Di sadap, bagaimana nasib kerjasama pertahanan RI-Australia ?? Pemerintah Indonesia akan meminta Australia untuk menjelaskan mengenai isu penyadapan ini ke publik. Sebab, kata Djoko, isu penyadapan ini akan mengganggu hubungan kedua negara.Pemerintah RI meminta Menteri Luar Negeri Marty Netalegawa segera menyampaikan sikap ini ke Pemerintah Australia. Sebelumnya, harian Inggris, The Guardian, dan Australia, Sydney Morning Herald (SMH), sama-sama membongkar praktik busuk Badan Intelijen Australia (DSD) yang berupaya menyadap komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi lain.
Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Guardian yakni berupa materi presentasi dalam format Power Point milik DSD yang berlabel 'top secret'. Di dalam dokumen tersebut tertera target penyadapan DSD dan jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target. Data panggilan di dalam slide itu mencakup nomor si penelepon, nomor tujuan telepon keluar, lama durasi percakapan di telepon dan jenis komunikasi yang dilakukan Presiden SBY, apakah itu SMS atau panggilan suara.
Pada praktik selanjutnya, daftar semacam ini juga dibuat DSD bagi target mereka lainnya. Dalam slide lain bahkan tertulis "Isi Pembicaraan yang Harus Dimiliki".
Berikut pejabat Indonesia dan ponsel pribadinya yang disadap Australia:
Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden): Nokia E90-1
Kristiani Herawati( Ibu Negara): Nokia E90-1
Boediono (Wakil Presiden): BB Bold (9000)
Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden): Samsung SGH-Z370
Dino Patti Djalal (Juru Bicara Kepresidenan): BB Bold (9000)
Andi Mallarangeng (Juru Bicara Kepresidenan): Nokia E71-1
Hatta Rajasa (Sekretaris Negara): Nokia E90-1
Sri Mulyani (Menko Ekonomi): Nokia E90-1
Widodo AS (Menko Polkam): Nokia E66-1
Sofyan Djalil (Menteri BUMN): Nokia E90-1
Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku sulit untuk membuktikan penyadapan yang diduga dilakukan oleh Australia karena bukti hanya bisa melalui dua sumber. Menurutnya Bukti penyadapan bisa diperoleh melalui dua sumber, yakni dari intelijen dalam negeri dan pengakuan negara penyadap. Ini di katkannya beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan Menhan Australia David Johnston, di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat 8 November 2013 lalu.
Pernyataan Menteri Pertahanan Australia David Johnston belum bisa menjawab pertanyaan Indonesia. "Isu penyadapan termasuk makro dan menjadi urusan Menteri Luar Negeri Australia," kata Purnomo menirukan jawaban David Johnston. Menurut Menhan Australia, isu penyadapan tersebut telah dibahas pada level yang lebih tinggi oleh Menlu Indonesia dan Menlu Australia. Namun demikian, Australia pun menyatakan komitmennya dalam menjaga kerja sama yang baik di antara kedua negara.
Purnomo menjelaskan, pertemuannya dengan Johnston bebrapa waktu lalu untuk membahas mengenai kerja sama pertahanan. Indonesia dianggap sebagai negara tetangga yang paling diprioritaskan dalam kerja sama pertahanan. Purnomo pun telah bertanya kepada Lembaga Sandi Negara bahwa jaringan komunikasi Kementerian yang dia pimpin aman dari penyadapan. Nah jika masalah pertahanan menjadi prioritas Negara mereka, lantas apakah ini masih bisa di lanjutkan ??
Hubungan Indonesia dan Australia tengah memanas usai penguakan informasi adanya penyadapan yang dilakukan Negeri Kangguru. Indonesia telah menarik Duta Besar di Australia dan menanti penjelasan resmi dari negara tersebut.
RI Disadap Australia, PDIP: SBY Naif Seperti `Cacing Kepanasan
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai SBY naif dan seperti 'cacing kepanasan' dalam menanggapi dugaan penyadapan ini. Pejabat Indonesia sewot, sementara Australia tenang-tenang saja. Seharusnya pemerintah bersikap preventif dan tidak utopis melihat hubungan antar negara.
"Jangan ada anggapan apabila sudah menjadi negara sahabat, maka seolah-olah operasi intelijen termasuk tindakan sadap-menyadap, tidak ada lagi. Kalau beranggapan demikian, Pemerintah RI dan Menlu RI terlalu naif," ujar Andreas dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Anggapan demikian, menurut Andreas, adalah akibat dari jargon atau prinsip politik luar negeri SBY, yakni thousand friends zero enemy (ribuan teman tanpa musuh).
"Seharusnya, Pemerintah SBY lebih realistis dan menyadari, karakter hubungan internasional secara universal memang lebih realis ketimbang idealis-utopis," ujar Andreas yang merupakan doktor ilmu politik internasional dari Universitas Giessen, Jerman.
Andreas berharap, kasus penyadapan ini menyadarkan pemerintahan SBY dan jajaran diplomasinya untuk lebih realistis terhadap hubungan internasional modern, ketimbang mengedepankan politik luar negeri thousand friend zero enemy yang lips service belaka.
Andreas mencontohkan, belum lama ini terbongkar, NSA Amerika menyadap pembicaraan 35 kepala negara di dunia. Nomor kepala negara diketahui, setelah terlebih dahulu menyadap pejabat di bawahnya.
Itulah yang dibongkar Edward Snowden, yang kini mendapat suaka di Rusia. Laporan Snowden menyebutkan, NSA memantau 200 nomor, 35 di antaranya adalah milik kepala negara. Negara-negara sahabat AS ribut, termasuk Jerman.
Kanselir Jerman Angelina Merkel pun marah, karena nomornya ada dalam daftar yang disadap NSA. Kendati Gedung Putih membantah bahwa AS tidak memantau dan tidak akan memonitor komunikasi Kanselir Jerman, hal itu tidak meredakan kemarahan Jerman.
Bukan hanya ribut soal penyadapan antara AS dan Negara-negara Uni Eropa, antara AS dan Israel, masih terjadi saling sadap. Amerika pernah mengeluhkan praktik Mossad (Dinas Rahasia Israel) yang malah beroperasi di wilayah Amerika.
"Amerika Serikat pernah marah besar kepada Israel, karena peristiwa bom yang menewaskan 299 marinir Israer di Libanon (23 Oktober 1983), sebetulnya sudah dicurigai Mossad akan ada tindakan teror, tapi tidak dilaporkan kepada Amerika," ujar Andreas.
"Maka jelas, SBY sungguh naif dalam merespons praktik intelijen di Indonesia. Lebih berguna memikirkan pencegahan ketimbang komentar tak berguna," ujar Andreas.
SBY Protes Keras
Presiden SBY pun angkat bicara atas dugaan penyadapan tersebut. Menurut dia, tindakan itu telah mencederai hubungan strategis dengan Indonesia, sebagai sesama negara demokrasi. Karenanya, pemerintah melancarkan protes dan meminta penjelasan Australia atas tindakan spionase tersebut.
"Sejak ada informasi penyadapan AS & Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, kita sudah protes keras. *SBY*," kicau SBY lewat akun Twitter resmi, @SBYudhoyono, Senin 18 November malam.
SBY menjelaskan, pemerintah RI telah melakukan langkah tegas, seperti menarik Duta Besar RI untuk Australia dan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral atas tindakan Australia yang SBY sebut menyakitkan.
"Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu. *SBY*," ujar SBY.
"Indonesia juga minta Australia berikan jawaban yg resmi & bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia. *SBY*," imbuh Presiden.
Dubes Indonesia untuk Australia Resmi Ditarik
"Kami memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Canberra. Karena mustahil Dubes bisa melakukan tugasnya di tengah suasana saat ini. Pak Nadjib kami harap untuk kembali ke Jakarta segera mungkin untuk konsultasi dengan kami. Agar selanjutnya mengambil keputusan," kata Marty saat konferensi pers di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri, Senin (18/11/2013).
Ia menegaskan, tindakan penyadapan Australia tidak dianggap pemerintah Indonesia sebagai masalah yang ringan. Melainkan persoalan serius yang memerlukan konsolidasi pemerintahan untuk menentukan sikap Indonesia selanjutnya yang tegas dan terukur.
Mengenai pemanggilan Dubes Indonesia dari Canberra, Marty menolak mengungkapkan apakah itu hanya pemulangan sementara atau permanen. Hanya ia memiliki pesan khusus kepada Dubes Nadjib.
"Saya gunakan istilah untuk konsultasi dengan pemerintah. Demi memperoleh informasi. Sambil kita evaluasi. Tidak sopan jika saya bilang berapa hari Dubes pulang ke Indonesia. Tapi saran saya pada kepada Pak Dubes, jangan hanya bawa cabin bag," ujarnya sambil tersenyum.
Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap Australia.
Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.
Australia Serius Tanggapi Kekhawatiran Indonesia Soal Penyadapan
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop menegaskan bahwa pihaknya menanggapi dengan serius protes Indonesia soal isu penyadapan Presiden SBY. Namun Bishop menolak berkomentar lebih detail soal isu tersebut.
"Saya sepenuhnya memahami kekhawatiran yang disampaikan pemerintah Indonesia," ucap Menlu Bishop kepada wartawan di sela-sela kunjungannya di India, seperti dilansir skynews.com.au, Selasa (19/11/2013).
"Kami menyadari kekhawatiran mereka, dan kami menanggapinya dengan sangat serius, tapi saya tidak akan berkomentar soal isu intelijen," imbuhnya.
Pemerintah Indonesia mendesak adanya penjelasan secara lengkap dari pemerintah Australia soal laporan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Indonesia. Penyadapan tersebut dilaporkan terjadi pada Agustus 2009 lalu.
Menlu RI Marty Natalegawa menyatakan, Indonesia telah memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema dalam rangka konsultasi soal isu tersebut. Tidak hanya itu, kerjasama antara Indonesia dan Australia pun akan ditinjau kembali pasca laporan penyadapan ini.
Saat ditanya apakah dirinya sudah berbicara dengan Menlu Marty, Bishop tidak menjawab dengan jelas. "Saya tidak akan memberikan komentar lebih lanjut soal isu ini," ujarnya kepada wartawan saat berkunjung ke New Delhi, India.
"Seperti yang dikatakan sebelumnya, kami menghargai hubungan dengan Indonesia dan pemerintahan Abbott akan bekerja ekstra keras untuk memastikan hubungan tersebut terus berjalan dan menjadi kuat," tambah Bishop.
"Demi kepentingan kedua negara, saya menginginkan agar kami terus melanjutkan kerja sama sebanyak mungkin dalam banyak sektor, dan kami bertekad untuk memastikan bahwa hubungan ini terus berkembang," harapnya.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga menolak berkomentar soal isu penyadapan ini. PM Abbott hanya mengatakan bahwa seluruh pemerintahan di dunia pasti tahu bahwa mereka saling mengumpulkan informasi dari negara lain.
Sumber: detik.com dan berita 6
