Indonesia ingin menggelar latihan militer reguler dengan Amerika Serikat dekat kepulauan Natuna yang jarang penduduknya, di dekat wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim China. Meskipun Indonesia bukan penuntut di Laut Cina Selatan, militer menuduh China memasukkan bagian dari Natuna dalam apa yang disebut “Nine-Dash Line,” batas yang tidak jelas yang digunakan pada peta China untuk mengklaim sekitar 90 persen Laut China Selatan.
Amerika Serikat, yang menyampaikan kekhawatiran pada hari Jumat tentang reklamasi pesat China atas terumbu karang di daerah itu, mengadakan latihan militer bersama, selama akhir pekan dengan Indonesia di Batam, sekitar 300 mil (480 km) dari Natuna. “Itu adalah latihan gabungan kedua kami yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat di daerah itu dan kami berencana melakukannya lagi tahun depan.
Kami ingin membuat latihan militer rutin di daerah itu, “kata juru bicara Angkatan Laut Indonesia Manahan Simorangkir. The termasuk penggunaan pesawat pengawas dan patroli maritim, seperti P-3 Orion, yang dapat mendeteksi kapal permukaan dan kapal selam.
Latihan ini tidak bisa dilakukan di Natuna karena kurangnya fasilitas untuk menampung semua pesawat, ujarnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa pada bulan Mei ia akan mengunjungi Natuna, wilayah berkumpulnya 157 pulau tak berpenghuni dari barat laut pantai Kalimantan. Kunjungan ini untuk menyelesaikan rencana upgrade pangkalan militer yang kecil. “Ada bandara di Natuna tetapi tidak memiliki pasukan yang memadai, hanya beberapa marinir,” kata Menteri Pertahanan. “Kami akan menambah pasukan di sana – mungkin udara, angkatan laut dan pasukan darat”.
Para pejabat Indonesia mengatakan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan penguatan basis militer di Natuna tidak untuk merespon ancaman tertentu. “Penting untuk diingat Indonesia tidak terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan,” kata Simorangkir . “Kami tidak ingin ada insiden di Laut Cina Selatan dan berkomitmen dengan pendekatan diplomatik yang selalu kami gunakan”.
Presiden Joko Widodo bulan lalu mengatakan bahwa klaim China untuk sebagian besar laut yang disengketakan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional, tetapi Jakarta ingin tetap menjadi “penengah” di salah satu sengketa teritorial yang paling berduri Asia.(asiandefencenews.blogspot.com).
0 komentar:
Posting Komentar