Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dalam kunjungan kerjanya ke PT PAL Indonesia (Persero) beberapa hari lalu mengutarakan akan secepatnya mencairkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk industri galangan kapal BUMN tersebut. Hal itu disampaikan setelah mendengar pemaparan langsung dari Dirut PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah Arifin kepada Komisi VI DPR RI.
“Anggaran tersebut bukan untuk modal kerja, namun untuk menjalankan misi pembangunan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) berupa pembuatan kapal selam. Karena itu, kami mendesak pemerintah agar segera mencairkan,” terang Bambang sesuai dilansir dari portal berita PT PAL Indonesia (Persero).
Dalam mengawal pertahanan maritim Indonesia, pemerintah telah berencana untuk menambah jumlah armada kapal selam yang dimilikinya melalui rangkaian kerjasama dengan galangan kapal asal Korea, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Rangkaian kerjasama itu dengan melakukan Transfer of Technology (TOT) dalam format pembuatan 3 kapal selam jenis Changbogo yang 1 dibuat penuh di Korsel, 1 kapal dibuat setengah di korsel dan setengahnya di Indonesia, serta 1 kapal seluruhnya dibuat di Indonesia.
PT PAL Indonesia (Persero) telah dipercayakan pemerintah untuk melakukan ToT tersebut. Namun hingga detik ini rencana itu mengalami keterlambatan, karena pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi kapal selam di PT PAL Indonesia (Persero) masih mengalami kendala.
Tidak salah lagi, kendala tersebut masih seputar anggaran yang hingga kini masih belum dicairkan pemerintah. Dalam pemaparannya, Dirut PT PAL Indonesia (Persero) menjelaskan secara objektif keadaan yang dialaminya tersebut.
“Saat ini kami sedang mengerjakan pembangunan fasilitas untuk produksi kapal selam. Tidak hanya bengkelnya saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan teknologi yang nantinya mendukung produksi pembangunan kapal selam dan juga untuk perbaikan dan pemeliharaan jangka panjangnya,” paparnya.
Firmansyah menambahkan bahwa kegiatan pembangunan fasilitas produksi kapal selam mengalami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya. Karena dana PMN senilai Rp1,5 T yang telah disahkan, belum kunjung turun. “Dana PMN Rp 1,5 T sudah masuk APBN 2015, tetapi sampai sekarang kami belum menerimanya. Padahal dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kapal selam,” sambungnya.
Apabila dana tersebut cair, percepatan pembangunan fasilitas dapat terlaksana. Dan joint section hingga peluncuran kapal selam ke 3 dapat dilakukan di PT PAL Indonesia (Persero).
Bambang Haryo beserta tim mengakhiri kunjungan dengan melakukan peninjauan lapangan dan menaiki KRI Sampari yang merupakan 1 dari 3 jenis Kapal Cepat Rudal 60 meter yang telah diserahterimakan PT PAL Indonesia (Persero). Kapal ini merupakan hasil inovasi putra putri bangsa Indonesia. KRI Sampari-628, KRI Tombak-629, dan KRI Halasan-630 saat ini juga digunakan untuk patroli pengamanan wilayah NKRI oleh TNI AL. (jurnalmaritim.com)
0 komentar:
Posting Komentar