Select Language

Kamis, 30 Januari 2014

Indonesia Kirim 2 KRI ke Perbatasan Australia

kri-badik-623
KRI Badik 623 (ilustrasi)
Australia meminta maaf kepada Indonesia, melalui media massa, karena kapal militernya memasuki perairan Indonesia. Namun Indonesia masih menunggu permintaan maaf secara resmi dari Pemerintah Australia. Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah tahu Australia melanggar batas maritim. “Kita kan ada radar TNI AU di Kupang,” katanya kepada wartawan di kantor Kemenpora, Jumat 17 Januari 2014.
Untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari Australia, Indonesia sudah mengirim dua KRI tipe Fast Boat Patrol ke perbatasan. Kemudian akhir bulan ini, RI juga akan mengirim 1 unit KRI tipe fregat yang disimpan di Kupang ke perbatasan.
Selain itu, tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI, sedang membahas masalah pelanggaran maritim oleh Australia itu.
Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio enggan menanggapi kabar tersebut. “Saya belum terima tanggapan (Australia) itu. Kalau sudah, akan saya koordinasikan dengan Keduataan Australia di Jakarta,” kata Marsetio saat di konfirmasi VIVAnews.
Menurut Marsetio, Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari Australia mengenai pelanggaran batas maritim tersebut. “Mereka akan datang ke tempat saya dan akan menceritakan story-nya bagaimana,” ujarnya.
Australia dan kapal imigran gelap
Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi Scott Morrison mengaku menerima informasi soal “pelanggaran yang kurang berhati-hati” itu, awal pekan ini. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.
“Kami sangat menyesal akan hal itu dan telah menyampaikan maaf,” kata Morrison kepada para wartawan. “Namun pemerintah Australia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan menghentikan kapal-kapal [pembawa imigran gelap] itu,” lanjut Morrison.
Letnan Jenderal Angus Campbell, kepala “Operasi Penegakan Perbatasan” yang bertanggung jawab menghalau para kapal imigran gelap juga mengaku bahwa pelanggaran teritorial itu terjadi dalam beberapa hari. Namun, dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut.
Mengusir kapal-kapal pembawa imigran gelap ke perairan Indonesia ini merupakan kebijakan kontroversial pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott. Belakangan ini pemerintah Australia juga tidak mau transparan soal bagaimana dan berapa kapal-kapal itu diusir oleh pihak berwenang, yang melibatkan militer.(vivanews.com)

Modul PKR SIgma 10514 Dikerjakan Simultan

Modul PKR Sigma 10514 Indonesia dikerjakan bersamaan di Indonesia dan Belanda (photo:damen.com)
Modul PKR Sigma 10514 Indonesia dikerjakan bersamaan di Indonesia dan Belanda (photo:damen.com)
Pemotongan baja pertama (Steel Cutting) Frigate PKR Sigma 10514 dilakukan bersamaan pada tanggal 15 Januari 2014 di PT PAL Surabaya – Indonesia dan di DSNS Vlissingen – Belanda. Pembangunan kapal perang PKR Sigma ini sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati pada Desember 2012 dalam bentuk Menteri Pertahanan Indonesia dan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) menandatangani kontrak untuk pembuatan Frigate PKR SIGMA 10514 yang pertama.
Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) akan membangun dua modul dari PKR Sigma 10514 pesanan Indonesia, lalu  mengirimkannya ke galangan kapal PT PAL Surabaya, Indonesia. Konstruksi yang simultan serta pengujian modul di dua lokasi yang berbeda, menandakan strategi pembangunan modular yang unik dari DSNS. Sebuah metode yang belum pernah dilakukan dalam industri perkapalan angkatan laut.
Semua modul akan diintegrasikan dan dirakit di Galangan kapal PT PAL Surabaya, di bawah pengawasan DSN, yang kemudian disusul dengan uji pelabuhan dan uji di laut lepas.
Frigate Kedua
Disaat bersamaan, proses rekayasa untuk PKR SIGMA kedua sedang berlangsung dan konstruksinya diharapkan mulai sekitar enam bulan ke depan. Kontrak untuk pembuatan Frigate PKR Sigma kedua ditandatangani bulan Desember 2013.
Dijadwalkan frigate PKR Sigma akan diterima TNI AL pada tahun 2016.

Karakteristik utama
 :
• Length: 105 mtr
• Width: 14 mtrs
• Displacement: approx 2400 tons
• Propulsion: Combined Diesel and Electric(CODOE)
• Crew: 100 + 20 spare accommodation
• Helicopter: ability to carry an organic helicopter
• Combat System:
- Extensive Air, Surface and Sub-Surface Surveillance capabilities
- Guided Missile Systems and gun systems for Anti-Air Warfare and Anti – Surface Warfare
- Torpedo systems for Anti-Submarine Warfare
- Active and Passive Electronic Warfare Systems
- Tacticos Combat Management System
(Damen.com)

Australia Minta Maaf Terobos Indonesia

angkatan-laut-australia
Pemerintah Australia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia setelah insiden kapal milik Angkatan Laut Australia secara tidak sengaja melanggar wilayah perairan Indonesia. Hal ini disampaikan Australia di tengah ketegangan soal kebijakan pengusiran para pencari suaka untuk kembali ke perairan Indonesia.
“Kami secara tulus menyesali kejadian tersebut,” ucap Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison dalam konferensi pers kepada media setempat, seperti dilansir AFP, Jumat (17/1/2014).
Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyampaikan permohonan maaf pada Kamis 16/1/2012 malam terhadap Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.
“Permohonan maaf tanpa syarat atas nama pemerintah Australia karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia,” ucap Morrison dalam pernyataannya.
“Memberikan jaminan bahwa pelanggaran wilayah perairan Indonesia seperti itu tidak akan terjadi lagi,” imbuhnya. Morrison menambahkan, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia akan menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada Jumat 17/1/2012.
Insiden tersebut, lanjut Morrison, terjadi pada Rabu (15/1/2012 lalu. Dia menjelaskan pemerintah Australia mendapat laporan bahwa otoritas Australia telah tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia beberapa kali, yang juga merupakan pelanggaran kebijakan pemerintah Australia.
“Saya menekankan bahwa hal ini terjadi secara tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan atau adanya sanksi dari pemerintah Australia,” tegasnya
Secara terpisah, Letnan Jenderal Angus Campbell yang memimpin Operation Sovereign Borders menolak untuk menjelaskan insiden tersebut. Operasi tersebut merupakan operasi militer untuk menghentikan para pencari suaka masuk ke wilayah Australia via laut.
manusia-perahu-australia-2
Di bawah pemerintahan konservatif yang baru, diberlakukan kebijakan baru bagi para pencari suaka. Para pencari suaka yang tiba dengan kapal akan dikirim ke sebuah kamp yang ada di salah satu pulau di Samudera Pasifik untuk diproses tanpa adanya kemungkinan untuk tinggal di Australia. Sedangkan kapal yang berhasil dicegat di lautan akan diusir dan dikembalikan ke perairan Indonesia.
Bahkan sebagai bagian dari operasi militer tersebut, pemerintah Australia mengakui telah membeli sejumlah sekoci ukuran besar, yang akan digunakan untuk mengangkut para pencari suaka yang perahunya ditangkap oleh patroli AL. Dengan sekoci itu, para pencari suaka akan diarahkan untuk kembali ke wilayah perairan Indonesia.
Hal itulah yang memicu kemarahan Indonesia karena hal itu dianggap mampu melanggar kedaulatan Indonesia. Seperti dilansir ABC Australia, Menlu Marty Natalegawa Australia menyebut hal ini secara potensial bisa dituding memfasilitasi pergerakan pencari suaka dengan kebijakannya menyediakan sekoci.
“Perkembangan yang dilaporkan di media, yaitu pembelian sekoci, inilah yang kita identifikasikan sebagai “rawan” dalam pembicaraan sebelumnya,” kata Menteri Marty.
Ia menyatakan jika Australia secara aktif membantu pencari suaka kembali ke Indonesia, hal itu akan berdampak lebih buruk lagi. “Mengusir perahu pencari suaka adalah satu hal, namun adalah hal yang berbeda jika para pencari suaka itu kemudian dipindahkan ke sekoci dan kemudian ditunjukkan arah kembali yang harus mereka tempuh,” kata Menteri Marty.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Morrison bersikeras tidak akan perubahan pada kebijakan Australia terhadap para pencari suaka yang hendak masuk ke wilayahnya.
Penyataan Kasal
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengaku belum menerima permintaan maaf itu. “Saya belum terima tanggapan itu,” demikian jawab KSAL ketika ditanya mengenai insiden AL Australia masuk perairan Indonesia.
Hal ini dikatakan KSAL usai acara kedatangan kapal perang Inggris, HMS Daring di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (17/1/2014).
Kalau pihaknya sudah menerima permintaan maaf dari Australia, TNI AL akan melakukan koordinasi dan memanggil AL Australia.
“Dia (AL Australia) akan datang ke tempat saya. Dia akan menceritakan story-nya bagaimana,” jelas KSAL.
Bagaimana bila insiden AL Australia terjadi lagi, masuk ke perairan Indonesia? “Kita lihat nanti,” jawab dia. (detik.com)

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan

linud kostrad
Linud Kostrad
Jakarta. Kementerian Pertahanan telah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia yang lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang pimpinannya akan dijabat oleh jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu Keputusan Presiden.
Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, 9/1/2014. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.
Menurut Menteri Pertahanan, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.
“Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden,” kata Purnomo. Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.
Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth). “Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang,” kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar 500 ribu.
Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait ‘inflasi’ jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit. Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU. (detik.com)

PT PAL Mulai Bangun Kapal PKR 10514

PKR Sigma 10514
PKR Sigma 10514
Setelah sekian lama “mbulet” mencari dan mencari, Indonesia akhirnya mulai membangun armada kapal perang produksi dalam negeri. Bukan lagi Korvet Nasional seperti yang dicita-citakan dulu, melainkan melompat ke kelas Frigate Nasional.  PT PAL Indonesia mulai membuat kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 meter atau Guide Missil Escort /Frigate terhitung tanggal 15/1/2014.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Firmansyah Arifin, CEO Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda HJ Van Ameijden serta Ketua Tim Pelaksana KKIP, Soemarjono, melakukan first steel cutting atau pemotongan pertama baja sebagai bahan baku pembuatan kapal PKR.
“Ini merupakan kapal pertama yang dibuat di sini (PT PAL Indonesia) dari empat yang kami pesan. Sebenarnya ada enam, tapi dua dipesan di DSNS Belanda,”ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Kapal PKR/Frigate no 1 ini merupakan kapal dengan ukuran panjang 105 meter dan lebar 14 meter dan nantinya akan menjadi kapal pembawa rudal baik untuk dipermukaan air maupun torpedo di dalam air.
Menteri Pertahanan dalam acara pemotongan pertama baja bahan baku  kapal PKR di PT PAL Surabaya 15/1/2014 (photo:DMC)
Menteri Pertahanan dalam acara pemotongan pertama baja bahan baku kapal PKR di PT PAL Surabaya 15/1/2014 (photo:DMC)
Proses pembuatan kapal senilai 20 juta dolar Amerika Serikat (AS) ini dijadwalkan 48 bulan. Selanjutnya 9 hingga 10 bulan kedepannya, tiga kapal lainnya menyusul selesai.
Proses pembuatannya dilakukan dengan menggandeng instruktur dari DSNS. Dengan instruktur ini hadir selama pembuatan di PT PAL. Sementara para desainer dari PT PAL juga sudah belajar secara teknis di DSNS sejak rencana pembuatan kapal ini dibuat sejak 2011 lalu.
“Ini merupakan bagian dari alih teknologi. Saya sudah minta Damen (DSNS) untuk melibatkan PT PAL,” ujar Purnomo.
Kementerian Pertahanan  sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp 150 triliun dari pemerintah untuk pengadaan alutsista. Kapal PKR/Frigate merupakan bagian dari anggaran itu.
Menteri Pertahanan (Menhan) meminta kepada KKIP untuk ikut mengawasi pembangunan Kapal PKR/Frigate ini dari waktu ke waktu dan terus meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan. Menhan menekankan bahwa proyek pembangunan Kapal PKR/Frigate ini untuk mendukung pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas yang membutuhkan kemampuan kekuatan TNI AL yang tinggi. Menhan mengharapkan agar pada pembangunan kapal ke-2, Transfer Of Technology yang diterima Indonesia lebih banyak lagi porsinya dari pembangunan kapal pertama.
Kapal dengan panjang 105 Meter ini merupakan Kapal pertama yang dibangun dari 2 kapal pesanan TNI AL yang rencananya akan memakan waktu selama 48 bulan atau diharapkan selesai pada akhir Desember 2016. Pembangunan Kapal PKR/Frigate ke-1 ini terdiri dari 6 modul dimana pengerjaan 4 modul nya dilakukan oleh PT PAL Indonesia di Surabaya dan 2 modul akan dikerjakan oleh DSNS di galangan kapal DSNS di Belanda.
PKR Sigma 10514
PKR Sigma 10514
PKR/Frigate ini merupakan kapal berteknologi dan berkemampuan tinggi yang merupakan langkah besar bagi PT PAL. Selanjutnya, pada rencana strategis (renstra) kedua pada 2015 – 2018 TNI AL berencana melanjutkan proyek ini dengan kapal ke-3 dan kapal ke-4.
KASAL Laksmana TNI Marsetio menambahkan, nantinya kapal ini akan menunjang tugas-tugas TNI AL dalam melakukan pengamanan perairan Indonesia.
“Fungsinya dalam perang bisa menjadi kapal yang ditakuti musuh. Di masa damai ini, fungsinya tentu melakukan pengamanan laut dari ancaman kriminalitas lain, seperti pencurian, pembajakan kapal, dan sejenisnya,” jelas Marsetio. (TRIBUNNEWS.COM /dmc.kemhan.go.id)

Militer AS dan Inggris Bersiap Tinggalkan Afganistan

Kabul - Militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya Inggris sedang bersiap untuk meninggalkan Afganistan sesuai dengan deadline tugas mereka yang berakhir 31 Desember 2014. Pasukan yang tersisa masih tersebar di ratusan titik beserta ribuan kendaraan tempur dan pendukung serta berton-ton peralatan militer.
Pasukan, kendaraan, serta peralatan tersebut akan dipulangkan melalui jalur darat, laut dan udara.

NATO memperkirakan terdapat sedikitnya 218.000 kendaraan dan peralatan militer yang harus diangkut keluar Afganistan antara Maret 2012 hingga Desember 2014. Hingga saat ini, baru sekitar 80.000 kendaraan dan peralatan yang sudah dipulangkan. 

Misi Militer Jerman di Luar Negeri Jadi Perdebatan

Ursula von der Leyen menerangkan, situasi keamanan di Afrika punya pengaruh besar pada perkembangan di Eropa, karena Afrika letaknya tidak jauh dari Eropa. Ini terlihat pada tragedi pengungsi di Lampedusa. Banyak penduduk Afrika berusaha melarikan diri ke Eropa untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Dalam wawancara dengan televisi ARD, Menteri Pertahanan 
Itu sebabnya, militer Jerman Bundeswehr harus ikut membantu mengamankan situasi di Afrika, kata Von der Leyen.
Tapi Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier bersikap lebih menahan diri. Ia mengatakan, belum ada rencana konkrit tentang penambahan pasukan Jerman yang saat ini bertugas di Mali. Juga belum ada keputusan untuk mengirim misi ke Republik Afrika Tengah yang masih dilanda perang saudara.
Saat ada ada 99 tentara Jerman yang bertugas di Mali. Parlemen Jerman Bundestag sudah menyetujui pengiriman sampai 180 tentara. Mandat misi militer ini berlaku sampai akhir Februari. Pengiriman pasukan Jerman ke luar negeri harus mendapat persetujuan parlemen.
Bantuan logistik dan fasilitas medis
Menteri Pertahanan Von der Leyen menekankan, Jerman tidak akan mengirim satuan tempur, melainkan bantuan transportasi dan sarana perawatan medis. Jerman memiliki pesawat yang dilengkapi fasilitas perawatan medis modern. "Dalam pangung global, Eropa tidak bisa selalu menahan diri kalau menyangkut pengerahan militer, sementara pihak lain beraksi sendiri tanpa koordinasi", kata Von der Leyen.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Martin Schäfer menerangkan, perbedaan antara Menhan Von der Leyen dan Menlu Steinmeier bukan perbedaan ideologi. "Ini soal pandangan pragmatis saja, tentang perkembangan yang sedang terjadi di sebuah negara", ujarnya.
Ia menambahkan, kasus Mali dan Republik Afrika Tengah adalah situasi darurat kemanusiaan, yang juga menjadi kepentingan Jerman. Karena itu, pemerintah Jerman dan mitra-mitranya akan memikirkan, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh Jerman.
Dukungan dari parlemen
Ketua komisi pertahanan di parlemen Jerman, Hans-Peter Bartels (SPD) menerangkan, rencana peluasan misi Bundeswehr di Mali cukup realistis. "Kami ingin Uni Eropa berbagi beban. Jadi kita bersama-sama membantu situasi di Mali. (Pasukan) Kami sudah bertugas di Mali, jadi kami tahu keadaan di sana."
Partai Hijau memberi isyarat mendukung peluasan misi militer di Mali. Dengan syarat, misi tersebut "harus menjadi bagian dari proses rekonsiliasi di kawasan itu", kata anggota parlemen Agnieszka Brugger.
Tapi Die Linke (Partai Kiri) menerangkan, mereka tetap menolak pengerahan militer Jerman ke luar negeri. Politik luar negeri yang agresif hanya akan "membangkitkan ingatan buruk" tentang peran Jerman dalam Perang Dunia, kata Alexander Neu dari Die Linke.
Pejabat khusus urusan militer, Hellmut Königshaus mengingatkan, Bundeswehr sudah mencapai batas kapasitasnya. Untuk misi militer di luar negeri, ada anggota Bundeswehr yang harus bertugas selama 4 bulan tanpa masa jeda. "Kita tidak punya cukup banyak personal untuk tugas semacam itu. Perlengkapan kita juga tidak memadai." Ia menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan personal dan memperbarui perlengkapan militer.

Armada Kapal Angkatan Laut Malaysia Masa Kini

Pada akhir tahun 1980an, renovasi lain dilakukan oleh TLDM dengan membeli 4 unit kapal korvet kelas Laksamana dariItalia. Sesungguhnya kapal-kapal ini dibuat oleh Italia untuk memenuhi pesanan Irak tapi batal dikirim akibat dijatuhkannya sanksi internasional kepada Irak.
Tambahan utama untuk armada kapal TLDM ialah 2 unit kapal fregat kelas Lekiu yang dibangun berdasarkan desain YARROW F2000. Kedua fregat tersebut adalah KD Jebat (29) dan KD Lekiu (30). Fregat-fregat ini dipersenjatai denganrudal permukaan-permukaan Exocet MM40 SSM dan rudal anti pesawat udara Sea Wolf dengan sistem peluncur tegak (VLS). Fregat ini juga mampu menampung sebuah helikopter Westland Super Lynx 300 buatan Inggris.

Untuk melengkapi kekuatan satuan armada kapal fregat kelas Lekiu maka didatangkanlah pula 2 fregat kelas Kasturibuatan Jerman yang dikirim pada awal tahun 1980an. Kapal-kapal ini, bersama 2 kapal penyapu ranjau kelas Mahamiru (Lerici), telah diremajakan dengan mengikuti Program Perpanjangan Masa Pakai atau Service Life Extension Program (SLEP).
Program SLEP bagi kapal-kapal TLDM tersebut dikerjakan oleh Thales - Naval Division, sebuah pabrikan senjata terkemuka dari Prancis. Kapal-kapal yang diremajakan ialah korvet kelas Kasturi yaitu (KD Kasturi dan KD Lekir) dan 2 kapal penyapu ranjau kelas Mahamiru (Lerici) yaitu KD Mahamiru dan KD Ledang. Program peremajaan untuk kapal korvet ialah peningkatan radar dan sistem kendali senjata (fire control system). Sementara untuk kapal penyapu ranjau menerima sonar gelombang lebar jenis baru, TSM 2022 MkIII, buatan Thales. Program SLEP ini bertujuan untuk memperpanjang masa pakai kapal hingga 10 tahun.
 

Proyeksi Kekuatan Armada Perang di Laut

Untuk mengatur operasi dan pengadaan armada Angkatan Laut, masing-masing negara memiliki proyeksi kekuatan laut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya sendiri-sendiri. Namun demikian, pada umumnya ada tiga jenis proyeksi kekuatan laut yang dikenal oleh banyak negara maritim yakni Green Water Navy, Brown Water Navy, dan Blue Water Navy. Pembagaian ini pertama kali dipopulerkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, yang nyata-nyata saat ini telah menguasai ketiga jenis kekuatan tersebut.

Brown Water Navy


Brown Water Navy adalah angkatan laut dengan kekuatan yang bisa melindungi serta mempertahankan wilayah perairan di sekitar pantai yang dikenal sebagai zona lithoral. Wilayah ini mencakup pesisir hingga laut lepas pantai berjarak ratusan mil. Wilayah inii merupakan bagian terdalam dari wilayah kemaritiman suatu negara dan di sinilah terkonsentrasi hiruk pikuk lalu lintas lepas pantai serta kapal-kapal dari penegak hukum seperti polisi perairan, bea-cukai dan lain-lain.
Kekuatan Brown Water Navy umumnya terdiri atas kapal-kapal patroli dengan persenjataan defensif seperi meriam untuk tugas mendasar seperti operasi pantai dan perlindungan kegiatan ekonomi di perairan. Belakangan, dalam perkembangannya, kapal-kapal patroli tersebut dilengkapi dengan rudal-rudal ofensif anti kapal permukaan dan/atau torpedo dan didukung oleh kapal kombatan yang didukung dengna rudal-rudal serta torpedo untuk fungsi semacam itu. Kapal-kapal patroli cepat rudal atau torpedo sudah sangat memadai untuk fungsi-fungsi semacam itu.

Green Water Navy

Satu tingkat lebih tinggi dari Brown Water Navy adalah Green Water Navy, dimana angkatan lautnya harus dapat memiliki kekuatan yang diproyeksikan hingga ke perairan antara batas terluar Brown Water hingga batas terluar laut dangkal, wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar dari suatu negara. Dimensi jangkauannya bisa mencapai ribuan mil. Kekuatannya berupa Kapal cepat rudal dan torpedo yang mampu menjangkau jarak 2000 mil. Selain itu juga memerlukan kapal jenis korvet dan fregat atau yang lebih besar dari itu termasuk kapal selam, karena kekuatan ini harus bisa diproyeksikan hingga perairan terluar dan perairan regional.

Blue Water Navy

Blue Water Navy dimana proyeksi kekuatannya sudah menjangkau samudera dan perairan antar benua. Untuk menggambarkan kekuatannya dapat merujuk pada Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat memproyeksikan kehadiran kapal perangnya hingga ke seluruh penjuru dunia dengan gugus tugas kapal induk yang terdiri dari kapal induk sebagai inti, kapal jelajah, kapal selam dan kapal pendukung. Dengan kekuatan Blue Water Navy, Amerika Serikat dapat menghadirkan negaranya diperairan sebagai fungsi diplomasi dan politik.
Selain Amerika Serikat, beberapa negara besar seperti Inggris, Perancis dan Rusia, juga menghadirkan kekuatan lautnya meski dengan kepentingan diplomasi yang berbeda. Inggris, yang pernah dikenal dengan penguasa lautan, kini menghadirkan gugus operasionalnya dengan kapal induk yang lebih kecil, karena diarahkan untuk pertempuran antikapal selam. Sementara Rusia, sebagai inti dari Uni Soviet dulunya, lebih banyak menghadirkan kekuatan laut di penjuru dunia dengan kapal selam bertenaga nuklir.

Berita Foto : Satgultor Lumpuhkan Pembajak Pesawat

JAKARTA-(IDB) : Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dari Sat-Bravo '90 Paskhas TNI AU beraksi dalam upaya pelumpuhan teroris yang membajak sebuah pesawat dalam Latihan Satgultor TNI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (29/1).

Aksi Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI melumpuhkan teroris di pesawat dalam Latihan Satgultor TNI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (29/1).

Kepala Staf Umum TNI Marsdya TNI Boy Syahrir Qamar (kiri) memberikan ucapan selamat kepada pasukan Satgultor TNI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (29/1).

Sumber : Vivanews

Cyber Defence Competition 2014

SURABAYA-(IDB) : Bersiaplah bagi Anda yang memiliki kemampuan lebih dalam hal keamanan siber dan peretasan. 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan mengadakan kompetisi keamanan siber di tahun 2014.
 

Kompetisi ini dinamakan Cyber Defense Competition 2014 dan terbuka untuk umum. Terdapat dua kategori yang diselenggarakan yaitu untuk umum dan pelajar.
 

Tujuan dari diadakannya ajang unjuk bakat para hacker ini sendiri adalah untuk Membangun jejaring dan membina potensi pertahanan siber. Selain itu, juga untuk menyalurkan bakat hacking yang selama ini dilakukan untuk merusak fasilitas orang lain ke arah yang lebih positif.
 

Kompetisi ini akan diadakan secara online dan bisa diikuti seluruh peserta dari Indonesia. Asalkan Anda berusia minimal 18 tahun (kategori umum) atau 13 tahun (kategori pelajar) pada 12 Februari 2014 mendatang, maka dipersilahkan untuk mengikutinya.
 

Bagi yang tertarik mendaftar, bisa langsung mendatangi situs http://cybercompetition.kemhan.go.id/. Kompetisi ini juga tidak dipungut biaya.

Jadi, segera daftarkan diri Anda sebelum kompetisi dimulai 11 Februari 2014!

Sumber : Kemhan

TNI AL Siap Jemput Nahkoda Ragam Class

SURABAYA-(IDB) : Puluhan awak kapal perang KRI Bung Tomo 357, yang akan menuju Inggris untuk mengambil KRI Bung Tomo 357 menuju Republik Indonesia, Rabu (29/1/2014) menyempatkan diri nyekar ke makam Bung Tomo, di pemakaman Ngagel, Surabaya. 

“Pada kesempatan ini, kami menyempatkan diri nyekar ke makam Bung Tomo, sebelum kami berangkat menuju Inggris untuk membawa kapal KRI Bung Tomo 357 ke Republik Indonesia,” ujar Kolonel Yayan Sofiyan Komandan Kapal Perang KRI Bung Tomo 357. 

Bung Tomo, papar Kolonel Yayan, tidak perlu diragukan lagi jasa-jasa dan perjuangan beliau dalam membebaskan Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya dari cengkeraman Sekutu.
 

“Sebuah kebanggaan kami semua disini, yang akan mengemban tugas negara membawa kapal perang KRI Bung Tomo 357, hadir dan memanjatkandoa bagi beliau, serta seluruh pahlawan yang ada di kompleks pemakaman ini,” tambah Kolonel Yayan.
 

Sementara itu, mewakili keluarga Bung Tomo, Bambang Sulistomo satu di antara keluarga almarhum Bung Tomo, mengaku sangat terhormat dan berterimakasih karena satu diantara kapal perang TNI AL diberi nama Bung Tomo.


“Ini kehormatan bagi kami semua, khususnya keluarga besar Bung Tomo. Kami juga merasa bangga Bung Tomo menjadi nama satu diantara kapal perang TNI AL. Kami tentu saja sangat berterimakasih,” kata Bambang Sulistomo.
 

Selain dihadiri Komandan Kapal Perang KRI Bung Tomo 357, kegiatan nyekar makam Bung Tomo, Rabu (29/1/2014) bersama Bambang Sulistomo juga diikuti beberapa mantan pejuang Republi Indonesia serta para aktivis.

 Sumber : SS

TNI Pilih SU-35, Keputusan Ada Di Tangan Kemhan

JAKARTA-(IDB) : TNI mengusulkan pesawat tempur Sukhoi (SU)-35 menjadi generasi pengganti F-5 Tiger. Namun, perlu ada proses kajian lebih lanjut soal kecocokan dan risiko penggunaan teknologi canggih tersebut.
 
Panglima TNI Jendral TNI Moeldoko mengatakan, generasi SU-35 memang menjadi tipe pilihan pengganti pesawat lama. Namun sejumlah prosedur teknis memang harus dilalui. TNI sudah menerima hasil kajian AU, tinggal memproses pertimbangan kemenhan.

"Memang kajian secara bottom up mulai dari TNI AU, Mabes baru ke kemenhan. Sekarang tinggal bagaimana kementerian mempertimbangkan risiko penggunaan teknologi canggih itu." kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (28/1).

Risiko tersebut antara lain ongkos perawatan pesawat dan pembelian bahan bakar yang menghabiskan Rp 400 juta per jam terbangnya. Kalau misalkan Indonesia memiliki pesawat tipe tersebut, TNI akan meminta tambahan anggaran untuk kebutuhan operasionalnya.
 
Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, belum menerima usulan atas pembelian SU-35. Dalam teknis kebutuhan, TNI AU dan Mabes TNI yang berwenang membahasnya. Namun di segi pendanaan, baru dikaji kembali oleh Pemerintah.

"Anggaran itu dibahas dulu di Mabes TNI, baru ke kemenhan. Nanti kami yang menentukan, apakah harus membeli produk Amerika, Swedia atau Rusia," ujar dia.

Saat ini TNI AU memiliki satu skuadron atau 16 unit pesawat campuran Sukhoi SU-27 dan SU-30 yang bermarkas di pangkalan udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua jenis pesawat tersebut masuk dalam kategori jet tempur generasi keempat. Sementara Sukhoi SU-35 merupakan generasi di atasnya.

Sumber : Republika

AS Berencana Jual 24 helikopter Apache ke Irak

WASHINGTON -- Pentagon memberitahu Kongres Amerika Serikat pada Senin bahwa pihaknya berencana untuk menjual 24 helikopter tempur Apache kepada Irak dalam kesepakatan senilai 4,8 miliar dolar guna membantu pertempuran Baghdad dengan militan anti-pemerintah. 
Pemerintah Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki, telah melobi Washington untuk mendapatkan senjata dan intelijen saat pihaknya mengatasi para pejuang Al Qaidah di Provinsi Anbar. Tetapi, masih belum jelas apakah anggota parlemen AS akan menyetujui paket yang diusulkan itu.

''Kongres memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan keberatan untuk penjualan senjata yang direncanakan, yang juga mencakup 480 rudal Hellfire dan radar terkait serta sistem navigasi,'' demikian menurut Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan (DSCA) yang mengawasi penjualan senjata asing.
Pentagon telah secara terpisah memberitahu Kongres rencana untuk menyewa enam helikopter Apache untuk memungkinkan pelatihan pilot Irak mengenai pesawat itu, dalam usulan senilai 1,37 miliar dolar AS.
"Penjualan yang diusulkan ini mendukung kepentingan strategis Amerika Serikat dengan menyediakan Irak kemampuan penting untuk melindungi diri dari teroris dan ancaman konvensional, untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur minyak utama dan anjungan-anjungan, serta untuk memperkuat kedaulatan Irak," kata DSCA.
''Helikopter-helikopter Boeing AH-64 akan membantu menyediakan pasukan Irak dengan dukungan udara ketat, pengintaian bersenjata dan misi-misi perang anti-tank," katanya.
Selama berpekan-pekan, bagian dari Ramadi dan Fallujah semua di Irak barat telah jatuh di tangan pejuang anti-pemerintah, termasuk para anggota terkait Al Qaidah Negara Islam Irak dan Mediterania (ISIL).
Pencapaian gerilyawan baru-baru ini telah menandai pertama kalinya mereka memiliki kendali terbuka atas kota-kota Irak sejak invasi 2003 pimpinan AS.

Jet Tempur Yordania Jatuh, Pilot Selamat

Amman, - Sebuah jet tempur Angkatan Udara Yordania jatuh saat tengah melakukan latihan terbang. Beruntung pilot berhasil meloncat dengan selamat dan tidak mengalami luka-luka.

Jet tempur tersebut jatuh pada Minggu, 26 Januari sekitar pukul 12.20 waktu setempat. Sang pilot, kapten Ahmad Hazem Alawneh, berhasil melompat keluar dari pesawatnya.

Demikian diberitakan kantor berita pemerintah Yordania, Petra dan dilansir Press TV, Senin (27/1/2014).

Penyebab insiden adalah masalah teknis yang dialami jet tempur tersebut.

Sebelumnya pada Mei 2013, pesawat militer Yordania juga jatuh saat latihan terbang rutin. Dua orang tewas dalam peristiwa itu. Pesawat buatan Inggris yang jatuh di wilayah Yordania utara itu juga mengalami masalah teknis. Pesawat Fairey Firefly dengan dua kursi itu jatuh di wilayah sebelah barat King Hussein Air College di kota Mafraq, sekitar 80 kilometer sebelah utara ibukota Amman.

Pada Januari 2012, seorang pilot Yordania tewas setelah pesawat militernya jatuh saat latihan terbang. Insiden itu juga disebabkan masalah teknis. Pesawat Angkatan Udara Yordania lainnya juga jatuh saat latihan pada September 2010. Pilot pesawat tewas dalam insiden fatal yang disebabkan oleh gangguan teknis itu.


hackerandeducation © 2008 Template by:
SkinCorner