Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (Jaringnews/Ralian Manurung)
Menyangkut akuntabilitas dan harus dihargai.
JAKARTA, Jaringnews.com - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku legowo ketika anggaran Kementrian Pertahanan untuk modernisasi alutsista sebesar Rp 678 milyar tidak bisa dicairkan lantaran telah diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) setelah Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengirimkan surat kepada Kemenkeu.
Menurutnya, ini menyangkut akuntabilitas maka harus dihargai. Lebih lanjut Panglima juga mengapresiasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam penyerapannya diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Harapan kita itu, kalau butuh sesuatu ada anggaran bisa dipenuhi yang penting tidak ada mark-up dan kongkalikong," ujar Panglima TNI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).
Lelaki berbintang empat ini membantah bila dikatakan usulan Seskab Dipo pembintang anggaran di Kemenhan menghambat proses penambahan alutsista yang dimiliki.
"Tapi karena ini demi akuntabilitas maka kita harus ikuti bersama," ujarnya.
Sebelumnya, pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan itu didasarkan atas surat bernomor S-2113/AG/2012 perihal Revisi SP-RKAKL APBN-P Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan TNI AL TA 2012 tertanggal 10 Agustus 2012. Surat ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo.
Menurutnya, ini menyangkut akuntabilitas maka harus dihargai. Lebih lanjut Panglima juga mengapresiasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam penyerapannya diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Harapan kita itu, kalau butuh sesuatu ada anggaran bisa dipenuhi yang penting tidak ada mark-up dan kongkalikong," ujar Panglima TNI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).
Lelaki berbintang empat ini membantah bila dikatakan usulan Seskab Dipo pembintang anggaran di Kemenhan menghambat proses penambahan alutsista yang dimiliki.
"Tapi karena ini demi akuntabilitas maka kita harus ikuti bersama," ujarnya.
Sebelumnya, pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan itu didasarkan atas surat bernomor S-2113/AG/2012 perihal Revisi SP-RKAKL APBN-P Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan TNI AL TA 2012 tertanggal 10 Agustus 2012. Surat ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo.
0 komentar:
Posting Komentar