Menakar Visi Maritim Diplomasi Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa

Presiden SBY didampingi Menlu Marty di depan Markas PBB tahun 2012. (Foto: Setkab)

Penulis: Anwar Iqbal

Jakarta, JMOL ** Meski selalu berdasar kepada politik bebas aktif, penerjemahan diplomasi luar negeri Indonesia berciri berbeda di setiap era kepemimpinan. Sejak era presiden pertama Soekarno, hingga era Susilo Bambang Yudoyono (SBY), pengaplikasian politik luar negeri bebas aktif dilakukan dengan cara yang berbeda, mengikuti dinamika konstelasi politik global.

Melalui paparannya dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu, Profesor Tulus Warsito menjelaskan ciri diplomasi Indonesia dari masa ke masa. Menurutnya, dari semua pemimpin yang ada telah berupaya sedemikian rupa menerjemahkan politik bebas aktif sesuai kemampuan dan zamannya.

“Soekarno dengan jingoism-nya, Soeharto dengan concentric circle-nya, era reformasi dengan ecumenism-nya, dan millions friends zero enemy dandynamic equilibrium-nya era SBY, masih sejalan dengan dasar politik luar negeri yang bebas aktif,” ujarnya.

Politik luar negeri era Soekarno sering disebut sebagai era konfrontasi yang mewariskan jingoism. Jingoism merupakan cara yang dipakai Soekarno untuk memobilisasi rakyat ketika ada konflik dengan negara lain yang dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat Indonesia. Cap anti-kolonialis, anti-imperialis, anti-Barat melekat dalam diplomasi ala Soekarno ini.

“Walaupun dengan peralatan maritim yang jauh lebih sederhana daripada yang dimiliki kita sekarang, TNI-AL kita pernah berjaya merebut Irian Jaya pada masa itu,” beber Tulus.

Ia menilai, dalam konteks tertentu, diplomasi jingoism ala Soekarno dapat menunjukkan kesungguhan membangun kemandirian bangsa. Namun demikian, dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat belumlah dapat diperoleh hasil memuaskan.

Pada era Orde Baru Soeharto, politik luar negeri Indonesia didominasi jurus diplomasi concentric circle ala Menteri Luar Negeri (Menlu) Mochtar Kusumaatmadja. Cara diplomasi ini menempatkan prioritas hubungan luar negeri berdasarkan kedekatan geografis, yang mengutamakan ASEAN sebagai lingkaran utama, kemudian ASEAN+3 (Asia Timur) sebagai lingkaran kedua, dan Asia Pasifik sebagai lingkaran terluar.

Tulus menyebut, strategi diplomasi ini telah menunjukkan kesungguhan geostrategi maritim yang cukup realistis. Pada masa itu, Indonesia menempatkan negara-negara di luar lingkaran hanya dalam pertimbangan ‘sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi’ maka dianggap biasa saja.

Namun demikian, meskipun pada awalnya diplomasi semacam itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, akhirnya terjebak pada krisis yang tidak mudah diatasi. Keberhasilan diplomasi concentric circle tak sepadan dengan ongkos sosial, ekonomi, dan politik yang harus dibayarkan.

Diplomasi era Gusdur sebagai bagian dari diplomasi Wawasan Nusantara yang agak bergeser dalam hal pengutamaan dimensi geografis. Tulus menyebut, cara diplomasi ini sebagai diplomasi ecumenistic yang lebih cocok berkait pada konsep kemandirian, tetapi tidak berhubungan langsung dengan masalah maritim. Diplomasi ecumenistic dapat diterjemahkan sebagai diplomasi pluralistik yang menunjukkan kemandirian Indonesia dalam hal kemerdekaan sikap. Tulus mencontohkan, setelah berkunjung ke Washington, Gus Dur dengan amat perrcaya diri melanjutkan kunjungan ke Kuba.

“Mengunjungi dua kubu yang bermusuhan sekaligus dalam satu lawatan resmi merupakan ciri pluralisme Gusdur yang sangat mandiri,” ucapnya.

Dan diplomasi paling mutakhir yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah diplomasi ‘sejuta kawan, tanpa lawan’ (million friends, zero enemy). Konsep tersebut didukung jurus Menlu Marty Natalegawa dengan doktrin dynamic equilibrium. Doktrin ini diterjemahkan sebagai upaya memanfaatkan ketidakseimbangan untuk menciptakan peluang yang positif.

Menurut Tulus, meski kedua doktrin tersebut kelihatan enakdi dengar, tetapi membutuhkan pemaknaan yang bijak.

“Kedua-duanya memang kedengaran confident atau percaya diri, tetapi kepercayaan diri yang harus diukur dari kemandirian yang diharapkan dapat membuahkan hasil kesejahteraan semua pihak adalah hal yang harus didiskusikan kemudian,” pungkas Guru Besar Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut.