Badan Intelijen Negara,atau biasa disebut dan dikenal dengan nama BIN merupakan salah satu lembaga pemerintahan non kementerian di Indonesia. Sejatinya BIN berdiri pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Cikal bakal dari berdirinya BIN adalah Sekolah Intelijen Militer Nakano pada tahun 1943,dengan Zulkifli Lubis yang memegang peran sebagai lulusan dan komandan intelijen pertama dari sekolah tersebut. Kegiatan ini terus berlanjut hingga di awal bulanMei tahun 1946,di daerah Ambarawa dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi kurang lebih 30 orang lulusannya. ke tiga puluh orang tersebut menjadi anggota sebuah organisasi yang dinamakan Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI),sehingga bisa dikatakan juga kalau lembaga BRANI ini menjadi “wadah” bagi gerakan intelijen yang dibagi ke dalam beberapa unit,bahkan terdapat juga beberapa operasi yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia pada kala itu.
Juli 1946,Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin kala itu membentuk apa yang dinamakan “Badan Pertahanan B”, dengan seorang komisioner polisi yang menjadi kepalanya kala itu. Disusul dengan penyatuan seluruh badan intelijen di Indonesia di bawah menteri pertahanan pad Juli 1947,BRANI pun dilebur kedalam bagian V dari Badan Pertahanan B.
Pada tahun 1952,Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang mendegradasi lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Di tahun yang sama,Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyetujui usulan dan tawaran yang diajukan oleh badan intelijen Amerika Serikat (CIA) untuk diadakan pelatihan bagi kadet kadet intelijen profesional Indonesia yang akan dilakukan di Pulau Saipan,Filipina.
Pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) yang dikepalai oleh Kolonel (Laut) Pirngadi sebagai kepalanya. Hal ini dilakukan oleh presiden dengan pertimbangan tersendiri dan bukannya tanpa alasan. Mengingat pada medio 1952-1958 seluruh badan intelijen ketiga angkatan dan kepolisian bekerja tanpa adanya suatu koordinasi yang baik. Hingga pada tahun 1959 BPI dikepalai oleh DR Soebandrio yang belakangan dikatakan terlibat dalam G30S/PKI. Seperti kita ketahui,pada era 1960-an hingga berakhirnya masa kekuasaan orde lama pengaruh Soebandrio pada BPI sangatlah kuat terutama dalam perang idiologi komunis dan non komunis,termasuk di dunia intelijen di Indonesia pada kala itu.
Setelah peristiwa September 1965,Soeharto diserahkan tugas untuk mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan danKetertiban (KOPKAMTIB) yang mengakibatkan di setiap daerah militer/Kodam dibentuklah Satuan Tugas Intelijen(STI).Masih di medio yang sama,dibentuk pula Komando Intelijen Negara (KIN) oleh Soeharto pada kala itu dengan Brigjen Yoga Sugama sebagai kepalanya. Pada masa itu,KIN bertanggung jawab langsung kepada Soeharto sebagai Pangkopkamtib. Hal ini mengakibatkan peleburan antara BPI dengan KIN. Pada masa ini kemudian dikenal Opsus(Operasi Khusus) yang mengharumkan nama Ali Moertopo dan Leonardus Benyamin Moerdani serta Aloysius Sugianto di dunia intelijen Indonesia hingga saat ini.
Tidak mencapai waktu 1 tahun dari pendirian KIN, Soeharto yang kala itu telah menjadi Presiden mengeluarkan Keppres untuk mendirikan Badan Koordinasi Intelijen Negara(BAKIN) dimana KIN turut dilebur kedalamnya. Mayjen Soedirgo tercatat sebagai Kepala BAKIN yang pertama.
Pada tahun 1965,sebenarnya telah didirikan unit intelijen pada Polisi Militer yang dikenal dengan nama Detasemen Pelaksana Intelijen(Denpintel) POM oleh Kolonel Nicklany Soedarjo,perwira Polisi Militer(POM) lulusan Fort Gordon Amerika Serikat. Secara resmi pulalah Denpintel POM turut dilebur kedalam BAKIN dengan nama yang turut dirubah menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel).
Di tahun 1970,Organisasi BAKIN dikembangkan dengan ditambahnya satu posisi yaitu Deputi III pos Opsus(Operasi Khusus) dibawah Brigjen Ali Moertopo sebagai kepalanya. HIngga detik ini,Opsus dipandang sebagai prestasi paling prestisius dalam sejarah BAKIN,karena pada masa ini konon beberapa operasi penting berhasil dilakukan dengan baik. Diantaranya Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) Irian Barat,kelahiran Golkar sebagai mesin politik hingga ke topik Indochina. Hingga tahun 1983, wakilkepala BAKIN yang saat itu dijabat oleh LB Moerdani memperluas kegiatan intelijen ke dalam Badan Intelijen Strategis (BAIS). Hal ini selanjutnya menganggap BAKIN sebagai alat kontra subversi dari pemerintahan orde baru.
Pada tahun 1993,Soeharto menurunkan jabatan LB Moerdani dari posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus melucuti dan mengurangi kekuasaan dari BAIS. BAIS pun berganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI(BIA).
Hal ini bertahan hingga pada tahun 2000 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,BIA pun ditransformasikan menjadi Badan Intelijen Negara seperti yang kita kenal sekarang ini.
Badan yang sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang ini dikepalai oleh Letjen(Purn) Marciano Norman ini sejatinya merupakan badan yang bersifat soliter,karena hanya melayani “single client” dalam hal ini presiden yang menjabat dan bukanlah sebuah badan yang melayani kepentingan umum. Namun pada 2013 ini beberapa perubahan akan dilakukan,semata-mata untuk menjaga kewibawaan institusi tersebut untuk merubah image intelijen yang ada pada masyarakat saat ini tanpa harus mengurangi wibawa BIN sebagai Badan Intelijen Negara.
sumber gambar : http://fff.to/gpx
0 komentar:
Posting Komentar