Tendensi politik organisasi keuangan seperti IMF dan Bank Dunia menuai kritik banyak kalangan.Kelompok 24 dalam deklarasi yang disampaikan di akhir pertemuan yang berlangsung di Washington mengkhawatirkan pengaruh kepentingan politik pihak tertentu terhadap program pembangunan Bank Dunia. Dalam pertemuan kelompok 24, selain para menteri negara anggota juga dihadiri Presiden Bank Dunia, Direktur Dana Moneter internasional (IMF) dan pimpinan sejumlah lembaga finansial internasional.
Kelompok 24 dalam statemennya menyampaikan kekhawatiran penghentian aktivitas kelompok Bank Dunia oleh sejumlah anggotanya. Selain itu, mereka juga menegaskan urgensi partisipasi Bank Dunia demi mendukung seluruh anggota berdasarkan prinsip dan parameter pembangunan negara masing-masing yang jauh dari pertimbangan politis.
Butir pernyataan ini disusun berdasarkan usulan Iran kepada Bank Dunia yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan. Menkeu Iran, Ali Tayebnia dan Gubernur Bank Sentral Iran, Valiollah Seif yang hadir dalam pertemuan tersebut mengkritik tendensi politis Bank Dunia terhadap sejumlah negara. Tayebnia mengatakan, "Dalam surat yang dilayangkan bulan lalu kepada pemimpin kelompok 24, saya telah menyerukan kepada kelompok ini untuk mengkaji masalah kerjasama antara Iran dan Bank Dunia yang dihentikan selama beberapa tahun lalu karena alasan non-teknis."
Bank Dunia yang memiliki pengaruh besar di tingkat makro terhadap perekonomian dunia hingga kini menjadi variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia. Bank Dunia memulai aktivitasnya sejak tahun 1944, ketika perang dunia kedua mencapai puncaknya. Saat itu, pemerintah AS mengundang para ahli dari berbagai negara untuk berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire guna membentuk sebuah sistem finansial global baru di tingkat dunia. Hasil dari pertemuan ini dibentuklah dua lembaga keuangan internasional baru yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dua lembaga internasional ini bertumpu pada pasar investasi global. Untuk itulah, seiring dimulainya Marshall Plan yang dimulai sejak April 1948, Bank Dunia dan IMF menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan internasional yang mengamini kepentingan ekonomi politik AS.
Ketidakmandirian IMF dan Bank Dunia dari kepentingan Washington memicu kecaman keras dari para ahli terhadap dua organisasi keuangan internasional tersebut. Selama ini Bank Dunia dan IMF cenderung mengikuti dikte kepentingan politik dan ekonomi negara adidaya. AS yang merupakan pemilik saham terbesar Bank Dunia memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah kantor pusatnya, dengan mendikte organisasi finansial itu supaya tidak memberikan pinjaman kepada negara-negara yang bertentangan secara politik dengan Gedung Putih, dan sebaliknya mengucurkan bantuan sebesar-besarnya kepada negara yang mengamini kepentingan Washington di dunia.
Inilah sebabnya, mengapa AS senantiasa mendikte siapa yang akan menjadi presiden Bank Dunia. "Amerikanisasi" Bank Dunia merupakan cara Washington selama bertahun-tahun untuk menekan negara-negara lain melalui organisasi keuangan internasional tersebut. Statemen kelompok 24 mengenai kekhawatiran intervensi faktor politik kepentingan tertentu terhadap program pembangunan Bank Dunia bisa dicermati dari kacamata ini.(IRIB Indonesia/PH)
0 komentar:
Posting Komentar