Indonesia memiliki 9 corong masuk yang dapat dilalui kapal asing, sehingga jalur masuk tersebut harus dijaga dengan melakukan penambahan armada kapal.
Pemerintah berencana menambah jumlah armada kapal selam yang dimiliki saat ini. Yakni pembuatan 3 kapal selam bekerja sama dengan galangan kapal asal Korea, DSME, dengan melakukan Transfer of Technology (TOT). Kapal ke 3 dapat dibangun di dalam negeri, yakni di PT PAL Indonesia. Namun rencana tersebut mengalami keterlambatan, pasalnya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi kapal selam di PT PAL Indonesia mengalami kendala.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia kepada anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dalam kunjungan kerjanya ke PT PAL Indonesia, 06 Mei 2015. “Saat ini kami sedang mengerjakan pembangunan fasilitas untuk produksi kapal selam. Tidak hanya bengkelnya saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan teknologi yang nantinya mendukung produksi pembangunan kapal selam dan juga untuk perbaikan dan pemeliharaan jangka panjangnya,” paparnya.
Firmansyah menambahkan bahwa kegiatan pembangunan fasilitas produksi kapal selam mengalami keterlambatan dari jadual yang seharusnya. Karena dana PMN senilai Rp 1,5 T yang telah disahkan, belum kunjung turun. “Dana PMN Rp 1,5 T sudah masuk APBN 2015, tetapi sampai sekarang kami belum menerimanya. Padahal dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kapal selam,” imbuhnya.
Mendengar hal tersebut, Bambang menyatakan akan berupaya agar pencairan dana tersebut melalui Kementerian Keuangan dapat segera dilaksanakan. “Anggaran tersebut bukan untuk modal kerja, namun untuk menjalankan misi pembangunan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) berupa pembuatan kapal selam. Karena itu, kami mendesak pemerintah agar segera mencairkan,” jawab Alumnus Teknik Perkapalan ITS, Surabaya.
Apabila dana tersebut cair, percepatan pembangunan fasilitas dapat terlaksana. Dan joint section hingga peluncuran kapal selam ke 3 dapat dilakukan di PT PAL Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menanyakan bagaimana rencana PT PAL Indonesia dalam menyambut negara poros maritim. Karena menurutnya, ada ketimpangan jumlah galangan kapal di Indonesia Timur yang dapat dijadikan peluang besar untuk dimanfaatkan.
“Kami sudah melihat peluang tersebut. Dan sudah menandatangani MOU dengan Pertamina terkait rencana pengembangan usaha ke Indonesia Timur, yakni di Sorong,” jawab Firman. PT PAL Indonesia berencana untuk membuka jasa pemeliharaan dan perbaikan (harkan) kapal di Sorong, dengan menggunakan galangan milik Pertamina disana.
Bambang Haryo beserta tim mengakhiri kunjungan dengan melakukan peninjauan lapangan dan menaiki KRI Sampari yang merupakan 1 dari 3 jenis Kapal Cepat Rudal 60 meter yang telah diserahterimakan PT PAL Indonesia.
Kapal ini merupakan hasil inovasi putra putri bangsa Indonesia. KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, dan KRI Halasan 630 digunakan untuk patroli pengamanan wilayah NKRI oleh TNI AL.
PT PAL
0 komentar:
Posting Komentar