TNI AU-TUDM Rancang Latihan Bersama

PONTIANAK - TNI AU dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) menyiapkan Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Bersama (Latma) Elang Malindo di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Siaran pers Dinas Penerangan TNI AU, Selasa (23/8/2011) menyebutkan, rapat Elang Malindo-3 digelar di Pangkalan Udara (Lanud) Supadio. Elang Malindo ke-3 di Lanud Supadio, Pontianak, Sabtu (20/8). 

"Sebanyak 15 personel TNI AU dan 10 personel TUDM menetapkan Latma digelar tanggal 24 Oktober mendatang. Kesepakatan ditandatangani kesepakatan bersama oleh Kolonel Pnb Emir Panji, PabanIII/Latihan Sopsau mewakili TNI AU dengan Kolonel Abdul Mutalib bin Abd Wahab mewakili TUDM," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama (Nav) Azman Yunus. 

Isi kesepakatan tersebut diantaranya, penetapan waktu, organisasi, tempat dan jenis latihan, Alutsista yang digunakan, personel yang terlibat, serta penyelarasan tata upacara pembukaan dan penutupan Latma Elang Malindo. Rombongan juga meninjau tempat dan fasilitas Latma Elang Malindo (Site Survey). 

Azman Yunus meyebutkan, RGB latihan bersama Elang Malindo tersebut, agar tersusun program serta terselenggaranya pelaksanaan Latihan Bersama Elang Malindo dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai rencana. 

Indonesia-Malaysia berbagi perbatasan darat di Kalimantan dengan negara bagian Sabah-Sarawak. 

Latihan bersama antara kedua angkatan udara merupakan wujud nyata dari persahabatan yang sudah lama terjalin sebagai dua negara yang bertetangga dan kegiatan latihan bersama diharapkan tercipta rasa persaudaraan yang erat diantara kedua Angkatan Udara, khususnya dalam menciptakan keamanan wilayah kawasan secara bersama-sama

Kemhan & TNI AU Bantah Pembelian Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon

JAKARTA - Kementrian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AU membantah kabar yang menyebutkan adanya rencana ataupun pembelian jet tempur Eurofighter Typhoon buatan Inggris. Hingga saat ini, pembelian pesawat tersebut tidak masuk dalam rencana belanja alutsista TNI.

“Belum ada. Kami tidak ada rencana membelinya,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Kamis (12/4). Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Azman Yunus.

Menurutnya, pembelian 24 unit Typhoon hanyalah isu yang tak bertanggung jawab. “Nggak benar isu itu,” kata Azman. Isu pembelian pesawat senilai 2 miliar pound sterling atau senilai Rp29,2 triliun itu muncul sejak tahun 2011 lalu.

Isu tersebut mencuat sejak setahun silam saat Dubes Inggris di Jakarta Mark Canning kembali membuka peluang kerja sama militer dengan Indonesia. Menurutnya Inggris sebelumnya telah dipercaya Indonesia untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan penting ke Indonesia, contohnya pesawat Hawk," katanya. Soal Eurofighter Typhoon, ia menyatakan berusaha menjual apa pun ia bisa.

Kini isu itu kembali menguat bersamaan dengan kedatangan PM Inggris Davic Cameron, siang tadi.

Penerbal Jajaki Heli Anti Kapal Selam

BANDUNG - Komandan Pusat Penerbang TNI AL (Penerbal) Laksamana Pertama TNI Sugianto menyatakan masih terus menjajaki jenis helikopter anti kapal selam, Kaman SH-2G Super Seasprite, yang akan memperkuat jajaran TNI dalam melakukan pengawasan perairan Indonesia.

"Masih terus melakukan penjajakan jenis helikopter itu. Tahun ini diintensifkan, selain penjajakan juga mencoba sendiri keunggulannya," kata Sugianto disela uji coba Heli NBell-412EP di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Selasa (17/4).

Menurut Sugianto, saat ini dibutuhkan satu skadron heli anti kapal selam. Minimal dalam waktu dekat ini ada setengahnya atau enam unit sudah mencukupi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawasan perairan di Indonesia.

Namun tidak disebutkan dari negara mana helikopter mutakhir yang bisa mendeteksi kehadiran kapal selam dan bahkan menghancurkan di tengah lautan.

"Kita cek dulu, coba dulu keunggulannya, jangan sampai spesifikasinya tidak cocok dengan yang kita butuhkan," katanya.

Menurut Sugianto, pesawat-pesawat itu akan ditempatkan di KRI-KRI yang memiliki halipad. Kehadiran helikopter di KRI adalah merupakan kepanjangan mata dan telinga dari kapal TNI AL. Laut Indonesia yang luas tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh KRI mengingat kekuatannya yang terbatas.

Helikopter anti kapal selam memiliki spesifikasi untuk manuver yang handal di lautan. Selain memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan tinggi, juga harus mampu bermanuver saat menurunkan perangkat sonar pendeteksi kapal selam.

"Heli itu dilengkapi dengan alat pendeteksi kapal selam yang diturunkan ke laut, selanjutnya hasilnya dideteksi di pesawat untuk selanjutnya memastikan kehadiran kapal selam. Kemampuan manuvernya saat menurunkan alat pendeteksi sangat diprioritaskan," katanya.

Heli NBell-412EP PTDI Sudah Dilengkapi Autopilot

BANDUNG - Heli NBell 412EP buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dilengkapi dengan automatic pilot yang bisa digunakan untuk pengedalian otomatis saat mengudara.

"Heli ini memiliki perangkat automatic pilot, sehingga bisa mengurangi beban pilot saat menerbangkannya. Perangkat itu bisa dioperasikan untuk mengangkat atau turun, bahkan mempertahankan ketinggian," kata Komandan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Penerbal) Laksamana Pertama Sugianto seusai ujicoba heli pesanan TNI AL di Hanggar PTDI Bandung, Selasa (17/4).

Sugiyanto menerbangkan sendiri pesawat versi terbaru dari heli PTDI tersebut yang dipesan oleh TNI AL sebanyak tiga unit.

Menurut Sugiyanto, ketiga pesawat NBell versi terbaru itu cocok untuk medan tugas TNI AL dan bisa melakukan manuver termasuk berputar 380 derajat.

"Kami punya beberapa NBell tipe lama, namun masih manual. Sedangkan yang terbaru ini ada automatic pilotnya dan lebih baik," kata Sugianto.

Pesawat itu, menurut dia, akan dioperasikan sebagai pesawat angkut personil militer dengan kapasitas penumpang 13 orang plus dua awak.

Namun demikian, ada beberapa yang harus dilengkapi ,salah satunya pelampung untuk pendaratan di perairan karena TNI-AL lebih banyak beroperasi di atas laut.

"Bagian pendaratannya perlu dilengkapi dengan pelampung pendaratan, itu masih akan dilengkapi, namun Juli mendatang sudah lengkap," katanya.

Rencananya, pesawat heli tersebut akan dipamerkan pada HUT TNI-AL pertengahan 2012 mendatang. Menurut Sugianto heli itu juga akan ditempatkan di KRI yang memiliki halipad di lautan.

"Heli adalah salah satu sistem persenjataan KRI, heli bisa menambah penginderaan jarak jauh bagi KRI disamping untuk melakukan berbagai manuver saat melakukan tugas patroli di perairan," kata Kepala Pusat Penerbal itu.

Penerbal saat ini memiliki sepuluh helikopter yang difungsikan untuk latihan maupun mendukung patroli KRI. Namun dari jumlah itu hanya empat yang dioperasikan.

"Jika ada dana lagi, kami akan melakukan penambahan, selain heli juga pesawat CN-235 MPA untuk patroli maritim. Termasuk juga akan menjajaki pengadaan halikopter anti kapal selam," katanya.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Airbus A400 Kunjungi Indonesia Untuk yang Pertama

JAKARTA - Pesawat angkut militer Airbus A400M produk terbaru Airbus Military tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (18/4). Lawatan pesawat A400M ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Pesawat angkut militer ini bisa memuat hingga 37 ton dalam jarak tempuh hingga 3.300 kilometer atau sekitar 6.400 kilometer dengan muatan seberat 20 ton. FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/Spt/12.

PTDI - Airbus Tandatangani Kontrak Kerjasama Upgrade Fasilitas Assembling Pesawat

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akhirnya menandatangani kerja sama dengan Airbus Military. Kontrak kerja sama senilai US$325 juta (sekitar Rp2,98 triliun) itu diharapkan membuat PT DI lebih kompetitif dalam industri pesawat terbang.

“Bentuk kerja samanya business to business. Pemerintah hanya regulator,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai penandatanganan kontrak kerja sama kedua perusahaan di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (18/4).

Menhan mendukung kerja sama ini karena selama ini kerja sama yang dilakukan dengan Airbus berjalan baik. “Kami puas kerja sama dengan Airbus,” kata Purnomo. Direktur Utama PT DI Budi Santoso menjelaskan, melalui kerja sama dengan Airbus Military ini PT DI akan mendapat fasilitas up-grading assembling dan fasilitas pembuatan komponen pesawat, baik untuk pesawat milik Airbus Military, maupun pesawat lainnya.

“Kami harapkan PT DI lebih kompetitif di bidang komponen pesawat aerocraft,” kata Budi. Dengan kerja sama ini pelaksanaan final assembling dilakukan di Bandung dengan mengembangkan metode yang digunakan PT DI selama ini. PT DI membutuhkan waktu 6-9 bulan untuk final assembling pesawat. Sedangkan Airbus bisa melakukannya hanya dalam waktu enam minggu.

“Ini penghematan luar biasa baik dari SDM, maupun keuangan. Karena modalnya cepat klembali. Improvement ini kami harap dapat menjadikan PT DI lebih kompetitif,” kata Budi. Saat ini tim kerja sama kedua perusahaan tengah mempersiapkan Pusat Pengiriman CN295 di Bandung untuk pesawat CN295 yang telah dibeli oleh Kementerian Pertahanan Indonesia.

Sumber : JURNAS.COM

Komisi 1 DPR Tertarik Pada Produk Industri Persenjataan Ceko

Salah satu produk industri senjata Ceko, ranpur artileri produksi MPI Excallibur. (Foto: MPI)

CEKO - Delegasi Komisi 1 DPR RI mengunjungi beberapa pabrikan senjata Ceko, diantaranya: MPI Excallibur yang memproduksi senjata artileri dan tank, perusahaan radar Eldis yang produknya digunakan beberapa bandara di Indonesia, serta perusahaan senjata dan amunisi.

"Banyak alternatif alutsista dengan kualitas dan harga bersaing bagi modernisasi TNI," kata Ketua Delegasi Agus Kartasasmita. Selain itu, delegasi Komisi 1 meminta Ceko memperhitungkan Indonesia dalam ekspor strategis Ceko dan mengharapkan dukungan terhadap upaya Indonesia dicabut dari daftar negara yang wajib memperoleh visa untuk masuk negara-negara Eropa yang menggunakan visa Schengen.

Delegasi juga berdialog dengan mahasiswa, masyarakat dan diaspora Indonesia yang tinggal di Ceko. "Perwakilan mahasiswa yang pada awalnya mengkritik studi banding tersebut akhirnya mengakui pentingnya kunjungan Komisi 1 ke Ceko dan mengapresiasi atas kinerja dan hasil-hasil yang di capai selama kunjungan," kata sekretaris Ketiga Ekonomi dan Penerangan KBRI Praha Arif Sulaksono kepada Kompas.

Sumber : KOMPAS

BAE System Tawarkan Peremajaan Pesawat Hawk TNI AU

Hawk 100 milik TNI AU (Foto: notadriano@kaskus)

LONDON - Surat kabar Inggris "The Times" melaporkan Indonesia secara informal melobi Inggris mengenai kemungkinan pembelian 24 unit pesawat jet multi-tempur Eurofighter Typhoon. Penjualan itu, bila terlaksana, akan bernilai sekitar £5 miliar atau hampir Rp71 triliun.

Secara terpisah, perusahaan peralatan militer Inggris, BAE Systems, juga menawarkan untuk meremajakan jet tempur Hawk 100/200 yang dimiliki Indonesia. Dihubungi secara terpisah Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio, membenarkan adanya pembicaraan mengenai peremajaan pesawat Hawk, namun beliau membantah ada rencana pembelian jet tempur Typhoon.

“TNI AU juga sedang mengkaji heli dari Eurocopter. Tetapi masih harus dievaluasi untuk dibahas di tingkat TNI AU, belum dibahas di kementrian (pertahanan),” kata Wayan Midhio.

Saat ini Indonesia masih mengoperasikan peralatan tempur dari Inggris, termasuk diantaranya pesawat latih lanjut Hawk dan tank Scorpion.

Sebelumnya pemerintah Inggris di bawah Partai Buruh pada tahun 1999 pernah melarang penjualan peralatan pertahanan atas dugaan untuk penyerangan warga sipil di Timor Timur, Papua dan Aceh. Pada tahun yang sama Kongres Amerika menerapkan pelarangan penjualan senjata kepada Indonesia atas alasan serupa, yang baru dicabut secara resmi tahun 2010 lalu.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Pakistan Tawarkan Kerjasama Industri Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (20/4), menerima kunjungan kehormatan Chairman of Pakistan Ordnance Factories Board Muhammad Ahsan Mahmood di Kantor Kemhan, Jakarta.

Kedatangannya kali ini adalah untuk menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan dan pengadaan Alutsista. Chairman of POF mengundang Menhan untuk mengunjungi Pakistan untuk melihat sendiri potensi industri pertahanan di Pakistan untuk melihat kemungkinan kerjasama yang dapat dikembangkan dari kedua negara.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menyambut baik tawaran kerjasama tersebut dan menunjuk Sekjen Kemhan untuk mengevaluasi kemungkinan pengembangan kerjasama antara kedua negara.

Saat menerima Mr Muhammad Ahsan Mahmood yang didampingi Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Mr Sanaullah, Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, Ses Baranahan Laksma TNI Ir Antonius Djoni Gallaran MM, dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber : DMC

PT. Kaltim Nitrate Indonesia Resmi Berproduksi

JAKARTA - PT. Kaltim Nitrate Indonesia sebagai salah satu perusahaan industri strategis serta merupakan perusahaan baru dan terbesar di Indonesia yang memproduksi bahan baku peledak ammonium nitrate telah selesai pembangunannya di Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik yang baru dibangun ini diproyeksikan untuk melayani kebutuhan ammonium nitrate di dalam negeri dan telah mulai berproduksi pada 19 April 2012 yang lalu.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia Ir. Antung Pandoyo, saat melaporkan perkembangan PT. Kaltim Nitrate Indonesia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (23/4) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia sekaligus juga mengundang Menhan untuk meresmikan PT. Kaltim Nitrate Indonesia pada bulan Juni 2012 mendatang.

Lebih lanjut Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia menjelaskan, status dari proyek pembangunan PT. Kaltim Nitrate Indonesia sudah 100 % selesai. Proses dari pelaksanaan proyek pembangunan pabrik ini mencapai prestasi yang luar biasa dengan tingkat kecelakaan kerja yang sangat kecil.

Untuk selanjutnya, PT. Kaltim Nitrate Indonesia saat ini sedang berusaha memantapkan kualitas dan volume dari produksi. Dalam enam bulan, PT. Kaltim Nitrate Indonesia yakin dengan dukungan teknologi, mesin serta tenaga kerja terampil dari dalam negeri sebanyak 200 orang akan mampu memproduksi produk ammonium nitrate yang berstandar dunia.

Sumber : DMC

Northrop Grumman Fasilitasi Kerjasama Pembuatan Sistem Radar Pertahanan Udara Berbasis Permukaan

BALI - Northrop Grumman Corporation menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada Seminar Radar Nasional Ke-6 di Bali, Indonesia dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk memfasilitasi kerjasama mengenai peluang radar di darat yang tertunda di Indonesia.

Northrop Grumman AN/TPS-78 adalah generasi terbaru radar mutakhir yang diciptakan dengan kemajuan teknologi transistor berdaya tinggi serta dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan penuh hambatan. AN/TPS-78 jarak jauh S-Band, yang telah terbukti di lapangan, adalah pilihan Angkatan Laut Amerika dan pelanggan di seluruh dunia.

"Dengan perjanjian ini, Northrop Grumman akan membawa kepemimpinan terkemuka dalam radar di darat bersama dengan keahlian terpadu mitra bisnis kami di Indonesia dalam penelitian dan produksi elektronik serta pengetahuan akan kebutuhan unik pemerintah Indonesia," ungkap Robert Royer, Wakil Presiden Sistem Internasional Divisi Sistem Perlindungan Lahan dan Diri Northrop Grumman.

"Tim kami ingin berpartisipasi dalam kompetisi radar di darat yang akan digelar di Indonesia dan dirancang untuk membantu Indonesia meningkatkan pengawasan udara dan mengamankan wilayah perbatasan."

Sumber : ANTARANEWS.COM

Komisi 1 DPR Pertanyakan Kualitas Rudal Grom ke Polandia

  
Rudal anti pesawat Grom, merupakan rudal pertahanan udara jarak pendek yang kini di operasikan oleh satuan Arhanud TNI AD 

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu telah selesai melaksanakan kunjungan kerja selama lima hari di Polandia. Adapun kegiatan yang telah dilakukan tim komisi I ini selama kunker ke Polandia itu, di antarnya melihat secara langsung industri pertahanan yang mereka bangun.

"Jadi konsen agenda kunker ke Polandia kemarin itu secara garis besar ada dua hal, yaitu ada yang fokus urusan luar negeri dan satu lagi yang konsen dalam urusan industri pertahanan untuk tujuan pengembangan alutsista," ujar Roy Suryo anggota Komisi I kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (24/4).

Roy mengatakan, saat melihat industri pertahanan Polandia, delegasi anggota Komisi I sempat mempertanyakan soal tanggung jawab salah satu perusahaan Polandia, terkait pembelian alutsista oleh TNI berupa rudal anti serangan udara (Grom). Karena dari beberapa kali uji coba, ternyata gagal terus atau tidak berfungsi dengan baik. "Jadi kita menuntut tanggung jawab perusahaan itu untuk memperbaiki kontraknya dan menjamin bahwa alutsista yang dijual itu memang memili kemampuan yang benar sebagaimana spek alutsista yang ditawarkan tersebut.

Jika tidak sesuai maka Indonesia berhak menuntut janggung jawab dari perusahaan penjual alutsista tersebut secara serius," ujar politisi Demokrat ini. Menanggapi atas keluhan dari delegasi DPR ini, kata Roy, pihak Polandia pun telah berjanji akan segera menegur perusaan penjual peluru kendali tersebut.

"Kedepannya jika ada produk yang gagal seperti itu, kita minta mereka menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jika tidak maka lebih baik kita tidak lanjutkan saja kerjasama seperti itu dan mereka mengatakan tentu akan memperbaiki MoU-nya dan menegur perusahaannya," ujarnya.

Komisi I juga nantinya meminta Mabes TNI, jika akan kembali membeli peluru kendali dari Polandia tersebut, DPR minta mesti ada MoU yang jelas agar tidak merugikan kepentingan RI. "Utamanya, kalau ada produk yang gagal seperti itu, mesti ada jaminan diganti dengan produk serupa yang kualitasnya benar dan kondisinya lebih baik lagi," katanya.

Roy mengatakan, dalam kunker itu delegasi Komisi I juga melihat industri helikopter Polandia, Lublin. Perusahaan ini pernah mensuplai helikopternya untuk Polri (Mi-2). "Jadi kita melihat,kemungkinan helikopter untuk versi militer (TNI). Kita juga mendapat penjelasan terbaik biaya produksi helikopter versi militer, termasuk speknya.

Namun di dalam negeri sendiri sejauh ini memang belum ada rencana untuk membeli helikopter dari Polandia, baik untuk Polri dan TNI. Namun jika nantinya Polandia menawarkan untuk menjual pesawatnya, DPR akan mengarahkan agar mereka juga melakukan kerjasama dengan PT DI untuk alihteknologi dan produksi bersama saja," ujarnya.

 Sumber : JURNAS.COM

Amerika Tidak Bisa Akses Data Radar di ALKI II

Petugas TNI AL tengah mengoperasikan perangkat radar IMSS bantuan dari AS (Foto: U.S. Embassy Jakarta, Indonesia)

JAKARTA - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin memastikan bahwa kecurigaan akan bocornya informasi pantauan radar ke tangan Amerika Serikat tak akan terjadi. "Amerika Serikat tidak bisa memantau radar itu karena pusat kendalinya ada di sini (Indonesia)," kata dia saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (24/4).

Ia mengatakan, radar tersebut bukan difungsikan untuk memantau informasi-informasi penting terkait rahasia negara. Melainkan, hanya untuk memantau lalu lintas kapal pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) pada titik radar itu ditempatkan. "Radar itu hanya untuk mengecek kapal yang lewat jadi tidak ada info pentingnya," tuturnya.

Saat ditanya alasan pemerintah memilih radar buatan AS ketimbang negara lain, Hartind menjawab, karena pertimbangan ketiadaan biaya untuk membeli radar. Sebab radar Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika sehingga pemerintah RI tak mengeluarkan kocek. "Pilih dari AS ini karena kita dikasih. Dan kalau beli dari negara lain duitnya tidak ada," ucap dia.

Hartind pun menampik saat ditanyakan kebenaran soal biaya perawatan radar sekitar US$52 juta per tahun yang harus dibayar pemerintah RI ke Amerika. Seperti diketahui, saat ini terdapat 12 unit bantuan peralatan pendukung sistem pengawasan atau radar laut terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS) dari pemerintah Amerika Serikat di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Gunanya untuk mengidentifikasi serta melacak kapal yang melintasi jalur tersebut. Hasil indentifikasi itu berupa pengiriman informasi dan data elektronik kepada kapal lain dan stasiun pantai terdekat. Informasi yang bisa diperoleh dari radar tersebut seperti identifikasi posisi, tujuan, dan kecepatan yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau ECDIS (Electronic Charts Display and Information System).

Keberadaan radar-radar tersebut memang membantu Indonesia untuk mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorial dan internasional, khususnya di ALKI II. Selain itu, IMSS pun dianggap penting karena dapat membantu aparat terkait memerangi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan, dan terorisme di wilayah perairan Indonesia serta kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

Namun karena radar-radar tersebut merupakan hibah AS tak menutup kemungkinan si pembuat memiliki akses tersembunyi terhadap perangkat tersebut. Dengan begitu maka AS dapat mengakses informasi yang dideteksi radar tersebut. Sistem IMSS mencakup Radar maritim, AIS (Automatic Indentification System) dan kamera jarak jauh yang terpasang di wilayah Selat Malaka, Batam dan Selat Makassar.

Dengan memanfaatkan fasilitas internet dan peralatan yang sudah di miliki TNI-AL seperti radio dan komputer, TNI-AL bisa memiliki AIS yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke dan dapat terpantau secara real time dari Mabesal atau Kotama-Kotama lainnya.

Sumber : JURNAS.COM

Kapal Perang Perancis Sandar di Makassar

MAKASSAR - Kapal perang Perancis jenis Fregat, FNS Vendemiaire F743, Kamis (26/4) tiba di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Kedatangan kapal perang tersebut dimaksudkan dalam rangka kunjungan persahabatan antara AL Perancis dengan TNI AL. Kunjungan di Makassar ini dijadwalkan selama 4 hari   

TNI Gelar Puskodal Berbasis Jaringan WAN

JAKARTA - Mabes TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pusat Komando Pengendalian (Rakornis Puskodal) jajaran TNI yang dibuka oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) Brigjen TNI Edhy Ryanto

“Pada tahun 2011-2012 Pusdalops TNI telah melanjutkan optimalisasi sistem informasi dengan menggelar jaringan WAN (Wide Area Network) Pusdalops TNI di beberapa Kotamaops TNI,” kata Edhy di Jakarta, Jumat (27/4).Pembangunan jaringan WAN ini, tutur dia, diprioritaskan terhadap Kotamaops TNI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, termasuk juga pemasangan maupun pemindahan Unit CCTV untuk pemantauan daerah perbatasan.

Sampai saat ini, jaringan WAN Pusdalops TNI yang dilengkapi dengan Encryption System sudah terintegrasi hampir di seluruh Kotamaops TNI. “Ini dimaksudkan untuk mempercepat sistem pelaporan yang mengarah kepada real time,” ujarnya.

Sumber : JURNAS.COM

Meneropong Kekuatan Rudal Malaysia

F-18D Hornet AU Malaysia (TUDM)

Dari segi kekuatan militer, nampak postur militer Malaysia tak seheboh Singapura, meski demikian, dari segi eskalasi konflik, jutrsu Malaysia yang paling dominan bergesekan di lapangan dengan Indonesia. Sebut saja mulai mulai konflik perebutan pulau Sipadan – Ligitan pada tahun 2002, kemudian berlanjut pada memanasnya terkait batas wilayah di blok Ambalat, Kalimantan Timur. Bahkan masih ada persoalan lain pada patok perbatasan di darat.

Dengan potensi konflik yang besar, sejak beberapa tahun lalu Malaysia mulai menggenjot kemampuan tempurnya. Dari segi alutsista, yang cukup mencolok adalah pengadaan jet tempur MiG-29 N/NUB dari Rusia tahun 1995, dilanjutkan dengan pengadaan F/A-18D Hornet pada tahun 1997. Saat itu, boleh dibilang arsenal jet tempur Malaysia sudah lebih unggul dari Indonesia. Seolah mengikuti jejak TNI AU yang membeli Sukhoi, maka TUDM (Tentara Udara Diraja Malaysia) juga membeli 18 unit Sukhoi Su-30MKMs yang sudah datang sejak 2007 silam.

Rudal AIM-7 Sparrow

Sedangkan dari aspek laut, TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) membangun armada kapal selam sejak tahun 2002. Seri kapal selam yang dimiliki pun cukup canggih, yakni dari kelas Scorpene buatan Perancis/Spanyol. Dari 6 yang dipesan, setidaknya 2 unit Scorpene telah beroperasi penuh saat ini, yakni KD Abdul Rahman dan KD Abdul Razak. Dilihat dari senjata yang dibawa Scorpene, membuat kapal selam TNI AL, type 209 jadi ketinggalan daya deteren. Sebut saja Scorpene memiliki  6 tabung peluncur torpedo dengan 18 torpode yang dapat dibawa, plus yang istimewa, Scorpene bisa meluncurkan rudal SM-39 Exocet, varian Exocet yang khusus diluncurkan dari bawah permukaan laut untuk menghajar sasaran kapal di permukaan.

Entah bisa jadi dipicu oleh kemampuan Scorpene Malaysia yang bisa menembakkan rudal dari bawah permukaan laut, Mabes TNI AL pun kemudian mengharuskan kemampuan kapal selam TNI AL terbaru, nantinya harus memiliki kemampuan meluncurkan rudal anti kapal.

Exocet SM39

Dengan ragam jet tempur generasi mutakhirnya, TUDM memiliki beberapa rudal andalan, yakni AIM-120 AMRAAM yang mampu menghantam target pesawat lawan dari balik cakrawala. Rudal ini menjadi paket senjata yang mematikan bersama F/A-18 Hornet. Tidak hanya AMRAAM, bahkan F/A-18 TUDM dikabarkan juga dibekali  AIM-7 Sparrow, rudal udara ke udara jarak menengah yang punya reputasi tinggi di kancah perang udara.

Informasi yang lebih baru, dikabarkan Kementrian Pertahanan Malaysia tengah mengajukan permohonan ke Kongres Amerika untuk bisa membeli 20 unit rudal AIM-9X2 Sidewinder Block II dengan nilai jual hingga 52 juta dollar. Dengan adanya AIM-9X Sidewinder, menjadikan postur kekuatan rudal udara Malaysia sebanding dengan Singapura.

AIM-120 AMRAAM di F-18 Hornet

AIM-9X merupakan versi termutakhir dari Sidewinder, mulai dikembangkan pada tahun 1996. AIM-9 mempunyai kemampuan first shot dan first kill yang lebih responsif. Rudal ini dilengkapi thrust vectoring yang terhubung ke guidance fins, artinya rudal dapat menguber target yang berbelok sekalipun. Radius putar AIM-9X mencapai 120 meter, dengan kemampuan ini, saat penembakan pesawat peluncur tidak lagi harus melakukan manuver untuk menyesuaikan dengan target. Cukup lepas AM-9X, selanjutnya rudal akan menguber target sendiri.

AIM-9X mulai dioperasikan jajaran militer AS pada tahun 2003, dan kini sudah digunakan oleh 40 negara. Untuk mengoperasikannya rudal ini diintegrasikan dalam joint mounted helmet mounted cuing system (JHMCS) buatan Boeing yang dikenakan pilot. Tak heran, AIM-9X menjadi rudal andalan untuk jet-jet tempur mutakhir AS, seperti F-22 Raptor dan F-15 Strike Eagle.

Rudal Sea Wolf

Di lini kekuatan laut, selain memiliki SM-39 Exocet, seperti halnya TNI AL, TLDM juga merupakan pengguna rudal anti kapal MM-38 Exocet, bahkan Malaysia juga menggunakan versi mutakhirnya MM-40 Block II Exocet yang ditempatkan pada frigat kelas Lekiu. Untuk memperkuat daya gempurnya frigat ini juga dibekali rudal Sea Wolf, rudal ini berperan ganda, yakni untuk anti serangan udara dan anti kapal. Sea Wolf sejatinya merupakan pengembangan dari rudal Sea cat yang tak lagi digunakan. Sea Wolf dapat menjangkau sasaran hingga 10 Km, beroperasi secara sea skimming.

Bicara tentang Yakhont, kabarnya Malaysia juga tertarik dengan Brahmos, alias versi Yakhont yang dibuat oleh India. Bila nantinya Malaysia jadi membeli Brahmos, maka skor kekuatan di segmen rudal jelajah anti kapal akan berimbang antara TLDM dan TNI AL. Perlu dicatat, pemerintah Malaysia dengan anggaran pertahanan yang besar lebih fleksibel untuk pengadaan alutisista. Hadirnya Brahmos/Yakhont sangat mungkin di Malaysia, mengingat negeri jiran ini kerap mengikuti langkah Indonesia, seperti halnya saat kita memesan Sukhoi di masa lalu.

Antara Brahmos dan Yakhont

Rudal Brahmos

Selama ini tidak sedikit persepsi publik yang menyatakan bahwa rudal Yakhont memiliki kesamaan dengan rudal Brahmos produksi India. Secara teknis, memang benar bahwa Brahmos memiliki cetak biru yang diambil dari Yakhont. Akan tetapi penting pula dipahami perbedaan kedua rudal jelajah tersebut.

Perbedaan mencolok dari kedua sistem senjata itu bukan sekedar diameter di mana rudal yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia dan Indonesia itu lebih panjang daripada senjata yang digunakan oleh Angkatan Laut India, tetapi juga menyangkut sistem pandu. Yakhont mengandalkan sistem pandunya pada active radar dan inersial. Adapun Brahmos opsi pengendaliannya yaitu inersial untuk versi ASCM (anti ship cruise missile) dan INS/GPS bagi tipe SLCM (submarine launched cruise missile). 

KD Perak TLDM insight!

Kapal jenis Kedah Class (174) KD Perak hasil ToT dari Kapal Jerman Meko 100, Jerman. Kapal tersebut dibangun oleh Boustead Naval Berhad company. Malaysia.

Saat ini TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) telah menandatangani MoU dan MoA untuk pembuatan Jebat batch ke-2 yang rumournya tampil lebih canggih dari KD Jebat sebelumnya. Kabar yang beredar disana juga spesifikasi Jebat batch ke-2 ini merupakan 1st edition dari kelasnya yang di produksi oleh BAE System khusus buat TLDM. Rencananya TLDM memesan 4 unit untuk kapal jenis ini. @lutsista

Anggaran Pertahanan 2013 Dinaikkan Menjadi RP 77 Triliun

Termasuk dalam rencana pengadaan adalah 3 kapal Multi Role Light Frigates Nakhoda Ragam class (photo : John Rahmat)

Anggaran Pertahanan Dinaikkan Lagi                       

JAKARTA– Pemerintah kembali menaikkan anggaran untuk pertahanan pada tahun anggaran 2013 mendatang menjadi di atas Rp77 triliun, setelah tahun ini mencapai Rp72,54 triliun.

Penguatan anggaran ini untuk mendukung program pembangunan pertahanan dengan memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seusai melakukan rapat kabinet di Mabes TNI menyebutkan, aspek anggaran pertahanan menjadi salah satu tema yang dibahas mendalam dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut, meski terus mengalami peningkatan,hal itu dinilai belum besar sekali. Sebagai gambaran, pada 2004 anggaran pertahanan sebesar Rp21,7 triliun dan 2009 sejumlah Rp33,67 triliun.“Tahun 2012 ini sebesar Rp72,54 triliun,dan insya Allah pada tahun 2013 kita bisa mengalokasikan Rp77 koma sekian triliun,” katanya kemarin.

Jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI dipesan untuk bisa mengelola anggaran yang begitu besar secara baik, dengan melakukan perencanaan pengadaan alutsista secara tepat. Pengadaan juga harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar, serta harus dicegah adanya penyimpangan. Meski begitu, Presiden membebaskan jajaran TNI dan Kementerian Pertahanan melakukan perencanaan alutsista apa yang hendak dibeli, selama alutsista itu memiliki kehandalan sistem sekaligus interoperabilitas.

Peningkatan kekuatan pertahanan ini juga diharapkan mengembalikan Indonesia sebagai “Macan Asia”dalambidang militer.Pada era Soekarno,Indonesia dikenal sebagai Macan Asia untuk militer dan politiknya.“ Insya Allah, cita-cita Bung Karno menjadikan Indonesia Macan Asia bukan hanya militer, politik,melainkan juga ekonomi,” tegasnya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pengembangan MEF adalah ditentukannya program prioritas dalam modernisasi alutsista.

“Hasil pembahasan berdasarkan perencanaan MEF 15 tahun dan master list telah dituangkan ke dalam blue book yang dikeluarkan Bappenas pada 28 Oktober 2011,”ujarnya. Dalam buku biru tersebut sudah dimasukkan mengenai perubahan kebutuhan alutsista dari masing-masing angkatan. Di TNI Angkatan Darat, perubahannya seperti dalam pengadaan helikopter Apache dan rudal Starstreak,Multi Role Light Frigates di TNI Angkatan Laut,dan untuk TNIAngkatan Udara pesawat tempur F-16, Penangkis Serangan Udara, dan pesawat C-130 Hercules.

(Seputar Indonesia)

Majukan Industri Alutsista Negeri Ini, Pak Jenderal

HUT TNI ke 67 pada 5 Oktober 2012 lalu, agaknya menjadi momen bersejarah bagi kebangkitan industri pertahanan negeri ini. Setelah pada 2 Oktober 2012 sebelumnya, undang-undang industri pertahanan disahkan oleh DPR, juga peryataan Presiden dalam pidato HUT TNI 67, yang mengenai rencana anggaran TNI 2013 menjadi sebesar 77 triliun. Tentu ini, menjadi kado spesial bagi TNI, juga bagi bangsa Indonesia, terlebih beberapa waktu lalu terdengar santer di berbagai media, bagaimana negara Malaysia menerobos seenaknya kedaulatan bangsa ini.

Anggaran TNI pada 2012 ini saja, mencapai Rp 72,5 triliun. Jumlah ini naik sebesar 27 persen dari periode tahun lalu. Jumlah ini belum termasuk anggaran alutsista sebesar USD 6,6 miliar. Memang jumlah ini belum terlalu besar, untuk negara seluas NKRI ini. Tapi paling tidak, anggaran TNI dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Sebagai gambaran, pada 2004 anggaran pertahanan sebesar Rp 21,7 triliun, kemudian 2009 sejumlah Rp 33,67 triliun.

Menurut menteri pertahanan Purnomo Yusdiantoro seperti yang dikutip dari viva.co.id, bahwa pengesahan RUU Industri pertahanan ini merupakan langkah strategis yang dapat memajukan industri pertahanan. “Membuat kita lebih dapat bekerja secara efektif dan memproduksi alat-alat pertahanan dan keamanan. Pengesahan RUU Industri akan memberikan dasar yang jelas, memberikan kebijakan industri pertahanan dan mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan berkesinambungan,” kata dia.

Boleh dibilang sampai dengan saat ini ketergantungan TNI terhadap alutsista impor masih sangat tinggi. Bahkan pada tahun ini saja, Indonesia bakal kebanjiran alutsista impor, seperti 15 MBT Leopard 2A6 dari Jerman, 4 pesawat Super Tucano dari Brasil dan Meriam Caesar 150 mm dari Prancis. Belum lagi pembelian 6 pesawat SU 30 MK 2. Juga alutsista lain dari Brasil berupa MLRS Astrol II.

Impor jor-joran memang bukan perkara haram, namun tentunya harus dibarengi dengan upaya strategis guna memajukan industri pertahanan dalam negeri. Kedepannya impor alutsista, dengan skema kerjasama asing dengan industri dalam negeri harus lebih ditingkatkan, sehingga ada transfer teknologi ke industri lokal. Upaya semacam ini sebenarnya sedang dilakukan pemerintah, seperti pada proyek pesawat KFX/IFX, kerjasama perushaan BUMN, PT. Pindad dengan Korea Selatan. Dimana, 6 prototype dari kerjasama ini diperkirakan akan selesai pada 2013 nanti.

Sebenarnya prestasi industri alutsista negeri ini cukup menggemberikan. Mulai dari panser Anoa, produksi Pindad yang saat ini menarik perhatian banyak negara asing. Irak misalnya yang akan segera memborong panser Anoa, sehubungan rencana revitalisasi militernya. Negara tetangga seperti Brunei Darusalam dan Malaysiapun juga tidak ketinggalan untuk memboyongnya. Berkah Pindad, juga mengalir ke BUMN lain seperti PT. DI dan PT. PAL. Contohnya, pesawat CN 235 produksi PT. DI yang cukup menjanjikan pasarannya. Menurut viva.co.id, “Total, ada 44 pesawat CN 235 buatan PT DI terbang di luar negeri. Pesawat ini melayang di Malaysia (2 varian VIP dan 6 untuk transportasi militer); di Brunei 1 unit; di Pakistan 4 unit; di Thailand 2 unit;  di Uni Emirat Arab 3 unit VVIP, 1 unit VIP, dan 3 unit kendaraan angkut militer. Juga ada 12 unit untuk Korea Selatan, 8 unit sudah diserahkan sejak 2000, sisanya 4 unit sudah diberikan awal tahun ini.” Keunggulan CN 235, sebagai pesawat serba guna, dengan desain ringan merupakan alasan utama para pembeli.

Tanpa menutup mata, memang teknologi dalam negeri belum sebaik dan semaju negara-negar semacam China, Korea Selatan, ataupun Amerika. Namun sekali lagi, impor alutsista harus dibarengi dengan peningkatan industri alutsista dalam negeri. Apalagi dari tahun ke tahun, anggaran pertahanan terus digenjot oleh pemerintah. Tentunya, penyerapan anggaran harus dimaksimalkan, baik untuk rencana pertahanan jangka pendek maupun jangka panjang. Yakin, bahwa bangsa ini punya potensi. Anoa, CN 235 adalah beberapa bukti bahwa kita punya potensi. So, kutitpkan padamu pak Jenderal, untuk memimpin pembangunan industri alutsista neger ini. Kami mendukungmu.