Jakarta: Mengondisikan kapal-kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut (AL) untuk dipakai penelitian maritim di kawasan perairan Indonesia sebenarnya bisa menjadi solusi dari minimnya jumlah kapal riset yang ada. Apalagi, dana riset yang digelontorkan pemerintah hanya sebesar 0,08 dari produk domestik bruto (PDB) dan ini masih harus ditebar ke institusi riset kelautan yang ada di instansi pemerintah, kementerian, dan perguruan tinggi (PT).
Menurut Dewan Pakar Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Alan F. Koropitan, kapal riset kelautan yang dimiliki Indonesia hanya ada tujuh, yakni Baruna Jaya VIII (LIPI), Baruna Jaya III dan IV (BPPT), Bawal Putih (Balitbang KKP), Madidihang (STP Perikanan), dan Gemarin I dan III (PPGL).
"Sudah dananya sedikit, topik kajian maritim kadang merupakan duplikasi karena kurang koordinasi antara institusi riset tadi. Dari sisi fasilitas, Eropa saja memiliki kapal riset lebih dari 250 yang saling terintegrasi satu sama lain," terang Alan di Jakarta, Selasa (7/1).
Selain kapal milik TNI AL, kapal pengawas perikanan milik KKP juga bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan survei ilmiah. Kapal perhubungan laut pun bisa diberdayakan untuk melakukan instalasi sensor pengukur parameter laut dan atmosfer.
"Dari sisi koordinasi yang juga penting dilakukan, PT dan lembaga penelitian bisa melakukan pengembangan teknologi terkait monitoring illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, penangkapan, budi daya, peningkatan nilai tambah, dan bioteknologi kelautan," kata Alan lagi.
0 komentar:
Posting Komentar