Select Language

Senin, 24 Februari 2014

Australia Harus Putuskan, Indonesia Teman atau Musuh !

marty-julie
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (photo: REUTERS/Beawiharta)
Menteri Luar Negeri Marty tak habis pikir, sengketa soal tembakau dan udang juga disadap Australia.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengaku tidak habis pikir dengan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Isu penyadapan terbaru, agen ASD (Australia Security Defence), ikut menyadap pembicaraan terkait sengketa dagang soal udang dan tembakau. Kata Marty hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu keamanan nasional Negeri Kanguru.
Marty mengaku heran, sebagai negara tetangga, Australia justru malah menggunakan kemampuan teknologi intelijennya untuk memata-matai banyak kegiatan di Indonesia.
“Intinya, Australia harus memutuskan, Indonesia ini dianggap sebagai sahabat atau musuh. Sangat sederhana. Karena semua ini soal niat,” ucap Marty.
Kata Marty, ketimbang memata-matai Indonesia, seharusnya Pemerintah Australia meminta dokumen sengketa dagang itu secara baik-baik.
“Apabila mereka bertanya kepada Pemerintah RI, dengan senang hati saya akan berikan semua dokumen yang mereka butuhkan. Tidak ada gunanya menyadap atau menggunakan cara-cara seperti itu,” tuturnya.
Ditanya soal langkah antisipasi yang disiapkan Pemerintah RI untuk menghadapi kejutan bocoran dokumen milik mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden, Marty enggan mengatakannya.
Marty menilai, tidak bijak apabila langkah antisipasi yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia lantas diungkap ke publik. Namun, Menlu Marty yakin lembaga intelijen dan otoritas yang berwenang menangani urusan komunikasi telah mengambil langkah preventif.
Harian New York Times pada Minggu, 16 Februari 2014, menurunkan laporan soal agen intelijen DSD yang memata-matai komunikasi pejabat RI di Washington DC dengan pengacara yang disewa pemerintah untuk menangani sengketa dagang udang dan tembakau. Laporan tersebut bersumber dari dokumen mantan kontraktor NSA, Snowden pada Februari 2013.
Sadap Udang dan Rokok
Hubungan Indonesia-Australia kembali diuji seiring munculnya lagi bocoran dokumen intelijen AS, NSA, oleh Eward Snowden. Australia dilaporkan telah menyadap negosiasi sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat soal rokok kretek dan udang.
Bocoran yang diulas New York Times, Minggu 15 Februari 2014, itu mengungkapkan bahwa penyadapan pertama dilakukan oleh intelijen Australia, Australia Signals Directorate (ASD). ASD kemudian melaporkan pada NSA bahwa mereka telah menyadap pembicaraan antara pejabat Indonesia dan perusahaan hukum AS yang ditugas menangani sengketa itu.
Dalam dokumen Februari 2013 itu dikatakan bahwa Australia menawarkan untuk membagi hasil penyadapan itu pada NSA. Dalam dokumen tidak disebutkan perusahaan yang menangani kasus tersebut. Namun dalam catatan media, saat itu perusahaan Mayer Brown tengah disewa Indonesia untuk kasus tersebut.
Dalam laporannya ke kantor perwakilan NSA di Canberra, Australia, ASD mengatakan bahwa “Informasi soal percakapan pengacara-klien akan disertakan” dalam hasil penyadapan. Kantor perwakilan ini lantas menghubungi markas pusat NSA di Fort Meade, Maryland, untuk meminta arahan.
Markas NSA lalu memberikan restu bahwa agen Australia “boleh melanjutkan penyadapan pembicaraan, untuk memberikan laporan intelijen yang sangat bermanfaat untuk konsumen Amerika Serikat.” Disebutkan bahwa ASD telah mengakses data dalam jumlah besar dari Indosat, untuk menyadap komunikasi pelanggan operator selular itu, termasuk komunikasi para pejabat di sejumlah kementerian di Indonesia.
Dokumen lain yang diperoleh menunjukkan, pada tahun 2013, ASD mendapatkan hampir 1,8 juta kunci enskripsi induk yang digunakan operator selular Telkomsel untuk melindungi percakapan pribadi dari pelanggannya. Intelijen Australia juga membongkar semua enskripsi yang dilakukan Telkomsel.
Tidak disebutkan kasus apa yang jadi sasaran Australia. Namun saat penyadapan dilakukan tahun 2010 itu, Indonesia tengah terlibat sengketa rokok kretek dan udang dengan AS. Sementara itu, pengacara Mayer Brown, Duane Layton, yang menangani dalam sengketa Indonesia-AS itu mengatakan bahwa dia tidak menyadari dirinya dan perusahaannya jadi sasaran penyadapan.
“Saya selalu berpikir ada orang yang mendengarkan saya. Karena kau akan sangat bodoh jika tidak memikirkan soal itu di zaman seperti ini. Tapi saya tidak pernah mengira akan jadi korban,” kata Layton.
Layton mengatakan isi penyadapan Australia akan sangat membosankan, karena tidak ada yang penting dalam pembicaraan dia dengan kliennya di Indonesia. “Tidak ada yang ‘seksi’ dari penyadapan itu. Isinya hanya hal-hal yang biasa saja,” kata Layton.
Baik NSA dan ASD membantah laporan ini. Juru bicara perdana menteri Australia Tony Abbott mengatakan bahwa mereka tidak mengomentari urusan intelijen. Bocoran ini tidak ayal akan menambah rumit daftar masalah antara Indonesia dan Australia.(viva.co.id).

Bangun kapal selam Rp 2,9 T, pemerintah yakin lebih hemat dana

Bangun kapal selam Rp 2,9 T, pemerintah yakin lebih hemat dana
kapal selam nuklir. shutterstock
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan bakal menghemat anggaran. Meski, pemerintah harus menggelontorkan dana sekitar Rp 2,9 triliun namun ini masih lebih murah dibandingkan harus terus membeli kapal baru di masa mendatang.
Kerja sama ini sendiri menggunakan skema transfer of technology (TOT) dengan PT PAL. Nantinya ke depan, PT PAL akan mampu membuat sendiri kapal selam made in Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan rencana ini merupakan kajian dan usulan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Pendanaan akan diberikan melalui pos Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"PPA bisa meyakinkan kami nantinya akan menghasilkan outcome yaitu infrastruktur kapal selam yang bisa menghemat dengan transfer teknologi," ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).
Pemerintah yakin uang negara yang dikeluarkan sekitar Rp 2 triliun tidak akan sia-sia. Selain itu, menurutnya, PMN biasanya diberikan untuk menyelamatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan maupun bisnis, namun kali ini untuk pengembangan industri pertahanan.
"Saat ini tidak terkait menyelamatkan PT PAL. Pada 2011 PAL memang dapat PMN Rp 2,5 triliun untuk menyelamatkan perusahaan, memang update PAL baik performancenya," jelasnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengakui, bahwa selama ini PMN selalu identik dengan perusahaan BUMN penyakitan yang sedang mengalami krisis.
"Saya kira kata khusus dalam kesimpulan tadi penting karena PMN belakangan ini 'negatif' pengertiannya," ujar Dahlan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan setuju menyuntik modal PT PAL sebesar USD 250 juta atau setara Rp 2,9 triliun dalam tiga tahun. Dana sebesar itu bakal digunakan BUMN perkapalan tersebut untuk membuat kapal selam.
"Kementerian keuangan menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sebesar USD 250 juta tapi ini multiyears maka akan dianggarkan sebesar USD 180 juta tahun ini," ujar Bambang Brodjonegoro.
Dia menegaskan, suntikan modal tersebut bukan untuk penyehatan perusahaan, tetapi untuk mengembangkan industri pertahanan. Makanya, pemerintah menyebut itu sebagai PMN khusus.
Secara rinci, anggaran USD 250 juta bakal dipergunakan untuk biaya konsultan sebesar USD 30 juta, penyiapan sumber daya manusia USD 70 juta, dan peralatan USD 150 juta. Dalam RAPBN Perubahan 2014, pemerintah baru akan menyiapkan anggaran untuk peralatan dan konsultan dengan total nilai USD 180 juta.
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT PAL Firmansyah mengatakan kapal selam pertama akan selesai dibuat pada 2017. Kemudian, kapal selam kedua penyelesaiannya dipercepat pada 2019-2020.
"Kapal selam ini berbeda dengan tahun 2009, ini lebih panjang dan lebar," katanya.
[bim]

Kucurkan USD 250 juta, RI tak perlu tergantung alutsista asing

Kucurkan USD 250 juta, RI tak perlu tergantung alutsista asing
alutsista indonesia. ©kaskus
Merdeka.com - Anggaran sebesar USD 250 juta yang dikucurkan 
Kementerian Keuangan untuk pembuatan kapal selam membuat 
Indonesia tak harus mengandalkan alat utama sistem senjata 
(Alutsista) dari asing. Anggaran sebesar itu diberikan dalam bentuk 
Penyertaan Modal Negara (PMN) khusus kepada BUMN perkapalan 
PT PAL selama tiga tahun.
"Supaya indonesia tidak tergantung terus pada Luar negeri. Ini bukan 
bisnis, jadi tidak bisa dibiayai oleh bisnis, karena ini untuk pertahanan 
keamanan negara," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan usai rapat kerja 
dengan Komisi I DPR-RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).
Dalam raker, Komisi I DPR-RI menyetujui penyuntikan modal pemerintah 
sebesar USD 250 juta kepada PT PAL selama tiga tahun. Sebagai 
awalan, pemerintah bakal mengalokasikan sebesar USD 180 juta 
dalam Rancangan APBN Perubahan 2014.
"Untuk bisa buat butuh galangan kapal selam, enggak bisa pakai 
galangan kapal yang ada. Maka untuk membuat galangannya itu butuh 
180 juta dollar, itu belum lain-lain," lanjutnya.
Secara rinci, anggaran USD 250 juta bakal dipergunakan untuk biaya 
konsultan sebesar USD 30 juta, penyiapan sumber daya manusia 
USD 70 juta, dan peralatan USD 150 juta.
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT PAL Firmansyah 
mengatakan kapal selam pertama akan selesai dibuat pada 2017. 
Kemudian, kapal selam kedua penyelesaiannya dipercepat pada 
2019-2020.
"Kapal selam ini berbeda dengan tahun 2009, ini lebih panjang 
dan lebar," katanya.
[yud]

Kemenkeu suntik modal PT PAL USD 250 juta buat bikin kapal selam

Kemenkeu suntik modal PT PAL USD 250 juta buat bikin kapal selam
kapal selam nuklir. shutterstock
Merdeka.com - Kementerian Keuangan setuju menyuntik modal PT PAL 
sebesar USD 250 juta dalam tiga tahun. Dana sebesar itu bakal 
digunakan BUMN perkapalan tersebut untuk membuat kapal selam.
"Kementerian keuangan menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN). 
Sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sebesar USD 250 juta tapi ini 
multiyears maka akan dianggarkan sebesar USD 180 juta tahun ini," 
ujar Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro saat rapat kerja 
dengan Komisi I DPR-RI, di Jakarta, Senin (17/2).
Dia menegaskan, suntikan modal tersebut bukan untuk penyehatan 
perusahaan, tetapi untuk mengembangkan industri pertahanan. Makanya, 
pemerintah menyebut itu sebagai PMN khusus.
Secara rinci, anggaran USD 250 juta bakal dipergunakan untuk biaya 
konsultan sebesar USD 30 juta, penyiapan sumber daya manusia 
USD 70 juta, dan peralatan USD 150 juta. Dalam RAPBN Perubahan 2014, 
pemerintah baru akan menyiapkan anggaran untuk peralatan dan konsultan 
dengan total nilai USD 180 juta.
"PNM biasanya dipakai penyehatan BUMN, tapi kali ini sifatnya memberikan 
nilai industri di indonesia khususnya industri pertahanan," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT PAL Firmansyah mengatakan 
kapal selam pertama akan selesai dibuat pada 2017. Kemudian, kapal 
selam kedua penyelesaiannya dipercepat pada 2019-2020.
"Kapal selam ini berbeda dengan tahun 2009, ini lebih panjang dan lebar," 
katanya.
[yud]

Buat kapal selam lokal, pemerintah habiskan dana Rp 2,18 T

Buat kapal selam lokal, pemerintah habiskan dana Rp 2,18 T
kapal selam nuklir. shutterstock
Merdeka.com - Pemerintah, siang ini, datang menemui Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) komisi I untuk membicarakan pembangunan kapal selam oleh 
PT PAL. Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro, Menteri BUMNDahlan Iskan dan Menteri Pertahanan 
Purnomo Yusgiantoro.
"Pembangunan infrastruktur kapal selam akan dilakukan di PT PAL dengan 
skema TOT (transfer of technology). Kami komisi I sudah melakukan 
kunjungan ke PT PAL," ujar wakil komisi I DPR, TB Hasanudin, saat 
membuka rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).
Menurutnya, selama ini infrastruktur dermaga khusus kapal selam PT PAL 
tidak mendukung. Bahkan, anggaran untuk pembangunan 6 blok dermaga 
tidak jelas.
"Limit waktu sesuai perjanjian dengan Korsel sangat singkat. Fasilitas 
pembangunan harus siap. Apabila dibutuhkan anggaran infrastruktur bulan 
April-Mei keputusan anggaran sudah diserahkan," jelasnya.
Penggunaan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal selam, 
menurutnya, ialah USD 120 juta atau setara Rp 1,39 triliun, dan kesiapan 
personel dibutuhkan USD 68 juta atau setara Rp 790,6 miliar. "Jadi total 
USD 188 juta (setara Rp 2,18 triliun)," jelasnya.
Mengingat saat ini sudah bulan Februari dan mendekati April maka 
komisi I memerlukan penjelasan dari pemerintah untuk membuat 
keputusan. "Komisi I minta penjelasan dari kemenkeu,"tegasnya.
[bim]

Bantu distribusi logistik Pemilu, TNI AD pakai kapal water jet

Bantu distribusi logistik Pemilu, TNI AD pakai kapal water jet
Perbaikan kotak suara. ©2014 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - TNI AD siap mengerahkan personel dan alutsista miliknya untuk membantu kelancaran distribusi logistik Pemilu 2014. Kapal water jet terbaru milik TNI AD akan dikerahkan. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Budiman menyatakan, water jet itu nantinya mempunyai kapasitas 50 orang. Untuk kecepatannya bisa mencapai 30 sampai 40 knot di atas permukaan air.

"Kita siapkan juga kapal angkutan air kita, kebetulan kapal itu produk dalam negeri sendiri yaitu water jet," kata Budiman di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (12/2)

Budiman menambahkan, water jet tersebut merupakan pembelian alutsista yang dihasilkan dari perusahaan pembuat kapal ternama di Indonesia. Harga satuannya pun bisa dikatakan lebih murah dibanding membeli dari luar negeri.

"Harga satu kapal seharga Rp 12 miliar, yang sudah dibuat sampai saat ini sudah 10 unit. Mudah-mudahan yang pertama jadi ini awal Maret, nanti kita demonstrasikan di Tanjung Priok," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan beberapa kendaraan TNI AD juga untuk membantu pendistribusian dan pengamanan pemilu 9 April nanti.

"Segera kita drop motor-motor ke Babinsa. Kemudian Dandim segera kita turunkan, dan sebagian bus kecil untuk Kodim. Kemudian kita siapkan untuk helikopter kita, pesawat Cassa kita," pungkasnya.

Sebelumnya, terkait Pemilu damai, tertib dan aman, TNI sudah menerjunkan semua satuannya. Mulai angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Namun, penebalan yang dilakukan TNI kepada Polri bersifat tidak langsung.

Berikut format kekuatan penebalan yang dilakukan TNI di semua lini :

TNI AD :
1 SSY (satuan setingkat batalyon) untuk tiap Polda tipe A
2 SSK (satuan setingkat kompi) untuk tiap Polda tipe B
1 SST (satuan setingkat peleton) untuk tiap Polres
3 SSY Kostrad dan Satgultor sebagai cadangan pusat yang setiap saat dapat digerakkan sesuai kepentingan.

TNI AL :
5 SSK pada masing-masing Koarmada
5 SSK Marinir serta Denjaka sebagai cadangan pusat.

TNI AU :
2 SSK pada masing-masing Koopsau - 2 SSK Paskhas serta Denbravo sebagai cadangan pusat.

Sabtu, 22 Februari 2014

Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia

Bagaimana memaknai kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia minggu pertama September mendatang? Tentunya sudah bisa ditebak, yaitu untuk menjalin suatu kerjasama strategis Indonesia-Rusia di segala bidang sebagaimana pernah dilakukan semasa pemerintahan Presiden Sukarno dan pimpinan tertinggi Uni Soviet (sekarang Rusia) Nikita Khrushchev di era 1950-an dan 1960-an.

Ketika itu, hubungan bilateral Indonesia dan Soviet tidak saja berlangsung di bidang kerjasama politik dan militer, tapi juga meluas di bidang kebudayaan dan IPTEK(Ilmu Pengetahuan-Teknologi). Dan yang luar biasa dari eratnya hubungan Indonesia-Rusia semasa pemerintahan Presiden pertama Indonesia tersebut, kedekatan dan persahabatan Indonesia-Rusia sama sekali tidak diikat oleh kesamaan ideologi antar kedua negara.

Seperti kita ketahui, waktu itu Amerika Serikat dari kubu kapitalisme liberal sedang terlibat perang dingin dengan Uni Soviet dari kubu Komunisme. Namun berkat paradigma Politik Luar Negeri bebas dan aktif yang dianut Indonesia sejak 1948, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Sukarno berhasil menjalin persahabatan dan kerjasama strategis dengan negara-negara berpaham komunis seperti Soviet dan bahkan Republik Rakyat Cina.

Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Indonesia mempunyai momentum yang cukup bagus untuk menjalin kembali kerjasama strategis dengan Rusia yang dulunya lebih dikenal dengan nama Uni Soviet.

Mengapa penting bagi Indonesia? Saat ini politik luar negeri Indonesia sangatlah penting untuk memperluas mitra strategisnya di seluruh dunia. Dan salah satu yang menarik dari segi ini adalah Rusia. Karena negara beruang merah ini punya potensi besar. Di antaranya, tentu saja di bidang kerjasama militer dan keamanan. Dengan kata lain, kerjasama strategis Indonesia-Rusia di bidang militer dan keamanan bisa menjadi “pintu pembuka” untuk terjalinya suatu kemitraan strategis di bidang-bidang lain di luar bidang politik dan militer. Seperti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menurut sebuah sumber dari Departemen Luar Negeri, dalam kunjungan Presiden Putin ke Jakarta September mendatang, Rusia akan menawarkan penjualan pesawat tempurnya yang dianggap merupakan produk militer Rusia yang terbaru dan efektif. Dan dengan harga yang layak dan jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk persenjataan yang berasal dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika.
Bahkan menurut sumber-sumber yang bergerak dalam bisnis peralatan militer kepada penulis, meski harganya jauh lebih murah, peralatan militer produk Rusia mutu dan kualitasnya tidak kalah dibandingkan produk peralatan militer Eropa Barat dan Amerika. Bahkan dalam beberapa produk tertentu, negara-negara barat mutunya lebih rendah dan buruk.

Dan yang lebih menarik lagi, dalam menjual peralatan militernya ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia, Rusia sama sekali tidak mengaitkannya dengan kepentingan-kepentingan atau agenda politik yang tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis dan perdagangan. Dan ini tentunya berbeda 180 derajat dibandingkan Amerika Serikat yang pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, misalnya, selalu mengaitkan penjualan peralatan militernya ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan komitmen untuk menegakkan demokratisasi politik dan hak-hak asasi manusia.

Alhasil, seperti kita lihat dalam kasus Indonesia, Amerika sempat memberlakukan embargo penjualan senjata kepada Indonesia akibat tertembaknya beberapa aktivis pro kemerdekaan Timor Timor di Santa Cruz pada 1991 lalu. Bahkan akibat dari insiden Santa Cruz tersebut, Amerika juga memberhentikan pengirimian personil TNI dalam program pelatihan militer di Amerika Serikat melalui Program IMET.

Begitulah sisi menjanjikan dari kerjasama militer dan pertahanan Rusia-Indonesia. Dalam menjual peralatan militernya, Rusia tidak memberlakukan syarat-syarat politik yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah bisnis dan perdagangan.

Sisi lain yang menarik dari kunjungan Putin ke Jakarta awal September mendatang, adalah di bidang kerjasama ruang angkasa. Dan untuk bidang yang satu ini, Rusia sejak masih Uni Soviet, memang termasuk negara unggulan. Buktinya, pada 1961 Rusia sudah dikenal sebagai salah satu negara yang cukup maju dalam bidang itu. Pernah dengar nama Yuriy Gagarin? Dialah manusia pertama yang menginjak bulan di ruang angkasa.

Maka menurut sumber di lingkar dalam pemerintahan Yudhoyono, dalam kunjungan Putin nanti, akan mengusulkan sebuah kerjasama strategis di bidang ruang angkasa kepada Indonesia. Untuk kongkritnya, Rusia akan memberi bantuan yang semaksimal mungkin agar para angkasawan Indonesia bisa menginjak bulan di ruang angkasa. Kalau informasi ini benar, dan rencana strategis ini bisa terlaksana dengan lancar sesuai skenario, maka tak pelak lagi reputasi Indonesi di dunia internasional akan semakin meningkat. Dan yang lebih penting dan strategis lagi, ini sangat strategis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Indonesia. Sehingga, Indonesia dan Rusia akan memasuki sebuah era baru dari kerjasama strategis yang mungkin akan jauh lebih kualitatif dibandingkan dengan kerjasama Indonesia-Soviet semasa pemerintahan Sukarno dan Nikita Krushchev di era 1950-60-an.

Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana 

Salah satu ancaman yang berbahaya untuk abad 21 adalah Bencana Alam seperti gempa bumi, Tsunami, kebakaran hutan, banjir dan sebagainya. Akibat dari itu, ratusan ribu jiwa tewas secara mengenaskan.  Juta orang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kerugian keuangan negara mencapai miliaran dollar Amerika.

Dalam konteks tersebut, pemerintah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, harus memiliki strategi dan peralatan yang cukup canggih, untuk melakukan pencegahan sedini mungkin dan mengantisipasi terjadinya bencana. Betapa tidak. Dalam bencana Tsunami yang melanda Aceh pada 2005 lalu, 300 ribu orang lebuh tewas. Kejadian dalam skala yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Pulau Nias.

Kebakaran hutan juga melanda Kalimantan dan Sumatera Utara, sehingga mengundang kecaman dari Malaysia dan Singapore.

Rentetan bencana alam dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dini dan penanggulangan pasca bencana, sudah selayaknua jika Indonesia bertekad untuk tidak membuat atau mengulang kesalahan serupa di masa depan.

Untuk itu, belajar dan menyerap ilmu-teknologi dari negara-negara lain, tentunya merupakan opsi yang cukup strategis untuk diterapkan Indonesia. Nah, dalam soal ini, lagi-lagi Rusia dikenal memiliki reputasi sebagai negara yang cukup efektif dalam membangun sistem penanggulangan bencana. Dalam membantu Indonesia dalam menanggulangi situasi pasca bencana, Rusia sudah membuktikannya secara nyata.

Berkat bantuan pesawat Amphibi Be-200(Multipurpose Amphibious Jet) dalam kebakaran hutan di Kalimantan tahun lalu, ternyata Rusia tidak saja berhasil membantu penanggulangan pascabencana kebakaran hutan, bahkan ratusan ribu warga Indonesia berhasil diselamatkan hidupnya.

Sumber departemen luar negeri mengatakan kepada penulis, bahwa fakta ini menurut rencana akan menjadi pertimbangan penting untuk tawaran bantuan Rusia di bidang teknologi kepada Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah, bahwa dengan belajar dari pengalaman Rusia membantu Indonesia dalam kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera Utara tahun lalu, pihak Kementerian Negara Riset dan Teknologi berpandangan bahwa jika Indonesia memiliki Multipurpose Amphibious Jet ala Be-200, maka jumlah korban akibat kebakaran hutan maupun bencana alam lainnya yang memerlukan evakuasi korban secepatnya, bisa dikurangi seminimal mungkin. Sekaligus menghindari kecaman keras dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore.

Singkat cerita, dalam situasi saat ini yang mana Indonesia terkesan semakin mendekat ke dalam pengaruh orbit Amerika Serikat, berbagai peluang kerjasama militer dan teknologi seperti tersebut di atas, kiranya perlu disambut dengan gembira. Sehingga kunjungan Putin ke Jakarta, bisa dibaca secara strategis sebagai kekuatan penyeimbang yang cukup signifikan tidak saja bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan Asia Tenggara yang belakangan ini menjadi target militer Amerika untuk dijadikan sekutu militer melalui suatu pakta pertahanan(untuk soal ini, bisa dibaca artikel penulis mengenai ADF di situs ini juga).

Beberapa pejabat senior kedua negara, menurut sumber penulis di Departemen Luar Negeri, kabarnya akan membahas kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Bahkan bisa jadi, akan segera diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama di antara kedua negara. 

Bahkan informasi lain yang tak kalah penting, juga akan dibahas mengenai forum bantuan Rusia dalam penanggulangan bencana alam, sehingga ketika Indonesia memerlukan bantuan Rusia, sudah akan tersedia suatu mekanisme yang memudahkan terjalinnya kerjasama dan bantuan dari Rusia. Begitu pula sebaliknya, jika negara-negara lain memerlukan bantuan Indonesia di bidang penanggulangan bencana. Sebab siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia sudah mampu menguasai ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam penanggulangan bencana.

Kerjasama Bidang Energi

Aspek strategis lain yang kiranya akan menjadi pembahasan penting dalam kunjungan Putin ke Jakarta adalah di bidang energi. Kita tahu, Indonesia adalah negara eskportir gas, dan hingga kini masih tercatat sebagai salah satu eksportir gas terbesar di Asia Pasifik.  Maka dari itu, penting sekali bagi Rusia untuk menjalin koordinasi dengan Indoensia di bidang ini.

Dalam pada itu, kerjasama Indonesia-Rusia di bidang energi ini, pada perkembangannnya bisa menjadi “pintu masuk” untuk kerjasama strategis Indonesia-Rusia membendung pengaruh Amerika dan Eropa Barat di Asia Pasifik, atau setidaknya di kawasan Asia Tenggara.

Sebab di kawasan Asia Tengah, Amerika dan Rusia sebenarnya sudah sejak akhir 1990-an bertarung dan berkompetisi dalam perebutan sumberdaya minyak di kawasan tersebut. Simak saja studi yang dilakukan oleh mantan penasehat Presiden Jimmy Carter Zbigniew Brzezinski atas sponsor dari Council of Foreign Relations (CFR) pada 1997.

Studi Brzezinski secara eksplisit menyebut Rusia dan Cina sebagai ancaman kepentingan Amerika di kawasan perbatasan Asia Tengah. Sehingga studi CFR merekomendasikan para perancang kebijakan dan strategi di Washington untuk mengelola dan memanipulasi beberapa negara kecil yang berada di kawasan tersebut seperti Ukraina, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Iran, sebagai kekuatan tandingan yang pro Amerika untuk membendung pengaruh dan gerakan Rusisa dan Cina dalam menguasai sumber-sumberdaya minyak, gas dan mineral di kawasan Asia Tengah.

Dengan fakta-fakta seperti ini, situasi serupa bisa saja terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam arti bahwa Amerika pun memandang manuver Cina dan Rusia di kawasan Asia Tenggara sebagai ancaman dan penghalang dalam upaya Amerika mengontrol akses sumberdaya minya, gas dan mineral di Asia Tenggara, khususnya ASEAN.

Inilah sisi strategis kerjasama Indonesia-Rusia di bidang energi. Kerjasama dan koordinasi antara Rusia dan Indonesia yang tidak saja sebatas dalam bidang gas, tapi juga dalam bidang minyak dan mineral, pada perkembangannya akan menjadi bibit-bibit kemitraan dan persahabatan antara kedua negara di semua bidang.

Politik

Dari semua kemungkinan kerjasama tersebut di atas, kerjasama di bidang politik lah sumbu dan sumber dari segalanya. Betapa tidak. Disamping hubungan kedua negara sangat dekat, kepentingan Indonesia dan Rusia di forum internasional pun boleh dikatakan sejalan. Opini kedua negara mengenai masalah internasional yang utama yaitu dalam penanggulangan terorirsme, separatisme, dan ekstrimisme, juga sejalan dan sehaluan.

Normalisasi situasi di Korea Utara, Afghanistan, Irak, Israel-Palestina, sikap kedua negara juga sama. Berarti, melalui momentum kunjungan Putin ke Jakarta, Indoneia dan Rusia tidak bisa lain harus semakin meningkatkan kerjasama bilateralnya di bidang politik secara lebih baik dan produktif. Bahkan kerjasama politik Indonesia-Rusia secara multilateral pun juga harus semakin ditingkatkan. Seperti di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) yang mana kerjama antara Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan Rusia sebagai anggota tetap, harus semakin solid dan kompak, karena keduanya merupakan kekuatan penting. Sehingga dalam masalah reformasi PBB, misalnya, Amerika dan negara-negara Eropa Barat tidak bisa begitu saja menganggap enteng Indonesia dan Rusia, yang tentunya juga cenderung sejalan dengan Republik Rakyat Cina.

Jelasnya, kunjungan Putin sebagaimana juga halnya dengan kunjungan SBY ke Moskow Desember tahun lalu, akan memperlihatkan potensi kerjasma strategis kedua negara. Terbukti bahwa dalam kunjungan SBY ke Moskow tahun lalu, telah berhasil ditandatangani 10 perjanjian dalam berbagai macam bidang, mulai dari kerjasama keamanan sampai ke bidang ekonomi dan pariwisata.

Karena itu, beberapa kalangan di departemen luar negeri maupun departemen pertahanan, telah mengisyaratkan kepada penulis bahwa dalam kunjungan Putin ke Jakarta September mendatang, diharapkan hasilnya akan jauh lebih besar atau minimal sama besarnya dengan kunjunan SBY ke Moskow.

Kembali ke hubungan Rusia-Indonesia sebelum 1965, banyak kalangan pengamat yang menilai hubugan kedua negara bukan sebagai mitra, namun hanya sekadar sahabat. Pada zaman Orde Baru di era Suharto, hubungan kedua negara bukan sahabat tapi sekadar mitra. Banyak kalangan yang berharap, baik dari lingkar dalam pemerintahan SBY maupun kalangan swasta, hubungan Indonesia-Rusia kini dan mendatang akan menjadi mitra sekaligus sahabat. Sehingga sesuai peribahasa orang-orang tua kita dahulu, “Jauh di mata tapi dekat di hati.”

Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia

Gagal dalam usahanya sebagai pengendali tunggal terhadap Selat Malaka, Amerika sepertinya tidak kehilangan akal. Sekarang mencoba taktik baru, secara aktif mendorong Indonesia sebagai sekutu terdepan di Asia Tenggara. Itulah sebabnya negara Paman Sam ini berusaha menjalin kerjasama dalam bidang militer-strategis.

Tujuan akhir yang hendak dicapai, apalagi kalau bukan untuk memperoleh akses bebas terhadap sumberdaya alam Indonesia dengan membangun pangkalan militer di wilayah NKRI, guna mengontrol selat Malaka.
Selain itu, melalui taktik ini, Amerika berharap sekaligus bisa mengendalikan dua negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia dan Thailand. Dan kalau taktis ini berjalan lancar, praktis kedua negara ASEAN tersebut bisa diawasi oleh Amerika melalui wilayah Indonesia.
Sisi strategis Indonesia di mata Gedung Putih ada dua. Pertama, karena lokasi geostrategis Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam. Tapi yang jauh lebih penting, karena kewibawaan dan pengaruhnya yang besar di kalangan negara-negara ASEAN.  Sehingga Amerika berusaha memanfaatkan kemampuan Indonesia di negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam(OKI), agar bisa memberikan dampak atas penyelesaian berbagai masalah krusial seperti situasi di Afghanistan, Irak, program nuklir Iran, dan situasi krisis di Timur Tengah pada umumnya.
Masuk akal jika Washington mendorong pemerintahan SBY agar meningkatkan intesiifikasi hubungan bilateral, melalui latihan militer bersama, termasuk di wilayah Selat Malaka. Bahkan lebih daripada itu, Amerika juga melakukan pelatihan para kader militer Indonesia di Amerika Serikat, selain pelatihan bagi para staf muda birokrasi dari berbagai kementerian dan media massa besar berskala nasional maupun daerah. Targetnya, tentu saja agar mereka menjadi orang-orang yang pro Amerika.
Hasilnya bahkan sudah mulai terlihat akhir-akhir ini. Kementerian Pertahanan baru-baru ini lebih aktif membeli berbagai peralatan militer dari Amerika. Bahkan pemerintah SBY sudah setuju Indonesia mengizinkan Amerika meletakkan radarnya di wilayah Indonesia. Lebih celaka lagi, ada banyak oknum-oknum angggota DPR yang pro kebijakan strategis Amerika di Indonesia.
Sekadar sebagai ilustrasi, beberapa produk perundang-undangan yang kemudian menjadi UU produk DPR, ternyata di belakangnya mendapat dukungan dari negara-negara asing. Menurut informasi dari seorang petinggi dalam bidang intelijen strategis, UU BUMN ternyata tidak lepas dari peran Price Water Copper. Sedangkan UU Migas merupakan hasil pengaruh dari World Bank. Dan UU kelistrikan karena pengaruh dari Asian Development Bank. Sampai tingkat tertentu, jika informasi ini otentik, pengaruh Amerika praktis cukup besar meskipun tidak secara langsung, dan dimainkan melalui forum multilateral.
Inilah sebuah gambaran nyata yang memperkuat kekhawatiran beberapa kalangan bahwa pada akhirnya hal ini bisa merugikan kedaulatan NKRI. Tiga contoh produk UU hasil pengaruh dari pemangku kepentingan(stakeholders) internasional tersebut, membuktikan betapa mudahnya Indonesia berada dalam  usaha kontrol kebijakan Amerika baik dalam bidang politik dalam negeri maupun luar negeri.
Kembali ke soal dipasangnya radar Amerika di wilayah Selat Malaka, Februari lalu 5 unit radar dalam proses pemasangan di wilayah Selat Malaka. Bahkan pada tahap berikutnya, 7 radar lagi siap dipasang di Selat Makasar.
Bahkan bantuan Amerika tidak sebatas dalam pengadaan peralatan. Di Riau baru-baru ini, personil teknis Amerika terlihat membantu TNI dalam memonitor radar. Kenyataan ini tentu saja harus di baca sebagai upaya Amerika menanam jasa kepada para elit politik Indonesia, sehingga Amerika secara persuasif melemahkan kendali TNI dan Polri terhadap kedaulatan wilayah NKRI.
Karena dengan pemasangan radar-radar Amerika di wilayah RI dan Selat Malaka khususnya, Amerika tidak saja bisa mengontrol Indonesia, melainkan juga seluruh wilayah Selat Malaka. Sehingga Amerika bisa memonitor Malaysia melalui Indonesia. 
Bantuan Amerika di bidang kemiliteran nampaknya semakin meningkat di era Presiden Bush. Baru-baru ini Indonesia menjajagi kemungkinan mendapatkan tank-tank ampibi dari Amerika. Amerika kabarnya sudah setuju, hanya saja Amerika meminta kejelasan apa imbalan dan keuntungan yang bisa diraih dari pengadaan bantuan perlatan militer tersebut.
Cengkeraman ekonomi Amerika di Indonesia, semakin nyata dengan penguasaan sektor energi dan minyak Indonesia oleh sebuah perusahaan Yahudi bernama Halliburton. Sementara sektor telekomunikasi berada dalam pengaruh perusahaan Yahudi lainnya, Telcos.

Islam Salafi/Wahabi Alat Pecah Belah Rusia dan Islam

Islam Salafi/Wahabi yang melekat dengan Kerajaan Arab Saudi sejak awal berdirinya, selalu dijadikan garda depan dalam menjalankan Politik Belah Bambu di negara-negara berpenduduk Islam. Negara Adidaya Rusia dengan 20  juta umat Islam atau 20 persen dari seluruh penduduk Rusia yang berjumlah 142 juta, nampaknya juga telah menjadi sasaran politik belah bambu ala Amerika dan Israel.

Arab Saudi, Islam Salafi, dan RENCANA ODED YINON
Aspek penting yang mencuat dari aksi teror di Volgograd-Rusia Akhir 2013 lalu, adalah keterlibatan kelompok Islam radikal Chechnya yang mendapat dukungan penuh dari kelompok Wahabi yang berbasis di Arab Saudi. Bagi kita di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini merupakan perkembangan yang cukup memprihatinkan.
Karena dengan demikian, terkesan Islam bukan merupakan agama yang damai dan penuh toleransi. Melainkan agama yang mendukung tindakan kekerasan, aksi bersenjata dan bahkan aksi teror. Seraya pada saat yang sama, aksi teror Volgograd bertujuan menciptakan suasana yang tidak harmonis antara Pemerintah Rusia pimpinan Presiden Vladimir Putin dan komunitas Islam di Rusia, maupun antara Rusia dengan negara-negara Islam di seluruh dunia.
Kasus aksi teror di Volgograd membuktikan adanya upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Islam sebagai agama pembawa perdamaian dan rasa toleransi kepada umat manusia di seluruh dunia. Dan pada saat yang sama, mengupayakan adanya konflik atau benturan antara Pemerintah Federal Rusia dengan para pimpinan elit politik di beberapa wilayah berpenduduk mayoritas Islam di wilayah-wilayah yang berada dalam kedaulatan Rusia. Antara lain, Chechnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang memainkan peran aktif untuk menjatuhkan kredibilitas Islam seraya mengadu-domba antara Pemerintah Rusia dan umat Islam di negri Beruang Merah tersebut?
Nampaknya, kita harus kembali merujuk pada RENCANA ODED YINON, strategi yang digunakan Israel dan negara manapun yang memandang perkembangan Islam sebagai sebuah ancaman, untuk menciptakan konflik di dalam tubuh umat Islam atau organisasi-organisasi Islam, dengan menggunakan Islam berhaluan Salafi/Wahabi yang berhaluan keras dan radikal, sebagai pion yang dimainkan untuk menerapkan skema dan skenario permainan Israel tersebut.  
Mengapa Amerika dan Israel kemudian ikut terlibat dan bahkan berperang sebagai dalang utama skema ODED YINON tersebut? Untuk menerapkan taktik menciptakan konflik internal di dalam tubuh umat Islam untuk berkelahi satu sama lain, maka Israel tidak mungkin bermain sendiri. Perlu dukungan strategis dari Amerika. Karena Amerika kemudian terlibat dalam Skema Oded Yinon, maka kemudian negara Paman Sam ini melibatkan Arab Saudi, negara satelit buatan Amerika dan Inggris sejak 1922, sebagai benteng sekaligus basis kekuatan Amerika dan Inggris di kawasan Timur Tengah.
Di sinilah, kemudian Islam berhaluan Salafi/Wahabi kemudian menjadi instrument ideologis/teologis yang dimainkan AS dan Israel, untuk memecah-belah soliditas umat Islam di kawasan Timur Tengah dan bahkan dunia internasional. Sebab Islam Salafi atau Wahabi sudah melekat dengan haluan keislaman Kerajaan Arab Saudi. Karena sejak awal berdirinya Arab Saudi yang direstui Amerika dan Inggris, Dinasti Saud kemudian berkolaborasi dengan Abdul Wahab, yang menganut garis Islam radikal sehingga kemudian Arab Saudi hingga sekarang menganut paham Islam Wahabi.
Alhasil, dalam setiap fenomena adanya Islamisasi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika atau yang di Indoensia kerap disebut Arabisasi Islam atau Ekspor Islam Arab, sejatinya merupakan manuver kelompok atau jaringan Islam berhaluan Wahabi atau pada konteks yang lebih luas disebut Islam Salafi.
Alhasil, oleh Amerika dan Israel, Arab Saudi kemudian ditetapkan sebagai garda terdepan/Frontline state dalam memuluskan rencana ODED YINON. Dan gerakan salafi yang "tak sadar telah dimainkan oleh Israel" menjadi boneka-boneka oded yinon dengan dalih pemurnian akidah islam menghantam gerakan Islam baik dari kalangan Mahzab ahlu sunnah wal jamaah (di Indonesia, Nahdlatul Ulama/NU) maupun madzhab Syiah.
Dalam kasus Indonesia, gerakan Islam Salafi/Wahabi ini selalu berbenturan dengan komunitas Islam tradisional Nahdlatul Ulama yang menganut Mahzab ahlu sunnah wal jamaah yang notabene merupakan mahzab yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. NU sebagai representasi dari umat Islam Indonesia yang bersenyawa dengan budaya nusantara dan lebih mengutamakan aspek spiritualitas atau kedalaman  batin dari agama daripada Islam sebagai ideologi, sangat menentang keras proses Arabisasi Islam di Indonesia yang berdalih untuk memunrnikan ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Mohammad.
Meskipun penganut mahzab Wahabi/Salafi di Indonesia masih relatif kecil, namun watak agresif dan militan kelompok ini dipandang sebagai ancaman nyata karena berpotensi bisa menghancurkan kredibilitas Islam ala Indonesia yang bersifat damai dan penuh tolerasi baik kepada agama-agama lain maupun terhadap aneka ragama mahzab dan tradisi di dalam tubuh umat Islam Indonesia itu sendiri.
Karenanya, adanya fenomena keterlibatan kelompok-kelompok Islam radikal yang terkait dengan gerakan separatisme Chechnya di Rusia, sudah barang tentu amat memprihatinkan bagi berbagai elemen masyarakat di Indonesia, termasuk Global Future Institute.
Apalagi dalam beberapa tulisan kami terdahulu, terungkap bahwa kebijakan strategis pemerintahan Presiden Putin terhadap umat Islam di Rusia pada dasarnya sangat kooperatif dengan merangkul semua elemen-elemen strategis Islam dalam rangka bersatunya Rusia sebagai negara berdaulat.
Kebijakan Pro Islam Putin di Rusia
Merangkul dan mendukung Islam di Rusia, berarti perdamian. nampaknya itulah yang menjadi pedoman politik Presiden Putin dalam memberi arah kebijakan strategis dalam merangkul Islam di Rusia.
Terlepas fakta bahwa kelompok gerakan separatisme Islam  Chechnya yang bermaksud memisahkan diri dari Republik Federasi Rusia ternyata didukung secara diam-diam oleh Inter Service Intelligence (ISI), badan Intelijen Pakistan yang sudah bersekutu cukup lama dengan badan intelijen Amerika CIA sejak perang dingin hingga kini, Putin nampaknya tidak kehilangan akal sehatnya untuk menyadari bahwa warga muslim Rusia saat ini berjumlah 20 juta orang atau 15% dari sekitar 142 juta orang Rusia. Suatu jumlah yang cukup besar, bahkan untuk keberadaan sebuah negara bangsa sekalipun.
Maklum, sejak bubarnya Uni Soviet, Islam menjadi agama kedua terbesar di Rusia, dan menjadi agama yang terpesat pertumbuhannya di Rusia, bahkan lebih pesat dibandingkan di Eropa. Sekadar informasi, Islam di Rusia telah ada sejak kurun waktu yang cukup lama. Pengaruhnya tidak saja terlihat dalam perkembangan keagamaan, melainkan juga dalam bidang sosial budaya dan perpolitikan.
Islam di Rusia sejak abad ke 7 menyebar di jazirah Rusia. Komunitas Muslim terkonsentrasi di daerah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia dan di beberapa negara federasi, serta sejumlah kota seperti Samara, Nyzny Novgorod, Tyumen, dan St Petersburg.  Sedangkan sebagian besar penduduk tersebar di daerah sekitar Sungai Volga (Tartastan), pegunungan Ural, beberapa wilayah Siberia dan Kaukasus Utara.
Dan satu lagi catatan penting, di Rusia hingga kini  ada lebih dari 4000 masjid.
Bisa dimengerti jika Putin dan para penentu kebijakan Rusia, kemudian menempuh sebuah langkah yang cukup strategis, yaitu melakukan kebijakan pro-Islam seperti mendukung pengembangan tempat ibadah dan pendidikan Islam di Rusia.   
Bukan itu saja. Di tingkat dunia internasional, Putin mencetuskan gagasan bahwa Rusia harus ikut serta dalam kegiatan Organisasi Konferensi Negara-negara Islam (OKI), sekalipun hanya sebagai peninjau. Dan perjuangan tersebut akhirnya berhasil terwujud dengan diterimanya Rusia sebagai peninjau tetap pada pertemuan Organisasi Konferensi Islam di Kuala Lumpur Malaysia pada 2003 lalu. Dan yang cukup membanggakan, Putin sendiri hadir pada momen bersejarah tersebut.
Melihat kenyataan tersebut, bisa dimengerti jika ada beberapa kalangan di dalam negeri Rusia dan bahkan di Chechnya itu sendiri, yang justru memandang positif keberhasilan Putin menumpas gerakan separatis Islam ala Al-Qaeda dan Taliban. Karena itu berarti momentum bagi warga muslim Rusia untuk diperhitungkan Putin sebagai salah satu kekuatan pemersatu  yang cukup penting bagi Republik Rusia Bersatu. Bahkan di Chechnya, Putin telah mengondisikan agar warga muslim menjadi kekuatan utama yang menyatukan masyarakat Chechnya.
Kenyataan ini nampaknya bukan sekadar angan-angan. Karena disamping Chechnya,  Putin sebagai pemimpin tertinggi Republi Federasi Rusia agaknya sadar betul bahwa Hingga kini terdapat sembilan republik Islam dalam naungan negara Federasi Rusia, yaitu Adegia, Bashkortastan, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkariya, Karachaevo-Cherkhesia, Osetia Utara (sekalipun di daerah ini juga bermukim umat Kristiani), Tatarstan, dan Chechnya. Baik di Rusia maupun di negara-negara yang mengitarinya (eks Uni Soviet) kini tercatat lebih dari 6.000 perkumpulan Islam yang aktif.
Menyadari kenyataan ini, wajar jika Putin membuat kebijakan pro Islam dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan nasional Rusia sehingga kaum muslim Rusia merasa memiliki peran penting seperti saudaranya, etnis Rusa, dalam pembangunan negeri warisan Tsar tersebut.
Pertimbangan Putin ya itu tadi, mendukung dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan warga Muslim Rusia berarti menciptakan perdamaian.
Bisa kita simpulkan, kesan adanya keterlibatan Islam dalam gerakan separatism Chechnya hakekatnya merupakan aksi sekelompok orang yang tergabung dalam “Kelompok-Kelompok Islam jadi-jadian” yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya kondisi umat Islam di Rusia yang pada kenyataannya tetap harmonis dengan mayoritas penduduk Rusia yang menganut agama Kristen Ortodoks.

LAPORAN UTAMA: Georgia, Basis Operasi Militer-Intelijen AS dan Israel Destabilisasi Rusia

Beberapa indikasi menunjukkan bahwa persekutuan strategis Amerika Serikat-Israel-Arab Saudi untuk melancarkan aksi destabilisasi terhadap Rusia, termasuk aksi teror di Volgograd, telah menggunakan Georgia sebagai basis operasi mereka. Termasuk dengan menjadikan Georgia sebagai sarana transportasi pengiriman senjata illegal ke pelbagai negara baik di kawasan Asia, Afrika, maupun yang berdekatan secara geografis dengan Rusia.

Adakah kaitan aksi teror di Volgograd dengan sikap Rusia yang secara tegas mendukung Presiden Suriah Bashar al Assad?  Belum bisa dipastikan. Namun ada satu fakta menarik. Beberapa minggu sebelum terjadinya aksi terror di Volgograd, Kepala Badan Intelijen Arab Saudi Pangeran Bandar bin Sultan telah berkunjung ke Moskow menemui Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut Bandar bin Sultan mendesak Putin agar menghentika dukungan dan bantuannya kepada Presiden Assad. 
 
Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang dirangkum oleh Tim Riset Global Future Institute, kunjungan Bandar bin Sultan ke Moskow beberapa minggu sebelum aksi teror di Volgograd yang dulunya bernama Stalingrad itu, nampaknya merupakan yang kedua kalinya. Pertemuan sebelumnya dengan Putin, terjadi pada Agustus 2013. 
 
Melalui dua pertemuan dengan Putin tersebut, Bandar bin Sultan selain mendesak Putin menarik dukungannya terhadap Assad, sekaligus menawarkan beberapa konsesi menarik seraya mengeluarkan ancaman bahwa kalau jika Presiden negri beruang merah tersebut menolak, Rusia akan akan jadi sasaran serangkaian aksi teror yang akan dilancarkan oleh beberapa elemen dari kelompok pemberontak Chechnya yang  berada dalam orbit Arab Saudi. 
 
Namun Putin agaknya menolak bujukan dan ancaman Arab Saudi tersebut, bahkan balik mengancam pihak Saudi bahwa Rusia akan menyerang pangkalan-pangkalan di Arab Saudi yang diyakini sebagai sarang kelompok-kelompok teroris binaan Saudi.  
 
Terlepas dari tekanan maupun ancaman pihak Saudi terhadap Rusia, mungkinkah Arab Saudi seberani itu menekan dan mengancam Rusia jika tidak ada dukungan dan perlindungan dari belakang layar dari Amerika? Artikel kami terdahulu, Tangan-Tangan Amerika dalam aksi teror di Volgograd, secara jelas mengindikasikan adanya keterlibatan Amerika melalui jaringan Islam radikal Al Qaeda yang melakukan penetrasi dan kooptasi terhadap kelompok separatis Chechnya. Lantas, adakah keterlibatan Israel di balik tekanan dan ancaman Saudi terhadap Putin? 
 
Berita yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu, dilaporkan tentang adanya pertemuan rahasia antara Kepala Badan Intelijen Arab Saudi Pangeran Bandar bin Sultan dengan Kepala Badan Intelijen Israel beserta pejabat tinggi Israel lainnya di Jenewa Swiss pada 27 November 2013. 
 
Dalam pertemuan antara Pangeran Bandar bin Sultan bersama para pejabat Israel itu, dibahas  tentang upaya untuk mengontrol pengaruh kelompok-kelompok radikal dalam perang saudara di Suriah, meredam kekuatan Ihwanul Muslimin (IM) di dunia Arab, dan menghentikan gelombang Musim Semi Arab. 
 
Terkait agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut, memang bisa jadi hanya sebuah kamuflase belaka. Namun fakta bahwa ada pertemuan rahasia antara para petinggi intelijen dan keamanan Saudi dan Israel, mengindikasikan adanya kerjasama yang jauh lebih strategis daripada sekadar membahas upaya mengontrol kelompok-kelompok radikal Islam mengingat pada kenyataannya kelompok-kelompok berbendera Islam tersebut sejatinya merupakan binaan badan intelijen CIA Amerika dan Inter Service Intelligence (ISI) Pakistan, yang barang tentu juga atas sepengetahuan Arab Saudi dan Badan Intelijen Israel Mosssad. 
 
Perang Asimetris Amerika dan Israel terhadap Rusia
 
Dengan kata lain, selain Amerika, kemungkinan Israel memainkan peran terselubung dari belakang layar, kiranya perlu dipertimbangkan. Ahmad Yanuana Samantho, menginformasikan adanya diskusi terbatas dari Desk Strategis Wirakartika. Melalui diskusi tersebut, Samantho menginformasikan adanya RENCANA ODED YINON, sebagai strategi Israel menciptakan konflik Islam dengan menggunakan Islam berhaluan Salafi Wahabi yang berhaluan keras sebagai pion. 
 
Gagasannya adalah sebagai berikut. Sejak tahun 1970, ahli strategi Israel, telah merancang sebuah cara agar keberlangsungan Negara Israel tetap eksis dan jauh dari serangan musuh-musuh Israel. 
 
Taktik yang digunakan adalah dengan menciptakan konflik sektarian ditubuh kaum muslimin agar mereka disibukan untuk saling berkelahi satu sama lain. Israel tak dapat bermain sendiri, perlu pion yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Oded Yinon, adalah Amerika Serikat yang memainkan peran untuk memainkan sekutu dekat Amerika yang diikat dalam Anzus Treaty. 
 
Adalah Saudi Arabia yang memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam memuluskan Rencana Oded Yinon, Saudi memiliki idiologi wahabi dengan pengikut militan yang menamakan dirinya sebagai kelompok salafi. Dan gerakan salafi yang "tak sadar telah dimainkan oleh Israel" menjadi boneka-boneka oded yinon dengan dalih pemurnian akidah islam menghantam gerakan Islam baik dari kalangan Madzahb ahlu sunnah (di Indonesia, Nahdlatul Ulama/NU) maupun madzhab Syiah.  
 
Menyimak informasi tersebut, maka persekutuan strategis Arab Saudi-Israel menjadi satu hal yang cukup masuk akal. Pertanyaannya adalah, rencana aksi macam apa yang mereka lancarkan terhadap Rusia? Benarkah semata-mata karena gusar terhadap dukungan total Rusia terhadap pemerintahan Presiden Assad di Suriah? Sepertinya ada sesuatu yang lebih strategis yang hendak disasar oleh persekutuan Arab Saudi-Israel sebagai negara satelit Amerika.
 
Dalam sasaran geopolitik Amerika, di Rusia ada kawasan Heartland(daerah jantung) yang sejak lama hendak mereka kuasai, yaitu penguasaan pipanisasi BTC(Baku, Tblisi, Ceyhan), dimana geopolitics of pipeline itu melingkar lintas negara dari mulai Azerbaijan, Georgia dan Turki. Maka untuk menguasai jalur pipanisasi di wilayah Heartland Rusia tersebut, maka ancaman yang berasal dari kelompok-kelompok radikal Islam sepertinya memang sengaja dihembuskan oleh pihak Amerika sebagai bagian dari aksi destabilisasi Amerika di kawasan Heartland  dan Kaukasus. 
 
Pada tataran ini, indikasi keterlibatan kelompok separatis Chechen dan Al Qaeda dalam aksi terror di Volgograd harus dibaca sebagai bagian dari aksi destabilisasi terhadap Rusia, yang tujuan akhirnya adalah mempunyai pengaruh geopolitik terhadap kawasan Heartland dan Kaukasus di Rusia. Karena baik kelompok separatis Chechen maupun Al Qaeda bukan merupakan kelompok bersenjata yang secara independen bebas dari campur tangan Amerika dan Israel. 
 
Dengan demikian, aksi teror di Volgograd bisa dibaca sebagai bagian dari rencana Perang Asimetris Amerika dan satelit-satelitnya seperti Arab Saudi dan Israel, untuk melemahkan Rusia di wilayah Kaukasus. Tujuan strategisnya tentu saja penguasaan minyak di kawasan ini. Dan ini sejalan dengan skema Zbigniew Brzezinsky yang sejak era pemerintahan Jimmy Carter hingga Barrack Obama, merumuskan sasaran strategisnya adalah untuk melumpuhkan Rusia dan Cina di berbagai kawasan punya nilai strategis dari sisi geopolitik.    
 
Georgia: Basis Operasi AS dan Israel Destabilisasi Rusia
 
Dan Israel, dari berbagai sumber pustaka yang berhasil dihimpun Tim Riset Global Future Institute, menggunakan Georgia, negara eks Uni Soviet, sebagai basis operasi militer dan intelijen mereka untuk menggoyang stabilitas Rusia. Hal ini bisa ditelisik melalui keterlibatan Daniel Alvirez, agen perdagangan senjata asal Amerika, yang juga merupakan Presiden Direktur pabrik manufaktur senjata Bull Shoals di Arkansas. 
 
Gimana cerita awalnya sehingga Alvirez yang  notabene berasal dari Miami Florida AS tersebut bisa-bisanya terlibat sebagai pemain kunci dalam penjualan senjata di Georgia? Pada Februari 2008 lalu, sebuah perusahaan agen pembelian senjata  bernama A’s dari cabang yang beroperasi di Israel, menjalin kontak dengan Alvirez untuk membahas pembelian senjata. 
 
Dalam hal ini A’s company bertindak mewakili kepentingan Pemerintah Georgia yang bermaksud membeli beberapa persenjataan strategis. Maret 2008, Alvirez mendapat kabar bahwa jarigan agen-agen senjata asal Miami Flrorida telah ikut serta membantu memfasilitasi penjualan senjata kepada Pemerintah Georgia.
 
Pada Maret 2008 itu juga, Alvirez mulai beraksi dengan mengontak seorang eksekutif perusahaan pemasok senjata untuk memfasilitasi A’s company yang merupakan agen pembelian senjata yang berbasis di Israel tersebut sehingga bisa membeli berbagai jenis persenjataan yang jadi keinginan Georgia. Rupanya Alvirez ini juga tahu persis bahwa pihak agen-agen penjualan senjata Israel telah menyuap beberapa pejabat Georgia agar kontrak jual-beli senjata tersebut bisa terlaksana dengan lancar.
 
Benar saja. Juli 2008 kontrak tersebut berhasil disepakati untuk pembelian jenis senjata amunisi M855 lewat sebuah perusahaan bernama 1’s company dengan harga senilai 278 dolar AS untuk 1000 pucuk senjata. Sedangkan jenis senjata M855 yang dibeli Gerogia tersebut kabarnya  berjumlah 14 juta pucuk senjata.  Berarti nilai proyek jual-beli senjata ilegal itu mencapai sebesar 3.892.000 dolar AS.
 
Kata kunci penting dari cerita ini adalah, Georgia sebagai ajang jual-beli senjata illegal. Pertanyaannya dikirim ke mana dan untuk apa? Sebab dari kisah Daniel Alvirez tersebut mengindikasikan bahwa Georgia telah dijadikan sarana transportasi pengiriman senjata Ilegal ke pelbagai negara di Asia dan Afrika. Yang tentunya bisa dipastikan juga ke beberapa wilayah yang berada dalam kedaulatan Rusia seperti Volgograd dan Beslan. Dua kota di Rusia yang telah jadi sasaran aksi teror kelompok-kelompok yang terkait dengan separatis Chechnya.
 
Sebelumnya, memang santer terdengar Amerika akan memasok senjata secara besar-besaran ke Georgia menyusul desakan dari Presiden Georgia. Bahkan sudah tersiar kabar Amerika akan memasokk senjata anti-pesawat terbang dan anti-tank senilai puluhan juta dolar melalui negara ketiga. Selanjutnya menurut berita yang kami lansir dari kantor berita Antara, peralatan militer yang akan dipasok itu terdiri sistem pertahanan udara Patriot, rudal anti-pesawat terbang Stinger dan portabel Igla-3, di samping rudal-rudal anti-tank Javelin dan Hellfire-2.  
 
Menyusul serangan militer Rusia ke Ossetia Selatan dalam upaya untuk membawanya kembali di bawah kontrol pemerintah pusat.di Moskow pada Agustus 2008, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili berjanji untuk membangun angkatan bersenjata yang baru dan kuat setelah Georgia kalah perang 2008 dengan Rusia. Dan Saakashvili berharap bahwa Washington akan memberikan dukungan kuat kepada Tbilisi dalam mengembangkan militernya.  
 
Namun sebagaimana analisis kami sebelumnya di situs ini, Washington secara resmi menyatakan keenganannnya memasok senjata ke Georgia, namun ada perkembangan menarik bahwa kelompok hawkish yang antara 2000-2008 berada di belakang pemerintahan George W Bush, secara diam-diam mengondisikan tetap berlangsungnya penjualan senjata kepada Georgia yang dianggap sebagai sekutu andalan Amerika dan NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Eropa Timur.  
 
Namun, dari berbagai penelusuran sumber pustaka yang dilakukan oleh tim riset Global Future Institue, terungkap bahwa kalaupun ada pengiriman senjata secara illegal dari Amerika ke Georgia, ternyata pasokan senjata tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempersenjatai angkatan bersenjata Georgia sebagaimana yang mencuat di surat kabar.
 
Berbagai jaringan kekuatan korporasi global Amerika, Israel, Jordania maupun Serbia, ternyata hanya menggunakan Georgia sebagai sarana transportasi untuk penyelundupan senjata senjata militer secara illegal ke negara-negara ketiga. Dan Israel, nampaknya telah menjadi pemain aktif yang berperanan besar dalam jual-beli senjata secara illegal tersebut.   
 
Ada menarik menyusul adanya rencana untuk menjadikan Georgia sebagai lahan subur penjualan senjata bagi para pebisnis peralatan militer strategis internasional. 
 
Berita yang kami lansir dari www.mainjustice.com ,  mengungkap adanya peran para broker Israel dalam memicu terjadinya Perang antara Georgia dan Rusia pada 2008 lalu. Ini terungkap berdasarkan investigasi Departemen Kehakiman Amerika berkaitan dengan praktek Korupsi dalam pemasokan peralatan militer di sektor industri pertahanan. 
 
Bagaimana bisa Israel berhasil menanam pengaruh di pemerintahan Georgia? Situs www.mainjustice.com punya cerita menarik. Mantan Menteri Pertahanan Georgia Davit Kezerashvili tercatat pernah menghabiskan masa remajanya di Israel. Bukan itu saja. Kezerashvili dalam wawancara pada 2006 lalu mengaku sangat gandrung dalam segala  jenis persenjataan militer.  
 
Dalam suatu operasi intelijen, sosok macam Davit Kezerashvili jelas sangat tepat dan sempurna sebagai pintu masuk Israel dan para pebisnis senjata untuk menanam pengaruhnya di Georgia. Apalagi ketika Presiden Saakashvili pada 2006 lalu mengangkat Kezerashvili sebagai menteri pertahanan.
 
Steve LeVine dalam artikelnya yang menarik di situs mainjustice.com menggambarkan Georgia sebagai lahan potensial bagi segala macam perdagangan illegal baik dalam bidang jual beli-senjata maupun narkoba. Dan yang lebih celakanya lagi, transaksi perdagangan illegal tersebut mendapat dukungan diam-diam dari jajaran petinggi pemerintahan Georgia di tingkat nasional.
 
Dan untuk urusan penjualan senjata secara illegal ini, Geogia ternyata selama ini telah digunakan sebagai sarana transportasi untuk pengiriman senjata secara illegal ke suatu negara ketiga.
 
Beberapa kasus membuktikan bahwa setidaknya ada tiga negara yang melalui sarana transportasi dari Georgia, telah dikirim beberapa pasokan senjata yang tentunya dijual secara illegal tanpa sepengetahuan pihak-pihak instansi pemerintahan resmi dari negara yang bersangkutan. 
  1. Kongo, Afrika, 2007, dalam kecelakaan pesawat terbang An-12 yang telah menewaskan 8 penumpang, termasuk di antaranya 2 orang warga negara Georgia, termasuk pilatonya yang bernama Zurab Mosia, 55 tahun, dan teknisi pesawat bernama Artur Bagdasarov. Yang mencurigakan dari kejadian ini, tidak ada informasi rinci berkaitan dengan isi kargo pesawat kecuali penjelasan bahwa pesawat terdaftar dengan nama Transaviaservice, dan tidak ada nomor izin laik terbang bagi pesawat ini. Dan yang lebih mencurigakan lagi, tidak ada penyelidikan dan investigasi resmi menyusul kecelakaan pesawat tersebut.  
  2. Filipina, Agustus 2009. Kapal yang berlayar berbendera Panama, berhasil ditangkap, dan di dalamnya terdapat 13 pelaut asal Georgia. Kejadian tersebut memicu kecurigaan adanya penyelundupan senjata secara gelap ke Filipina. Namun hanya seorang kapten Amerika yang harus bertanggungjawab. Dengan kata lain, kasus ditutup.
  3. Azerbaijan, Baku, Maret, 2010. Menurut Badan Informasi Azerbaijan, beberapa aparat Kementerian Keselamatan Nasional Azerbaijan telah menahan 8 orang anggota kelompok radikal agama berasal dari Dagestan and Chechnya, yang sedang merancang aksi terorisme. Dan fakta yang tak kalah menarik, sejumlah senjata telah dikirim ke Azerbaijan lewat Georgia.
Sekarang jelaslah sudah. Kalau Georgia selama ini memang telah dijadikan sebagai sarana transportasi pengiriman senjata illegal ke berbagai negara dalam kerangka operasi militer dan intelijen AS dan Israel mendestabilisasi Rusia, maka aksi teror Volgograd sangat masuk akal jika dirancang strateginya melalui Georgia. Seperti halnya ketika sejumlah senjata dikirim ke Azerbaijan lewat Gergioa untuk aksi teror yang rencananya akan dilancarkan oleh kelompok radikal berbendera Islam radikal dari Dagestan dan Chechnya.
 
Referensi:
2. Baca Hendrajit, Di Balik Persekutuan Strategis Arab Saudi-Israel, The Global Review Quarterly, Edisi IV Januari 2014.  Hal 96-99. 
3. Rencana Oded Yinon Strategi Israel Menciptakan Konflik Islam Dengan Menggunakan Salafi Wahabi Sebagai Pion, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14638&type=1#.Uvnm_vtP1kg 
4. Bandingkan dengan artikel Hendrajit, Bom Boston dan Aksi Destabilisasi AS di Kawasan Heartland dan Caucasus, The Global Review Quarterly, hal 95-100, edisi III Mei 2013.
hackerandeducation © 2008 Template by:
SkinCorner