UAV Heron Australia saat operasi di Afghanistan (Photo: Australian Defence Force)
Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menggelar rapat soal pertahanan, Jumat (15/8/2014), di Kantor Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu hal yang dibahas adalah soal pembelian pesawat tanpa awak atau drone.
Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, yang memimpin pembahasan pertahanan tersebut, kepada wartawan di Kantor Transisi menyebutkan, sesuai visi-misi Jokowi-JK, Indonesia membutuhkan drone tidak hanya untuk pertahanan.
“(Drone) juga bisa mendeteksi illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal), bisa mendeteksi hot spot (titik api) kalau terjadi kebakaran, illegal logging (pembalakan liar),” katanya.
Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan, karena fungsinya tidak hanya sekedar untuk pertahanan, pengendaliannya pun tidak harus dari pihak TNI Angkatan Udara (AU). Soal siapa yang akan diberi tanggung jawab atas drone tersebut, tim masih membahasnya.
“Kalau administrasi dan pembinaan di TNI AU bisa, tapi penggunaannya bisa macam-macam instansi. Kodal (Komando dan Pengendalian) masih kita diskusikan tadi,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menambahkan, dari kajian tim transisi, Indonesia setidaknya butuh 28 unit drone, yang beroperasi 24 jam penuh. Harga satu unitnya, menurut Andi, bisa berkisar antara 7-10 juta dollar AS.
“Jika diubah jadi combat drone, angkanya bisa naik,” ujar dia.
Saat ditanya apakah anggaran yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sinergi dengan visi Jokowi-JK, Andi mengaku belum bisa menilai. Dia mengatakan, tim transisi masih harus mengkaji lebih detail anggaran yang disusun SBY. (tribunnews.com).
0 komentar:
Posting Komentar