Jangan Bermimpi Membangun Pertahanan Indonesia yang Kuat

Jakarta – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga mengatakan, pemerintah tidak usah bermimpi ingin membangun pertahanan yang kuat untuk Indonesia. Hal itu karena pemerintah justru memangkas anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Tanpa anggaran, jangan mimpi menjadi negara yang kuat,” kata Salim saat diskusi bertajuk “Operasi Militer Selain Perang: Sumber atau Solusi Masalah?” di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015).
Ia menuturkan, anggaran pertahanan yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 turun sebesar Rp 5 triliun dari APBN 2015. Jika pada APBN saat ini anggaran pertahanan mencapai Rp 102 triliun, maka pada usulan RAPBN 2016 disunat menjadi Rp 96,7 triliun.
Menurut Salim, ada pandangan yang salah dalam menyusun rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan. Ia berpendapat bahwa saat ini justru merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menguatkan alutsista TNI.
“Sekarang banyak orang berpikir tidak ada perang, maka tidak perlu membangun alat perang. Itu tidak pas. Seharusnya sekarang waktu yang tepat untuk membangunnya,” kata Salim.
Diskusi itu diselenggarakan Fraksi Demokrat di DPR. Diskusi itu turut dihadiri oleh mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko, pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani dan pengajar Ilmu Hubunan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono.
TNI Butuh Alutsista Penanganan Bencana
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (purn) Moeldoko mengakui TNI hanya memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk operasi militer perang dan operasi militer selain perang.
TNI kata dia belum memiliki peralatan yang khusus untuk penanganan bencana. Padahal itu perlu untuk kesiapan menghadapi bencana. “Itu persoalan kita. TNI memiliki alutsista tunggal, ya untuk operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ke depan harus dipikirkan jangan lagi seperti itu. Kalau nanti pada saat negara memerlukan kita malah tidak siap,” kata Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Senin 12 Oktober 2015.
Alutsista yang dibutuhkan untuk penanganan bencana asap misalnya, TNI membutuhkan pesawat berkekuatan dan berkapasitas besar untuk mengangkut bom air.
Begitu juga untuk menghadapi musibah di laut, TNI juga memerlukan kapal berkecepatan tinggi.
“Untuk bencana yang berbeda, disesuaikan, contohnya dapur lapangan untuk operasi militer dan untuk non-militer mestinya harus disiapkan. Jadi tidak rancu alat yang digunakan,” ujarnya.
Moeldoko sendiri melihat, langkah pemerintah dan TNI khususnya, dalam menangani bencana asap ini sudah cukup baik. Hanya katanya, keterbatasan alat bisa menjadi hambatan yang krusial.
“Yang saya baca, sudah cukup pengerahannya. Hanya mungkin sekali lagi karena ini bersifat lebih masif, dihadapkan dengan keterbatasan alat utama penanggulangannya. Itulah kira-kira menjadi krusial,” kata Moeldoko.
KOMPAS.com