Hari Nusantara

Hari Nusantara, Bangkitkan Kesadaran Membangun Laut

Melihat semakin besarnya peran ekonomi kelautan (marine economy) dalam pembangunan nasional maka diperlukan adanya agenda kebijakan bidang kelautan dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara yang sejalan dengan amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005- 2025, yakni misi mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan makmur yang berbasis kepentingan nasional sebagaimana tersirat dalam misi ketujuh undang-undang tersebut. Demikian benang merah puncak pelaksanaan Hari Nusantara yang akan dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 9 Desember 2009 yang dihadiri Menko Perekonomian, Hata Rajasa dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia.

Menurut Fadel, misi tersebut setidaknya memiliki 3 (tiga) agenda ke depan yang harus segera dilakukan: Pertama, membuat payung hukum Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) untuk arah pembangunan nasional sektor kelautan; Kedua, menyiapkan roadmap penggunaan dan pemanfaatan (sumberdaya kelautan) yang didedikasikan untuk kepentingan nasional dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic Policy); dan ketiga, adalah Tata Kelola kelautan yang baik (Ocean Governance) sebagai panduan atau code of conduct dalam pengelolaan kelautan secara holistik.

Kebijakan kelautan Indonesia juga harus meliputi dua dimensi disamping ketiga agenda diatas papar Fadel. Pertama, kepentingan dan kewenangan nasional terhadap wilayah laut Indonesia. Kedua, kepentingan dan keterikatan Indonesia terhadap peraturan dan konvensi global di perairan internasional. Untuk menjalankan kedua dimensi tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang mengatur ruang laut, pemanfaatan, pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya kelautan dalam bentuk tata pemerintahan di laut. Untuk itu, Indonesia perlu mempelajari tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional serta negara lain yang lebih maju seperti Kanada, Selandia Baru, Belanda, Australia, dan Peru. Selain tata pemerintahan di laut, faktor penting lainnya adalah kualitas SDM kelautan Indonesia yang sampai saat ini belum memenuhi kualifikasi standar internasional sehingga masih perlu terus ditingkatkan. Demikian halnya dengan penegakan keamanan di laut yang sangat berkaitan dengan kedaulatan dan hak-hak berdaulat NKRI.

Pentingnya agenda dan dimensi kebijakan kelautan tentunya didasari posisi Indonesia yang sangat strategis baik dari segi geopolitik maupun geoekonomi karena diapit oleh dua benua dan dua Samudera sehingga mengharuskan pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari akan jati diri sebagai bangsa maritim dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, dengan agenda dan dimekasi kebijakan dimaksud diharapkan dapat menghasilkan dorongan dan semangat baru bagi pemerintah dan segenap komponen masyarakat menjadikan bidang kelautan sebagai pengarusutamaan (mainstream) bagi pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan Hari Nusantara telah dilaksanakan semenjak tahun 1999 pada Pemerintahaan KH. Abdurahman Wahid dengan menetapka Deklarasi Djuanda, 13 Desember sebagai tonggak peringatan Hari Nusantara. Momentum peringatan puncak Hari Nusantara pada tanggal 9 Desember 2009 menjadi titik tolak Indonesia menuju negara yang diakui dunia akan kekayaan sumber daya kelautan dan kebesaran maritimnya oleh masyarakat dunia melalui kebijakan kelautan yang tepat, terarah dan mencapai sasaran. Mengingat akan pentingnya membangun wawasan dan pembangunan kebaharian, maka peringatan hari nusantara tahun ini yang mengambil tema "Laut Sebagai Ruang Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat", diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan kelautan Indonesia yang seimbang antara pembangunan matra darat (land based development) dan pembangunan matra laut (ocean based development) sesuai dengan amanat Presiden RI yang disampaikan Menko Perekonomian. Oleh sebab itu melalui momentum peringatan Hari Nusantara dapat dijadikan sarana untuk memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pengobaran semangat kenusantaraan.

Acara puncak Peringatan Hari Nusantara tahun 2009 sedianya akan dilaksanakan di Centerpoint of Indonesia, Pantai Losari, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan akan dihadiri oleh Menko Perekonomian, Hata Rajasa bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Turut hadir dalam acara para Menteri Kabinet Indonesia bersatu II, Ketua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggota DPRD, serta para pejabat TNI dan POLRI. Rangkaian acara pada puncak peringatan Hari Nusantara 2009 antara lain: 1) Temu Wicara Menko Perekonomian dengan masyarakat nelayan/pembudidaya ikan dan masyarakat pelayaran rakyat; 2) Pemberian penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan yang disaksikan oleh Menko Perekonomian, dan akhirnya dilanjutnya dengan pembukaan pameran Nusantara.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Departemen Kelautan dan Perikanan.

(ANTARA)