Kesehatan Prajurit Menjadi Aset Negara

Presiden Joko Widodo (@ detik.com)

Jakarta – Dihadapan lebih dari 5 ribu prajurit TNI AD, Presiden Joko Widodo dengan mengenakan Baret hijau dan seragam Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) dilengkapi pistol dan pisau di pinggang, menghadiri peresmian tanda dimulainya pembangunan RS. Ridwan Meuraksa di Pinang Ranti, Bambu Apus Jakarta Timur, Rabu (13/05).

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku senang dengan penampilan Jokowi yang mengenakan atribut Kostrad yang membuktikan presiden dan prajurit TNI Angkatan Darat menyatu. “Suatu hal yang luar biasa bapak presiden hadir di sini dengan atribut Kostrad Angkatan Darat, adalah kebanggaan luar biasa menyatunya presiden dengan prajurit Angkatan Darat,” Tegas Kasad.

Kasad juga menyampaikan bahwa pembangunan RS Ridwan Meureksa di Pinang Ranti sudah diidam-idamkan sejak lama. Dipicu dengan kebijakan pemerintah dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Kesehatan maka RS militer yang juga melayani pasien umum itupun terealisasi. RS Ridwan Meuraksa yang sebelumnya berada di Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat tidak memungkinkan untuk melayani pasien lebih banyak. Ketika belum ada KIS, pasiennya mencapai 400 dan sekarang ketika KIS diterbitkan mencapai lebih dari 1.000 pasien.

Presiden Joko Widodo (@ detik.com)

“Kemudian dipindahkan ke tempat ini, mendekatkan fasilitas kesehatan dengan asrama prajurit, seperti Kopassus, Brigif I Jaya Sakti, Kostrad, kemudian di Tangerang Bekasi dan Bogor, sehingga hal Ini sangat membantu dan meringankan ongkos,” ucap KASAD.

Dengan luas lahan yang tersedia mencapai 2,6 hektare, diharapkan pembangunan RS dengan fasilitas yang cukup lengkap ini dapat dengan cepat selesai, sehingga prajurit bisa dapat kesehatan memadai dan masyarakat sekitar juga bisa menikmatinya.

Dalam Sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan “Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI karena memperhatikan kesehatan masyarakat dan prajurit dengan membangun RS. Ridwan Meuraksa, karena dengan dibangunnya RS tersebut selain untuk prajurit juga dapat digunakan masyarakat umum”

Presiden juga menyampaikan bahwa tunjangan kinerja TNI/Polri terhitung bulan Mei sudah dinaikkan dari 37 persen menjadi 56 persen dan akan diberikan pada bulan Juni. Selain itu Negara juga sudah menyiapkan dana sebesar Rp. 1,7 triliun untuk pembangunan perumahan di jajaran TNI yang pengelolaannya akan diserahkan langsung ke TNI.

Presiden berjanji akan segera terus memperbaiki ekonomi Indonesia agar bisa tembus di atas tujuh persen. Jika itu tercapai, anggaran untuk TNI yang tadinya hanya Rp 98 triliun, bisa naik pesat hingga Rp 210 triliun. “Itu bisa dicapai di negara mana pun kalau ada stabilitas keamanan, dan alhamdulillah, sampai saat ini stabilitas keamanan berjalan baik, stabilitas politik juga berjalan dengan baik sehingga kita tinggal konsentrasi urus hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi,” tandasnya.

Sebagai tanda simbolis dimulainya pembangunan RS. Ridwan Meuraksa, Presiden RI menekan tombol sirene dengan didampingi oleh Pannglima TNI, KASAD, Menteri kesehatan, Menkopolhukam dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

kodam-jaya.mil.id

Jepang Bahas Transfer Teknologi Peralatan Pertahanan ke Indonesia

Kapal selam terbaru Jepang, Soryu Class

Jakarta – Disela-sela kunjungannya ke Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Jepang Mr. Hideshi Takuchi melakukan kunjungan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letjen TNI Ediwan Prabowo, Senin (11/5/2015) di kantor Sekjen Kemhan Jakarta.

Selama melakukan kunjungan ke Sekjen Kemhan, ada beberapa poin yang menjadi pembicaraan kedua pejabat Kemhan, diantaranya perjanjian antara Indonesia – Jepang dalam transfer teknologi peralatan pertahanan.

Topik pembicaraan lainnya membahas kebijakan keamanan maritim Indonesia dan hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok, di Laut Tiongkok Selatan, serta tindak lanjut hasil pertemuan informal antara Menteri Pertahanan ASEAN dengan Menteri Pertahanan Jepang.

Dalam kesempatan tersebut Wamenhan Jepang didampingi Staf Divisi Kebijakan Internasional, Kemhan Jepang Ms. Yuko Seki, Atase Pertahanan Jepang untuk Indonesia Capt. Hiroshi Komiya dan Asisten Athan Jepang untuk Indonesia Ms. Kimiko Okita.

Sementara itu Sekjen Kemhan didampingi Dirjen Strahan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto, M.B.A dan Diranstra Ditjen Strahan Marsma TNI M. Sofiudin.

Sebelumnya pada hari yang sama, Wamenhan Jepang juga melakukan pertemuan dengan Sekjen ASEAN di Sekretariat ASEAN dan Dubes Amerika Serikat di Kedubes Amerika, Jakarta.

(dmc.kemhan.go.id)

AS Kaji Penempatan Pasukan di Laut China Selatan

Washington – Pentagon sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan pesawat dan kapal militer ke wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa, demi menegakkan kebebasan navigasi. Pembangunan pulau pulau buatan di wilayah tersebut oleh China memicu kontroversi.

Menteri Pertahanan AS, Ash Carter mengajukan beberapa opsi termasuk mengirimkan pesawat dan kapal ke wilayah perairan berjarak 22 kilometer dari terumbu karang di gugusan pulau Spratly, yang menjadi lokasi pembangunan pulau buatan oleh China.

Jika jadi dilakukan, maka langkah ini bisa berarti secara langsung AS menantang upaya China untuk memperluas pengaruhnya di perairan Asia Tenggara. Demikian seperti dilansir Reuters, Rabu (13/5/2015).

“Kami tengah mempertimbangkan soal bagaimana mendemonstrasikan kebebasan navigasi (freedom of navigation) di area yang sangat kritis bagi perdagangan dunia,” ujar pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.

Opsi manapun yang akhirnya diambil AS, menurut pejabat ini, haruslah mendapat persetujuan Gedung Putih terlebih dahulu.

Langkah serupa pernah dilakukan AS ketika China menerapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut China Timur pada tahun 2013 lalu, yang mengharuskan setiap pesawat yang melintasi wilayah itu harus mengidentifikasi diri mereka kepada otoritas China. Saat itu, AS merespons dengan mengirimkan pesawat pengebom B-52 ke zona tersebut.

Pengajuan opsi oleh Menhan Carter kali ini, pertama dilaporkan oleh media AS, Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa (12/5) waktu setempat, dengan disebutkan salah satu opsinya adalah menerbangkan pesawat pengintai milik Angkatan Laut AS ke atas pulau buatan tersebut.

Laporan WSJ juga mengutip pejabat AS yang menyatakan, saat ini tengah muncul momentum di tubuh Pentagon dan Gedung Putih untuk mengambil langkah konkret, demi memberikan sinyal kepada otoritas China, bahwa aksi mereka dengan membangun pulau di Spratly sudah melewati batas dan harus dihentikan.

Pentagon dan Gedung Putih tidak secara langsung memberikan komentar. Namun isu soal Laut China Selatan diprediksi akan menjadi topik pembahasan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri AS John Kerry ke China, akhir pekan ini. Selain China, otoritas Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei Darussalam juga mengklaim kedaulatan atas wilayah Laut China Selatan.

Detik.com

Jokowi Janji Naikkan Anggaran TNI Jadi Rp210 T

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk TNI sebesar Rp98 triliun masih bisa ditingkatkan lagi nominalnya.

Dirinya pun berjanji akan menaikkan anggaran TNI hingga 200 persen, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas tujuh persen.

Hal itu terungkap saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkunjung ke Rumah Sakit Moh. Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, di Jalan Raya Taman Mini 1, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).

“Saya pernah katakan, kalau pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, anggaran untuk TNI bisa mencapai hampir Rp210 triliun,” ungkap Jokowi.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Indonesia harus tetap mempertahankan stabilitas keamanan dan politik.

“Sehingga kita tinggal konsentrasi urus hal-hal berkaitan dengan ekonomi karena ekonomi sekarang ini memang kita mendapatkan tekanan keuangan global, tekanan karena ekonomi dunia menurun,” tegas Jokowi.

Suami Iriana itu meyakini, target tersebut tidak sulit untuk diraih dengan faktor-faktor stabilitas yang disebutkannya. “Karena tahapan-tahapannya sudah kita rancang dengan baik,” kata Jokowi.

Jika nantinya terealisasi, TNI diharapkan bisa meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat atas gelontoran dana fantastis tersebut.

“Sehingga jadi keharusan bagi kita semua untuk kembalikan itu semua dengan pelaksanaan tugas yang terbaik, dan hanya yang terbaik. Tidak ada yang lain,” simpul Jokowi. (okezone.com)

Turki Pasok Kapal Perang ke Turkmenistan

Kapal buatan Dearsan Turki untuk Turkmenistan

Azeri Defence News mengabarkan galangan kapal Turki Dearsan (Dearsan Gemi Insaat Sanayili) akan mengirimkan enam kapal serang cepat untuk Turkmenistan. Attack Boat ini memiliki panjang 33 meter dan kapal pertama akan diserahkan bulan Juni 2015 dan yang terakhir pada 2017, sesuai kesepakatan yang dibuat dalam IDEF 2015.

Shipyard Dearsan menjadi pemasok utama dari Angkatan Laut Turkmenistan dan pasukan Perlindungan Perbatasan Turkmenistan, dengan membangun galangan perakitan kapal pada tahun 2010 di Ufre Turkmenbashi (sebelumnya Krasnovodsk), Turkmenistan.

Total sampai saat ini Dearsan Shipyard Turki, telah menerima delapan pesanan kapal patroli 400-ton dari Turkmenistan untuk proyek NTPB (New Type Patrol Boat, Turki : YTKB, kapal jenis ini sebagiannya dirakit di perusahaan di Ufre, Turkmenistan), sepuluh kapal kecil 15 meter jenis AMV (“Bar-12″), kapal pendarat LCM-1 berikuran panjang 27 meter dan satu tug boat. Semua unit tersebut telah diserahkan. Selain itu, Angkatan Laut Turkmenistan memerintahkan modifikasi dua varian NTPB.

Enam kapal baru “33 meters Attack Boats” akan memiliki panjang 33,05 meter, lebar 7,1 meter dan draft 1,4 meter.

Keenam baru “33 meter Serangan Kapal” diperintahkan oleh Angkatan Laut dari Turkmenistan memiliki panjang 33,05 meter, lebar 7,1 meter dan draft 1,4 meter. Sistem propulsi digerakkan dua mesin diesel MTU M93L dengan dua jet air Hamilton yang memungkinkan kapal melaju dengan kecepatan penuh 43 knot dan daya jelajah 350 mil jika melaju dengan kecepatan 35 knot.

Menurut Dearsan, kapal ini ditujukan untuk tugas :

-Patroling/reconnaissance/ Escort/ Fast Attack
-Port Defence
-Fast Intervention
-Early Warning
-Surveillance and Intelligence
-Search and Rescue
-Anti-Smuggling
-Anti-Terror
-Pollution Control
-Back up for Confidential Tasks

Navy Recognition

Militer AS dan Malaysia Latihan Perang di Laut China Selatan

Dua F / A-18 Super Hornet serta dua SU MKM Angkatan Udara Malaysia, terbang dalam formasi di atas kapal induk USS Carl Vinson (CVN 70). (Foto: US Navy)

Kapal Induk USS Carl Vinson dari gugus tempur Carrier Air Wing (CVW) 17, dan Destroyer dari Squadron 1 melakukan berbagai pelatihan bilateral dengan unit militer udara dan laut Malaysia, dalam mendukung kerja sama keamanan yang digelar Komando Armada ke 7 AS, 10 Mei 2015 di Laut Cina Selatan.

Gugus tempur ini melakukan pelatihan foto (PHOTOEX), latihan menembak dengan canon 5-inchi, dissimilar air combat training (DACT), dan latihan expendable maneuverable acoustic training target (EMATT).

“Kami sangat menghargai hubungan kami dengan militer Royal Malaysia” kata Laksamana. Chris Grady, komandan USS Carl Vinson. “Latihan seperti ini saling menguntungkan dan menunjukkan komitmen kami untuk memelihara dan memperdalam hubungan bilateral dengan negara-negara mitra di seluruh wilayah.”

Selama pelatihan DACT, pesawat F / A-18 Hornet dan Super Hornet dari CVW 17 bergabung dengan SU-30, MiG-29N, dan FA-18D Hornet Malaysia, untuk melatih beberapa skenario pertempuran. Latihan berupa pertarungan antara pesawat tunggal dengan pesawat tunggal hingga ke skenario yang lebih kompleks melibatkan multi-pesawat tempur. Pesawat SU-30 Malaysia melakukan manuver pada kecepatan mendekati 1 Mach, dalam sebuah pelatihan agresif dan realistis.

Latihan EMATT memungkingkan USS Gridley (DDG 101) berpandu rudal bekerja sama dengan kapal perang KD Lekir (FGS 26) Angkatan Laut Malaysia dalam melakukan latihan dual ship anti-kapal selam.

“Latihan EMATT membimbing US Navy dan angkatan laut Malaysia untuk melacak target hidup yang menjadi ancaman,” kata Letnan Cmdr. Shelby Nikitin, petugas operasi DESRON 1. “Ini adalah latihan yang sangat baik untuk keduanya. Kami sangat terkesan dengan kemampuan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.”

“Latihan seperti ini memvalidasi pelatihan kami dan memungkinkan kita untuk melihat apa yang bisa dilakukan pesawat kami,” kata Cmdr. Dwayne Ducommun, petugas operasi CVNSG. “Ketika Anda terbang dengan pesawat yang sama dalam perang atau latihan, maka faktor penentu adalah keterampilan pilot, tetapi ketika Anda memiliki pesawat yang tidak sama, maka teknologi maupun keterampilan pilot, keduanya akan diuji”.

Ducommun menjelaskan manfaat dari jenis pelatihan dan pentingnya dampaknya terhadap operasi di masa depan.

“Hal ini sangat penting bagi militer kami dan mitra asing untuk melakukan pelatihan secara rutin,” kata Ducommun. “Ini menunjukkan bagaimana setianya kita kepada mitra maritim kami, dan berapa banyak kita menghargai pelatihan bersama.”

Amerika Serikat dan Malaysia berbagi beragam kemitraan dan bekerja sama erat pada sejumlah masalah keamanan, termasuk kontraterorisme, kesadaran domain maritim, dan stabilitas regional.

Kapal induk USS Carl Vinson yang beroperasi di wilayah Armada ke-7 AS, Beroperasi mendukung keamanan maritim dan menggelar kerjasama keamanan di kawasan Indo-Asia-Pasifik.

(US Navy)

War Games: Filipina dan Jepang Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan

© AP Photo/ Bullit Marquez

Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang disengketakan itu, serangkaian latihan militer yang provokatif terjadi antara Filipina dan Jepang. Jepang mengambil peran, meskipun faktanya Jepang tidak memiliki klaim resmi di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari latihan bersama pertama angkatan laut mereka, dua kapal perusak Jepang berpartisipasi dalam latihan keselamatan maritim dengan kapal perang Filipina. Latihan terjadi di lepas pantai Manila, di perairan Laut Cina Selatan.

Latihan bertepatan dengan rencana Jepang untuk mengkoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan penjaga pantai dengan Vietnam pekan ini.

Laut Cina Selatan merupakan daerah diperebutkan. China klaim sekitar 90% dari daerah itu adalah wilayah mereka. Namun klaim itu dibantah oleh Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei dan Malaysia.

Jepang tidak memiliki klaim teritorial resmi di laut ini, tapi Perdana Menteri Shinzo Abe menunjukkan sikap bangsanya untuk memastikan perjalanan gratis melalui wilayah tersebut. Hampir USD 5 triliun perdagangan Jepang melewati Laut Cina Selatan setiap tahun.

Latihan bisa dimaksudkan sebagai sinyal yang jelas ke Beijing.

“Tapi dalam skala rendah, tapi bisa dimengerti, cara itu mengirimkan pesan kepada pemimpin China bahwa ‘Jika Anda menggunakan kekuatan untuk memperluas lingkup pengaruh Anda, ada batas yang dapat Anda lakukan, dan negara-negara lain di kawasan itu siap untuk menghentikannya”, ujar “Narushige Michishita, dari Pakar studi Kebijakan dari National Graduate Institute Tokyo, kepada Reuters.

Tumbuhnya pengaruh China itu, mengacu kepada konstruksi yang dilakukan China atas pulau-pulau buatan di Spratly. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah menyebut proyek-proyek pulau reklamasi itu ilegal, namun Beijing mempertahankannya dan mengatakan memiliki hak untuk membangun di dalam wilayahnya sendiri.

Seorang “yang terluka” diterbangkan oleh helikopter saat latihan maritim Filipina dan Jepang Coast Guards di Manila Bay. © AP PHOTO / BULLIT MARQUEZ

Di tengah kritik terhadap pembangunan pulau oleh China, baik Vietnam dan Filipina juga terlibat dalam proyek reklamasi yang kontroversial di Laut China Selatan.

Sebagai respon atas latihan-latihan terbaru ini, China meminta semua pihak untuk tenang.

“Kami berharap negara-negara lain menghormati upaya yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan itu untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, dan menahan diri dari ketegangan atau merugikan keamanan nasional dan rasa saling percaya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Imbauan China itu diabaikan saat ini. Ini merupakan latihan militer seri terbaru dari Jepang dan Filipina. Bulan lalu, Filipina mengadakan latihan militer bersaama AS. Sementara latihan perang besar besaran merupakan acara tahunan, yang mana latihan tahun ini melibatkan personil dua kali lipat, dengan hampir 12.000 tentara yang berpartisipasi.

Bulan lalu, Tokyo juga mengumumkan kemungkinan bergabung dengan AS untuk berpatroli di Laut Cina Selatan. Pentagon mulai menerbangkan pesawat mata-mata paling canggih, P-8A Poseidon, dari Filipina untuk memonitor kawasan itu, dan Jepang bisa menggabungkan patroli udara sendiri.

“Kami harus menunjukkan pada China, bahwa mereka bukan pemilik laut ini”, kata seorang pejabat pertahanan Jepang yang anonim kepada Reuters.

Tokyo juga sekarang di bawah kontrak untuk membangun sepuluh kapal penjaga pantai untuk Filipina.

sputniknews.com

TNI AL Kembangkan Kapal Selam Mini dan Swamp Boat

ilustrasi: Hydra Midget Submarine

Surabaya – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dipercaya untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Laut (AL) dengan mendesain kapal cepat rudal, patroli dan teknologi pertahanan lainnya.

Untuk itulah BPPT bersama TNI AL kembali memperpanjang kerja sama yang dituangkan dalam penandatanganan piagam kesepakatan bersama BPPT dan TNI AL di UPT Balai Pengkajian dan Penerapan Hidrodinamika (BPPH-BPPT) di kompleks Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Selasa (12/5).

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan piagam kesepakatan bersama ini merupakan payung hukum kerja sama BPPT dan TNI AL yang telah terjalin baik selama ini.

“Dengan pembaharuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas program kerja sama pada masa mendatang,” katanya.

Unggul menjelaskan beberapa kerja sama dengan TNI AL serta pihak lain yang telah terjalin antara lain rancang bangun dan rekayasa kapal rawa (swamp boat), rancang bangun dan rekayasa battery kapal selam, desain kapal selam mini dan pengujian rekayasa alat peralatan pertahanan dan keamanan matra laut.

Terkait alutsista yang mendesak segera diproduksi adalah kapal cepat rudal 60 meter dan 28 meter untuk kebutuhan patroli. BPPT dipercaya untuk mendukung pengembangan alutsista karena BPPT satu-satu lembaga riset dan pengembangan di Indonesia yang bergerak dalam teknologi pertahanan.

Di samping itu BPPT juga memiliki BPPH dengan alat paling lengkap seAsia Tenggara yang dibangun atas jasa BJ Habibie. Di balai tersebut dapat dilakukan simulasi gelombang untuk mengetahui perlu atau tidaknya revisi desain.

“Desain terkait kerja sama dimulai tahun ini. Anggaran kita untuk hankam Rp 5 miliar. Jika ada APBN perubahan bisa kita tambahkan,” ucap Unggul.

Sejalan dengan itu, selama empat tahun ke depan, Bappenas menjanjikan kuncuran anggaran Rp 1 triliun kepada BPPT untuk meningkatkan kemampuan desain kapal cepat, rudal, kapal selam, pesawat tanpa awak (drone), medium tank dan propelan untuk pengisian peluru.

“Alutsista dapat porsi anggaran besar. TNI AL ingin banyak pakai alutsista dari industri dalam negeri untuk menghindari ketergantungan,” ujarnya.

Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi mengungkapkan Indonesia butuh alutsista yang dipenuhi industri pertahanan dalam negeri, termasuk universitas dan badan litbang.

Ia memandang teknologi yang dibuat BPPT ini untuk mengembangkan industri perkapalan. Desain dites jika sudah sesuai kebutuhan maka akan masuk galangan kapal yang memproduksi kapal.

“Desain dengan kenyataan harus benar jika betul merupakan hasil inovasi. Kemudian dipakai untuk bangun kapal kapal sejenis, karena kita butuh standarisasi,” ucapnya.

Sejauh ini lanjutnya, desain teknologi pertahanan BPPT ada yang sudah dibuat oleh PT PAL. “Kita kerja sama untuk optimalkan bukan hanya kapal tapi rudal, kapal selam nantinya juga industri komponen,” tuturnya.

Ia memandang alutsista dan teknologi pertahanan sangat perlu didukung tingkat kandungan dalam negeri. Dengan membuat sendiri akan mempermudah kebutuhan, tidak perlu membeli ke luar negeri. Indonesia pun mandiri dalam alutsista.

BeritaSatu.com

Militer Australia Gunakan UAV Nano

PD-100 Black Hornet adalah kendaraan udara kecil tanpa awak (UAV) yang dikembangkan oleh Prox Dynamics. Black Hornet UAV memungkinkan pasukan bersenjata untuk memata-matai potensi ancaman.

Benda kecil, helikopter UAV ini membantu menyelamatkan nyawa prajurit garis depan. Black Hornet menawarkan kemampuan intelijen, pengawasan dan pengintaian untuk misi operasi militer.

UAV ini memberikan akses ke lokasi terpencil dan memberikan kesadaran situasional di medan pertempuran.

Perkembangan Black Hornet dimulai pada April 2008. Drone ini melalui beberapa tes penerbangan dan segala macam tes sebelum masuk ke tahap seri produksi pada awal 2012.

Kementerian Pertahanan Inggris mengeluarkan kontrak USD 31 juta ke Prox Dynamics untuk pengiriman 160 unit Black Hornets untuk angkatan bersenjatanya.

The Black Hornet ini dikerahkan di Afghanistan untuk memenuhi persyaratan pengawasan Angkatan Bersenjata Inggris. UAV ini juga digunakan pasukan keamanan dari beberapa negara lain.

Pada tahun 2013. Prox Dynamics mengirim 100 Black Hornet nano UAV, untuk Inggris.

Bentuk aerodinamis dari UAV nano ini membuatnya tahan angin badai. Suara dengungannya kecil dan UAV nano ini dilengkapi dengan tiga kamera pengintai tersembunyi dalam hidung UAV.

Satu modul PD-100 Black Hornet mencakup dua UAV dan base station.

UAV ini memiliki panjang sekitar 100 mm dan rotor rentang 120mm. Memiliki berat 16 miligram, termasuk kamera pengintai. Total sistem tidak termasuk display station memiliki berat kurang dari 1 kg.

Black Hornet dirancang untuk mudah dibawa- seluruh sistem pas di saku seorang prajurit.

Dimensi ultra-kompak Black Hornet memungkinkan operator untuk menggunakannya di daerah padat dan rawan ancaman. Sistem ini menghasilkan suara hampir tak terdengar, membuat pesawat lebih tersembunyi dan dapat digunakan kembali. UAV kecil ini membutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk tinggal landas.

The Black Hornet diinstal dengan kamera elektro-optik (EO) yang mampu menghasilkan gambar serta video hidup yang ditampilkan pada perangkat display genggam.

Kamera dapat diperbesar untuk gambar yang lebih jelas dengan menggunakan kontrol base station.

“Seorang prajurit bisa membawa seluruh perlengkapam PD-100 Black Hornet, berikut display dan base stationnya.

Sistem auto pilot dipasang onboard pada Black Hornet memungkinkan operator untuk menangani pesawat tak berawak dalam dua mode. Drone ini dapat dioperasikan secara langsung atau dapat diprogram melalui jalur yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem GPS yang terpasang di dalam. Data-link digital memungkinkan operator untuk mengontrol UAV dalam line-of-sight hingga 1.000 meter.

The Black Hornet UAV mikro didukung oleh baterai isi ulang yang sangat kecil. Baterai ini dirancang untuk memutar rotor baik horisontal dan vertikal yang terpasang pada pesawat tak berawak.

The Black Hornet dikendalikan oleh operator dari darat menggunakan perangkat seperti joystick. Black Hornet dapat terbang pada kecepatan 10 meter/detik dan memiliki daya tahan maksimum 25 menit.

Selain Inggris, kini tentara Australia juga menggunakan UAV nano ini.

Army Recognation

Panglima 3 Brigade Malaysia Kunjungi Tanjung Datu

Kasdim 1202/Skw Hadiri Kunjungan Panglima 3 Brigade di Tanjung Datu

Temajok – Bila kita berbicara perbatasan, berarti kita berbicara totalitas kebangsaan dan kenegaraan, karena memang di perbatasan Negara terletak integritas dan harkat serta martabat Bangsa dengan demikian perbatasan Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara. Demikian dikatakan Brigejen Md Yusof Bin Azis saat kunjungan kerja ke perbatasan Malaysia – RI di Temajuk, Kamis belum lama ini.

Selanjutnya dikatakan oleh Brigejen Md Yusof Bin Azis bahwa masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik Internasional, Regional maupun Nasional. Diera globalisasi, Dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat Internasional berpengaru dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Berbagai permasalahan menonjol di wilayah perbatasan seringkali menyangkut belum adanya kepastian garis batas laut maupun darat. Selain itu, adanya fakta bahwa kondisi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitas dan kondisi sosialnya. Keadaan seperti ini menyebabkan munculnya beberapa pelanggaran hukum seperti penyelundupan kayu, tenaga kerja ilegal, munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, economic asset secara ilegal.

Guna mengeleminir permasalahan di perbatasan, melalui tugas pokoknya, Tentara Malaysia (TDM) melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Formulasi tugas Brigejen Md Yusof Bin Azis diperbatasan disusun atas dasar kebijakan “terwujudnya pamantapan batas antar Negara dan pengelolaan lintas batas Negara sebagai kunci pengamanan wilayah Malaysia”, dengan strategi mewujudkan sinergitas lintas sektoral guna membangun wilayah perbatasan dalam rangka menjaga dan memelihara, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di perbatasan Malaysia – RI.

Dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Brigejen Md Yusof Bin Azis berharap kepada seluruh unsur-unsur pemerintah daerah masyarakat, serta seluruh komponen Bangsa lainya di propinsi yang memiliki wilayah perbatasan untuk senantiasa menjalin kerjasama. Saya berharap kepada semua komponen untuk lebih peka dan tanggap terhadap setiap kerawanan-kerawanan dan perkembangan yang muncul di wilayah perbatasan sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini.

Turut serta mendampingi Brigejen Md Yusof Bin Azis Berserta rombongan Tentara Malaysia (TDM) berjumlah 27 0rang, Dansatgas Pamtas Yonif 644/Wns Letkol Inf Marsana, dan Kasdim 1202/Singkawang Mayor Inf Heri Krisnanto.

TNI.AD.mil.id 12 Mei 2015

Malaysia Bantah Terlibat Perang Yaman

Kuala Lumpur, 12 Mei 2015 – Malaysia membantah keterlibatannya dalam koalisi 12 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk melawan militan di Yaman, meskipun ada kehadiran pasukannya di negara itu.

Seorang pejabat Malaysia di Kementerian Pertahanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Anadolu Agency, bahwa kehadiran militer mereka di Yaman, semata-mata untuk membantu evakuasi mahasiswa Malaysia dan negara lainnya yang terdampar/ terjebak di Yaman.

“Laporan The Saudi Gazette, salah,” katanya. “Pasukan hanya ada untuk membantu misi kemanusiaan dan evakuasi, karena masih ada mahasiswa Malaysia di sana.”

Pejabat itu meminta anonimitas, karena ia tidak berwenang berbicara kepada media.

Pada hari Minggu, kantor berita pemerintah Saudi melaporkan bahwa pasukan Malaysia telah tiba di Arab Saudi untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi, untuk memerangi kelompok Syiah Houthi di Yaman.

Menurut kantor berita tersebut, Malaysia menjadi negara ke-12 yang bergabung dalam koalisi, seminggu setelah Senegal mengumumkan bahwa 2.000 pasukannya akan bergabung dalam koalisi.

Perpecahan dan kekqcauan di Yaman terjadi sejak September lalu, ketika Houthis menyerbu ibukota Sanaa, dan berusaha untuk memperluas pengaruh mereka ke bagian lain dari negara Yaman.

Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi melarikan diri ke Riyadh pada akhir Maret setelah pasukan Houthi menyerang kediamannya di kota pelabuhan Aden, selatan Yaman.

Mi’raj Islam News Agency (MINA)

Kasal : Indonesia Butuh Kapal Perang Paten

Kapal Perang TNI AL (Antara/M. Risyal Hidayat)

Surabaya – Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, menegaskan, sudah waktunya TNI AL memiliki “kapal hasil arsitek” yang dibuat secara terukur dengan kualitas tinggi dan tidak untung-untungan.

“Jangan lagi kita bersikap bonek (bondho nekat) dalam membuat kapal, atau membuat kapal dengan untung-untungan, untung bisa jalan, untung tidak nabrak. Sudah saatnya kita membuat kapal arsitek,” katanya di Surabaya, Selasa, 12/05/2015.

Dalam sambutan tanpa teks setelah menandatangani piagam kesepakatan bersama antara TNI AL dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Kompleks ITS Surabaya, ia menyatakan kerja sama TNI AL-BPPT bertujuan untuk ke arah itu (kapal arsitek), membuat kapal yang betul-betul dikalkulasi semaksimal mungkin secara ilmiah dan diuji secara ilmiah pula.

“Tapi, arsitek yang saya maksud itu bukan orang yang sekadar menggambar desain kapal, melainkan orang yang mendesain, sekaligus mengikuti uji laboratorium bagian-bagian kapal itu untuk mencocokkan hasil uji dengan gambar yang didesainnya,” katanya.

Didampingi Kepala BPPT, Dr Ir Unggul Priyanto MSc, ia mengatakan, arsitek kapal juga harus mengikuti proses pembuatan kapal hingga benar-benar selesai, sehingga ada kecocokan antara gambar (desain), uji (laboratorium), hingga kapal dalam bentuk jadi.

“Dengan demikian, industri perkapalan kita ke depan bukan sekadar industri, melainkan benar-benar ada hubungan antara pemerintah, industri, dan universitas. Hubungan tiga pihak itulah kelemahan kita,” katanya.

Menurut dia, kelemahan itu jika tidak dibenahi justru akan dimanfaatkan orang lain. “Buktinya, hubungan pemerintah dan industri tanpa melibatkan universitas membuat hasil riset universitas kita justru dipakai Malaysia. Ke depan, kita jangan begitu,” katanya.

Dalam penandatanganan program kesepakatan bersama yang dihadiri Rektor ITS, Prof Joni Hermana, Dirut PT PAL, Direktur PPNS, Direktur PENS, dan sebagainya, Priyanto mengatakan, kerja sama TNI AL-BPPT kali merupakan perpanjangan untuk lima tahun berikutnya (2015-2020).

“Tentu, perpanjangan kerja sama itu bermakna strategis terkait dengan kebijakan pemerintah menuju Poros Maritim Dunia, apalagi Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika yang dimiliki BPPT di Surabaya ini merupakan lembaga dengan fasilitas uji yang terbaik dan terbesar di ASEAN,” katanya.

Dalam kerja sama pada periode sebelumnya, TNI AL dan BBPT telah mampu membuat prototipe kapal rawa, pengembangan kapal selama mini 22 meter, rancang bangun alat pertahanan matra laut, dan sebagainya.

“Ke depan, kita bisa kembangkan dengan desain dan rekayasa teknologi kapal cepat, kapal cepat rudal, kapal selam, dan seterusnya, apalagi pemerintah akan menjadikan Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika ini sebagai Pusat Rekayasa Teknologi Industri Maritim,” katanya.

Setelah menandatangani program kesepakatan bersama itu, KSAL beserta jajarannya meninjau ruang uji kapal, seperti uji ketahanan melawan gelombang, serta melihat sejumlah prototipe kapal yang dirancang BPPT, baik kapal angkut maupun kapal selam.

harnas.co

Menhan Ryamizard Kunjungi Amerika Serikat

Menhan Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu melaksanakan kunjungan ke Amerika Serikat, sebagai upaya meningkatkan kerjasama bidang pertahanan kedua negara. Mengawali kunker yang dimulai tanggal 7 sampai 15 Mei 2015 tersebut, Menhan melakukan pertemuan dengan United States Pacific Command (USPACOM) Commander, Admiral Samuel J. Locklear, dilanjutkan pertemuan dengan United States Army Pacific (USARPAC) Commander, General Vincent K. Brooks di Hawaii.

Sejumlah agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, diantaranya penanganan isu-isu strategis regional tentang merebaknya ancaman nyata yang dihadapi tidak saja oleh Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa di dunia, diantaranya terorisme, bencana alam (gempa bumi, erupsi gunung berapi dan tsunami), bencana akibat kelengahan manusia, pelanggaran perbatasan serta wabah penyakit seperti flu burung, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta ebola.

Topik lain yang dibicarakan adalah penanganan masalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan pejuang asing (foreign terrorist fighters) yang tidak hanya mengancam keamanan dan stabilitas regional Timur Tengah saja, tetapi juga dapat meluas ke masyarakat sipil dunia.

Usai melakukan pertemuan di Hawaii, Menhan melanjutkan lawatannya ke Washington D.C untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menhan akan membahas upaya-upaya dalam peningkatan kerjasama pertahanan yang telah berjalan, termasuk kerjasama sektor keamanan maritim.

Kerjasama bidang pertahanan RI dan AS selama ini telah terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya peningkatan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata kedua negara, dimana selama ini telah tergelar 200 jenis latihan bersama yang berbeda dan juga setiap tahunnya TNI mengirimkan personel 300 orang lebih ke Amerika Serikat terutama ke USPACOM, untuk mengikuti pelatihan militer dalam kerangka kerjasama Army to Army, Navy to Navy serta Airman to Airman.

Kemhan.go.id

Prajurit Raider : Kami Haus Perang

Anggota TNI melakukan atraksi saat gladi bersih HUT TNI ke 69 di markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Jawa Timur, (04/10/2014). (photo:VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

Makassar – Anggota Batalion Infanteri (Yonif) 700/Raider, Sersan Satu Darwis, mengaku haus berperang di depan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Darwis mengatakan ia dan rekan-rekannya berharap agar Panglima TNI segera memberi penugasan alias menjalankan sebuah operasi maupun misi.

“Sudah hampir sepuluh tahun tidak pernah dikasih tugas. Kami jadi haus berperang,” kata bintara peleton ini saat sesi tanya-jawab seusai pengarahan dari Jenderal Moeldoko bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Markas Yonif 700/Rider, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 11 Mei.

Selama ini, Darwis mengatakan, memang tetap ada penugasan, tapi tidak menyeluruh. Hanya ada beberapa rekannya yang memperoleh misi mengikuti operasi pasukan perdamaian di luar negeri. Darwis menghendaki agar semua pasukan di batalionnya turut diutus menjalankan sebuah operasi.

Menanggapi permintaan anak buahnya itu, Moeldoko mengaku adalah hal yang wajar bila prajurit ingin menjalankan tugas. Terlebih, para prajurit terus berlatih. Toh, pemilihan pasukan yang mengikuti operasi mesti dipertimbangkan secara matang. Pihaknya tentu memilih pasukan yang mempunyai banyak prestasi.

Moeldoko yang pernah sepuluh tahun bertugas di Yonif 700/Rider, mengaku memahami keinginan dan antusiasme anak buahnya. Ia akan mengusahakan memberikan penugasan kepada prajurit yang berada di bekas tempat kerjanya. Dirinya mengetahui bahwa pembinaan pada batalion ini juga amat bagus.

Moeldoko mengakui penugasan memang berkurang mengingat situasi dan kondisi keamanan kian baik. Tak lagi ada aksi Gerakan Aceh Merdeka dan aktivitas serupa lain yang mengancam keutuhan NKRI. “Yang ada, operasi teritorial pengamanan perbatasan atau dikirim ke luar negeri sebagai pasukan perdamaian,” katanya. (Tempo.co).