JAKARTA : Indonesia membuktikan ancamannya terhadap Australia. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat hubungan kemitraan dengan Australia, Rabu 20 November 2013.
“Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Berbagai bentuk kerjasama sudah kami sesuaikan. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” kata Marty.
Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia. Saat ini pun pemerintah RI tengah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya.
Hari ini Marty mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang Senin kemarin dipanggil pulang dari Canberra. Pertemuan akan berlangsung di Kantor Presiden pukul 11.00 WIB. Belum diketahui sampai kapan Indonesia menarik dubesnya dari Australia.
Sementara itu, langkah keras yang ditempuh pemerintah RI didukung oleh politisi tanah air. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bahkan meminta pemerintah menyuruh pulang Dubes Australia dari Jakarta.
“Kepada tetangga yang usil dan berisik, layak diberikan pelajaran sopan-santun dalam pergaulan internasional. Sudah jelas menyadap, PM Australia tetap menolak minta maaf. Itu artinya meremehkan Indonesia. Itu tidak benar,” kata Anas.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional. “Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen Australia.
Sebagai perdana menteri, Abbott mengatakan harus memastikan keselamatan setiap warganya. “Itu sebabnya kami mengumpulkan informasi intelijen,” ujarnya. Namun Abbott menjamin informasi yang diperoleh Badan Intelijen Australia tak akan digunakan untuk hal buruk.
Apapun, Presiden SBY murka. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi. Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.
“Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Berbagai bentuk kerjasama sudah kami sesuaikan. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” kata Marty.
Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia. Saat ini pun pemerintah RI tengah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya.
Hari ini Marty mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang Senin kemarin dipanggil pulang dari Canberra. Pertemuan akan berlangsung di Kantor Presiden pukul 11.00 WIB. Belum diketahui sampai kapan Indonesia menarik dubesnya dari Australia.
Sementara itu, langkah keras yang ditempuh pemerintah RI didukung oleh politisi tanah air. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bahkan meminta pemerintah menyuruh pulang Dubes Australia dari Jakarta.
“Kepada tetangga yang usil dan berisik, layak diberikan pelajaran sopan-santun dalam pergaulan internasional. Sudah jelas menyadap, PM Australia tetap menolak minta maaf. Itu artinya meremehkan Indonesia. Itu tidak benar,” kata Anas.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional. “Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen Australia.
Sebagai perdana menteri, Abbott mengatakan harus memastikan keselamatan setiap warganya. “Itu sebabnya kami mengumpulkan informasi intelijen,” ujarnya. Namun Abbott menjamin informasi yang diperoleh Badan Intelijen Australia tak akan digunakan untuk hal buruk.
Apapun, Presiden SBY murka. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi. Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.
Sumber : Indo Defense Blog
0 komentar:
Posting Komentar