IlustrasiJakarta (WDN/MIK) - Pencapaian Indonesia terhadap percaturan politik masih harus diimbangi dengan peningkatan yang sesuai pada kekuatan strategis. Indonesia telah membuat harapan yang jelas dalma perubahan ini, tapi apakah itu memiliki kemauan politik untuk mendanai transformasi militer masih harus dilihat.
Untuk membangkitlkan angkatan bersenjata negara tersebut, TNI harus menjadi militer yang efektif dengan standar regional akan melibatkan investasi mahal di angkatan angkatan laut dan udara, serta berlakunya reformasi yang berani, sejauh ini ditutup-tutupi oleh pemerintah, untuk mengurangi dwi fungsi TNI, TNI harus melepaskan sumber pendapatan mereka off-budget. Pengadaan telah mendapat perhatian jauh lebih besar daripada reformasi, meskipun keduanya diperlukan.
Dengan tumbuh kesadaran publik tentang catatan insiden angkatan udara telah membantu mendorong pengadaan pesawat tempur menjadi agenda nasional. Pada bulan Februari, AS setelah direhabilitasi Indonesia sebagai mitra pertahanan, pihak AS setuju untuk menjual 24 F-16A/Bs kepada Indonesia untuk melengkapi 10 pesawat tempur Sukhoi (Su-27s dan Su-30) yang sudah dimiliki TNI AU. Pengumuman pada bulan April pembelian 16 T-50 pesawat pelatih buatan KAI dari Korea Selatan sebesar $400 dollar, menjelang akhir tahun 2010 Indonesia telah melakukan pengadaan delapan EMB-341 Super Tucano trainer / pesawat serang ringan (dengan tahap kedua dengan akan ada tambahab delapan unit), hal ini akan membantu TNI untuk mewujudkan potensi armada tempurnya.
Untuk membangun kekuatan angkatan udara di Indonesia maka dicanakan lah "minimum essential force", ujar KSAU Marsekal Imam Sufaat. selain itu menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro ingin memperkuat armadanya yaitu dengan pengadaan 180 pesawat tempur sukhoi. Pada bulan April seorang pejabat senior TNI AU mengatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan armadanya dengan 10 skuadron pesawat tempur modern pada tahun 2025 termasuk didalamnya (T-50 GE dan Super Tucano). Indonesia juga keinginan nya membeli 24 pesawat tempur Eurofighter Typhoon dari pemerintah Inggris. Hal ini merupakan akan sinyal keseriusan Indonesia untuk mencapai target dan menandai langkah perubahan dalam cakrawala TNI AU, meskipun Malaysia akan menambah satu lagi pesawat tempur. "Purnomo benar-benar berbicara tentang aspirasi, akan ada kesenjangan yang besar antara kebutuhan yang diinginkan dan apa yang realistis yang akan dicapai Indonesa," ujar Anwar, mantan asisten menteri luar negeri dan sekarang bekerja di LIPI. "Pada tingkat pengadaan yang nyata, pemerintah masih fokus dalam meningkatkan untuk mencapai kekuatan minimum."
Dalam kasus apapun, pengadaan pesawat tempur mungkin akan dibatasi oleh kebutuhan mendesak untuk memperbarui kemampuan pesawat transport TNI AU. Pada bulan Januari TNI mengumumkan akan modernisasi lima C-130B sebesar $64 juta dollar dan melanjutkan pengadaan tambahan C-130 dari Amerika Serikat.
Target Angkatan udara akan tercapai apabila pemerintah yang akan datang melanjutkan program-program dalam meningkatkan industri pertahanan pertahanan. Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan secara luar biasa yaitu sekitar 6 persen per tahun dan Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan 2011 mencapai $6.5 miliar dollar. Namun, anggaran pertahanan belum menembus 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, meski ada jaminan dari presiden untuk menaikkan anggaran diatas 1,5 persen pada tahun 2014. Perkiraan anggaran pertahanan 2014 sekitar $8.8 miliar dollar yaitu di kisaran 1,2 per persen.
Seperti cita-cita TNI AU untuk menambah armada pesawat tempur sebanyak 180 unit, TNI AL juga berambisi untuk menambah 40 kapal selam seperti yang dijelaskan pada 2010 oleh wakil kepala angkatan laut yang sangat tidak masuk akal. Perlu diakui bahwa negara kepulauan seperti Indonesia membutuhkan Angkatan Laut yang efektif. Anggaran TNI AL merupakan prioritas tertinggi dari TNI AU dan TNI AD, menurut Anwar bagaimanapun anggaran TNI AL akan terserap dalam pengadaan kapal perang. Perintahan juga melakukan tender dua kapal selam (Rusia atau Korea Selatan) yang diharapkan selesai pada tahun 2011. TNI AL mempersiapkan untuk memodernisai kapal perang yang sudah menua, dengan cara menambah armada empat korvet Diponegoro class baru dengan pengadaan sampai dengan 20 frigat, serta 30 sampai 40 korvet dan kapal patroli cepat. Perusahaan Indonesia PT Pal dan mitra dari Belanda Damen Schelde Naval Shipbuilding diharapkan untuk memulai pembangunan fregat baru pertama pada tahun 2011, tetapi tidak jelas apakah mereka mampu untuk memenuhi persyaratan dari TNI AL untuk pengadaan 20 kapal perang.
Kebutuhan mendesak Indonesia untuk meremajakan kemampuan patroli lepas pantai belum berhasil untuk menjaga luasnya laut di Indonesia. Namun, pembangunan nasional untuk armada baru kapal patroli Lürssen PB-57 akan terus dinegosiasikan dengan Italia tentang pembangunan kapal patroli cepat diharapkan untuk menyimpulkan pada tahun 2011. Ini semua menunjukkan kemajuan, tetapi TNI kebutuhan 300 kapal permukaan baru, Anwar berpendapat, dengan jumlah segitu TNI AL akan bisa memantau dan mengendalikan perairan teritorial Indonesia secara efektif.
Meskipun Indonesia telah meremajakan kemampuan patroli lepas pantai tetapi hal tersebut belum mencukupi Meskipun sudah ada pengadaan untuk TNI AL dan TNI AU. TNI AD juga akan melakukan pengadaan 12 helikopter Mi-35m dan Mi-17 yang dipesan dari Rusia pada tahun 2003 kini telah diserahkan dan PT Dirgantara Indonesia telah menyelesaikan kontrak sebesar $250 juta dollar kesepakatan lisensi untuk memproduksi 20 helikopter 412EP helikopter Bell.
Pemerintah berencana untuk membangun industri pertahanan modern untuk itu Indonesia mengeluarkan dana kebijakan offset yang diharapkan mulai berlaku pada tahun 2011 (ini akan membutuhkan 30-40 persen dari pekerjaan dikontrak untuk dilakukan di dalam negeri). Kemitraan industri yang dilakukan oleh Indonesai dan Korsel perkembangan pesat dalam pengembangan industri pertahanan, hal ini akan membuat atau menghancurkan aspirasi. Namun, tekad untuk membiayai modernisasi TNI adalah yang paling penting dari semua. Ketika akhirnya anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP, akan menghabiskan banyak waktu untuk mewujudkan ambisi Indonesia yang sangat serius.
Sumber: Jane’s/Arafiki/WDN/MIK
0 komentar:
Posting Komentar