Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan kapal selam saat kunjungi PT DKP Jakarta (foto: Detik.com)
Jakarta – Pemerintah berencana menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan badan usaha milik negara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Targetnya, perusahaan negara itu dalam beberapa tahun ke depan, bisa membangun kapal selam.
Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana itu saat mengunjungi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4). “Seharusnya (PT DKB) sudah bisa membuat kapal selam kalau ada kesinambungan. Korea (Selatan) yang membuat perusahaan (perkapalan) pada 1973 sudah bisa membuat kapal selam. Mestinya, ini juga bisa,” kata Presiden.
Dalam kunjungan itu, Presiden antara lain didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri. Pada kesempatan itu, presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada karyawan PT. DKB.
PT DKB merupakan hasil merger empat industri galangan kapal, yaitu PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok yang berdiri 1891, PT. Kodja, PT. Pelita Bahari, dan PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara. Ketiga perusahaan terakhir itu berdiri 1964.
Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno menjajaki peluang kerja sama PT DKB dengan pihak lain yang lebih berpengalaman membangun kapal selam. Selain untuk mengembangkan PT DKB, Presiden juga ingin ada percepatan alih teknologi.
Menteri BUMN mangatakan bahwa ada kemungkinan relokasi pabrik, pasalnya lahan PT DKB saat ini belum memadai untuk produksi kapal dalam jumlah besar.
“Tidak tahu dengan perusahaan mana, tetapi untuk mempercepat, ya, dengan cara itu. Di sini, dari sisi sumber daya manusia siap, untuk mengelas juga siap. Namun untuk desain mesin (perlu alih teknologi),” kata Joko Widodo. Pengembangan PT DKB perlu dilakukan dengan memberikan pesanan secara berkesinambungan dalam 10 tahun.
Galangan kapal PT DKP
“Tidak apa-apa (terlambat), ini kita kejar. Saya titip ke Menteri BUMN agar order diberikan selama 10 tahun sehingga tidak ada kekhawatiran mencari order ke sana kemari,” kata Presiden. PT DKB harus fokus dalam membangun kapal dan tidak melayani pembangunan rig atau anjungan minyak lepas pantai.
Menurut Rini, pemerintah ingin mengembangkan PT DKB membangun kapal dan memasok kebutuhan kapal dalam negeri. karena lahan sempit, pemerintah mengupayakan lahan lebih luas untuk pengembangan PT. DKB. “Kita mau membagi dua untuk PT DKB ini, repair dan maintenance di satu area. Lalu kita juga harus punya lahan besar untuk pembangunan kapal.
Untuk pembangunan ada dua tipe, yang satu harus meningkatkan kemampuan dengan melakukan sendiri. Yang satu lagi, kita kerja samakan sehingga partner kita bisa transfer teknologi,” kata Rini. Ia belum bisa pastikan dari mana partner yang akan digandeng. (Kompas)
0 komentar:
Posting Komentar