RI PROMOSIKAN 15 INDUSTRI PERTAHANAN DI MALAYSIA

Untuk Memajukan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta ★ INDONESIA mengikuti Defence Services Asia (DSA) tahun 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 15 perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan ikut dalam kegiatan pameran industri pertahanan tingkat Asia yang berlangsung, 14-17 April 2014.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi mengatakan dari 15 perusahaan tersebut, lima perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri, PT Dok Kodja Bahari. Sedangkan 10 perusahaan lainnya adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu PT Famatex, PT Lundin Industry Invest, PT Saba Wijaya Persada, PT Sari Bahari, PT Palindo Marine, PT Indo Guardika Cipta Kreasi, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda Persada, dan PT Persada Aman Sentosa serta PT Daya Radar Utama.

“DSA Malaysia 2014 merupakan ajang Pameran Produk Industri Pertahanan yang diagendakan dalam periode dua tahunan, diikuti sebanyak 1000 perusahaan dari 50 negara,” kata Brigjen TNI Sisriadi dalam siaran persnya dari Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (13/4).

Menurut Sisriadi, keikutsertaan Industri Pertahanan Indonesia dalam DSA 2014 merupakan implementasi strategi pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri. Lebih lanjut, Sisriadi menjelaskan, ada beberapa strategi pertahanan yang digunakan untuk memperkokoh kekuatan industri pertahanan nasional, antara lain strategi pengembangan, strategi kerjasama dan strategi promosi.

Menurutnya, strategi pengembangan industri pertahanan sebagai pendukung pertahanan negara untuk kemajuan, kekuatan, kemandirian dan berdaya saing, yang perumusannya didasarkan pada teknologi pertahanan. Sedangkan Teknologi pertahanan secara logis dapat digunakan untuk merumuskan kemandirian sarana pertahanan dalam upaya penanggulangan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menyikapi situasi tersebut, menurut Sisriadi, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pun terus melakukan perannya dengan melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap dan berlanjut. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alat dan peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) yang dibutuhkan.

Menurutnya, upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, diantaranya melalui joint research and development maupun joint production dan strategi kerjasama khusus dengan pihak luar salah satu bentuknya dengan Transfer of Technologi (ToT).

Untuk bidang strategi promosi, produk-produk industri pertahanan akan memberikan dampak psikologis baik eksternal maupun internal, dengan tujuan membangun brand imagebahwa Indonesia serius dan memiliki komitmen untuk menjadi negara yang akan menjadi salah satu pemain kunci (key player) sebagai produsen peralatan pertahanan terkemuka di tingkat ASEAN. Implementasinya adalah dilaksanakannya road show menggunakan pesawat CN-295 ke 6 negara ASEAN, pada 22 sampai 31 Mei 2013 ke Philipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Di sisi lain, pemasaran produk-produk industri pertahanan dalam jangka panjang memang ditujukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Growth Economic Support), mengingat dalam beberapa tahun terakhir dan proyeksi di masa mendatang, negara-negara ASEAN merupakan pangsa pasar Alutsista terbesar seiring dengan modernisasi peralatan militer yang dibarengi stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Indikasinya, ditunjukkan dengan kerap diselenggarakannya pameran bertaraf internasional seperti Singapore Air show, Indo Defence, Bridex Brunei Darussalam serta DSA Malaysia.

Terkait pengadaan alutsista, UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 43 tentang Industri Pertahanan mewajibkan agar dalam setiap pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), 85 persen kembali ke dalam negeri. Dari 85 persen itu, 35 persennya merupakan local content dan offset.

Belanja local content hanya ditujukan untuk pengembangan Industri Pertahanan, sedangkanoffset ditujukan untuk pengembangan manufaktur terutama yang terkait dengan pembangunan Alpalhankam. Imbal dagang yang telah mencapai 50 persen dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu untuk merealisasikan kebijakan pemerintah melalui KKIP, berupaya melaksanakan kegiatan pemasaran produk industri pertahanan dalam negeri. Diantaranya dengan mendorong dan memfasilitasi industri pertahanan dalam negeri untuk mengikuti berbagai pameran bertaraf internasional baik di dalam maupun luar negeri, serta melaluievent bilateral meeting antara pemerintah RI dengan negara-negara yang telah memilikiagreement yang telah diinisiasi oleh Kemhan RI dalam kerangka Defence Industri Cooperation Meeting (DICM) seperti China, Rusia, Turki, Korea dan Perancis.

Beberapa BUMN industri pertahanan ditetapkan sebagai Lead Integrator, yaitu PT Pindad, PT PAL, PT DI, PT Dahana dan PT LEN. Ke lima BUMN pertahanan ini sekarang telah menjadi perusahaan yang sehat dan berkembang baik. Pada saat ini ada BUMN dan BUMS skala besar yang terlibat langsung dalam industri pertahanan. Kesemua perusahaan negara dan swasta tersebut merupakan tulang punggung industri pertahanan Indonesia.

Dalam strategi kerja sama telah dilakukan beberapa ToT dan Memorandum of Understanding(MoU) antara industri pertahanan dalam negeri dengan counter part nya di luar negeri, sebagai contoh KFX/IFX Indonesia – Korea, ToT Kapal Selam Daewoo – PT PAL, CN 295 PT DI – Airbush Military, Medium Tank PT Pindad – FNSS Turki dan lain sebagainya.

Menurut Sisriadi, untuk meningkatkan kerja sama tersebut, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan melaksanakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah delegasi negara peserta. Dalam pertemuan itu akan membicarakan tindak lanjut kerja sama pengadaan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

“Keberhasilan pengembangan industri pertahanan dalam negeri tidak terlepas dari peran strategis Sekretaris KKIP dalam mengimplementasikan setiap kebijakan KKIP secara konsisten, berkesinambungan, sungguh-sungguh dan terukur,” katanya.

  ★ Jurnas  

KSAU KUNJUNGI INDUSTRI ELEKTRONIKA

Meninjau Ruang Simulator Pesawat Boeing

Bandung ★ Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia bersama rombongan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Marsetio beserta para pejabat Asisten Panglima TNI, mengunjungi PT LEN yakni perusahaan industri elektronika, Jumat (11/4). PT LEN yang berada di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung itu antara lain memproduksi Radar maupun Simulator.

Setibanya di PT. LEN Industri, KSAU yang didampingi oleh Dankoharmat Marsda TNI Sumarno, Dankorpaskhas Marsda TNI M. Harpin Ondeh, S.H., Kadislitbangau Marsma TNI Amirudin Ahkmad, Koorsmin Kasau Kolonel Pnb Imran Baidirus, Kadisops Lanud Husein Sastranegara Letkol Pnb Herdy Arief S diterima langsung oleh Direktur Utama PT. LEN Industri, Abraham Mose.

Dalam kunjungan tersebut, KSAU beserta rombongan juga berkesempatan untuk menerima paparan singkat tentang perusahaan tersebut dan dilanjutkan meninjau ruang simulator pesawat boeing milik PT. LEN.

Kepala Penerangan Lanud Husein Sastranegara, Kapten Sus. Sundoko, dalam siaran persnya, mengatakan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko beserta Para Asisten Panglima TNI melakukan kunjungan kerja ke Sesko TNI dalam rangka memberikan ceramah kepada Pasis Dikreg XLI Sesko TNI.

  ★ Jurnas  

DAFTAR LAYANAN INTERNET YANG WAJIB GANTI "PASSWORD"

Dengan mengeksploitasi celah heartbleed pada OpenSSL, hacker bisa mencuri informasi

Jakarta ★ Sebuah celah keamanan yang disebut sebagai "heartbleed" ditemukan pada protokol OpenSSL. Sebagian penyedia layanan web yang memakai OpenSSL untuk enkripsi harus menyalurkan patch untuk menangkal kerawanan yang timbul.

Dengan mengeksploitasi celah heartbleed pada OpenSSL, hacker bisa mencuri informasi meskipun sebuah situs atau penyedia layanan sudah melakukan enkripsi (ditandai dengan gambar "gembok" dan prefiks "https:" pada URL).

Masalahnya menjadi besar karena OpenSSL digunakan oleh 66 persen dari seluruh bagian web internet untuk mengenkripsi data sehingga celah keamanan tersebar luas. Nama-nama besar, antara lain Gmail, Facebook, dan Yahoo, ikut terpengaruh.

Dari sisi pengguna, tak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi bug ini kecuali menunggu penyedia layanan bersangkutan agar menambal celah heartbleed (heartbeat), lalu mengganti password untuk berjaga-jaga apabila kata kunci yang lama telah bocor.

Nah, berikut ini daftar beberapa layanan populer yang diketahui memiliki/tidak memiliki celah keamanan heartbeat, sebagaimana dirangkum oleh Mashable.

Daftar lengkap nama layanan yang terkena dampak heartbleed bisa dilihat dalam sebuah daftar yang dibuat pada 8 April. Semenjak daftar tersebut dipublikasikan, beberapa penyedia layanan telah menyalurkan patch untuk menambal celah keamanan yang ada.

Di samping melihat daftar tersebut, untuk memeriksa apakah sebuah situs atau layanan ikut terpengaruh oleh heartbleed atau tidak, pengguna internet bisa menggunakan sebuah tool dari Last Pass.

  ★ Kompas  

PT DI YAKIN MENINGKATKAN EKSPOR KOMPONEN PESAWAT

PT DI membuat komponen semisal leading edge dan D-Nose

Bandung ★ Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana optimistis nilai ekspor perusahaan pelat merah tersebut akan terus meningkat. Setiap tahun, PT DI mengekspor komponen pesawat senilai US$ 25 juta - US$ 30 juta. Komponen semisal leading edge dan D-Nosepada sayap pesawat tersebut dikirim untuk raksasa industri dirgantara, Airbus.

Hingga saat ini, PT DI membuat komponen bagi sejumlah pesawat ternama Airbus, yakni A320, A321, dan A380. Besar pesanan bergantung pada produksi tahunan perusahaan asal Prancis tersebut.

"Untuk A320 misalnya, kami buat komponen untuk 40 pesawat sebulan, kalau A380 untuk 40 pesawat setahun" ujar Andi akhir pekan lalu.

Praktis, untuk menambah nilai ekspor, PT DI bergantung pada pesanan tambahan. Salah satunya untuk pesawat baru Airbus, yaitu A350 yang tengah memasuki tahap pengembangan. Airbus diprediksi akan memproduksi penuh pesawat tersebut 2 tahun mendatang, segera setelah mendapat sertifikasi.

"Kami baru dapat pesanan komponen pesawat untuk 8 unit pesawat A350," papar Andi. Setidaknya, jika nanti sudah diproduksi penuh, Airbus akan membuat 10 pesawat sebulan. Ini bisa meningkatkan ekspor PT DI yang tak hanya bergerak di bisnis pembuatan pesawat, tapi juga di bidang aerostructure yang bertugas sebagai global supplier untuk industri pesawat lain.

Pesanan tersebut bagi PT DI, menurut Andi, adalah bukti bahwa industri dirgantara Indonesia siap bangkit kembali. "Meski kecil, komponen itu penting. Kerja sama bisa berlangsung sampai 20-30 tahun ke depan karena kepercayaan pada PT DI," ujarnya.

Vice President Marketing PT DI Arie Wibowo menyebut kepercayaan Airbus sebagai tanda positif bagi eksistensi PT DI. Arie ingat betul masa saat PT DI harus menghentikan semua program dan merumahkan seluruh karyawan pada 1998 karena andil International Monetary Fund (IMF).

"PT DI di 2014 memang mulai bangkit lagi, tapi belum mencapai citra zaman dahulu," katanya. Menurut Arie, meski masalah finansial sudah teratasi karena baik bank dalam negeri maupun luar negeri mau meminjamkan dana, namun ada masalah lain yang tak kalah penting, yakni image recovery.

"PT DI bahkan pernah dicaci tukang habiskan duit. Ini pemikiran yang harus kita ubah," paparnya. Arie optimistis PT DI mampu mencapai target selanjutnya yakni dikenal eksis membuat pesawat terbang, tidak hanya untuk pangsa pasar dalam negeri, tetapi juga untuk mancanegara.

  ★ Kontan  

★ INFRA RCS, INDUSTRI RADAR SWASTA DALAM NEGERI

Harganya Bersaing dari China, cuman 50%-nya

Jakarta ★ Kemandirian anak bangsa Indonesia dalam membuat alat utama sistem senjata (alutsista) telah banyak menoreh prestasi di dalam maupun luar negeri, seperti pembuatan pesawat, kapal perang, kendaraan tempur, senjata ringan maupun berat. Alutsista-alutsista strategis ini tidak terlepas dari peran BUMN Industri Strategis dan industri swasta lainnya.

PT Infra RCS Indonesia adalah salah satu industri strategis swasta yang terlibat dalam memajukan teknologi radar dalam negeri. Beberapa produk perusahaan yang telah berdiri sejak 2009 ini telah dipasang di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) kelas Van Speijk dan Parchim.

"Ada 4 KRI Van Speijk dan 1 Parchim. Di situ ada radar LPI (Low Probability of Intercept) dia hidup tapi tidak bisa dideteksi oleh musuh, ada ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) karena 1 paket dan ada juga ESM (Electronic Support Measures) untuk KRI Yos Sudarso dan KRI OWA," ucap Technical Advisor PT Infra RCS Indonesia, Dr Mashruri Wahab di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Selain itu saat ini Infra RCS sedang mengembangkan Coastal Radar yang berfungsi untuk mengawasi pesisir pantai dan Warship Electronic Chart Display and Information System(WECDIS). Dalam pengembangan ini, Infra RCS bekerjasama dengan Dislitbang TNI AL sebagai end user.

"Coastal Radar kita kebanyakan dari luar, dan seperti kita ketahui garis pantai kita itu kan panjang. Jadi perlu banyak radar pengawas pantai, jadi wilayah kita banyak lalu lintas kapal asing lalu juga illegal fishing seperti di Maluku dan lain-lain. Tahun ini kita sedang mengetesradar coastal kerjasama dengan Dislitbang AL," ujar pria murah senyum itu.

Di tempat yang sama, Direktur PT Infra RCS Indonesia Wiwiek Sarwi Astuti, mengatakan selain dipasarkan ke TNI AL, radar-radar pabrikannya juga bisa dijual ke kalangan swasta dan pemerintah. Tawaran dari institusi pemerintah juga sudah mulai berdatangan.

"Kita pemasarannya bisa kalangan kecil, swasta dan pemerintah, jadi terbuka ya. Kita rencananya kerjasama dengan asosiasi galangan kapal, tentu untuk dipasang di on-board ya. Kalau untuk coastal rencananya dengan Bakorkamla, Kementerian Perikanan. Pertamina juga berminat untuk pengawasan oil rig-nya," imbuh wanita berkerudung ini.

Untuk masalah harga, Wiwiek menilai, produk buatan perusahaannya lebih kompetitif dibanding radar impor. Selain itu, perusahaannya memberikan pelatihan berkala sampai pihak user mengerti tentang kegunaan radar pabrikannya.

"Secara cost kita sangat kompetitif, seperti kalau beli dari China di kita harganya cuman 50%-nya," tutur Wiwiek.

Meski dengan keterbatasan SDM, PT Infra RCS Indonesia bercita-cita untuk mendukung revitalisasi dan kemandirian bangsa dalam bidang penelitian dan produk radar dalam negeri. Untuk anggaran Research and Development (R&D) awalnya dari hasil patungan dan akhirnya dibantu Ditlitbang TNI AL.

"Untuk Infra ini kan kita punya misi untuk mendukung kemandirian bangsa dalam produk-produk yang sifatnya strategis. Jadi produk seperti ini kita usung untuk pelanggan atau end user di Indonesia sehingga kita support lebih baik dan kita berikan pelatihan tentang penggunaan. Kalau lihat produk luar biasanya setelah instalasi lalu ditinggal, itu banyak kita lihat di lapangan itu," katanya.

"Ada (anggaran) dari internal ada juga kerjasama dengan litbang. Kalau coastal ini kita kerjasama dengan litbang TNI AL. Dengan keuntungan sedikit kita akan pakai lagi untuk R&D dan pengembangan varian-varian baru agar kemandirian bangsa dalam teknologi radar bisa setara dengan negara maju. Saat ini fokus 70% untuk radar maritim dan sisanya untuk radar lainnya." (Rizki Gunawan)

  ★ Liputan 6  

INDONESIA-CINA KERJASAMA SISTEM SATELIT KELAUTAN

Spesifikasi Teknis Sistem Satelit Kelautan

Beijing ★ Dua peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dari Pusat Penelitian Oseanografi mengikuti seminar Indonesia Maritime Satellite Systempada 21 Februari – 1 Maret 2014 lalu di Academic of International Business Officer (AIBO) Beijing Cina. Kedua peneliti tersebut adalah Indarto Happy Supriyadi dan Rr Sekar Mira Cahyopeni.

Kegiatan seminar “Indonesian Maritime Satellite System” merupakan program kerjasama antara Indonesia dan China. Program kerja sama ini telah ditandatangani oleh kedua negara, yang salah satunya berkaitan dengan sistem satelit kelautan Indonesia.

Seminar itu sendiri diprakarsai oleh Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla) dan perwakilan dari beberapa pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertahanan, TNI-AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, BPPT, LAPAN, dan Basarnas. Sedangkan, pihak China diwakili oleh China Academy Science and Technology (CAST).

Indarto mengatakan, kesimpulan atau hasil seminar tersebut terutama fokus pada spesifikasi teknis sistem satelit kelautan. Spesifikasi teknis yang paling penting yakni pemilihan orbit near equator. Sistem orbit ini sangat efisien untuk melakukansurveillance pada daerah equator karena revisit time yang jauh lebih singkat bila dibandingkan dengan sistem orbit Polar.

Disamping itu, lanjutnya, pengendalian (TT&C) terhadap Satelit orbit near equatorial efektif bila dilakukan oleh stasiun bumi yang berlokasi di daerah equator, sehingga pengendalian Satelit nantinya 100 persen akan dikelola di Indonesia. “Saat ini belum banyak Satelit yang berorbit equatorial, diharapkan dengan suksesnya operasional Satelit Kamlasat akan mengawali satelit-satelit Indonesia untuk keperluan lain (komunikasi, remote sensing, dll) yang berorbit equatorial,” terangnya.

Dikatakan Indarto, selain seminar, kegiatan lainnya adalah kunjungan di berbagai tempat seperti Ground station-CAST di Beijing dan pabrikan pembuatan satelit di Xi-an.(pw).

  ★ LIPI  

Tolak Tank Leopard, Barangkali Habibie Belum Dapat Info Pas

JAKARTA (MI) : Analis Universitas Pertahanan Indonesia Dr Rajab Ritonga menyatakan kehadiran tank Leopard tetap dibutuhkan Indonesia guna perimbangan kekuatan. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

"Intinya, pembelian seperti Leopard tersebut sudah tepat, karena tank sejenis sudah dimiliki Singapura, Malaysia. Hanya Indonesia, Filipina, dan Timor Leste yang tidak punya Main Battle Tank (MBT), Australia dan marinis AS di Darwin pun menggunakan," katanya di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia itu mengemukakan bahwa Indonesia harus mempertimbangkan konstelasi perimbangan teknologi persenjataan. "Jadi, memang kita harus punya, dan itu juga menjadi kebanggaan, karena prajurit kavaleri TNI (sebelum ada Leopard) tidak sebanding dengan negara tetangga," katanya.

Ia menilai kehadiran tank Leopard penting, seperti di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, dimana sebelumnya MBT Malaysia bukan tandingan tank yang dimiliki TNI.

"Sebelum ada tank Leopard, kita cuma punya tank Scorpion, yang beratnya cuma 15 ton, dibanding MBT tank Leopard yang memiliki berat 60 ton, jadi ada bandingannya," kata Rajab Ritonga yang alumnus Master of Science (MSi) Kajian Ketahanan Nasional dari UI pada 2001 itu.

Menurut dia, kekuatan Indonesia menjadi signifikan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu. "Karena bagaimanapun juga bisa membuat efek penggentar bagi negara-negara lain yang tidak berniat baik dengan Republik Indonesia," katanya.

Ia mengatakan jika dibeli sesuai anggaran, jumlahnya hanya bisa mencapai sekitar 40 tank. Namun, katanya, karena Kepala Staf TNI-AD saat itu, Jenderal Pramono Edhi Wibowo, memiliki kebijakan dengan "G to G" (antarpemerintah), maka jumlahnya bertambah menjadi hampir 150 tank Leopard.

"Jadi, pada masa Kasad dijabat Pramono Edhi Wibowo, kebiasaan melalui 'broker' dipangkas sehingga menjadi efisien," katanya.

Oleh karena itu, Rajab melibat bahwa pernyataan mantan Presiden B.J. Habibie yang mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan membeli tank Leopard karena tidak cocok sebagai alutsista Indonesia, bukan untuk dibantah.

Habibie menilai bahwa tank Leoprad hanya untuk negara padang pasir, dan bukan negara maritim, termasuk beratnya yang mencapai 60 ton bisa merusak jembatan yang dilalui.
"Barangkali Pak Habibie belum mendapat informasi yang pas," katanya.

Mengenai jalan-jalan kota besar yang rusak jika dilalui tank Leopard, ia menyatakan bahwa fungsi tank itu bukan hanya di padang pasir, tapi juga bisa dipakai di daratan dan hutan. Ia mengatakan bahwa hal itu sudah dibuktikan pada parade HUT TNI di Halim Perdana Kusuma yang tidak rusak dan juga pada pameran alutsista di Monas.

Tank Leopard Didatangkan untuk Penuhi MEF

Pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy menilai pengadaan MBT Leopard sudah tepat. Menurut dia, langkah Kemenhan membeli ratusan tank kelas berat merupakan bagian upaya untuk memenuhi minimum essential forces (MEF).

Muhadjir mengatakan kehadiran MBT Leopard tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena sudah masuk ke dalam rencana strategis. Pembelian tank asal Jerman tersebut tidak harus mempertimbangkan letak geografis Indonesia. Meski wilayah Indonesia sebagian besar berupa lautan, kehadiran MBT Leopard sangat diperlukan untuk memperkuat satuan tempur yang dimiliki Mabes TNI AD.

“Untuk standar pemenuhan MEF, kehadiran MBT Leopard mutlak untuk memperkuat satuan kavaleri. Tidak harus mensyaratkan harus dipakai di padang pasir,” kata Muhadjir ketika dihubungi, Senin (31/3) malam.

Melihat postur kekuatan TNI, lanjut dia, sangat mendesak bagi Kemenhan untuk membeli secara besar-besaran alutsista baru. Hal itu untuk mengimbangi kekuatan negara tetangga. Pertimbangan lainnya adalah agar Indonesia tidak diremehkan negara lain.

Hanya saja, ia tidak setuju kalau penempatan MBT Leopard dikonsentrasikan di Pulau Jawa. Dia menyebut, ancaman kedaulatan muncul di daerah perbatasan. Karena itu, ia menyarankan agar Mabes TNI AD membuat markas khusus di daerah terluar, khususnya Kalimantan.

Kalau memang medan di luar Jawa masih belum memungkinkan dilewati tank, maka mau tidak mau Kemenhan harus menyiapkan sarana infrastruktur lebih dulu. “Mestinya, MBT Leopard ini ditempatkan di daerah perbatasan agar bisa bergerak cepat mendukung untuk mengantisipasi ancaman dari luar negeri,” kata Muhadjir.

Sumber : REPUBLIKA, Okezone

Impor Alutsista Kawasan Tahun 2013 Menurut SIPRI

Defense Studies (MI) : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) adalah lembaga yang didirikan tahun 1966 dan bermarkas di Solna, Swedia. Lembaga independen internasional yang didedikasikan untuk penelitian konflik, persenjataan, pengawasan senjata dan perlucutan senjata ini setiap tahun menerbitkan laporannya.

Laporan SIPRI yang terbit pada triwulan pertama tahun 2014  didasarkan pada Trade Register United Nations, sebagaimana diketahui semua negara anggota PBB diwajibkan melaporkan transaksi/transfer persenjataan ke negara lain baik baru maupun second. Berikut ini adalah impor alutsista kawasan selama tahun 2013. Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG) dicatat oleh SIPRI tidak ada impor alutsista selama 2013. Sebagai perbandingan ditampilkan juga impor alutsista dari negara China.

Sumber : Defense Studies

Kemenhan: MEF Baru Tercapai 40 Persen

JAKARTA (MI) : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sangat optimistis dengan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Itu setelah pencapaian minimum essential forces (MEF) tahap pertama pada 2014, melebihi target. Dari rencana strategis semula MEF hanya 32 persen, pada akhir tahun ini bisa mencapai 40 persen.

Kapuskom Publik Kemenhan Brigjen Sisriadi mengatakan, kekuatan minimum pokok alutsista TNI dapat terpenuhi pada renstra kedua pada 2015-2019. Menurut dia, semua pembelian alutsista sudah direncanakan secara matang.  

Semuanya dipenuhi Kemenhan berdasarkan permintaan dari pengguna, yakni Mabes TNI AD, AL, dan AU. Sebagai pemegang anggaran, institusinya akan mencarikan alutsista terbaik dengan menyesuaikan bujet yang tersedia. 

Sisriadi mengatakan, setidaknya 45 jenis alutsista akan memperkuat TNI sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir. Untuk TNI AD, sekitar 103 MBT Leopard, 50 Tank Marder, dan rudal sebanyak 36 MLRS Astross II Mk6 akan datang bertahap sepanjang 2014. 

Alutsista TNI AL yang datang antara lain, 37 Tank Amfibi BMP3F, 10 MLRS RM Grad, 11 Helikopter anti kapal selam Panther, dan empat Pesawat intai maritim CN235 MPA, serta tiga kapal perang jenis KCR (Kapal Cepat Rudal) 60 m. Khusus TNI AU, setidaknya 12 pesawat Super Tucano, 16 jet tempur Golden Eagle, delapan F-16 blok 52, enam Helicopter Cougar, serta empat Radar Thales. 

“Tahun ini saja, berdatangan beragam alutsista baru, yang terlalu banyak untuk dirinci secara detail. Hanya peluncur peluru kendali yang sepertinya tidak bisa datang tahun ini,” kata Sisriadi ketika dihubungi, Senin (31/3). 

Dia mengatakan, alokasi anggaran Kemenhan pada 2014 mencapai Rp 16,7 triliun. Namun, institusinya sempat meminta tambahan Rp 27 triliun untuk pembelian alutsista baru, meski belum disetujui Kementerian Keuangan. 

Sisriadi mengatakan, kontrak alutsista tidak bisa dinilai satu tahun. Pasalnya, proses pengadaan barang menggunakan sistem anggaran multy years. “Kontrak pengerjaannya lintas tahun. Selama lima tahun terakhir, laporannya sekitar Rp 57 triliun yang dibelanjakan untuk alutsista baru,” ujarnya. 

Dia berharap, peremajaan alutsista TNI dapat terus berjalan sesuai rencana. Kalau perlu, pemerintah bisa menambah alokasi anggaran agar target 100 persen MEF dapat dipercepat. Dengan begitu, kekuatan alutsitas TNI dalam menjaga NKRI semakin kuat dan tidak lagi diremehkan bangsa lain. 

Sumber : REPUBLIKA

Kasal Inspeksi Kapal Perang Manca Negara di Perairan Batam

Batam (MI) : Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio menginspeksi puluhan kapal perang dari manca negara yang tergabung dalam Latihan Bersama (Latma) Multilateral Naval Exercise Komodo 2014, di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (31/3).

Hal tersebut dilakukan guna mengetahui secara langsung  keberadaan dan kekuatan unsur-unsur TNI AL maupun kapal perang negara-negara peserta lainnya, agar latihan yang  bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam bentuk kerja sama menangani bencana alam itu dapat berjalan dengan lancar.

Kasal melakukan inspeksi dengan menggunakan Kapal Angkatan Laut (KAL) Yudistira., didampingi Asisten Pengamanan (Aspam) Kasal Laksamana Muda TNI Ir. I Putu Yuli Adnyana, M.H., Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, M.PA., M.B.A., Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Suyitno, S.Pi., M.M., para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI Angkatan Laut, Komandan Korem 033 /WP Brigjen TNI Zuirman, serta para pejabat lainnya.

Inspeksi laut  diawali dengan berlayarnya KAL Yudistira yang dikomandani Lettu Laut (P) Antoni Tigor P. Siahaan dari Dermaga Lanal Batam  bergerak ke arah barat memasuki perairan Teluk Jodoh, Batam,  dengan menginspeksi jajaran  KRI dari berbagai jenis yang tengah sandar  di dermaga-dermaga Koarmatim, kemudian  berputar  menuju unsur-unsur KRI maupun kapal perang negara peserta lainnya yang tengah lego jangkar di Alur Perairan Batam,  antara lain: KRI Teluk Hading (THG-538), KRI Sultan Hasanuddin (SHN-366), KRI Teluk Celukan Bawang (TCB-532), KRI Oswald Siahaan (OWA-354), KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367), KRI Patiunus (PTS-384), KRI Makassar (MKS-590), KRI Arun-903, KRI Yos Sudarso (YOS-353), KRI Teluk Parigi (TGI-539), KRI Imam Bonjol (IBL-383), dll.

Sementara kapal-kapal perang dari negara peserta Latma lainnya antara lain: VPN Khan Hoa, BRP Ramon Alcharaz, JDS Akebono, HMAS Launceston, 1 BS Rusia, 2 TKR Rusia,  3 TB Rusia, INS Sukanya, RSS Resolution, KD Mahawangsa, Mount Changbai, KDB Darulehsan, HTMS Narathiwat, dan USNS Cesar Chaves.

Gelar unsur yang turut dalam Inspeksi Laut kali ini melibatkan ribuan ABK kapal perang dari berbagai tipe dan jenis  yang tengah berada di perairan Batam. Setiap KAL Yudistira yang ditumpangi Kasal dan rombongan melewati kapal perang yang sedang lego jangkar,  terdengar bunyi peluit  disusul dengan penghormatan para ABK yang  melakukan penghormatan lambung dengan berbaris di reling kapal sambil  serentak meneriakkan  ’Jalesveva Jayamahe’  secara berulang-ulang. Dengan sikap sempurna  Kasal beserta rombonganpun segera membalas penghormatan tersebut.

Sumber : Koarmabar

Peralatan Militer Indonesia Belum Dimodernisasi

Jakarta ☆ Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia belum memodernisasi peralatan radar militer pantai dan udara.

Sebab menurutnya Indonesia masih berfokus pada pengadaan alutsista utama (senjata dan kendaraan tempur).

“Untuk Angkatan Udara alutsista pendukungnya masih radar lama dan belum semua pangkalan udara militer dilengkapi radar,” kata Mahfudz Siddiq ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).

Mahfudz mengatakan sebagian besar radar militer Indonesia sudah tidak berfungsi optimal. Ini karena radar yang digunakan sudah tidak moderen. Menurut Mahfudz anggaran alutsista sebesar Rp 120 triliun selama 2009 sampai 2014 tidak memadai.

“Memang diakui dalam rencana strategi (renstra) 2014 belum bisa biayai radar militer,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan agar ada peningkatan anggaran alutsista periode 2014 – 2019. Mahfudz mengatakan modernisasi radar militer udara dan pantai sudah tidak bisa ditunda.

Pasalnya lalulintas udara dan perairan Indonesia sudah semakin padat. “Saya usulkan belanja alutsista periode berikut Rp 200 triliun,” katanya.

Mahfudz menolak belanja alutsista TNI tidak tepat guna. Dia menjelaskan fungsi alutsista tidak optimal karena belanja alutsista tidak dilakukan dalam paket menyeluruh.

Mahfudz mencontohkan, saat membeli pesawat Sukhoi, Indonesia tidak sekaligus membeli persenjataan Sukhoi. “Pembeliannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

  ★ Republika  

KRI BJM-592 Akan Berlayar ke Luar Negeri

Surabaya ☆ Kepala Staf 9Komando Lintas Laut Militer (Kaskolinlamil) Laksamana Pertama TNI Karma Suta, S.E., melaksanakan peninjauan ke KRI Banjarmasin-592, di Dermaga, Ujung Surabaya. KRI Banjarmasin-592, yang dipersiapan guna pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) luar negeri, rencananya akan diberangkatkan  pada 7 April  2014.

Selanjutnya KRI BJM-592, akan melaksanakan pelayaran ke China, Korea Selatan, Jepang, Philipina, Bitung, dengan perkiraan waktu pelayaran sekitar 40 hari dan membawa 89 Taruna AAL, 132 Anak Buah Kapal (ABK) serta personil pendukung. Selama di China KRI Banjarmasin-592 akan mengikuti kegiatan Multilateral Maritime Exercise In The Non Traditional Security Field sertaInternational Fleet Review di Qingdao (China).

Kaskolinlamil pada peninjauannya juga berkesempatan memberikan pembekalan kepada seluruh AKB KRI Banjarmasin-592 antara lain menyampaikan penekanan, untuk selalu menjaga citra Indonesia dan TNI AL pada khususnya, selama mengikuti KJK maupun kegiatan Multilateral Maritim Exercise. Selain itu Kaskolinlamil juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan personil selama pelayaran dilaksanakan.

Sebelumnya KRI Banjarmasin-592 yang berada di jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di bawah binaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya, melalui komandan KRI Banjarmasin-592 Letkol Laut (P) Jalesyamca Jayamahe, telah menyampaikan paparan kesiapannya di hadapan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI S.M. Darojatim, dan dilanjutkan kepada pejabat TNI AL di Mabesal.(Dispen Kolinlamil/sir)

  ★ Poskota  

'Jalur Tikus' Jadi Faktor Sulitnya Amankan Perbatasan NTT-Timor Leste

Jakarta ◆ Paspor menjadi surat yang wajib dibawa setiap penduduk untuk memasuki wilayah sebuah negara. 

Tak terkecuali di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Irian Jaya saat menyebrang ke negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Menilik ke jalur perbatasan Malaysia dan Kalimantan serta Irian Jaya dan Papua Nugini, terbilang tergolong sedikit permasalahan yang timbul. Berbeda halnya dengan perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste, di mana kendala-kendala masih kerap terjadi.

Kendala yang paling rentan ialah kurangnya penjagaan keamanan di setiap jalur perbatasan. Alhasil masih banyak warga Timor Leste dan NTT yang melewati batas negara tanpa melalui pos imigrasi. Selain itu sangat banyak 'jalur tikus' yang terdapat di sekitar batas kedua negara tersebut.

"Untuk bicara security sangat longgar sekali perbatasan antara NTT dan Timor Leste, wilayah sedemikian terbuka luas, siapa saja bisa melintas, bukanya petugas tidak mau menjaga tapi terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana juga menjadi kendalanya," kata Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Anggiat Napitupulu saat meninjau perbatasan di kawasan Turiskain, Atambua, NTT, Jumat (28/3/2014).

Tak dipungkiri, jalur tikus menjadi faktor utama banyaknya warga berlalu lalang melintasi batas negara. "Dari data intelijen TNI, data jalur tikus total mencapai 42 di setiap jalur perbatasan dan di sepanjang 148,7 Km," jelasnya.

Adapun karakteristik perbatasan barat di NTT berbeda dengan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia Timur. "Tidak seperti umumnya sungai di wilayah Kalimantan, sungai di NTT cenderung kering sehingga mudah ditembus para penduduk lintas negara tanpa pemeriksaan imigrasi, bea cukai atau karantina. Bahkan sungai yang kering tersebut dapat dilalui dengan menggunakan motor ataupun mobil," ungkapnya.

Alhasil pada tahun 2013 banyak warga Timor Leste yang di deportasi oleh pihak Imigrasi Atambua. "Pada tahun 2013, dari bulan Januari hingga Desember ada 37 Orang Timor Leste yang saya deportasi, mereka semua masuk lewat jalan tikus," terangnya

Lanjutnya, dalam setiap perbatasan antara Atambua, NTT dan Timor Leste terdapat 8 titik pos pemeriksaan. Namun hanya 6 pos pemeriksaan yang masih beroperasi dan berada di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan kabupaten Timor Tengah Utara.

"Sebenarnya ada sembilan titik sesuai nota kesepahaman antara Indonesia-Timor Leste yang dibuat tahun 2003, namun satu titik berada di wilayah Kupang, bukan Atambua," imbuhnya.

Dari 6 pos yang telah beroperasi hanya 2 pos yang telah menggunakan perlintasan internasional atau menggunakan paspor. Sisanya menggunakan perlintasan tradisional atau sebagai pengganti paspor menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) yang hanya dapat digunakan oleh warga perbatasan negara.

Di antaranya 6 titik pemeriksaan di wilayah Imigrasi Atambua adalah tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mata'ain, TPI Metamauk, dan Pos Turiskain. Ketiganya berada di wilayah kabupaten Belu, 2 titik sudah pos Internasional, hanya Pos Turiskain yang masih pos tradisional.

Sementara tiga titik yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni TPI Napan, pos Wini, pos Haumeni Ana. "Dari total enam titik pemeriksaaan, TPI Mata'ain yang paling ramai dan paling bagus serta pos Turiskain yang paling buruk, batas negara hanya dibatasi sungai," kata Anggiat.

  ★ detik  

MH370 Tidak Terdeteksi Bukan Berarti Pertahanan Lemah

Jakarta ☆ Masyarakat diminta tidak skeptis dengan kekuatan pertahanan Indonesia. Meski radar militer TNI Angkatan Udara tidak mendeteksi keberadaan pesawat Malaysia Airlines MH370, tidak berarti alutsista pertahanan Indonesia lemah.

“Radar militer memang tidak selalu beroperasi selama 24 jam,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).

Dalam situasi damai radar militer memang sengaja tidak dioperasikan selama 24 jam. Ini agar masa kerja radar bisa bertahan lebih lama. Hasanuddin menjelaskan cara kerja radar militer tidak ubahnya mesin kendaraan. Butuh bahan bakar untuk menggerakan mesin motor dan perawatan berkala.

“Kalau 24 jam berputar tidak akan kuat. Ada jedanya. Setelah 16 jam misalnya berhenti didinginkan dahulu. Radar itukan mutar pakai mesin motor,” ujarnya.

Tidak mudah bagi radar militer mendeteksi gerakan pesawat komersial MH370. Ini karena peruntukan radar militer memang bukan untuk memantau gerakan pesawat komersial. Belum lagi, kata Hasanuddin, ada faktor-faktor yang membuat radar militer tidak bisa mendeteksi keberadaan benda-benda asing di udara.

Hasanuddin menjelaskan keberadaan benda asing di udara bisa tidak terdeteksi radar apabila benda asing terbang di antara bukit, pegunungan, dan terbang rendah. Atau, imbuh Hasanuddin, bisa saja pilot MH370 sengaja mematikan sinyal pesawat agar tidak terdeteksi.

Dia berharap kondisi ini bisa membuat semua pihak sadar dan tidak menyalahkan Indonesia. “Radar militer negara lain juga tidak mendeteksi kenapa Indonesia yang disalahkan?” katanya.

  ★ Republika  

Kopassus dan TNI AD siap Operasikan Bushmaster

Jakarta ☆ Sebuah Kapabilitas baru TNI-AD sudah siap dioperasikan usai Bushmaster Driver and Technician Training 24-28 February 2014. Menyusul pembelian tiga unit ranpur beroda empat buatan Thales Australia oleh TNI-AD, ‘Bushmaster’ Protected Mobility Vehicle (PMV) pada akhir tahun 2013, latihan teknis dan pendidikan untuk 25 orang pengendali dan teknisi dari KOPASSUS dan Korps Perlengkapan TNI-AD diselenggarakan di Mako Kopassus Cipatat dan PMPP, Sentul. Dibantu dengan tiga juru bicara, terdapat tiga pelatih Australia dari Combined Arms Training Centre (CATC), Puckapunyal, dikirim dari Australia untuk memberikan pelatihan agar dapat membantu KOPASSUS dan Korps Peralatan TNI-AD untuk dapat memanfaatkan fasilitas baru Bushmaster PMV secara maksimal.

Latihan tersebut walau berformat singkat sempat mencakup seluruh aspek pengoperasian dan perawatan ranpur Bushmaster, mulai dari pengenalan karakteristik kendaraan, pemeliharaan harian, sistem elektronik, bahan bakar dan pendinginan mesin. Peserta juga diberikan pelatihan cara untuk mengandeng secara aman kendaraan yang mogok dan juga cara untuk mengendarai ranpur Bushmaster dengan kecepatan tinggi secara aman.

Para peserta pelatihan terkesan dengan kapabilitas Bushmaster PMV. “Bushmaster lebih tangkas daripada ranpur Casspir yang dimiliki oleh Satuan saya saat ini” ujar SERDA Supriyanto dari Satuan 81 KOPASSUS. “Mesin Bushmaster jauh lebih kuat dan sistem kendali operasi terasa sangat lebih ringan. Bushmaster ini juga sudah dilengkapi dengan AC dan joknya jauh lebih enak untuk diduduki” tambahnya.

Pada Upacara Penutupan pada Jumat, 28 Februari di Mako KOPASSUS Cijantung, Atase Darat Australia, Kolonel Justin Roocke, membantu inspektur upacara, Waaslog Kopassus, Letkol Octavianus Oscar. E, untuk pemasangan pin Bushmaster Driver and Technician Training pada 24 lulusan pelatihan tersebut. “Sangat membanggakan bagi saya bahwa dalam waktu yang singkat, yaitu hanya dalam lima hari saja, seluruh pelajaran yang diberikan oleh para instruktur dapat diserap secara keseluruhan oleh kalian semua” ujar Kolonel Justin pada pidatonya dihadapan para lulusan yang berkumpul pada ucara penutupan tersebut.

  ★ Ikahan