Rudal Nuklir Hypersonic YU-71 Rusia didesain menghancurkan sistem pertahanan rudal musuh
Roma – Sebuah media Italia, Il Giornale yang mengutip laporan Pusat Analisis Strategis dan Anggaran Amerika Serikat (AS) atau CSBA menyebut Rusia bukanlah tandingan untuk AS. Hal ini dikarenakan, AS tidak mungkin bisa menyerang Rusia karena minimnya investasi di pengembangan rudal jarak jauh.
“Dalam hal ketika terjadi perang antara (Vladimir) Putin dan Washington, senjata AS tidak akan dapat menghancurkan Kremlin, apalagi untuk menghancurkan Moskow dari jarak yang aman,” bunyi laporan Il Giornale, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (7/7/2015).
Laporan yang dirilis CSBA mengutip beberapa petinggi Pentagon menyatakan bahwa 96 persen rudal yang dimiliki dan dikembangkan AS memiliki jarak tembak yang terbilang pendek. Rudal-rudal tersebut hanya bisa mencapai jarak maksimal 80 Km.
“Dengan kata lain, kekuatan udara kami hanya siap untuk menghadapi negara-negara dunia ketiga seperti Irak, di mana Angkatan Udara AS tidak akan menemui hambatan dan tidak harus berusaha keras menembus pertahanan udara musuh atau terlibat pertempuran pesawat musuh,” tulis CSBA dalam laporannya.
“Itu berarti bahwa setiap kami berperang dengan Rusia, akan membuat kami kehilangan superioritas di uadara,” sambungnya.
Rusia sukses ujicoba Rudal Nuklir Hypersonic YU-71 yang didesain menghancurkan sistem pertahanan rudal musuh
Selain Rusia, CSBA juga mengatakan bahwa AS tidak akan mungkin melakukan serangan jarak jauh bila berperang dengan Iran dan China. Walaupun tidak sekuat Rusia, namun kedua negara itu memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan kuat yang berpotensi besar merepotkan Angkatan Udara AS.
Bahkan, China menurut CSBA sudah memiliki kekuatan dan teknologi militer yang hampir menyamai Rusia. “Rusia dan Cina adalah cerita yang berbeda. Keduanya telah sangat maju dalam pengembangan dan pembuatan sistem pertahanan udara, yang berarti pesawat AS tidak akan bisa mendekati musuh,” pungkasnya.
Panglima: TNI akan Utamakan Diplomasi Militer di Asean Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/7). Antara
Presiden Jokowi mengatakan, akan menambah anggaran TNI pada tahun 2016. Berapa sebenarnya jumlah anggaran itu. Beberapa media menulisnya masih multi tafsir. Apakah menjadi Rp 120 Triliun, atau atau dari proyeksi dana tahun 2015, ditambah Rp 120 Triliun.
Tampaknya angka Rp 120 Trilun, adalah total dari anggaran militer tahun 2016, sesuai dengan yang diusulkan mantan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko.
Namun, dalam pembicaraan lain, Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya mengatakan, maksimum anggaran akan menjadi Rp 300 Triliun, dari angka ideal yang dibutuhkan Rp 600 triliun.
Kita simak beberapa media yang menulis tentang anggaran TNI tahun 2016:
Bisnis.com 08/07/2015:
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan melakukan diplomasi militer dengan angkatan bersenjata negara anggota Asean, untuk meningkatkan sinergi di regional.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima TNI, mengatakan dirinya akan menjadikan sinergi angkatan bersenjata di Asean sebagai contoh untuk negara lain. Sinergi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk terus menciptakan situasi regional yang kondusif.
“Dengan situasi regional yang kondusif, maka ekonomi akan berjalan. Makanya, kami akan terus tingkatkan sinergi,” katanya di Istana Negara, Rabu (8/7/2015).
Gatot menuturkan dirinya juga akan meningkatkan latihan militer gabungan antarnegara Asean. Latihan gabungan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara prajurit dan perwira di lingkup militer.
Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyebut akan menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista baru.
Dirinya akan segera memimpin rapat di lingkungan TNI, untuk menginventarisasi alutsista yang dibutuhkan.
“Sudah diputuskan, alutsista khususnya untuk Angkatan Udara harus baru. Makanya, saya akan memimpin rapat alutsista apa saja yang dibutuhkan ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan anggaran Rp120,6 triliun untuk peremajaan alutsista. Dari jumlah tersebut, Rp9,3 triliun dialokasikan untuk Angkatan Darat, Rp17,4 triliun untuk Angkatan Laut, dan Rp93,9 triliun sisanya untuk Angkatan Udara.
Besarnya anggaran yang diajukan TNI tersebut disebabkan usia alutsista milik negara yang secara umum sudah tua, dan sering mengalami berbagai kendala. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alutsista baru.
Kompas.com 6/7/2015 :
Jakarta — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah anggaran pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 120 triliun. Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima hibah alutsista dan memilih membeli alutsista baru.
“Rata-ratanya sekitar Rp 120 triliun (kenaikannya),” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).
Harianterbit.com 2/7/2015 :
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengapresiasi komitmen Calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo ingin memperkuat keamanan Indonesia seperti membeli pesawat baru, memperkuat Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) serta pembenahan alutsista apabila nantinya sudah resmi menjadi Panglima TNI. Namun, katanya, hal itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil yakni minimal Rp300 triliun. Sedangkan, idealnya anggaran pertanahan Indonesia adalah Rp600 triliun.
“Kalau berbicara pengamanan NKRI, minimum Rp300 triliun, tapi idealnya dua kali libat Rp600 triliun. Permasalahannya adalah kita terbatas ruang anggaran tidak bisa anggaran kita melonjak 300 persen,” kata Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurutnya, Komisi I DPR bersama pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran TNI yang saat ini kekurangan anggaran TNI ditutupi dari kementerian/lembaga terkait. “Tahun 2009, anggaran TNI baru 33 triliun,” ungkapnya. Disatu sisi, paparnya, kenaikkan anggaran untuk pertahanan NKRI terutama untuk TNI harus dibarengi dengan beberapa evaluasi.
“Juga ingatkan kita keberadaan landasan harus dievaluasi jauh dari masyarakat. idealnya landasan udara jauh dari pemukiman, sehingga kalau gagal landasan atau mendarat tak ada korban dari sekitarnya. Pesawat ketika dibeli punya kelayakan terbang 25-30 tahun ketika diremajakan bisa 10 tahun,” paparnya.
Dia menegaskan, menjadi catatan penting bagi DPR untuk ke depan adalah sebagaimana sikap Panglima TNI yang lama dan Panglima TNI yang baru nantinya bersama pihaknya dorong pemerintah tidak lagi beli pesawat bekas. Hal itu pun menyusul jatuh pesawat hercules di Medan yang memakan banyak korban jiwa termasuk warga Sipil. “Saya rasa ke depan apa yang terjadi soal biaya yang dibebankan untuk penumpang seperti kejadian di Medan ini,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar (PG) ini mengungkapkan, warga sipil dengan sepengetahuan berwenang boleh saja menumpang pesawat hercules. “Saya ingat ketika pengurus PSSI sulit terbangkan kesebelasan ke sebuah daerah, Agum Gumelar sebagai Purnawirawan TNI ujungnya minta bantuan hercules,” ungkapnya.
Tantowi pun menjelaskan, karakter pesawat hercules berbeda dengan pesawat komersial yang bisa take off dan landing di bandara komersial, sementara hercules dari Lanud ke Lanud. Di satu sisi, pesawat hercules juga mengemban misi sosial untuk masyarakat yang ingin ke daerah tidak ada pesawat komersial. “Sesuai tupoksi, hercules juga urus logistik dan pergantian prajurit di satu wilayah,” katanya.
Dia mengaku, berdasarkan laporan dari KSAU dan pejabat terkait dalam musibah jatuhnya pesawat hercules di Medan, terdapat penumpang sipil namun itu keluarga TNI. “Memang konsekuensi numpang hercules tidak ada asuransi. tapi sukur pemerintah kasih asuransi,” pungkasnya.
Kesimpulan
Berapa angka anggaran TNI tahun 2016 ?. Kalau melihat uraian artikel di atas, anggaran TNI tahun 2016 sebesar Rp 300 triliun (mengacu pada angka yang disebut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Dari angka itu, Rp 120 triliun dialokasikan untuk peremajaan dan pembelian alutsista dengan rincian : Rp9,3 triliun dialokasikan untuk Angkatan Darat, Rp17,4 triliun untuk Angkatan Laut, dan Rp93,9 triliun sisanya untuk Angkatan Udara.
Beijing – Sebuah langkah mengejutkan diambil dua negara yang kerap berseteru, yakni India dan Pakistan. Keduanya secara bersamaan memutuskan untuk bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin oleh China dan Rusia.
Kedua negara tetangga itu bergabung dengan Shanghai Cooperation Organisation (SCO), dimana sebelumnya India dan Pakistan, bersama dengan Afghanistan adalah pengamat di SCO.
India dan Pakistan akan menyusul China, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kirgiztan yang telah terlebih dahulu bergabung dengan kelompok itu. Bergabungnya kedua negara itu juga menjadi penambahan anggota pertama sejak SCO terbetuk empat tahun lalu.
Wakil Menteri Luar Negeri China Cheng Guoping, seperti dilansir Reuters pada Selasa (7/7/2015) mengatakan, bergabungnya kedua negara tersebut akan menjadi awal perkembangan SCO. Karena, lanjut Cheng, bergabungnya kedua negara itu akan menjadi stimulus untuk negara lain untuk bergabung dengan SCO.
“Seiring dengan pengaruh dari perkembangan SCO yang semakin luas, semakin banyak negara-negara di kawasan ini yang tertarik untuk bergabung. Bergabungnya India dan Pakistan akan berperan penting dalam perkembangan SCO. SCO akan memainkan peran yang membangun perbaikan hubungan bilateral mereka,” sambungnya.
Saat ini kedua negara tersebut telah melengkapi beberapa persyaratan untuk menjadi anggota SCO. India dilaporkan akan terlebih dahulu diterima oleh SCO menjadi anggota, karena sudah mendapat persetujuan dari negara anggota SCO lainnya. Sedangkan permohonan keanggotaan Pakistan sedang dipertimbangkan, oleh anggota yang lain.
Organisasi yang bermarkas di Beijing, China ini awalnya bernama Shanghai Five yang beranggotakan China, Kazakhstan, Rusia, Kirgiztan, dan Tajikistan. Setelah bergabungnya Uzbekistan pada 2011 mereka memutuskan untuk berganti nama. Kerjasama yang dilakukan organisasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, dan militer
Salah satu kapal perang TNI AL, KRI Kala Hitam-828, bergerak dari dermaga Mako Lanal Pontianak di Perairan Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat (Antara).
Pangkalan laut TNI AL (Lanal) di Pontianak akan ditingkatkan statusnya menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal). Peningkatan status pangkalan ini pula diiringi dengan penguatan prajurit, jika selama ini jumlah pertahanan prajurit semula 280 orang ditingkatkan menjadi 1300 orang.
Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) Laksmana Madya Widodo mengatakan Lanal di Pontianak akan digeser kedudukannya di Kabupaten Sambas.
“Makanya kita cek lahan dengan wakil Bupati Sambas ini, lahan-lahan mana saja yang bisa dijadikan perkantoran dan perumahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas, Rabu (8/7/2015) siang.
Wakasal Laksamana Madya TNI Widodo didampingi Wakil Bupati Sambas saat mengunjungi lahan yang direncanakan untuk fasilitas perkantoran dan perumahan Lanal Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (8/7). (FOTO : KOARMABAR/LINDO)
Dalam kunjungannya ini, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Widodo melihat dari dekat kesiapan Lanal Pontianak, terutama infrastruktur pendukung sebagai syarat dari satu Pangkalan Utama yang dalam waktu dekat statusnya menjadi Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Pontianak.
Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengaku sudah melakukan kajian untuk mengganti pesawat Hercules dengan pesawat angkut yang baru. Namun, penggantian pesawat itu menunggu keputusan dari Kementerian Pertahanan.
“Kita sudah bikin pengkajian tapi semua tergantung pemerintah. Kita jelas minta yang terbaru dan banyak. Dari Airbus Perancis ada, dari Amerika ada, dan dari Rusia ada,” kata KSAU di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2015).
Ia mengaku sudah menyerahkan hasil kajian itu kepada Kemhan, namun keputusan untuk mengganti pesawat angkut TNI AU tergantung Kementerian Pertahanan.
“Rencana strategis tahun 2015-2019 ada. Ada pesawat tempur, pengganti F5. Pesawat angkut berat, pesawat helikopter berat, dan helikopter angkut besar,” katanya.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigjen TNI Jundan Eko Bintoro membenarkan pengganti pesawat Hercules yaitu Airbus A400M asal Prancis atau Boeing C-17 milik Amerika Serikat. Kedua pesawat angkut tersebut memiliki kapasitas yang besar.
“Pesawat lebih besar, yang jelas itu baru, sekarang sudah disepakati kalau pengadaan mengutamakan yang baru, yang sudah terlanjur apa boleh buat ya sudah dilakukan. Pengadaan di Renstara II kemungkinan 2016 sampai 2018,” kata Jundan.
