 |
| Para pelaku teror bom ketika akan menjalani sidang di PN Tangerang, Banten, 1 Februari 2013(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis) |
"Kami buat ini karena petugas lapas dan Dirjen Pemasyarakatan Kemeterian Hukum dan HAM tidak mempunyai kemampuan menangani napi teroris," kata Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September 2013.
Agus mengatakan rencana pembangunan penjara khusus ini tidak ada kaitannya dengan beberapa peristiwa kerusuhan di lapas wilayah Sumatera. Meski dari catatan kepolisian di setiap kerusuhan lapas selalu ada anggota teroris yang sedang ditahan untuk menjalani vonis pengadilan.
"Upaya deradikalisasi itu kuat di dalam lapas. Di dalam petugas lapas dan Kemenhukam tidak punya kemampuan menangani napi teroris. Justru para teroris mempunyai kemampuan mempengaruhi napi lain, termasuk petugas lapas. Makanya kami masuk ke wilayah ini," tuturnya.
Dari puluhan teroris dan terduga teroris saat ini disatukan di lapas yang sama. Mereka hanya dipisahkan dalam ruang berbeda. Mereka masih bisa bersosialisasi dengan narapidana lain. Hal ini, kata Agus yang sangat dikhawatirkan.
"Saat ini napi teroris ada di 22 lapas di seluruh Indonesia. Nanti akan disatukan semua di Sentul, Bogor," ujarnya.
Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, meski khusus bagi teroris, pengelolaan lapas ini tidak berbeda dengan lapas pada umumnya.
"Untuk manajemen kami akan konsultasi dan melibatkan Dirjen Lapas, Kemenkum HAM. Yang membedakan hanya sistem pengamanan dan hanya khusus untuk teroris," kata dia.
Selain itu, BNPT juga sedang menyiapkan program binaan khusus bagi para mantan napi teroris. Menurut Agus, mantan napi teroris tidak boleh ditinggalkan.
"Mereka harus didampingi terus, termasuk keluarga dan jaringannya. Kami harus dekat. Kita fasilitasi kebutuhan mereka dan beri penjelasan pada mereka agar tidak kembali melakukan teror," katanya. (VivaNews)
0 komentar:
Posting Komentar