Media massa regional memberitakan rencana rezim Zionis untuk mengambilalih secara paksa 984 hektar lahan pertanian milik warga Palestina. Para pejabat Palestina menegaskan bahwa rezim Zionis mengklain tanah tersebut sebagai milik Israel dan tidak boleh ada warga Palestina yang memanfaatkannya. Baru-baru ini Maariv melaporkan pengrusakan lahan pertanian milik warga Palestina di selatan Tepi Barat Sungai Jordan. Sejumlah sumber juga mengabarkan bahwa tanah jarahan tersebut akan dipergunakan untuk membangun distrik Zionis ilegal baru.
Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk PBB menyerukan dukungan publik internasional untuk memboikot produk-produk dari pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pendudukan. Riyad Mansour hari Selasa (8/4) mengajak semua negara dunia untuk mengikuti langkah Eropa dan Afrika Selatan yang telah memboikot produk Israel.
Pada tanggal 28 Maret lalu, 29 anggota Parlemen Eropadalam sebuah surat kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton menyerukan tindakan pencegahan bagi perusahaan-perusahaan Eropa untuk berdagang dengan perusahaan yang berbasis di permukiman Israel. Anggota parlemen Uni Eropa menyatakan bahwa setiap hubungan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Zionis akan berkontribusi terhadap pelanggaran Tel Aviv atas ketentuan internasional dan hak asasi manusia.
Sebelumnya, Israel merilis tender untuk ratusan unit permukiman baru sebagai bagian dari program perluasan distrik Zionis di wilayah Palestina pendudukan. LSM Peace Now, melaporkan, tender pembangunan tersebut untuk 708 unit pemukiman Zionis di Gilo, wilayah timur Baitul Maqdis.
Pada bulan Maret, Tel Aviv juga mengeluarkan tender penggarapan tanah dalam rangka mendorong investor Israel membangun lebih dari 3.000 unit permukiman di timur Baitul Maqdis dan tempat lain di Tepi Barat pendudukan pada kuartal pertama 2014. Menurut Kementerian Perumahan Israel, penjualan tanah tahun ini akan jauh lebih tinggi dari tahun 2013 .
Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di lebih dari 120 pemukiman ilegal yang dibangun sejak pendudukan Israel atas wilayah Palestina di Tepi Barat dan Baitul Maqdis timur sejak tahun 1967.
Rezim Zionis Israel sejak dimulainya babak baru perundingan antara Otorita Ramallah dan Israel pada Juli 2013 telah membangun lebih dari 10 ribu unit rumah di Tepi Barat. Sejak saat itu, laju pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina meningkat tajam. Babak terakhir perundingan damai Israel dan Palestina digelar tahun 2010 dan terpaksa dihentikan karena penolakan Tel Aviv menghentikan pembangunan distik Zionis. Israel meningkatkan pembangunan permukiman baru Zionis untuk mengubah demografi Palestina demi kepentingan ekspansifnya sendiri.(IRIB Indonesia/PH)
0 komentar:
Posting Komentar