Penulis: Tinu Sicara
Jakarta, JMOL ** Ditinjau dari aspek ekonomi dan militer, kepentingan negara pengguna alur kelautan kepulauan bersumber pada kelancaran dan keamanan.
Kepentingan masyarakat internasional tidak terlepas dari kepentingan mereka di Samudera Pasifik, Samudera Hindia, dan keterlibatan atau kepentingan dengan negara di Benua Asia, Australia, dan sekelilingnya.
Dengan begitu, perairan di Indonesia menjadi jembatan kepentingan yang ada d kedua samudera dan benua. Tidak dapat dipungkiri, alasan tersebut kuat menjadikan keberadaan perairan Indonesia sangat vital dan strategis bagi masyarakat internasional.
Namun, penetapan alur laut kepulauan dapat memberikan dampak positif atau justru berdampak negatif.
Menurut Kolonel Kresno Buntoro, Kepala Dinas Hukum Komando Armada RI Kawasan Barat, dalam buku yang ditulisnya berjudul Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Prospek dan Kendala, dampak negatif itu, bagi kalangan tertentu disikapi sebagai pengurangan kedaulatan Indonesia dan menimbulkan beban bagi Indonesia dalam menjamin keamanan dan keselamatan di alur laut kepulauan.
Selain itu, Indonesia kemungkinan tidak dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sepanjang alur laut kepulauan, terjadi perlibatan dengan militer asing di alur laut kepulauan, dan peningkatan kepadatan lalu lintas pelayaran.
Dengan penetapan alur laut kepulauan tersebut, diungkapkan Kresno, terdapat kondisi yang akan mengganggu keamanan Indonesia. Pertama, meningkatnya volume perdagangan dunia. Sekitar 75 persen jalur pelayaran perdagangan Asia Pasifik melewati perairan Indonesia dan 45 persennya melewati perairan Indonesia.
Kedua, adanya intervensi Negara Maritim besar untuk mengamanakan jalur perdagangan.
Ketiga, adanya aktivitas ilegal dalam bentuk kejahatan lintas negara yang dapat berupa penyelundupan, baik manusia, senjata ringan, narkotika, dan lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar