu menembakkan senjata api otomatis dan granat setrum untuk menguasai basis pertahanan laut Ukrania. Bendera Ukraina pun diturunkan dari tiangnya. (Baca:Ukraina Usulkan Crimea Kawasan Non-Militer ke PBB)

Petugas militer Ukraina, Letnan Anatology Mozgovoy, kepada Reuters menjelaskan tentara Rusia menembaki pasukan Ukraina yang tidak bersenjata. Artinya, markas tentara Ukraina telah diambil alih oleh Rusia.

"Para tentara itu menggunakan granat setrum dan juga menembakkan senjata otomatis. Markas dipenuhi tentara Rusia," kata juru bicara militer Ukraina, Vladislav Seleznyov, pada Senin, 24 Maret 2014, di Crimea.

Tentara Rusia menduduki markas dengan menggunakan unit andalan militer Ukraina, Batalyon Angkatan Laut Pertama. Tentara Ukraina sebelumnya menguasai gudang senjata, barak, dan fasilitas lainnya.

Moskow secara resmi menduduki Crimea pada 21 Maret lalu. Pendudukan itu tidak diakui oleh Kiev dan negara-negara Barat. Hal ini memicu terulang kembali konflik pada era Perang Dingin antara Ukraina dan Rusia. (Baca: Pejabat Top Rusia dan Crimea Dilarang Masuk Eropa)

Marsekal Al Sisi menabuh genderang perang

Ilustrasi - Jenazah para pendukung Moursi sebelum Masjid Iman di Kairo diambilalih militer Mesir. (voa.com)

Kairo (ANTARA News) - Ketegangan politik dan keamanan di Mesir kembali menghangat setelah Marsekal Abdel Fatah Al Sisi (59 tahun), aktor utama pelengseran Presiden Mohamed Moursi, menyatakan siap bertarung dalam pemilihan presiden.

Marsekal Al sisi pada Kamis (27/3) mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Adly Mansour dari semua jabatan pemerintahan yang disandangnya, yaitu Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, merangkap Panglima, Menteri Pertahanan dan Produksi Militer, dan Wakil Perdana Menteri.

Taklimat pengunduran diri itu dilakukan lewat jumpa pers pada Rabu (26/5) petang, lewat siaran televisi dengan berseragam lengkap militer untuk bertarung merebut posisi sebagai orang nomor satu di Negeri Piramida itu.

"Hari ini (Rabu) merupakan hari terakhir saya memakai seragam militer yang saya cintai setelah selama 45 tahun melekat di badan ini," katanya. 

Jenderal Angkatan Darat kelahiran 19 November 1954 ini mengundurkan diri dari militer enam bulan menjelang pensiun pada November mendatang.

Gelar Marsekal sendiri baru diterima Jenderal Al Sisi dari keputusan presiden tahun lalu, yang merupakan pangkat tertinggi dalam lingkup angkatan bersenjata Mesir.

Pangkat marsekal di Mesir berbeda dengan negara lain termasuk di Indonesia yang khusus diperuntukkan bagi perwira berbintang empat Angkatan Udara.

Pencalon Al Sisi ini sejak lama didengungkan pascapelengseran Moursi pada pada 3 Juli tahun silam.

Bahkan nama dan gambar Al Sisi sudah diusung massa oposisi semasa demo besar pada 30 Juni 2013 yang menuntut pengunduran diri Moursi.

Sejak itu, bintang Jenderal Al Sisi terus memancarkan sinarnya di ufuk negeri lembah Nil itu, melebihi tokoh-tokoh lain termasuk Presiden Adly Monsour.

"Pascapelengseran Moursi, presiden de facto itu sebetulnya adalah Al Sisi. Adapun Adly Monsour itu tak ubahnya presiden boneka saja," kata analis politik Raghda Metwaly.

Metwaly merujuk pada pengangkatan Mansour menggantikan Moursi itu diatur oleh Jenderal Al Sisi. 

Di sisi lain, jajak pendapat belakangan ini pun selalu menempatkan Al Sisi di urutan teratas.



Meredup
Seiring kemunculan Al Sisi, ketenaran tiga tokoh utama yang berperan penting menghimpun massa dalam Revolusi 30 Juni, yaitu Mohamed Elbaradei, Ahmdun Sabbahi, dan Amr Moussa belakangan ini mulai meredup.

Padahal, ketiga tokoh itu sebelumnya menyatukan barisan melawan Moursi dengan membentuk kubu "Jabhah Al Inqadz Al Wathani" (Front Penyelamatan Negara).

Setelah musuh bersama mereka (rezim Moursi) tumbang, kubu nasional itu pun pecah berantakan.

Elbaradei kini mengasingkan diri di luar negeri setelah mengundurkan diri dari Wakil Presiden Urusan Hubungan Luar Negeri sebagai protes terhadap pembubaran paksa massa Ikhwanul Muslimin pendukung Moursi di Bundaran Rabiah Adawiyah pada Agustus lalu.

Amr Moussa yang mengetuai Komite Penyusunan Konstitusi yang disahkan Januari lalu itu telah menyatakan mendukung pencalonan Al Sisi.

Adapun Hamdun Sabbahi, yang dalam pilpres lalu menduduki posisi ketiga, menyatakan bertarung melawan Al Sisi.

Komisi Pemilu menjadwalkan akan membuka pendaftaran pencalonan presiden pada Ahad (30/3) kendati tanggal pelaksanaan pilpres belum ditetapkan. 

Penentuan tanggal pilpres itu tertunda akibat tarik menarik kepentingan antar kekuatan politik menyangkut undang-undang pemilu, terutama pasal tentang penetapan hasil pemilu.

Ada dua pendapat menyangkut pasal tersebut. Di satu pihak, Presiden Adly Mansour menginginkan hasil pemilu nanti tidak bisa diganggu gugat, dan pihak lain bersikeras agar berlaku gugatan bila terjadi gelagat kecurangan.

Keinginan Presiden Mansour tersebut adalah untuk tidak mengulangi kasus pemilu sebelumnya yang memberi celah untuk digugat di pengadilan konstitusi.

Akibat adanya celah tersebut, hasil pemilu parlemen 2011/2012, yang dimenangkan kubu Ikhwanul Muslimin, pun digugat oleh oposisi.

Oposisi memenangkan gugatan tersebut dan akhirnya parlemen dibubarkan mahkamah konstitusi.



Genderang perang
Meskipun Al Sisi tenar di kalangan pengikutnya, namun pencalonannya itu ibarat menabuh genderang perang.

Pasalnya, Ikhwanul Muslimin pendukung Moursi, yang memenangkan pemilu lalu, terus melancarkan aksi melawan penguasa.

Kendati hampir semua pemimpin Ikhwanul Muslimi dan ribuan pengikutnya telah ditangkap, mereka berikrar akan terus melawan.

"Kami tidak bakal mundur sejengkalpun untuk melawan penguasa pengecut meskipun berhadapan dengan senjata berat," tulis sebuah spanduk yang diusung mahasiswa Cairo University pada Rabu (26/3).

Satu orang mahasiswa universitas itu tewas dan puluhan luka-luka dalam bentrokan dengan aparat keamanan.

Selain Cairo University, aksi unjuk rasa pendukung Moursi juga hampir barlangsung di semua perguruan tinggi di seantero negara itu.

Presiden Moursi dan Pemimpin Tertinggi (Mursyid) Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie ditahan dan diadili atas dakwaan pembunuhan demonstran oposisi. 

Pemimpin sementara Ikhwanul Muslimin kini dijabat oleh Prof Dr Mahmoud Ezzat, dosen fakultas kedokteran Universitas Zakazik, 83 km utara Kairo.

Pada Senin (24/3), satu pengadilan Mesir memvonis hukuman mati terhadap 529 pengikut Ikhwanul Muslimin atas dakwaan penyiksaan seorang perwira polisi hingga tewas.

Hukuman mati sebanyak itu tak pelak lagi menimbulkan kecaman internasional.

Amnesti Internasional mengecam keras dan menilai pengadilan tersebut sarat dengan tekanan politik.

Badan PBB itu memperkirakan lebih dari 1.400 pengikut Ikhwanul Muslimin tewas dalam beberapa bulan terakhir sejak Moursi dilengserkan.

Amerika Serikat juga mengecam keras atas vonis mati tersebut dan mengancam akan menangguhkan rencana bantuan 1,5 miliar dolar AS kepada Mesir.

Di tengah kecaman dunia internasional tersebut, Menteri Dalam Negeri Mohamed Ibrahim yang membawahi kepolisian dan lembaga keamanan nasional berjanji akan menumpas teroris.

Ikrar Mendagri itu tampaknya ditujukan kepada Ikhwanul Muslimin, yang sejak Desember lalu oleh pemerintah Mesir dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Alhasil, genderang perang telah ditabuh Marsekal Al Sisi di tengah aksi serangan bom yang terus menghantui Mesir dan aksi penembakan terhadap aparat keamanan dari kelompok bersejata tak dikenal. 

Investor Polandia akan bangun smelter

ilustrasi suatu pembangunan smelter (ANTARA FOTO/Henky Mohari)

Ambon (ANTARA News) - Investor asal Polandia akan membangun industri pengolah nikel atau smelter di kawasan Gunung Kobar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Martha Nanlohy ketika dikonfirmasi, Sabtu, mengatakan kawasan Gunung Kobar merupakan lokasi penambangan nikel yang sudah saatnya dibangun smelter sesuai undang-undang maupun peraturan pemerintah.

"Investor asal Polandia tersebut sedang mengurus izin pembangunan smelter yang berkapasitas 20 ribu ton," ujar Martha.

Dia mengemukakan izin tersebut diproses di Badan Penanaman Modal(BPM) Maluku.

"Saya dinformasikan investasi untuk pembangunan smelter dan fasilitas pendukung lainnya diprakiraan menyerap anggaran Rp2,8 triliun," kata Martha.

Bupati Seram Bagian Barat Jakobus Puttileihalat mengatakan, nikel yang dihasilkan akan langsung dibersihkan menjadi sponge iron untuk dilanjutkan pada fase ekspor.

"Smelter tersebut bila rampung, merupakan pertama di Maluku dengan rencana pembangunanya dua tahun," ujarnya.

Fasilitas lainnya yang segera dibangun adalah listrik dengan kapasitas 200 mega watt (MW) sebagai fasilitas hilirisasi tambang. 

Cadangan nikel di kabupaten itu berdasarkan hasil eksplorasi diprakiraan sebanyak 100 juta ton.

Seram Bagian Barat telah melakukan ekspor perdana nikel dalam bentuk bahan mentah pada 11 Januari 2014 tujuan China sebanyak 20.000 ton dari rencana 50.000 ton.